Acara yang diinisiasi oleh _Satyagraha Research Foundation_ dan _Mother Tahira Charitable Trust_ bersama WPO Asia Selatan serta berbagai organisasi sosial ini sekaligus memberikan penghormatan kepada para korban bencana alam di negara bagian tersebut.

Dalam lokakarya, _Dr. Ajaz Ahmad (Advokat)_, Duta Perdamaian Internasional sekaligus Sekretaris Jenderal Satyagraha Research Foundation, bersama para pakar mendesak pemerintah untuk membangun _klinik bencana bawah tanah berkapasitas 10.000 orang di setiap distrik_ di Asia Selatan, khususnya India, guna merespons bencana alam secara efektif.

Hadir pula _Dr. Amanul Haque_, Jurnalis Senior dan Co-founder Mother Tahira Charitable Trust, _Dr. Suresh Kumar Agarwal_, _Dr. Shahnawaz Ali_, _Dr. Amit Kumar Lohia_, Aktivis Sosial _Navindu Chaturvedi_, serta _Shaheen Parveen_, Koordinator West Champaran Art Forum.

Lokakarya membahas pelestarian lingkungan dan manajemen kebencanaan. Para ahli menegaskan bahwa aktivitas manusia telah menjadikan perubahan iklim sebagai pemicu utama bencana seperti banjir, kekeringan, dan siklon. Bencana ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai fenomena “alam”, melainkan _bencana akibat ulah manusia_.

Diskusi difokuskan pada strategi mitigasi dan adaptasi, dengan penekanan khusus pada _solusi berkelanjutan melalui penanaman pohon, konservasi hutan, pengelolaan lahan basah, pemanenan air hujan, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat lokal_.

*WPO Asia Selatan mendukung ketahanan bencana berbasis komunitas sebagai komponen kunci keamanan insani dan perdamaian berkelanjutan.*

_WPO GLOBAL NEWS_
_Orbis Terrarum Pax Organum – Untuk Perdamaian Dunia_

Artikel WPO ASIA SELATAN DUKUNG SERUAN PEMBENTUKAN “KLINIK BENCANA BAWAH TANAH” UNTUK HADAPI BENCANA IKLIM pertama kali tampil pada JAKPOS.

The National Board of PERADI PROFESSIONAL was officially inaugurated on Friday, 8 May 2026, at the Grand Ballroom of Fairmont Hotel Jakarta. The event marks a significant step for the legal organization in strengthening professionalism, ethics, and integrity within Indonesia’s legal landscape.

PERADI PROFESSIONAL, legally recognized by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia through Decree No. http://AHU-0000086.AH.01.07 Year 2026, was founded by three advocate-academicians: Harris Arthur Hedar, Fauzie Yusuf Hasibuan, and Abdul Latif. The organization was publicly declared on 5 March 2026 at Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Chairperson of PERADI PROFESSIONAL, Harris Arthur Hedar, emphasized that the organization was established not to compete, but to respond to the collective concern for restoring dignity to the legal profession as _officium nobile_. He noted that the profession currently faces challenges including declining public trust, organizational fragmentation, and legal gaps arising from rapid digital transformation.

In its declaration, PERADI PROFESSIONAL reaffirmed its commitment to integrity in legal practice. Renowned speaker Das’ad Latif stressed that advocates must balance intellect with moral values in upholding justice proportionally and precisely.

The World Peace Organization welcomes this appointment as a strategic bridge between the pursuit of global peace and the enforcement of ethical legal practice. As Vice President of PERADI PROFESSIONAL and President of WPO, Prof. Bambang Herry Purnomo embodies the synergy of _law, ethics, and peacebuilding_.

WPO believes that a just legal system built on integrity is a fundamental pillar of sustainable peace.

