Usung Semangat “Bersyukur Berqurban”, Distribusi Siap Menjangkau Penjuru Negeri hingga Mancanegara

FLORES TIMUR – ASAR Humanity resmi memulai rangkaian program Qurban 2026 melalui kegiatan Kick Off bertajuk “Bersyukur Berqurban” yang dilaksanakan di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (26/4).

Dipilihnya wilayah Adonara sebagai lokasi pembuka bukan tanpa alasan. Kawasan ini merepresentasikan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses distribusi hewan qurban, sehingga kehadiran program ini diharapkan mampu memperluas pemerataan manfaat hingga ke wilayah pelosok.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Madinatunnajah ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk dukungan kolaboratif dalam menyukseskan program qurban.

Rangkaian acara berlangsung khidmat, diawali dengan tilawah Al-Qur’an dan dilanjutkan dengan penampilan Tari Dana Dani, tarian adat khas Adonara yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat. Momentum ini menjadi simbol bahwa qurban tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga tentang merawat nilai budaya dan solidaritas sosial.

Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan simbolis tiga ekor sapi oleh tim ASAR Humanity kepada pihak Pondok Pesantren Madinatunnajah sebagai tanda dimulainya program Qurban 2026.

Perwakilan ASAR Humanity, Royaldo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa qurban merupakan momentum untuk menghadirkan kebahagiaan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang jarang tersentuh distribusi.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa kebahagiaan qurban tidak hanya dirasakan di perkotaan, tetapi juga sampai ke pelosok negeri bahkan hingga mancanegara seperti Palestina dan Afrika,” ujar Royaldo.

Selain seremoni, kegiatan ini juga menghadirkan testimoni dari masyarakat penerima manfaat yang menggambarkan betapa qurban menjadi momen yang sangat dinanti setiap tahunnya.

Kick Off ini menjadi langkah awal dari rangkaian distribusi Qurban ASAR Humanity 2026 yang akan menjangkau berbagai daerah di Indonesia hingga wilayah internasional.

Melalui semangat “Bersyukur Berqurban”, ASAR Humanity mengajak masyarakat luas untuk turut ambil bagian dalam menghadirkan kebahagiaan bagi sesama.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat menyalurkan qurbannya melalui platform resmi ASAR Humanity di:
https://qurban.asarhumanity.org/

Artikel Dari Pelosok NTT, ASAR Humanity Resmi Mulai Program Qurban 2026 pertama kali tampil pada JAKPOS.

​SELAMA berpuluh-puluh tahun, eksistensi Israel di kancah internasional tidak hanya ditopang oleh kecanggihan alutsista, tetapi juga oleh “perisai citra” yang dirajut dengan sangat rapi. Di panggung publik Amerika Serikat, Israel telah lama dipasarkan sebagai sekutu demokratis yang paling setia, sebuah oase nilai Barat di tengah Timur Tengah yang bergejolak, serta korban abadi dari ancaman kawasan. Namun, memasuki April 2026, perisai citra tersebut kini menunjukkan keretakan yang sangat nyata dan fundamental.

​Laporan terbaru dari Institute for National Security Studies (INSS) Israel memotret kenyataan pahit bagi Tel Aviv: posisi Israel di mata publik Amerika sedang terjun bebas. Sekitar 60 persen warga Amerika kini memandang Israel secara negatif, sebuah angka yang melonjak drastis dari 42 persen pada tahun 2022. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan pergeseran tektonik dalam persepsi masyarakat negara penyokong utamanya.

​Guncangan paling hebat terasa pada fondasi masa depan, yaitu generasi muda. Di kelompok usia 18-29 tahun, angka pandangan negatif terhadap Israel menyentuh level kritis sebesar 75 persen. Kebencian moral ini bahkan merembas ke jantung basis politik pendukungnya, di mana sentimen negatif mencapai 85 persen di kalangan Demokrat muda dan secara mengejutkan menyentuh 64 persen di kalangan Republik muda. Hal ini menandakan bahwa narasi lama Israel tidak lagi mampu menjangkau nurani pemilih masa depan Amerika.

