Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026, seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia adalah momentum refleksi kolektif: apakah arah pendidikan kita benar-benar telah memuliakan manusia, atau justru terjebak dalam rutinitas administratif yang kehilangan ruh?

Di tengah berbagai capaian pembangunan, kita dihadapkan pada paradoks pendidikan. Akses semakin terbuka, angka partisipasi meningkat, tetapi kualitas dan karakter belum sepenuhnya mengakar kuat. Kita menyaksikan fenomena generasi yang cerdas secara akademik, namun rapuh secara moral dan spiritual. Ini bukan semata persoalan kurikulum, melainkan persoalan orientasi.

Pendidikan sejatinya bukan sekadar proses transfer pengetahuan. Ia adalah proses memanusiakan manusia—proses menumbuhkan fitrah, mengembangkan potensi, dan memuliakan martabat setiap anak bangsa. Dalam perspektif ini, pendidikan harus kembali pada hakikatnya: menghadirkan ketulusan, kasih sayang, dan keteladanan sebagai fondasi utama.

Pengalaman panjang dalam membina Yayasan Pendidikan Ruhama sejak 1992 memberikan pelajaran penting: pendidikan yang berhasil bukan hanya yang menghasilkan lulusan berprestasi, tetapi yang mampu melahirkan manusia utuh—yang berpikir jernih, berhati bersih, dan berakhlak mulia.

Melalui pendekatan Sekolah Islam Terpadu dan pendidikan Al-Qur’an yang integratif, kami melihat bahwa integrasi antara ilmu, iman, dan amal bukanlah konsep normatif, melainkan kebutuhan nyata.

Di sinilah pentingnya keberanian untuk melakukan reposisi arah kebijakan pendidikan. Kita tidak cukup hanya berbicara tentang infrastruktur, digitalisasi, atau standar evaluasi. Yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa seluruh ekosistem pendidikan—guru, kurikulum, kebijakan, hingga lingkungan belajar—berorientasi pada pembentukan karakter dan kemuliaan manusia.

Tema “Partisipasi Semesta” dalam Hardiknas tahun ini harus dimaknai secara substantif. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi gerakan bersama seluruh elemen bangsa: keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Kolaborasi ini harus dibangun bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai sinergi yang hidup dan berdampak.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memastikan pendidikan yang inklusif dan bermutu. Kebijakan harus adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai dasar bangsa. Pendidikan tidak boleh kehilangan arah hanya karena mengejar tren global, tanpa mempertimbangkan jati diri dan kebutuhan lokal.

Hardiknas 2026 harus menjadi titik balik. Saatnya kita tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi menghidupkan kembali ruh pendidikan. Kita butuh lebih dari sekadar sekolah yang baik; kita butuh ekosistem pendidikan yang memuliakan manusia.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya pada angka-angka statistik, tetapi pada kualitas manusia yang dihasilkan manusia yang mampu membawa peradaban menuju kebaikan.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026.
Mari kita teguhkan komitmen, pendidikan untuk memuliakan manusia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh.

Artikel Hardiknas 2026: Memuliakan Manusia, Meneguhkan Arah Pendidikan Bangsa pertama kali tampil pada JAKPOS.

​SELAMA berpuluh-puluh tahun, eksistensi Israel di kancah internasional tidak hanya ditopang oleh kecanggihan alutsista, tetapi juga oleh “perisai citra” yang dirajut dengan sangat rapi. Di panggung publik Amerika Serikat, Israel telah lama dipasarkan sebagai sekutu demokratis yang paling setia, sebuah oase nilai Barat di tengah Timur Tengah yang bergejolak, serta korban abadi dari ancaman kawasan. Namun, memasuki April 2026, perisai citra tersebut kini menunjukkan keretakan yang sangat nyata dan fundamental.

​Laporan terbaru dari Institute for National Security Studies (INSS) Israel memotret kenyataan pahit bagi Tel Aviv: posisi Israel di mata publik Amerika sedang terjun bebas. Sekitar 60 persen warga Amerika kini memandang Israel secara negatif, sebuah angka yang melonjak drastis dari 42 persen pada tahun 2022. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan pergeseran tektonik dalam persepsi masyarakat negara penyokong utamanya.

​Guncangan paling hebat terasa pada fondasi masa depan, yaitu generasi muda. Di kelompok usia 18-29 tahun, angka pandangan negatif terhadap Israel menyentuh level kritis sebesar 75 persen. Kebencian moral ini bahkan merembas ke jantung basis politik pendukungnya, di mana sentimen negatif mencapai 85 persen di kalangan Demokrat muda dan secara mengejutkan menyentuh 64 persen di kalangan Republik muda. Hal ini menandakan bahwa narasi lama Israel tidak lagi mampu menjangkau nurani pemilih masa depan Amerika.

​Fenomena ini merupakan sinyal krisis reputasi yang sangat serius karena menyentuh empat pilar utama dukungan Amerika selama ini: pemerintah, lobi politik, dukungan lintas partai, dan basis keagamaan konservatif. Saat generasi muda dari kalangan Republik, Evangelis, hingga Yahudi Amerika mulai berpaling, maka yang terguncang bukan hanya citra di permukaan, melainkan legitimasi politik jangka panjang Israel di Washington.