*PERADI PROFESSIONAL: Quality. Ethical. With Character.*
*WPO: Orbis Terrarum Pax Organum – For Global Peace.*

Artikel WPO Proud as President Inaugurated as Vice President of PERADI PROFESSIONAL for 2026–2031 Term pertama kali tampil pada JAKPOS.

Mereka juga melaksanakan doa Talmud di tangga menuju Kubah Batu, di bawah pengamanan dari polisi Israel.

“Sebanyak 215 ekstremis memasuki area masjid saat waktu salat pagi dan siang,” ujar seorang pejabat dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem kepada Anadolu Agency.

Terdapat rekaman video yang memperlihatkan seorang rabi memasuki kompleks masjid dengan mengenakan pangkalan keagamaan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Yerusalem, lembaga resmi Palestina juga menyampaikan penolakan terhadap aksi itu.

“Penolakan dan kecaman atas penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh rabi Israel, Tzinov, serta pelaksanaan doa Talmud di tangga menuju Kubah Batu,” ujarnya.

“Tindakan ini merupakan bagian dari eskalasi berkelanjutan dan pelanggaran sistematis terhadap situs-situs suci Islam di Yerusalem,” tambahnya.

Sejak 2003, polisi Israel mengizinkan pemukim Israel memasuki kompleks masjid meskipun mendapat protes berulang dari Departemen Wakaf Islam yang mengelola lokasi itu.

Sejak Itamar Ben Gvir menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel pada akhir 2022, pelanggaran di area masjid dilaporkan semakin meningkat.

Masjidil Aqsa merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam di dunia.

Artikel Ratusan Teroris Yahudi Serbu Masjidil Aqsa pertama kali tampil pada JAKPOS.

Gambar tersebut, yang dibagikan di platform Truth Social milik Trump pada hari Minggu dan dihapus pada hari Senin, menunjukkan dirinya mengenakan jubah putih meletakkan tangan di kepala seorang pria dalam adegan yang menyerupai penyembuhan. Gambar itu diunggah setelah pesan terpisah di mana Trump mengkritik Paus, menyebutnya lemah dalam menangani kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri.

Dilansir Aljazeera, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa, meskipun dia yang mengunggah gambar tersebut, dia mengira gambar itu menggambarkan dirinya “sebagai seorang dokter”.

“Dan itu berkaitan dengan Palang Merah sebagai pekerja Palang Merah, yang kami dukung. Dan hanya berita palsu yang bisa mengarang hal itu,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa dia tidak menginginkan seorang Paus yang mengkritik Presiden Amerika Serikat.

“Saya tidak ingin berdebat dengannya,” kata Paus Leo pada hari Senin dalam perjalanan ke Aljir, tempat Paus kelahiran AS pertama ini memulai kunjungan 11 hari ke empat negara Afrika.

“Saya akan terus berbicara lantang menentang perang, berupaya mempromosikan perdamaian, mempromosikan dialog dan hubungan multilateral antar negara untuk mencari solusi yang adil bagi masalah,” kata Paus Leo.

“Terlalu banyak orang menderita di dunia saat ini. Terlalu banyak orang tak bersalah yang terbunuh. Dan saya pikir seseorang harus berdiri dan mengatakan ada cara yang lebih baik.”

Ketegangan AS dan Vatikan

Ketegangan antara Gedung Putih dan Vatikan telah meningkat, terutama terkait kebijakan imigrasi garis keras pemerintahan AS, tindakan militernya, dan perang AS-Israel di Iran.

Para pemimpin Katolik senior di AS juga menolak pernyataan Trump tentang Paus.

“Saya kecewa bahwa Presiden memilih untuk menulis kata-kata yang meremehkan tentang Bapa Suci. Paus Leo bukanlah saingannya; Paus juga bukan seorang politikus,” kata Uskup Agung Paul S Coakley, presiden Konferensi Uskup Katolik AS, dalam sebuah pernyataan.

“Beliau adalah Wakil Kristus yang berbicara dari kebenaran Injil dan untuk kepedulian terhadap jiwa-jiwa,” tambah Coakley.