​Fenomena ini merupakan sinyal krisis reputasi yang sangat serius karena menyentuh empat pilar utama dukungan Amerika selama ini: pemerintah, lobi politik, dukungan lintas partai, dan basis keagamaan konservatif. Saat generasi muda dari kalangan Republik, Evangelis, hingga Yahudi Amerika mulai berpaling, maka yang terguncang bukan hanya citra di permukaan, melainkan legitimasi politik jangka panjang Israel di Washington.

​Sesuatu yang dulu dianggap tabu kini menjadi nyata: komunitas Yahudi Amerika sendiri semakin kritis terhadap kebijakan Tel Aviv. Data menunjukkan sekitar 55-60 persen dari mereka kini menolak aksi militer terkait Iran, dan 63 persen lebih memilih jalur diplomasi. Bahkan, sekitar 30 persen—terutama dari kalangan muda—kini lebih bersimpati kepada Palestina, dibarengi dengan meningkatnya desakan untuk membatasi bantuan militer kepada Israel.

​Mengacu pada pemikiran Andrew Griffin dalam Crisis, Issues and Reputation Management, sebuah reputasi tidak dibangun dari apa yang diklaim sebuah aktor tentang dirinya, melainkan bagaimana publik menilai tindakan nyata, keputusan, dan responsnya dari waktu ke waktu. Masalah Israel hari ini bukan lagi karena mereka “gagal menjelaskan diri”, melainkan karena tindakan mereka di lapangan tidak lagi selaras dengan citra yang selama ini mereka jual. Publik kini tidak lagi sekadar mendengar narasi, tetapi melihat realitas.

​Meskipun Israel terus menggaungkan narasi “membela diri”, mata publik Amerika menyaksikan realitas kehancuran Gaza, tingginya angka korban sipil Palestina, dan eskalasi perang yang kian meluas. Muncul persepsi kuat di masyarakat Amerika bahwa Israel justru menyeret negara mereka ke dalam konflik yang lebih besar dan berbahaya. Di titik inilah, masalah yang dihadapi Israel telah bergeser dari sekadar hambatan komunikasi menjadi sebuah kegagalan moral yang nyata.

​Dalam kerangka Griffin, Israel kini berada pada fase isu reputasi tingkat tinggi yang bergerak cepat menuju krisis reputasi total. Meskipun bantuan militer masih mengalir dan hubungan diplomatik formal belum terputus, gejala krisis sudah terlihat jelas melalui memburuknya opini publik dan tidak solidnya basis pendukung tradisional seperti Evangelis dan Republik muda. Kepercayaan publik sedang menurun secara tajam dan sistemik.

Moral Outrage

​Lebih serius lagi, Israel menghadapi apa yang disebut sebagai external issue, yaitu narasi yang berkembang liar di luar kendali Tel Aviv maupun Washington. Isu mengenai korban sipil, bantuan militer, dan pengaruh Israel terhadap kebijakan luar negeri Amerika kini hidup secara mandiri di kampus-kampus, media sosial, komunitas agama, dan gerakan sipil. Israel sedang menghadapi moral outrage—kemarahan moral publik atas ketidakadilan dan standar ganda yang tidak bisa lagi diredam hanya dengan konferensi pers atau strategi diplomasi konvensional.

​Dari perspektif siyasah syar’iyyah kontemporer, krisis ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun di atas kekuatan senjata atau dukungan negara besar. Legitimasi sejati harus berpijak pada keadilan, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan pencegahan kerusakan (dar’u al-mafsadah). Berdasarkan kaidah ma’alat al-af’al, kebijakan yang terus-menerus memproduksi penolakan, kebencian, dan luka moral publik adalah kebijakan yang telah gagal menjaga kemaslahatan.

​Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa lobi politik mungkin bisa menahan tekanan untuk sementara, namun ia tidak akan pernah mampu menahan perubahan nurani publik secara permanen. Mahasiswa, jurnalis muda, dan aktivis hari ini adalah para penentu kebijakan esok hari. Jika generasi ini tumbuh dengan persepsi bahwa kekuatan Israel tidak lagi dibarengi dengan keadilan, maka hubungan istimewa Amerika-Israel sedang menghitung hari menuju perubahan yang fundamental.*

Artikel Krisis Reputasi Israel di Amerika pertama kali tampil pada JAKPOS.

Diketahui sebelumnya, Duncan diamankan akibat dugaan penyalahgunaan izin tinggal pada Senin (20/4) .

‎Menanggapi kejadian tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. menegaskan bahwa pihak Imigrasi harus bertanggung jawab penuh atas nyawa tahanan yang berada di bawah otoritas mereka.

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa.

‎Prof. Taufiqurrohman menilai insiden bunuh diri di dalam tahanan merupakan bentuk nyata dari kelalaian petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Meskipun tindakan tersebut adalah inisiatif dari tahanan, petugas seharusnya mampu mencegahnya melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.

‎‎”Kecelakaan dalam tahanan itu kelalaian dari pihak penahan, meskipun itu inisiatif dari pihak tahanan, tetapi kan itu mestinya tidak terjadi. Harusnya tetap diawasi,” ujarnya kepada wartawan, Jum’at (24/4).

‎Selain itu, ia pun juga menyoroti aspek kondisi mental tahanan. Jika benar tahanan tersebut mengalami depresi, maka seharusnya pengawasan dilakukan secara khusus dan lebih hati-hati.

‎”Makanya itu kalau depresi itu sudah diketahui, kan mestinya di fokuskan. Jangan dilepas itu, berarti kelalaian itu” tegasnya.

‎”Mestinya hati-hati cara menahannya gitu. Jangan disamakan dengan orang yang kondisinya kuat mental gitu”, tambahnya.

‎Lebih lanjut, ia menilai bahwa kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang memiliki konsekuensi hukum. Petugas imigrasi dinilai tidak bisa mengelak karena korban berada dalam kekuasaan penuh mereka saat kejadian berlangsung.

‎‎”Tapi prinsipnya bagaimanapun juga gak bisa mengelak petugas. Kalau itu kecelakaan karena dia bunuh diri, enggak bisa seperti itu. Lepas dari tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga dia kan masih dalam status ada di kekuasaan pihak imigrasi kan,” ungkapnya.

‎Adapun konsekuensi hukum terkait kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan diatur dalam Pasal 474 ayat (3) dengan bunyi:

‎”Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

‎Menutup keterangannya, dirinya juga menyoroti harus adanya pengusutan tuntas guna memastikan apakah prosedur pengamanan telah dijalankan sesuai standar atau terdapat pelanggaran yang menyebabkan terjadinya insiden hilangnya nyawa seseorang.

‎”Apapun yang sudah terjadi mengenai bunuh diri itu, berarti itu tanggung jawab orang yang sedang melakukan penahanan itu. Jadi ya statusnya kan lagi ditahan di imigrasi ya artinya yang bertanggung jawab ya pihak imigrasi atas kematiannya itu. Harus diusut itu dan tidak bisa mengatakan ini bunuh diri. Kecelakaan gak bisa. Kecelakaan dalam tahanan itu kelalaian dari pihak penahan,” pungkasnya.

Artikel Guru Besar Hukum Soal WNA Tewas di Kantor Imigrasi: “Kelalaian Bisa Dijerat Hukum!” pertama kali tampil pada JAKPOS.

Usia ke-27 bagi sebuah kota seharusnya menjadi fase kedewasaan—bukan sekadar bertambah umur, tetapi bertambah kualitas. Kota Depok hari ini berdiri sebagai kota besar dengan lebih dari 3 juta jiwa dan APBD yang telah menembus Rp4,3 triliun.

Angka-angka ini terlihat impresif. Namun pertanyaannya sederhana: apakah pertumbuhan ini benar-benar menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya?