​Sesuatu yang dulu dianggap tabu kini menjadi nyata: komunitas Yahudi Amerika sendiri semakin kritis terhadap kebijakan Tel Aviv. Data menunjukkan sekitar 55-60 persen dari mereka kini menolak aksi militer terkait Iran, dan 63 persen lebih memilih jalur diplomasi. Bahkan, sekitar 30 persen—terutama dari kalangan muda—kini lebih bersimpati kepada Palestina, dibarengi dengan meningkatnya desakan untuk membatasi bantuan militer kepada Israel.

​Mengacu pada pemikiran Andrew Griffin dalam Crisis, Issues and Reputation Management, sebuah reputasi tidak dibangun dari apa yang diklaim sebuah aktor tentang dirinya, melainkan bagaimana publik menilai tindakan nyata, keputusan, dan responsnya dari waktu ke waktu. Masalah Israel hari ini bukan lagi karena mereka “gagal menjelaskan diri”, melainkan karena tindakan mereka di lapangan tidak lagi selaras dengan citra yang selama ini mereka jual. Publik kini tidak lagi sekadar mendengar narasi, tetapi melihat realitas.

​Meskipun Israel terus menggaungkan narasi “membela diri”, mata publik Amerika menyaksikan realitas kehancuran Gaza, tingginya angka korban sipil Palestina, dan eskalasi perang yang kian meluas. Muncul persepsi kuat di masyarakat Amerika bahwa Israel justru menyeret negara mereka ke dalam konflik yang lebih besar dan berbahaya. Di titik inilah, masalah yang dihadapi Israel telah bergeser dari sekadar hambatan komunikasi menjadi sebuah kegagalan moral yang nyata.

​Dalam kerangka Griffin, Israel kini berada pada fase isu reputasi tingkat tinggi yang bergerak cepat menuju krisis reputasi total. Meskipun bantuan militer masih mengalir dan hubungan diplomatik formal belum terputus, gejala krisis sudah terlihat jelas melalui memburuknya opini publik dan tidak solidnya basis pendukung tradisional seperti Evangelis dan Republik muda. Kepercayaan publik sedang menurun secara tajam dan sistemik.

Moral Outrage

​Lebih serius lagi, Israel menghadapi apa yang disebut sebagai external issue, yaitu narasi yang berkembang liar di luar kendali Tel Aviv maupun Washington. Isu mengenai korban sipil, bantuan militer, dan pengaruh Israel terhadap kebijakan luar negeri Amerika kini hidup secara mandiri di kampus-kampus, media sosial, komunitas agama, dan gerakan sipil. Israel sedang menghadapi moral outrage—kemarahan moral publik atas ketidakadilan dan standar ganda yang tidak bisa lagi diredam hanya dengan konferensi pers atau strategi diplomasi konvensional.

​Dari perspektif siyasah syar’iyyah kontemporer, krisis ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun di atas kekuatan senjata atau dukungan negara besar. Legitimasi sejati harus berpijak pada keadilan, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan pencegahan kerusakan (dar’u al-mafsadah). Berdasarkan kaidah ma’alat al-af’al, kebijakan yang terus-menerus memproduksi penolakan, kebencian, dan luka moral publik adalah kebijakan yang telah gagal menjaga kemaslahatan.

​Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa lobi politik mungkin bisa menahan tekanan untuk sementara, namun ia tidak akan pernah mampu menahan perubahan nurani publik secara permanen. Mahasiswa, jurnalis muda, dan aktivis hari ini adalah para penentu kebijakan esok hari. Jika generasi ini tumbuh dengan persepsi bahwa kekuatan Israel tidak lagi dibarengi dengan keadilan, maka hubungan istimewa Amerika-Israel sedang menghitung hari menuju perubahan yang fundamental.*

Artikel Krisis Reputasi Israel di Amerika pertama kali tampil pada JAKPOS.

Usia ke-27 bagi sebuah kota seharusnya menjadi fase kedewasaan—bukan sekadar bertambah umur, tetapi bertambah kualitas. Kota Depok hari ini berdiri sebagai kota besar dengan lebih dari 3 juta jiwa dan APBD yang telah menembus Rp4,3 triliun.

Angka-angka ini terlihat impresif. Namun pertanyaannya sederhana: apakah pertumbuhan ini benar-benar menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya?

Mari kita jujur. Di tengah geliat pembangunan, Depok masih bergulat dengan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Banjir yang terus berulang setiap musim hujan, kemacetan yang semakin melumpuhkan produktivitas, longsor di sejumlah titik rawan, hingga persoalan sampah yang telah masuk kategori darurat.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cermin dari arah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi “Depok terus berkembang”. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah pembesaran kota tanpa penataan yang matang. Permukiman tumbuh, tetapi drainase tertinggal. Kendaraan bertambah, tetapi sistem transportasi stagnan. Produksi sampah meningkat, tetapi sistem pengelolaannya masih konvensional.