Di Las Vegas, Uskup Agung George Leo Thomas mengatakan bahwa ia “bersyukur kepada Tuhan karena telah mengutus Paus Leo XIV kepada kita, yang bersedia menyampaikan kebenaran kepada penguasa tepat ketika kita sangat membutuhkannya”.

“Paus Leo menyerukan dialog daripada cercaan, doa daripada politik, dan diplomasi di atas kehancuran,” tambah Thomas.

Secara internasional, pernyataan Trump juga menuai kecaman. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan serangan presiden AS terhadap Paus Leo “tidak dapat diterima”.

“Saya menganggap kata-kata Presiden Trump terhadap Bapa Suci tidak dapat diterima. Paus adalah kepala Gereja Katolik, dan adalah hal yang benar dan wajar baginya untuk menyerukan perdamaian dan mengutuk setiap bentuk perang,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Artikel Banjir Kecaman, Trump Hapus Unggahan Dirinya sebagai Yesus pertama kali tampil pada JAKPOS.

Donald  Trump langsung memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade Selat Hormuz.

Menanggapi ancaman Donald Trump tersebut, Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada ancaman Trump perkara blokade Selat Hormuz.

“Jika mereka melawan, kami akan melawan, dan jika mereka mengajukan argumen logis, kami akan menghadapinya dengan logika. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun,” kata Ghalibaf kepada wartawan setelah kembali ke Teheran dari Islamabad, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (13/4/2026).

Kepala angkatan laut Iran, Shahram Irani, menyebut ancaman Trump untuk memblokade Selat Hormuz sebagai hal yang ‘konyol’.

“Ancaman Presiden AS untuk memblokade Iran di laut… sangat konyol dan menggelikan,” sebut Irani seperti dikutip televisi pemerintah Teheran.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan setiap kapal militer yang mencoba untuk mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dua minggu dengan AS dan akan ditindak “dengan keras dan tegas”.

IRGC menyebut Selat Hormuz berada di bawah kendali dan “pengelolaan cerdas” Angkatan Laut Iran. Ditegaskan IRGC bahwa jalur perairan strategis itu “terbuka untuk jalur aman bagi kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus”.

Militer Iran mengutuk blokade laut Amerika Serikat (AS) yang akan dimulai pada Senin (13/4) waktu setempat, sebagai blokade yang ilegal dan sama saja dengan pembajakan.

Teheran memperingatkan tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk yang akan aman, jika pelabuhan-pelabuhan Iran sendiri terancam.

“Pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika yang kriminal terhadap navigasi dan transit maritim di perairan internasional adalah ilegal dan merupakan contoh pembajakan,” demikian pernyataan pusat komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya, seperti dilansir AFP, Senin (13/4/2026).

“Jika keamanan pelabuhan Republik Islam Iran di perairan Teluk Persia dan Laut Arab terancam, tidak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Arab yang akan aman,” tegas komando militer Iran tersebut.

Kecaman dan peringatan Teheran itu disampaikan usai Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah, mengumumkan bahwa blokade semua pelabuhan Iran dimulai pada Senin (13/4) waktu setempat.

Dalam pengumumannya, CENTCOM mengatakan bahwa “blokade akan diberlakukan secara adil terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman”.

Pengumuman itu juga menyatakan bahwa pasukan AS tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan ke pelabuhan non-Iran, dan bahwa instruksi lebih lanjut untuk para pelaut akan segera disampaikan.

Artikel Iran Soal Ancaman Trump: “Konyol dan Menggelikan!” pertama kali tampil pada JAKPOS.

Negara Aliansi Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara (NATO) sekutu Amerika Serikat tersebut menegaskan mereka tidak akan terseret ke dalam konflik AS dan Iran lebih luas lagi dengan ikut serta dalam blokade tersebut.