Mari kita jujur. Di tengah geliat pembangunan, Depok masih bergulat dengan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Banjir yang terus berulang setiap musim hujan, kemacetan yang semakin melumpuhkan produktivitas, longsor di sejumlah titik rawan, hingga persoalan sampah yang telah masuk kategori darurat.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cermin dari arah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi “Depok terus berkembang”. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah pembesaran kota tanpa penataan yang matang. Permukiman tumbuh, tetapi drainase tertinggal. Kendaraan bertambah, tetapi sistem transportasi stagnan. Produksi sampah meningkat, tetapi sistem pengelolaannya masih konvensional.

Pertumbuhan tanpa kendali adalah awal dari krisis yang terstruktur.

Momentum HUT ke-27 ini seharusnya menjadi titik balik. Kita tidak bisa lagi menjalankan pola lama—mengelola kota dengan pendekatan reaktif, menunggu masalah viral baru bergerak, dan menyelesaikan persoalan secara parsial.
Depok membutuhkan keberanian politik dalam kebijakan publik.

Pertama, kita harus berani mengakui bahwa persoalan banjir dan tata ruang adalah masalah struktural. Dibutuhkan penataan ulang yang serius, termasuk pengendalian pembangunan dan penegakan aturan yang konsisten—tanpa kompromi.

Kedua, kemacetan tidak bisa lagi diatasi dengan solusi tambal sulam. Dibutuhkan integrasi sistem transportasi yang modern, berbasis konektivitas, bukan sekadar pelebaran jalan.

Ketiga, persoalan sampah harus keluar dari pendekatan lama. Kita memerlukan transformasi menuju sistem pengelolaan yang berbasis teknologi, sirkular ekonomi, dan partisipasi masyarakat secara masif. Jika tidak, krisis ini hanya akan menjadi bom waktu ekologis.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah perubahan cara kerja birokrasi. Tidak boleh lagi ada pola “No Viral, No Action”. Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar, bukan setelah tekanan publik memuncak.

Di sinilah peran kepemimpinan diuji. Bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun benar untuk masa depan kota.

Depok tidak kekurangan potensi. Letaknya strategis, masyarakatnya dinamis, dan kapasitas fiskalnya cukup kuat. Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas, keberanian bertindak, dan konsistensi dalam eksekusi.

HUT ke-27 ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momen refleksi sekaligus peringatan bahwa kota ini tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama, jika kita menginginkan hasil yang berbeda.

Depok harus memilih: menjadi kota besar yang berkualitas, atau sekadar kota yang terus membesar dengan masalah yang ikut membesar.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita memiliki tanggung jawab yang sama—memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Mari kita jadikan usia ke-27 ini sebagai momentum perubahan nyata dan Kuncinya adalah Kolaborasi. Bukan hanya membangun kota, tetapi membangun peradaban kota.

Selamat Ulang Tahun ke-27 Kota Depok.
Saatnya berbenah, saatnya melompat lebih jauh.

Artikel 27 Tahun Kota Depok, Saatnya Berbenah dan Melompat Lebih Jauh pertama kali tampil pada JAKPOS.

Program ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus sarana pemberdayaan bagi para lansia agar tetap produktif dan bahagia dalam menjalani keseharian. Tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik, Kebun Gizi juga menghadirkan lingkungan sosial yang hangat dan saling mendukung.

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini beragam, mulai dari senam bersama hingga aktivitas bercocok tanam. Para lansia mengikuti setiap kegiatan dengan penuh antusias, mencerminkan semangat hidup sehat serta kebersamaan yang terus terjaga.

Dukungan dari berbagai pihak turut memperkuat keberlangsungan program ini. Pemerintah kelurahan memberikan apresiasi atas dampak positif yang dirasakan para peserta, terutama dalam meningkatkan semangat hidup dan kualitas kesehatan lansia.

Melalui kolaborasi dengan KWT Selendang Ratu, para lansia juga terlibat langsung dalam pengelolaan kebun. Selain menjadi aktivitas yang menyenangkan, hasil kebun yang dihasilkan memiliki nilai gizi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lebih dari sekadar kegiatan rutin, Kebun Gizi menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap aktif, mandiri, dan merasa memiliki peran di tengah masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa usia tidak menjadi batas untuk terus berkarya dan berdaya.