Pertumbuhan tanpa kendali adalah awal dari krisis yang terstruktur.

Momentum HUT ke-27 ini seharusnya menjadi titik balik. Kita tidak bisa lagi menjalankan pola lama—mengelola kota dengan pendekatan reaktif, menunggu masalah viral baru bergerak, dan menyelesaikan persoalan secara parsial.
Depok membutuhkan keberanian politik dalam kebijakan publik.

Pertama, kita harus berani mengakui bahwa persoalan banjir dan tata ruang adalah masalah struktural. Dibutuhkan penataan ulang yang serius, termasuk pengendalian pembangunan dan penegakan aturan yang konsisten—tanpa kompromi.

Kedua, kemacetan tidak bisa lagi diatasi dengan solusi tambal sulam. Dibutuhkan integrasi sistem transportasi yang modern, berbasis konektivitas, bukan sekadar pelebaran jalan.

Ketiga, persoalan sampah harus keluar dari pendekatan lama. Kita memerlukan transformasi menuju sistem pengelolaan yang berbasis teknologi, sirkular ekonomi, dan partisipasi masyarakat secara masif. Jika tidak, krisis ini hanya akan menjadi bom waktu ekologis.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah perubahan cara kerja birokrasi. Tidak boleh lagi ada pola “No Viral, No Action”. Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar, bukan setelah tekanan publik memuncak.

Di sinilah peran kepemimpinan diuji. Bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun benar untuk masa depan kota.

Depok tidak kekurangan potensi. Letaknya strategis, masyarakatnya dinamis, dan kapasitas fiskalnya cukup kuat. Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas, keberanian bertindak, dan konsistensi dalam eksekusi.

HUT ke-27 ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momen refleksi sekaligus peringatan bahwa kota ini tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama, jika kita menginginkan hasil yang berbeda.

Depok harus memilih: menjadi kota besar yang berkualitas, atau sekadar kota yang terus membesar dengan masalah yang ikut membesar.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita memiliki tanggung jawab yang sama—memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Mari kita jadikan usia ke-27 ini sebagai momentum perubahan nyata dan Kuncinya adalah Kolaborasi. Bukan hanya membangun kota, tetapi membangun peradaban kota.

Selamat Ulang Tahun ke-27 Kota Depok.
Saatnya berbenah, saatnya melompat lebih jauh.

Artikel 27 Tahun Kota Depok, Saatnya Berbenah dan Melompat Lebih Jauh pertama kali tampil pada JAKPOS.

Gonjang-ganjing harga BBM di Indonesia terjadi di tengah fluktuasi harga energi global akibat tensi geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah. Pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga saat ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kepanikan, antrean panjang di SPBU di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, dan Makassar akibat isu kenaikan harga.

Faktanya, kenaikan justru terjadi pada BBM nonsubsidi selama Februari-Maret 2026 dengan kisaran 5-10%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel, serta faktor lain seperti nilai tukar rupiah dan pajak. Mekanisme harga BBM nonsubsidi yang mengikuti pasar global membuat Indonesia rentan terhadap gejolak internasional.

Dari sisi fiskal, kenaikan harga minyak global memberi tekanan besar pada APBN. Setiap kenaikan US$1 per barel berpotensi menambah beban negara hingga Rp6,7 triliun. Per Maret 2026, APBN mengalami defisit Rp240,1 triliun karena belanja negara (Rp815 triliun) lebih besar daripada pendapatan (Rp574,9 triliun). Hal ini menunjukkan keterbatasan kemampuan negara dalam menahan gejolak harga energi.

Pemerintah mencoba menahan dampak tersebut dengan berbagai kebijakan penghematan energi, seperti work from home bagi ASN, pembatasan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas, dan perluasan car free day. Namun, kebijakan ini dinilai hanya bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan ketahanan energi nasional.

Salah satu akar masalah utama adalah status Indonesia sebagai net importer minyak. Produksi minyak dalam negeri yang menurun dan cadangan yang terbatas (sekitar 600–800 ribu barel per hari) membuat Indonesia bergantung pada impor. Padahal, Indonesia pernah menjadi anggota OPEC dan eksportir minyak, namun keluar pada 2008 karena tidak lagi mampu memenuhi kuota produksi.

Ketergantungan impor ini menimbulkan berbagai risiko, seperti kelangkaan BBM, terganggunya distribusi logistik, inflasi akibat naiknya biaya transportasi, hingga melemahnya kemandirian energi. Jika pasokan impor terganggu, berbagai sektor vital seperti transportasi, pertanian, dan industri dapat lumpuh.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya energi dalam negeri juga dinilai belum optimal. Banyak sumur minyak yang sudah tua tidak diremajakan secara maksimal. Selain itu, keterlibatan perusahaan asing dalam sektor migas menunjukkan lemahnya kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis.

Dalam perspektif Islam, kondisi ini dipandang sebagai akibat penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas bisnis. Negara berperan sebagai regulator, bukan pengelola utama untuk kemaslahatan rakyat. Akibatnya, harga energi tetap mahal dan rakyat menanggung beban, sementara negara bergantung pada pajak dan utang.

