DEPOKPOS – Dalam kehidupan pasti pernah muncul yang namanya permasalahan. Terkadang kita bingung, bagaimana cara menyelesaikan persoalan permasalahan yang sering muncul ini? Permasalahan itu dapat diselesaikan dengan adanya perjanjian. Kalian tau perjanjian itu apa? Nah perjanjian ialah menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan pada kemudian hari supaya para pihak dapat terlindungi, menerima kepastian hukum, serta keadailan. Pada dasarnya dalam melakukan suatu perjanjian harus memperhatikan ketentuan dan asas-asas yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan terakhir adanya suatu sebab yang halal.
Aspek-Aspek Dalam Perjanjian
Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan perjanjian yang baik harus bisa saling menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan pribadi, bisnis, atau hukum. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian, serta Batasan-batasan tertentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pembebanan tanggung jawab dalam perjanjian
Perjanjian dibentuk karena adanya hubungan antar manusia yang saling bergantung, karena apabila tidak diikat dengan perjanjian akan dikhawatirkan salah satu pihak tidak memenuhi haka tau kewajibannya. Sedangkan perjanjian dalam bisnis terbentuk untuk memenuhi kebutuhan suatu Perusahaan dengan Perusahaan lain. Sebagai bent ilustrasi, yaitu peaku usaha yang ingin memiliki barang atau jasa dapat memperolehnya melalui perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Jika yang diinginkan hanya memperoleh menfaatnya bisa menggunakan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam meminjam
Adapun 7 asas dalam sebuah perjanjian:
Asas sistem terbuka hukum perjanjian yaitu Hukum perjanjian yang sudah diatur didalam buku III KUHP merupakan hukum yang bersifat terbuka
Asas konsensualitas perjanjian yang dibuat sejak adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian
Asas personalitas yaitu asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingan sendiri
Asas itikad baik yaitu asas yang dibuat dengan memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan
Asas Pacta Sunt Servada Setiap perjanjian itu mengikat. “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan larangan kedua belah pihak, atau karena alasan undang- undang dinyatakan cukup.” Pasal 1338 ayat 2 BW
Asas force majeur Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti kerugian akibat tidak terlaksananya kesepakatan karena suatu sebab yang memaksa
Asas Exeptio non Adiempletie contractus Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan suatu kelalaian
Batasan Perjanjian
Batasan dalam sebuah perjanjian mengacu pada parameter atau ruang lingkup tertentu yang menggambarkan sebuah Batasan-batasan hukum dan ketentuan yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Batasan perjanjian ditetapkan Ketika dua pihak atau lebih telah sepakat masuk ke dalam perjanjian, Batasan ini ditetapkan untuk menjelaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta untuk mengatur hal-hal tertentu yang terkait dengan perjanjian tersebut.
Objek perjanjian: Perjanjian harus jelas tentang apa yang akan dicapai atau diwujudkan oleh para pihak. Objek perjanjian ini harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku.
Waktu berlaku: Perjanjian dapat memiliki batasan waktu tertentu, yaitu periode berlakunya perjanjian.
Wilayah geografis: Jika perjanjian berlaku di wilayah tertentu, maka batasan wilayah tersebut harus ditetapkan dengan jelas.
Hak dan kewajiban: Perjanjian harus menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci..
Pembayaran dan harga: Jika perjanjian melibatkan transaksi keuangan, maka pembayaran dan harga harus ditetapkan dengan jelas.
Konsekuensi pelanggaran: Perjanjian harus mencakup ketentuan tentang apa yang akan terjadi jika salah satu pihak melanggar perjanjian.
Keabsahan perjanjian: Batasan juga dapat mencakup klausul yang mengatur syarat-syarat kesahan perjanjian, seperti persyaratan kapasitas hukum para pihak yang terlibat.
Modifikasi perjanjian: Perjanjian dapat mencakup ketentuan tentang bagaimana perjanjian dapat diubah atau dimodifikasi, jika diperlukan di masa depan.
Penyelesaian sengketa: Jika terjadi sengketa antara para pihak, perjanjian dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau mediasi.
Dalam membuat batasan perjanjian haruslah jelas, tegas, dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Ketidakjelasan dalam batasan perjanjian dapat menyebabkan masalah atau perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian sebaiknya berkonsultasi dengan profesional hukum untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.
Pembebanan Tanggung Jawab
Selain aspek-aspek pada perjanjian dan Batasan-batasan dalam perjanjian, kita juga harus megetahui yang namanya Pembebanan tanggung jawab. Nah pembebanan tanggung jawab ini merujuk pada proses menetapkan atau menempatkan tanggung jawab pada seseorang atau sekelompok orang untuk tugas, pekerjaan, atau keputusan tertentu. Pembebanan tanggung jawab adalah hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pekerjaan dan organisasi.
Beberapa prinsip penting yang terkait dengan pembebanan tanggung jawab meliputi:
Klarifikasi peran: Pembebanan tanggung jawab harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab setiap individu atau tim dalam organisasi.
Kompetensi dan kecocokan: Ketika membebankan tanggung jawab kepada seseorang, penting untuk memastikan bahwa orang tersebut memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk menangani tugas tersebut.
Akuntabilitas: Pembebanan tanggung jawab harus disertai dengan akuntabilitas.
Delegasi: Dalam konteks organisasi, pembebanan tanggung jawab sering melibatkan delegasi tugas dari manajer atau pemimpin kepada anggota tim. Delegasi yang efektif adalah tentang memberdayakan anggota tim dengan tanggung jawab yang sesuai, memberikan otoritas yang diperlukan, dan menyediakan dukungan yang diperlukan.
Monitoring dan evaluasi: Setelah tanggung jawab diberikan, penting untuk memantau progres dan hasilnya secara teratur. Ini membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dan memungkinkan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Semoga artikel terkait perjanjian ini yang meliputi dari aspek-aspek perjanjian, Batasan-batasan perjanjian dan pembebanan tanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, dan semoga mudah dimengerti.
Silvia Jamila Ratna Ayu