Ke depan, inisiatif seperti ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi berbagai wilayah dalam menghadirkan program pemberdayaan lansia yang berkelanjutan.

Artikel Lansia Produktif Lewat Program Kebun Gizi di Ratujaya pertama kali tampil pada JAKPOS.

Mereka juga melaksanakan doa Talmud di tangga menuju Kubah Batu, di bawah pengamanan dari polisi Israel.

“Sebanyak 215 ekstremis memasuki area masjid saat waktu salat pagi dan siang,” ujar seorang pejabat dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem kepada Anadolu Agency.

Terdapat rekaman video yang memperlihatkan seorang rabi memasuki kompleks masjid dengan mengenakan pangkalan keagamaan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Yerusalem, lembaga resmi Palestina juga menyampaikan penolakan terhadap aksi itu.

“Penolakan dan kecaman atas penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh rabi Israel, Tzinov, serta pelaksanaan doa Talmud di tangga menuju Kubah Batu,” ujarnya.

“Tindakan ini merupakan bagian dari eskalasi berkelanjutan dan pelanggaran sistematis terhadap situs-situs suci Islam di Yerusalem,” tambahnya.

Sejak 2003, polisi Israel mengizinkan pemukim Israel memasuki kompleks masjid meskipun mendapat protes berulang dari Departemen Wakaf Islam yang mengelola lokasi itu.

Sejak Itamar Ben Gvir menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel pada akhir 2022, pelanggaran di area masjid dilaporkan semakin meningkat.

Masjidil Aqsa merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam di dunia.

Artikel Ratusan Teroris Yahudi Serbu Masjidil Aqsa pertama kali tampil pada JAKPOS.

Informasi ini diumumkan melalui akun Instagram resmi @maple.muamalat. Pendaftaran dibuka hingga 30 April 2026.

Program Magang dengan Banyak Benefit

Program CSDP tidak hanya menawarkan pengalaman kerja, tetapi juga berbagai fasilitas penunjang bagi peserta. Benefit yang akan didapatkan antara lain:

• Uang saku
• Tunjangan transport
• Tunjangan frontliner
• BPJS (Kesehatan, JKK, dan JKM)
• Tunjangan Hari Raya (THR)
• Beasiswa

Selain itu, peserta akan merasakan lingkungan kerja berbasis nilai-nilai Islami, serta mendapatkan pelatihan yang komprehensif dan kesempatan mengikuti program pengembangan lanjutan.

Syarat Pendaftaran: Usia Maksimal 25 Tahun

Bagi yang tertarik, berikut kualifikasi yang harus dipenuhi:

• Pria atau wanita dengan usia maksimal 25 tahun
• Pendidikan minimal D3 atau S1
• Berpenampilan menarik
• Tinggi badan minimal 160 cm (pria) dan 155 cm (wanita)
• Memiliki orientasi pelayanan (service oriented) yang tinggi
• Mampu berkomunikasi dengan baik
• Memiliki kemampuan selling menjadi nilai tambah

Kriteria ini menekankan pentingnya kemampuan komunikasi dan pelayanan, mengingat posisi ini berhubungan langsung dengan nasabah.

Penempatan di Berbagai Kota

Program ini membuka penempatan di beberapa cabang, yaitu:

• Lhokseumawe Sub Branch
• Semarang Branch
• Limboto Sub Branch
• Makassar Branch
• Jayapura Branch
• Purwokerto Branch

Dengan dibukanya penempatan di berbagai cabang, peserta berkesempatan untuk merasakan pengalaman kerja di berbagai daerah di Indonesia.

Artikel Bank Muamalat Buka Program Magang CSDP hingga 30 April 2026 pertama kali tampil pada JAKPOS.