Islam menawarkan solusi sistemis melalui penerapan Khilafah yang menjadikan sumber daya alam, termasuk minyak, sebagai kepemilikan umum. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api,” energi termasuk dalam kategori yang tidak boleh dimonopoli individu atau swasta, apalagi asing.

Negara dalam sistem Islam wajib mengelola langsung sumber daya tersebut dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Khilafah akan menjamin kebutuhan dasar individu, menjaga distribusi kekayaan, serta mengembangkan kemandirian energi melalui eksplorasi, riset, dan diversifikasi energi. Dengan sistem ini, ketergantungan pada pasar global dapat diminimalkan dan stabilitas ekonomi lebih terjaga.[]

Artikel Gonjang-ganjing Harga BBM, Imbas Gejolak Global pertama kali tampil pada JAKPOS.

Parlemen Israel (Knesset) pada hari Senin (30/3/2026) mengesahkan undang-undang kontroversial yang mengizinkan hukuman mati bagi tahanan Palestina. RUU tersebut disetujui dalam pembacaan kedua dan ketiga dengan 62 suara mendukung, 48 menentang, dan satu abstain, menurut laporan Yedioth Ahronoth. (international.sindonews.com, 31/03/26)

Gelombang kecaman datang dari berbagai penjuru mulai dari tingkat regional maupun internasional. Pemerintah Mesir menegaskan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum humaniter iternasional serta melanggar Konvensi Jenewa, karena mengandung pendekatan diskrikriminatif yang dilegalkan.

Dari Eropa, pernyataan mereka mengingatkan bahwa Langkah tersebut berpotensi menggerus komitmen Isreal terhadap prinsip demokrasi. Kantor HAM PBB mendesak Israel untuk segera mencabut undang-undang tersebut. Mereka menilai aturan ini memperkuat praktik diskriminasi rasial yang dilarang secara internasional.

Di tengah gelombang kritik. Amerika Serikat mengambil posisi berbeda. Washington menyatakan menghormati apa yang disebut sebagai “hak kedaulatan Israel” dalam menentukan sistem hukum dan hukumannya sendiri. (spiritofaqsa.or.id. 31/03/26)

Lahirnya UU tersebut menandai ekskalasi signifikan dalam sistem pemidanaan Zionis yang sekaligus menunjukkan kegagalan mereka dalam mengintimidasi para penduduk Palestina agar menghentikan perlawanan mereka. Berbagai upaya intimidasi berupa penangkapan, pembatasan mobilitas, penggusuran, pengeboman, dan genosida ternyata tidak berhasil menghentikan gelombang perlawanan rakyat Palestina yang terus tumbuh. Di sisi lain, keberanian Zionis mengesahkan UU yang dipandang berlawanan dengan UU Internasional menunjukkan level kelaliman dan kejemawaan yang memuncak dihadapan ketidakberdayaan umat Islam dunia yang hanya bisa mengecam atau bahkan diam.

Ada beberapa hal yang melatari sikap bebal Israel ini. Pertama, adanya dukungan kuat dari negara adidaya, yakni Amerika Serikat. Kedua, kuatnya keyakinan ideologis berupa klaim sejarah serta agama atas tanah Palestina yang didudukinya. Ketiga, kuatnya kepercayaan diri atas kemampuan militer yang mandiri. Keempat, ketidakberdayaan hukum intenasional. Kelima, terpecahnya umat Islam di bawah lebih dari 40 negara bangsa. (musimahnews.net, 09/04/26)

Kedudukan khairu ummah yang disandang oleh umat Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al Qur’an Suat Ali Imran ayat 110 jelas tidak merepresentasikan kondisi umat Islam saat ini. Umat Islam layaknya buih di lautan, jumlahnya banyak tapi tidak berguna sedikitpun. Ditambah lagi dengan terjangkitnya umat dengan penyakit wahn, yakni cinta dunia dan takut mati. Kemunduran umat Islam juga diperparah dengan meninggalkan aktivitas amar ma’ruf nahi munkar.

Umat Islam dunia, terutama para penguasa dan tokohnya tidak pantas berdiam diri atau merasa cukup dengan hanya menyampaikan kecaman. Mereka harus berani melakukan langkah-langkah politik untuk membungkam kebiadaban zionis dibawah dukungan Amerika Serikat. Dengan potensi yang dimiliki oleh umat Islam, sejatinya umat Islam mempunyai peluang besar untuk mengubah keadaan dan menjadi pemegang peran utama dalam menentukan konstelasi politik Internasional.

Jumlah umat Islam yang sangat besar yakni sekitar 25% dari total penduduk dunia. Posisi geopolitik dan geostrategisnya sangat signifikan sehingga bisa menjadi alat tekan bagi negara-negara lawannya. Potensi sumber daya alamnya sangat beragam dan melimpah ruah, lebih dari cukup untuk menjadi modal menyejahterakan warganya. Yang paling penting adalah potensi ideologisnya, berupa ajaran Islam ideologi yang mampu menjawab berbagai tantangan kekinian.