Sebaliknya, Inggris dan Prancis justru menekankan penting membuka kembali jalur yang dilalui seperlima pasokan minyak dunia itu, yang secara efektif telah ditutup oleh Iran sejak berperang dengan AS pada 28 Februari.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan negaranya tidak akan mendukung blokade tersebut.

“Kami tidak mendukung blokade ini. Keputusan saya sangat jelas: apa pun tekanannya-dan tekanannya cukup besar-kami tidak akan terseret ke dalam perang,” ujarnya kepada BBC.

Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya akan menggelar konferensi bersama Inggris dan negara lain untuk membentuk misi multinasional guna memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.

“Misi ini bersifat defensif dan terpisah dari pihak-pihak yang berperang, dan akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan,” ujar Macron dikutip Reuters.

Trump Minta Bantuan NATO

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyampaikan kepada negara anggota bahwa Trump menginginkan komitmen konkret dalam waktu dekat untuk membantu mengamankan Selat Hormuz.

Rutte juga menyebut NATO dapat berperan di selat tersebut jika 32 negara anggotanya menyepakati pembentukan misi bersama.

Namun, sejumlah negara Eropa menyatakan hanya bersedia membantu AS di Selat Hormuz setelah tercapai penghentian konflik yang berkelanjutan serta ada jaminan dari Iran bahwa kapal mereka tidak akan diserang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan Selat Hormuz seharusnya dibuka kembali melalui jalur diplomasi. Ia juga menilai pembentukan kekuatan internasional untuk mengawasi selat tersebut akan rumit.

Fidan menyerukan agar NATO menata ulang hubungan dengan Trump dalam KTT yang dijadwalkan berlangsung di Ankara pada Juli mendatang.

Ancaman Trump Blokir Selat Hormuz

Trump sebelumnya mengatakan militer AS akan bekerja sama dengan negara lain untuk memblokir seluruh lalu lintas maritim di jalur tersebut. Ia bahkan mengeklaim negara-negara Arab Teluk Persia telah bersedia membantu, tanpa merinci siapa aja.

Namun, militer AS kemudian menjelaskan bahwa blokade yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 GMT pada Senin ini hanya akan berlaku bagi kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.

Penolakan negara-negara sekutu ini menjadi sumber gesekan terbaru antara NATO-Eropa dan Trump. Padahal, Trump mengancam akan menarik AS dari NATO dan tengah mempertimbangkan penarikan sebagian pasukan AS dari Eropa.

Ketegangan juga meningkat setelah beberapa negara menolak mendukung perang AS terhadap Iran, termasuk dengan melarang pesawat militer AS menggunakan wilayah udara mereka.

Artikel Negara NATO Ogah Terlibat Blokade Selat Hormuz pertama kali tampil pada JAKPOS.

Penegasan Paus Leo keluar setelah Presiden Amerika Trump sewot seusai dikritik soal perang ke Iran.

Berbicara di dalam pesawat menuju Aljazair dan memulai kunjungannya ke negara Afrika Senin (13/4), Paus Leo XIV menuturkan dia hanya menyuarakan pesan Yesus Kristus dan injil kepada umat Katolik.

“Saya tidak takut terhadap pemerintahan Trump, ataupun untuk menyuarakan pesan Injil dengan lantang, itulah yang saya yakini menjadi tugas saya,” ujar pemimpin umat Katolik itu seperti dikutip New York Times.

Saat ditanya langsung mengenai kritikan pedas Trump terhadapnya di Truth Social, Paus Leo menjawab singkat: “Ironis, bahkan dari nama platformnya saja. Tidak perlu saya tambahkan lagi.”

Di dalam pesawat kepausan, Leo mengatakan ia “tidak berniat berdebat” dengan Trump, seraya menegaskan bahwa dirinya “bukan seorang politisi”.

Di awal-awal perang AS-Iran pecah, Paus Leo XIV juga sempat menyampaikan homili atau khotbah Minggu Palma di Vatikan bahwa Yesus tidak mendengarkan doa-doa orang yang sedang berperang.