Penandatanganan ini menjadi bagian dari proses pengembangan proyek sekaligus menegaskan komitmen para pihak dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi secara lebih optimal sebagai sumber energi bersih yang berkelanjutan. Kesepakatan tarif yang dicapai juga merupakan salah satu langkah penting dalam proses pengadaan pembangkit melalui skema Independent Power Producer (IPP) sebelum proyek memasuki tahap pengembangan selanjutnya.

Proyek PLTP Lahendong Bottoming Unit merupakan pengembangan pembangkit yang memanfaatkan teknologi binary (bottoming cycle). Teknologi ini mengolah panas sisa dari operasi pembangkit panas bumi eksisting untuk menghasilkan tambahan listrik. Melalui pendekatan tersebut, bottoming cycle memungkinkan pemanfaatan sumber daya panas bumi secara lebih optimal dengan menangkap energi panas yang sebelumnya belum dimanfaatkan dalam proses pembangkitan.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani menyampaikan bahwa capaian ini merupakan langkah lanjutan PGE bersama PLN IP dalam mendukung percepatan transisi energi nasional berbasis energi bersih.

“Kami menyambut baik perkembangan proyek ini yang terus berjalan sesuai rencana. Pemanfaatan teknologi bottoming memungkinkan potensi energi panas bumi yang masih tersedia dari operasi pembangkit eksisting dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Melalui teknologi ini, panas sisa yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi listrik, sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus memperkuat kontribusi panas bumi dalam bauran energi bersih nasional. Ke depan, kami siap melanjutkan proyek ini ke tahapan berikutnya agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Setelah kesepakatan tarif tercapai, pengembangan proyek akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan lanjutan. Tahapan tersebut meliputi pembentukan joint venture, pelaksanaan proses Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), hingga penyusunan Power Purchase Agreement (PPA). Melalui tahapan tersebut, proyek ini ditargetkan dapat mencapai Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2028.

Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, PGE dan PLN IP juga telah mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW. Kedua proyek ini merupakan bagian dari sinergi dua afiliasi BUMN di bawah PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) tersebut, dalam pengembangan energi panas bumi di 19 proyek eksisting dengan total kapasitas sekitar 530 MW.

Sebagai pionir pengembangan energi panas bumi di Indonesia dengan pengalaman lebih dari empat dekade, PGE terus memperluas pemanfaatan potensi panas bumi melalui berbagai inovasi teknologi serta pengembangan proyek strategis. Saat ini, PGE mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi (own operation). Selain itu, PGE turut mengembangkan sejumlah proyek untuk mendukung peningkatan kapasitas terpasang dalam beberapa tahun ke depan.

Artikel PGE-PLN IP Sepakati Tarif Listrik Pengembangan Proyek PLTP Lahendong pertama kali tampil pada JAKPOS.

“UI menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat verbal dan terjadi dalam interaksi digital maupun luring, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar universitas, kode etik sivitas akademika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro di Kampus UI Depok, Selasa.

Ia mengatakan saat ini proses penanganan tengah berlangsung melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI dengan pendekatan yang berperspektif korban (victim-centered), menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip kehati-hatian.

Proses ini mencakup verifikasi laporan, pemanggilan para pihak, pengumpulan bukti, serta koordinasi dengan unit terkait di tingkat fakultas dan universitas.

Sejalan dengan proses tersebut FHUI telah melakukan langkah-langkah awal berupa penelusuran internal dan pemanggilan terhadap mahasiswa yang diduga terlibat.

Selain itu Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 007/SK/BPMFHUI/IV/2026.

Langkah ini merupakan bagian dari respons awal di tingkat organisasi kemahasiswaan. Apabila dalam proses investigasi terbukti terjadi pelanggaran, universitas akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, serta tidak menutup kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.

UI memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan.

Ia mengatakan UI menyediakan pendampingan komprehensif bagi pihak yang terdampak, mencakup aspek psikologis, hukum, dan akademik, guna memastikan pemulihan yang menyeluruh, serta menjamin perlindungan penuh terhadap kerahasiaan identitas korban.

Selama proses penanganan ini, UI mengajak seluruh pihak untuk bersikap bijak dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses penanganan yang sedang berjalan guna menjaga integritas proses dan melindungi seluruh pihak yang terlibat.