Oleh karenanya, dengan semua potensi yang ada ini, tidak pantas mereka bersikap lemah dihadapan musuh Allah dan RasulNya, dan tidak layak pula memberikan loyalitas pada kepemimpinan berparadigma ideologi sekuler kapitalisme. Ditambah lagi dengan banyak fakta yang menunjukkan bahwa umat Islam tidak mungkin berharap pada kepimpinan yang tegak bukan atas dasar Islam. Sudah saatnya mereka menggagas perubahan mendasar Islam politik ideologis yang sesuai dengan thariqah dakwah Rasulullah.

Wallahu’alam.

Artikel Kebiadaban Israel Legalkan UU Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina pertama kali tampil pada JAKPOS.

Di era digital, perdebatan tentang deforestasi di Indonesia tidak lagi berlangsung di ruang rapat tertutup, melainkan di layar ponsel jutaan warga.

Media sosial telah menjelma menjadi arena utama pertarungan narasi antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan suara masyarakat sipil.

Namun, di balik riuhnya partisipasi tersebut, tersimpan persoalan yang lebih mendasarapakah yang kita saksikan benarbenar demokrasi, atau sekadar ilusi partisipasi yang dikendalikan oleh algoritma?.

Secara teoritis, kondisi ini dapat dibaca melalui konsep ruang publik dari Jürgen Habermas, ia mengatakan bahwa ruang publik adalah ruang di mana warga berdiskusi secara rasional dan setara demi kepentingan bersama. Media sosial kerap dipromosikan sebagai realisasi modern dari gagasan tersebut.

Berdasarkan laporan dari Simon Kemp dalam DataReportal (2024), pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2024 berada pada angka 185,3 juta pengguna dan pengguna sosial media sekitar 139 juta pengguna (DataReportal, 2024).

Ruang digital tampak menjanjikan demokratisasi opini, namun dalam realitanya jauh dari ideal. Alih-alih menjadi ruang deliberatif, media sosial justru sering berubah menjadi arena polarisasi.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa “sawit juga pohon” menjadi contoh bagaimana diskursus publik direduksi menjadi pernyataan sederhana. Pernyataan tersebut memang dapat dibaca sebagai upaya membela kepentingan ekonomi nasional.

Namun, ketika disederhanakan di ruang digital, kompleksitas persoalan deforestasi yang mencakup kerusakan ekosistem, konflik lahan, hingga nasib masyarakat adat hilang di balik perdebatan dangkal yang cenderung hitam putih.

Masalahnya tidak berhenti pada pernyataan itu sendiri, melainkan pada cara ia disebarkan dan diproduksi ulang. Algoritma media sosial bekerja bukan untuk memperkaya diskusi, melainkan untuk memaksimalkan keterlibatan. Dalam logika ini, konten yang provokatif, emosional, dan simplistik justru lebih diutamakan.

Di tengah kondisi tersebut, realitas di lapangan sering kali tenggelam. Banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, termasuk Aceh Tamiang, yang hingga kini belum sepenuhnya pulih, seharusnya menjadi alarm keras tentang dampak tata kelola lingkungan yang bermasalah.

Namun, alih-alih menjadi momentum refleksi kolektif, isu ini justru kalah oleh hiruk pikuk perdebatan di media sosial yang dangkal dan terfragmentasi.

Informasi terpecah, perhatian teralihkan, dan urgensi perlahan memudar. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah adanya praktik manipulasi opini publik.

Penggunaan buzzer, bot, dan pengalihan isu yang terkoordinasi bukan lagi fenomena baru. Manipulasi semacam ini berpotensi merusak fondasi demokrasi karena mengaburkan batas antara opini publik yang autentik dan konstruksi yang direkayasa.

Di balik semua ini, terdapat dimensi yang sering luput dibahas, yaitu ekonomi politik media, tentang siapa yang mengendalikan platform, menguasai data, dan menentukan algoritma, pada akhirnya memiliki pengaruh besar terhadap arah diskursus publik.

Dalam era kapitalisme pengawasan, data pengguna bukan sekadar jejak digital, melainkan sumber kekuasaan. Informasi tidak lagi netral, melainkan diproduksi dan didistribusikan dalam kerangka kepentingan pasar.

Di titik ini, demokrasi digital menghadapi paradoks serius, penggunaan teknologi yang menjanjikan keterbukaan justru menciptakan bentuk kontrol baru yang lebih halus.

Tidak ada sensor yang kasat mata, tetapi ada penyaringan informasi yang bekerja secara sistematis, tidak ada larangan berbicara, tetapi ada mekanisme yang menentukan suara mana yang lebih didengar.

Media digital tetap membuka ruang bagi perlawanan dan advokasi, kampanye lingkungan, suara masyarakat adat, hingga gerakan akar rumput masih menemukan jalannya di tengah keterbatasan.

Namun, tanpa kesadaran kritis, ruang ini akan terus dibanjiri oleh narasi yang dangkal dan manipulatif.
Pada akhirnya, persoalan utama demokrasi digital Indonesia bukan sekadar soal akses, melainkan soal kualitas.