Pemimpin tertinggi umat Katolik itu menyebut Yesus tidak dapat digunakan untuk membenarkan perang apa pun.

“Inilah tuhan kita, Yesus Raja Damai, yang menolak perang, yang tidak dapat digunakan siapa pun untuk membenarkan perang,” kata paus pertama asal Amerika Serikat kepada umat Katolik di St. Peter’s Square, Vatikan, Minggu (29/3) dikutip Reuters.

Pada Sabtu (11/4), Paus Leo XIV secara terbuka mendesak para pemimpin dunia untuk mengakhiri kekerasan dan menyerukan perdamaian di tengah serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari lalu ke Iran memicu perang di Timur Tengah hingga hari ini.

Melalui kicauannya di Truth Social, Trump mengunggah pernyataan membalas pesan-pesan Paus Leo XIV kepada umatnya yang seolah menyindirnya soal perang AS terhadap Iran.

Trump mengaku bukan penggemar berat Paus Leo XIV dan bahkan menilai sang paus sebagai orang yang lemah serta “bermain-main” dengan negara yang memiliki senjata nuklir.

Artikel Paus Leo: Saya Tak Takut Pemerintahan Trump pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dalam unggahan di media sosialnya pada Minggu (12/4), Trump blak-blakan mengatakan tak butuh seorang Paus yang berpikir bahwa AS telah melakukan hal sangat buruk dengan menyerang Venezuela dan Iran.

“Saya tidak menginginkan seorang Paus yang berpikir bahwa tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir. Saya (juga) tidak menginginkan seorang Paus yang berpikir bahwa sangat buruk bahwa Amerika menyerang Venezuela, sebuah negara yang mengirimkan sejumlah besar Narkoba ke Amerika Serikat dan, yang lebih buruk lagi, mengosongkan penjara mereka, termasuk para pembunuh, pengedar narkoba, dan penjahat, ke negara kami,” tulis Trump di Truth Social, Minggu (12/4) malam.

Trump melanjutkan ia juga tak butuh Paus yang mengkritik Presiden Amerika Serikat karena melakukan “persis apa yang menjadi tujuan terpilih saya, yakni menetapkan angka kejahatan terendah sepanjang sejarah.”

Leo seharusnya bersyukur karena, seperti yang semua orang tahu, dia adalah kejutan yang mengejutkan. Dia tidak ada dalam daftar calon Paus, dan hanya ditempatkan di sana oleh Gereja karena dia orang Amerika, dan mereka berpikir itu akan menjadi cara terbaik untuk menghadapi Presiden Donald J. Trump,” tulisnya.

Dalam kritikan panjang tersebut, Trump juga menyampaikan bahwa Paus Leo tak akan ada di Vatikan jika bukan karena ia menjabat di Gedung Putih.

Trump kemudian mengolok-olok lagi Paus Leo yang menurutnya “lemah dalam menangani kejahatan, lemah dalam menangani senjata nuklir” dan bertemu dengan simpatisan eks Presiden Barack Obama, David Axelrod, yang menurutnya merupakan sayap kiri radikal yang ingin jemaat gereja dan pendeta ditangkap.

“Leo harus memperbaiki perilakunya sebagai Paus, menggunakan akal sehat, berhenti melayani sayap kiri radikal, dan fokus menjadi Paus yang hebat, bukan malah menjadi politisi,” tulisnya.

Trump lantas menekankan bahwa sikap sang Bapa Suci belakangan justru sangat menyakiti dirinya sendiri serta Gereja Katolik.

Dalam unggahan yang sama pula, Trump menyinggung kembali peristiwa ketika pandemi Covid-19 di mana para imam, pendeta, dan orang-orang lainnya ditangkap karena mengadakan Kebaktian Gereja. Peristiwa itu memicu “ketakutan” di kalangan jemaat padahal mereka sudah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

“Saya lebih menyukai saudaranya, Louis, daripada dia, karena Louis sepenuhnya pendukung MAGA. Dia mengerti, dan Leo tidak!” tulis Trump.