Atas kasus ini UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukasi berkelanjutan, serta penguatan sistem yang responsif dan berperspektif korban, guna memastikan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan.

Perkembangan penanganan kasus ini, kata dia, akan disampaikan secara berkala dan transparan sesuai proses yang berjalan, dengan tetap menjaga kerahasiaan serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Artikel UI Investigasi Dugaan Pelecehan Verbal Mahasiswa di FHUI pertama kali tampil pada JAKPOS.

Gonjang-ganjing harga BBM di Indonesia terjadi di tengah fluktuasi harga energi global akibat tensi geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah. Pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga saat ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kepanikan, antrean panjang di SPBU di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, dan Makassar akibat isu kenaikan harga.

Faktanya, kenaikan justru terjadi pada BBM nonsubsidi selama Februari-Maret 2026 dengan kisaran 5-10%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel, serta faktor lain seperti nilai tukar rupiah dan pajak. Mekanisme harga BBM nonsubsidi yang mengikuti pasar global membuat Indonesia rentan terhadap gejolak internasional.

Dari sisi fiskal, kenaikan harga minyak global memberi tekanan besar pada APBN. Setiap kenaikan US$1 per barel berpotensi menambah beban negara hingga Rp6,7 triliun. Per Maret 2026, APBN mengalami defisit Rp240,1 triliun karena belanja negara (Rp815 triliun) lebih besar daripada pendapatan (Rp574,9 triliun). Hal ini menunjukkan keterbatasan kemampuan negara dalam menahan gejolak harga energi.

Pemerintah mencoba menahan dampak tersebut dengan berbagai kebijakan penghematan energi, seperti work from home bagi ASN, pembatasan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas, dan perluasan car free day. Namun, kebijakan ini dinilai hanya bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan ketahanan energi nasional.

Salah satu akar masalah utama adalah status Indonesia sebagai net importer minyak. Produksi minyak dalam negeri yang menurun dan cadangan yang terbatas (sekitar 600–800 ribu barel per hari) membuat Indonesia bergantung pada impor. Padahal, Indonesia pernah menjadi anggota OPEC dan eksportir minyak, namun keluar pada 2008 karena tidak lagi mampu memenuhi kuota produksi.

Ketergantungan impor ini menimbulkan berbagai risiko, seperti kelangkaan BBM, terganggunya distribusi logistik, inflasi akibat naiknya biaya transportasi, hingga melemahnya kemandirian energi. Jika pasokan impor terganggu, berbagai sektor vital seperti transportasi, pertanian, dan industri dapat lumpuh.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya energi dalam negeri juga dinilai belum optimal. Banyak sumur minyak yang sudah tua tidak diremajakan secara maksimal. Selain itu, keterlibatan perusahaan asing dalam sektor migas menunjukkan lemahnya kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis.

Dalam perspektif Islam, kondisi ini dipandang sebagai akibat penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas bisnis. Negara berperan sebagai regulator, bukan pengelola utama untuk kemaslahatan rakyat. Akibatnya, harga energi tetap mahal dan rakyat menanggung beban, sementara negara bergantung pada pajak dan utang.

Islam menawarkan solusi sistemis melalui penerapan Khilafah yang menjadikan sumber daya alam, termasuk minyak, sebagai kepemilikan umum. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api,” energi termasuk dalam kategori yang tidak boleh dimonopoli individu atau swasta, apalagi asing.

Negara dalam sistem Islam wajib mengelola langsung sumber daya tersebut dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Khilafah akan menjamin kebutuhan dasar individu, menjaga distribusi kekayaan, serta mengembangkan kemandirian energi melalui eksplorasi, riset, dan diversifikasi energi. Dengan sistem ini, ketergantungan pada pasar global dapat diminimalkan dan stabilitas ekonomi lebih terjaga.[]

Artikel Gonjang-ganjing Harga BBM, Imbas Gejolak Global pertama kali tampil pada JAKPOS.