Partisipasi tanpa deliberasi yang sehat hanya akan menghasilkan kebisingan, bukan keputusan yang bijak. Dalam konteks deforestasi, hal ini berarti kita berisiko kehilangan dua hal sekaligus: hutan sebagai ruang hidup, dan ruang publik sebagai fondasi demokrasi.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang terjadi bukan hanya deforestasi ekologis, tetapi juga “deforestasi demokrasi” hilangnya keberagaman perspektif akibat dominasi algoritma dan kepentingan tertentu.

Tantangannya kini jelas: bukan hanya menjaga hutan tetap berdiri, tetapi juga memastikan ruang publik tetap hidup sebagai tempat berpikir, bukan sekadar bereaksi.

Artikel Demokrasi Digital Indonesia: Antara Partisipasi Publik dan Manipulasi Algoritma dalam Isu Deforestasi pertama kali tampil pada JAKPOS.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu tidak tetap lagi dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, serta kamu berprasangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka.” (QS. Al-Ahzab: 10)

Gencatan senjata antara Iran dan Israel-Amerika selama 14 hari merupakan jeda taktis sementara untuk menata ulang kalkulasi politik, logistik, dan persenjataan masing-masing pihak. Bagi Indonesia, gejolak di Timur Tengah ini menjadi ujian tersendiri bagi kedaulatan negara. Gaung krisis tidak hanya berhenti di pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal tanker pemasok minyak, tetapi merambat hingga SPBU, toko-toko yang menjual plastik dan berbagai produk turunannya, hingga ke meja makan kita.

Kebijakan Beras

Di tengah situasi geopolitik saat ini, publik dikejutkan oleh pengumuman pemerintah bahwa Cadangan Beras Nasional (CBN) mencapai 4,6 juta ton. Angka ini terbilang besar dan mengindikasikan ketersediaan yang aman. Secara proyeksi, hal ini tampak menenangkan. Namun, informasi tersebut tetap perlu diverifikasi secara kritis.

Pertanyaan pokoknya bukan sekadar berapa banyak beras yang tersimpan di gudang, melainkan dari mana stok itu berasal, bagaimana terbentuk, siapa yang membiayai, serta apakah masyarakat dapat mengaksesnya dengan harga terjangkau.

Pernyataan pemerintah tidak bisa dilihat dari satu sisi saja dan dampaknya tidak bersifat terbatas. Karena itu, angka yang dipublikasikan harus jelas asal-usul, proses, tujuan, dan implikasinya.

Kebijakan yang melandasi angka tersebut tidak cukup hanya disampaikan dalam deretan statistik tanpa penjelasan hulu hingga hilir. Tanpa transparansi, kebijakan seperti ini berpotensi menjadi quiet policy atau politik senyap.
Quiet policy tidak selalu buruk.

Dalam kondisi tertentu, pendekatan ini diperlukan. Namun, yang perlu dicermati adalah bahwa kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari tingginya cadangan.

Kedaulatan pangan mencakup tiga aspek utama yang saling terkait:
Pertama, stok yang aman. Kedua, petani yang terlindungi. Ketiga, harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Jika stok tinggi, tetapi petani tidak memperoleh harga jual yang layak dan masyarakat menghadapi harga yang mahal, maka muncul pertanyaan: yang dibangun ini kedaulatan atau sekadar kesan stabilitas?

Di sinilah pentingnya membedakan ketahanan administratif dengan kedaulatan substantif.

Negara mungkin mampu menyajikan angka yang meyakinkan, tetapi publik berhak mengetahui apakah angka tersebut ditopang oleh produksi lokal yang sehat atau oleh intervensi impor yang tersamarkan dalam quiet policy.

Karena itu, diperlukan data yang transparan mengenai besaran impor beras, regulasi distribusi, tingkat penyerapan, produksi nasional, serta total kebutuhan dalam negeri.

Strategi Krisis

Akurasi data dan sistem informasi yang sahih menjadi fondasi terbangunnya kepercayaan publik, ketenangan masyarakat, dan ketahanan negara. Hal ini dapat dipelajari dari peristiwa Perang Khandaq yang diabadikan dalam QS. Al-Ahzab ayat 10.

Ayat ini menggambarkan krisis psikologis, militer, dan spiritual yang dialami kaum Muslimin. Dalam situasi genting, Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi tekanan luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa runtuhnya kondisi batin sering menjadi awal dari kehancuran sebelum keruntuhan fisik terjadi.

Menjaga kejernihan pandangan, keteguhan hati, dan prasangka baik kepada Allah SWT adalah hal mendasar. Ayat tersebut turun saat Madinah dikepung kekuatan besar dari luar serta dikhianati dari dalam oleh Bani Quraizhah. Kaum Muslimin diuji oleh serangan terbuka, koalisi kepentingan, perang urat saraf, ketidakpastian informasi, dan retaknya kepercayaan internal.

Dalam konteks hari ini, ketika tekanan global datang dari berbagai arah, bangsa yang kuat bukanlah yang paling cepat panik, melainkan yang paling jernih membaca realitas, paling kokoh menahan guncangan batin, dan paling disiplin menjaga ketahanan dalam negeri.