Paus Leo merupakan paus pertama kelahiran AS. Ia belakangan vokal mengkritik kebijakan Trump, khususnya mengenai perang di Iran.

Artikel Tak Terima Dikritik Paus Leo, Trump: Dia Orang Liberal pertama kali tampil pada JAKPOS.

Kegiatan ini diikuti ratusan jemaah dan dirangkai dengan silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah. Hadir sebagai narasumber Direktur Baitul Maqdis Institut Ustaz Fahmi Salim dan pengamat Timur Tengah Ustaz Farid Okbah.

Ketua Dewan Da’wah Kota Bekasi, Ustaz Salimin Dani, dalam sambutannya menekankan pentingnya edukasi geopolitik kepada umat Islam.

Ia menyebut bahwa pemahaman terhadap dinamika global diperlukan agar umat tidak bersikap pasif dalam menyikapi konflik yang melibatkan dunia Islam.

“Kita ingin umat memiliki pemahaman dan sense of crisis. Jangan sampai ketika terjadi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, umat justru tidak berpihak,” ujar Ustaz Salimin.

Ia juga menyinggung peran kekuatan global dalam konflik dunia Islam, serta pentingnya sikap kritis dan tidak mudah terpengaruh narasi yang berkembang.

Dalam pemaparannya, Ustaz Fahmi Salim menjelaskan bagaimana Iran dipandang dalam perspektif Israel. Menurut dia, terdapat dua wajah Iran dalam imajinasi Israel, yakni sebagai pihak yang pernah berjasa dalam sejarah Yahudi dan sekaligus sebagai ancaman besar.

“Iran dipandang sebagai penyelamat dalam sejarah melalui sosok Raja Cyrus, tetapi juga dianggap sebagai ancaman seperti figur Haman dalam narasi keagamaan mereka,” Ustaz kata Fahmi.

Ia juga mengulas relevansi Surat Ar-Rum dalam konteks geopolitik modern. Menurut dia, ayat tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan kekuatan global, bukan sekadar keberpihakan ideologis.

“Pelajaran geopolitik yang bisa diambil adalah dukungan terhadap suatu pihak tidak selalu berarti menyetujui akidahnya, tetapi bisa dalam rangka menjaga keseimbangan kekuatan,” ujarnya.

Ustaz Fahmi menilai, dalam konteks kekinian, umat Islam perlu bersikap strategis. Ia menyebut dukungan terhadap Iran dalam isu Palestina dapat dilihat dari sisi geopolitik, tanpa harus mengadopsi ideologi atau pandangan keagamaannya.

“Ini soal memetakan prioritas dan dampak yang lebih besar. Namun, tetap perlu kewaspadaan agar tidak terjadi pergeseran akidah,” katanya.

Sementara itu, pembicara kedua Ustaz Farid Okbah menyoroti ambisi politik Donald Trump dalam membentuk ulang peta kekuatan global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Dalam pemaparannya, Ustaz Farid menyebut Trump memiliki dua agenda besar yang saling berkaitan. Pertama adalah Make America Great Again (MAGA), yakni upaya mengembalikan dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia melalui berbagai instrumen politik dan ekonomi.

“Trump ingin menjadikan Amerika seperti perusahaan besar dengan dirinya sebagai pengendali utama,” ujar Ustaz Farid.

Selain itu, ia menyebut adanya agenda lain yang disebut sebagai Make Iran Great Again (MIGA), yang menurutnya justru bertujuan mengubah arah kekuasaan di Iran agar lebih sejalan dengan kepentingan Amerika.