Ancaman krisis pangan dan energi yang kita hadapi saat ini memiliki kemiripan dengan situasi Khandaq. Tekanan dari atas, seperti ketegangan di Selat Hormuz dan tekanan dari bawah berupa kerentanan stok energi serta pangan di tingkat rumah tangga, menjadi tantangan nyata di depan mata.

Belajar dari Khandaq, hal pertama yang harus dijaga adalah ketahanan mental. Prasangka baik kepada Allah SWT, kejernihan dalam menilai keadaan, keteguhan berpegang pada Al-Qur’an, serta menjaga persaudaraan sesama kaum Muslimin adalah fondasi utama. Perpecahan dan saling menyalahkan justru akan memperlemah.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah perlu terus dikawal. Publik perlu mencermati cetak biru setiap kebijakan secara kritis dan berbasis data. Dengan demikian, ketahanan dan kedaulatan negara, khususnya di sektor pangan dan energi benar-benar ditopang oleh kepercayaan rakyat dan memberi dampak nyata bagi kehidupan bangsa.*

Artikel Krisis Global, Ujian Nyata Kedaulatan Pangan Nasional pertama kali tampil pada JAKPOS.

DEPOKPOS – Eskalasi konflik Iran dan Israel–Amerika Serikat pada Maret 2026 memperlihatkan satu pergeseran mendasar: perang modern tidak lagi berhenti di medan tempur. Serangan rudal terhadap fasilitas energi di Haifa, serta laporan pendaratan darurat jet tempur F-35 Amerika Serikat di kawasan Teluk, memang menegaskan intensitas konfrontasi fisik yang terjadi.

Namun, di saat yang sama, pertarungan lain berlangsung lebih cepat, lebih luas, dan lebih sulit dikendalikan: yakni perang narasi di ruang digital. Dalam hitungan menit setelah serangan, video, citra satelit, dan pernyataan resmi langsung membanjiri media sosial.

Informasi tidak lagi sekadar menyampaikan fakta, tetapi secara aktif membentuk persepsi global tentang siapa korban dan siapa penyerang. Di titik ini, konflik tidak hanya soal kekuatan militer, melainkan juga soal siapa yang lebih dulu dan lebih efektif menguasai makna.

Dampaknya segera merembet ke sistem ekonomi global. Selat Hormuz, sebagai jalur vital distribusi energi dunia, menyalurkan sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir seperempat perdagangan minyak laut global.

Ketegangan di kawasan ini memicu kekhawatiran serius terhadap gangguan pasokan energi. Sejumlah laporan bahkan menunjukkan kapal tanker memilih menunda perjalanan atau menunggu di luar jalur utama.

Stabilitas kawasan, dengan demikian, bukan lagi isu regional semata, melainkan variabel kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi global. Lebih jauh, pernyataan pejabat Iran mengenai potensi lonjakan harga minyak hingga 200 dolar per barel memperlihatkan bahwa informasi ekonomi juga diproduksi sebagai instrumen tekanan politik.

Narasi seperti ini tidak hanya diarahkan kepada lawan, tetapi juga kepada pasar global. Di sini, informasi bekerja sebagai sinyal strategis yang dapat mengguncang masyarakat, memengaruhi keputusan, dan pada akhirnya mengubah dinamika kekuatan.

Fenomena ini menjadi lebih jelas jika dilihat melalui konsep network society dari Manuel Castells. Dalam network society, kekuasaan tidak lagi semata bertumpu pada kontrol teritorial, tetapi pada kemampuan mengelola arus informasi dalam apa yang ia sebut sebagai space of flows.

Informasi yang bergerak lintas batas negara dengan kecepatan tinggi menjelma menjadi sumber kekuatan baru dalam politik global. Dalam konteks konflik Iran dan Israel–AS, ruang digital bukan lagi sekadar kanal distribusi informasi, melainkan instrumen utama dalam membangun legitimasi.

Setiap pihak berlomba menyebarkan narasi yang menguntungkan posisinya. Video serangan, dokumentasi kerusakan, hingga pernyataan pejabat diproduksi dan disirkulasikan untuk memengaruhi opini publik internasional.

Pada saat yang sama, muncul indikasi meningkatnya disinformasi serta penggunaan konten berbasis kecerdasan buatan yang semakin mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi.

Media digital, dengan demikian, tidak bisa lagi diposisikan sebagai perantara netral. Ia telah bertransformasi menjadi aktor yang ikut membentuk dinamika hubungan internasional.

Cara suatu konflik direpresentasikan dapat memicu tekanan publik global, mempercepat respons diplomatik, bahkan dalam kondisi tertentu memengaruhi arah kebijakan luar negeri negara lain. Namun, derasnya arus informasi juga menciptakan kompetisi narasi yang tidak mudah dimonopoli oleh satu aktor saja.

Meski begitu, pengaruh media tetap memiliki batas. Akses terhadap berbagai sumber informasi membuat narasi saling bersaing dan terus dipertanyakan.

Perbedaan sudut pandang politik, ideologis, dan geografis menghasilkan interpretasi yang beragam terhadap peristiwa yang sama. Dalam beberapa kasus, pembatasan akses informasi justru menciptakan ketimpangan narasi yang dapat dimanfaatkan oleh aktor eksternal untuk memperkuat pengaruhnya.