Ustaz Farid menilai ambisi tersebut berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi, terutama penguasaan sumber daya energi di kawasan. Ia juga mengaitkan langkah tersebut dengan kepentingan strategis Israel, yang menurutnya memiliki kesamaan kepentingan dengan Amerika dalam menghadapi Iran.

“Targetnya adalah melemahkan Iran sebagai kekuatan regional, sekaligus memastikan kawasan tetap berada dalam kendali kepentingan Barat,” ungkap Ustaz Farid.

Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan tidak selalu bersifat langsung, tetapi juga melalui strategi tidak langsung seperti dukungan terhadap aktor-aktor proksi di berbagai negara konflik di Timur Tengah.

Pernyataan ini menegaskan pandangan Ustaz Farid bahwa dinamika geopolitik kawasan tidak lepas dari ambisi kekuatan besar dunia dalam mempertahankan pengaruh dan dominasi global.

Kajian Dewan Da’wah Kota Bekasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi geopolitik umat serta memperkuat persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang berkaitan dengan dunia Islam.*

Artikel Geopolitik Palestina, Peran Iran dan Ambisi AS pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sementara pada Sabtu (11/4), aksi mendukung Palestine Action digelar oleh ratusan orang di Trafalgar Square, London, memegang plakat yang mendukung kelompok Palestine Action.

Petugas kemudian menangkap 212 aktivis berusia 27 hingga 82 tahun dan membawanya pergi dari kerumunan tersebut. Aksi itu diiringi sorak sorai dan tepuk tangan dari demonstran lain.

Pada Juli 2025, Inggris menetapkan Palestine Action sebagai organisasi terlarang dan menilai aktivitasnya berkaitan dengan kegiatan terorisme.

Akibat keputusan tersebut, menjadi anggota atau pendukung kelompok tersebut merupakan tindak pidana, yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

Pengadilan Tinggi di London pada pertengahan Februari 2026 menguatkan gugatan terhadap larangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa larangan itu telah mengganggu hak kebebasan berbicara. Pemerintah telah diberikan izin untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Kepolisian Metropolitan London sempat menghentikan penangkapan pendukung Palestine Action saat muncul keputusan Pengadilan Tinggi. Namun pada akhir Maret, mereka mengatakan akan melanjutkannya.

Meski begitu, para pendukung kelompok tersebut tidak takut. Mereka menyatakan akan terus muncul dan menggelar aksi mendukung Palestine Action dan menentang genosida Israel di Palestina.

“Sangat penting untuk terus hadir,” kata Freya, 28, manajer sebuah organisasi lingkungan di London.

“Penting bagi kita semua untuk terus menentang genosida… Pemerintah mungkin berubah-ubah dalam argumen hukum mereka, tetapi moral orang-orang ini (di sini) tidak berubah,” tambahnya.

Sejak larangan terhadap Palestine Action diberlakukan, telah terjadi hampir 3.000 penangkapan, terutama karena membawa plakat yang membela organisasi tersebut. Ratusan orang menghadapi tuntutan.

Seorang demonstran, Denis MacDermot yang berusisa 73 tahun asal Edinburgh, mengatakan dia pernah ditangkap sebelumnya dan tidak ragu untuk turun ke jalan lagi.

“Saya mendukung orang-orang hebat ini,” katanya sambil melambaikan tangan ke arah demonstran lain, menambahkan bahwa jika proses pengadilan sudah pasti, “tidak akan ada kebutuhan untuk semua ini”.

Diberitakan AFP, berdasarkan web resmi yang kini sudah terblokir, tujuan Palestine Action yang didirikan pada 2020 ini adalah untuk mengakhiri “partisipasi global dalam rezim genosida dan apartheid Israel”.

Mereka terutama menargetkan pabrik-pabrik senjata, khususnya yang dimiliki oleh kelompok pertahanan Israel, Elbit Systems.

Artikel Polisi London Tangkap 212 Aktifis Pro Palestina pertama kali tampil pada JAKPOS.