Konflik ini pada akhirnya menandai perubahan karakter perang modern yang tidak bisa diabaikan. Kemenangan tidak lagi ditentukan semata oleh superioritas militer, tetapi juga oleh kemampuan mengelola informasi, membangun legitimasi, dan memengaruhi persepsi global.

Ruang digital telah menjadi medan strategis baru, tempat persepsi dapat berdampak sama besar dengan realitas di lapangan. Di titik ini, publik global tidak lagi bisa bersikap pasif. Informasi yang beredar perlu diuji, diverifikasi, dan dipahami dalam konteks kepentingan yang melatarbelakanginya. Tanpa sikap kritis, masyarakat berisiko terjebak dalam realitas yang dibentuk oleh propaganda, bukan oleh fakta yang utuh.

Artikel Dari Rudal ke Algoritma: Perang Narasi dalam Konflik Iran vs Israel–AS pertama kali tampil pada JAKPOS.

Ketika langit di kawasan Timur Tengah dipenuhi oleh rudal-rudal yang melintas karena konflik antara Israel dan Iran yang kian memanas di tahun 2026.

Masyarakat dunia tidak hanya melihat perang rudal tetapi juga perang narasi yang dilaksanakan oleh kedua negara. Kebenaran menjadi abu-abu dan kerap dijadikan alat untuk kepentingan politik pihak yang terlibat.

Pemberitaan internasional yang disebarkan kerap dibingkai sebagai propaganda digital.

Pada konflik Israel-Iran ini banyak bermunculan narasi dan video yang kebenarannya dipertanyakan namun telah tersebar luas di media sosial.

Banyaknya konten semacam ini yang dapat mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat internasional terhadap siapa yang dianggap korban atau pelaku.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa media bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai salah satu aktor yang berperan dalam membentuk persepsi publik.

Cara media membingkai sudut pandang, kalimat, dan fokus pemberitaan dapat menentukan bagaimana fenomena tersebut dapat dipahami masyarakat.

Konsep Gramsci yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dilakukan dengan kekuatan militer tetapi juga melalui narasi dan ide.

Pada konteks konflik ini, peran media dijadikan sebagai alat untuk membentuk narasi bahwa kepentingan negara yang dominan merupakan sebuah kebenaran.

Di era digital yang semakin pesat dan adanya algoritma media sosial, dapat mempercepat penyebaran informasi dan beberapa narasi yang telah diperkuat sesuai kepentingan negara tertentu mengakibatkan publik terpapar oleh informasi yang telah diarahkan sehingga sulit untuk membedakan ap aitu fakta dan propaganda.

Maka dari itu, konflik ini mencerminkan bagaimana sebuah konflik dapat mengakibatkan krisis kebenaran dan media digital sebagai tempat baru untuk berperang merebut kekekuasaan atas control infromasi.

Penting bagi publik untuk memilah dan kritis terhadap informasi yang beredar.

Artikel Perang Narasi Dibalik Perang Rudal: Krisis Kebenaran Media Digital dalam Konflik Israel-Iran pertama kali tampil pada JAKPOS.

Di tengah kekhusyukan ibadah Ramadhan, tepatnya pada akhir Februari, Amerika Serikat (AS) bersama Zionis Israel melancarkan operasi militer ke Iran. Operasi militer gabungan ini dinamakan Operation Lion’s Roar dan Operation Epic Fury. Melalui serangan udara, operasi tersebut menghancurkan sejumlah bangunan di Teheran dan menewaskan warga sipil, termasuk ratusan anak sekolah dasar. Dalam serangan itu, pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, turut tewas.

Serangan brutal secara besar-besaran juga dilancarkan oleh Israel ke Beirut, Lebanon. Zionis Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih yang terlarang. Hampir 400 penduduk, termasuk anak-anak, tewas, dan lebih dari seribu warga lainnya menjadi korban.

Kesombongan dan Kezaliman AS

Serangan AS bersama Zionis Israel memberikan sejumlah pelajaran. Pertama, AS ingin mengokohkan hegemoni mereka di kawasan Timur Tengah, terutama dalam melindungi sekutu mereka, Zionis Israel. Israel berkali-kali mengecam Iran karena merasa terganggu dengan pengembangan teknologi nuklirnya. Mereka menuduh Iran akan mengembangkan persenjataan nuklir. Oleh karena itu, AS merasa perlu mengeliminasi kekuatan negara atau pihak mana pun yang dianggap menjadi ancaman bagi sekutu terkuat mereka di kawasan tersebut.

Kedua, AS ingin menegaskan dominasi kepemilikan persenjataan nuklir di dunia. Karena itu, negara ini gencar mengampanyekan pembatasan senjata nuklir dengan alasan menjaga keseimbangan dan perdamaian dunia. Namun, tujuan sebenarnya menghilangkan ancaman nuklir dari negara lain, sehingga hanya AS dan sekutunya yang memiliki persenjataan tersebut, termasuk Israel.

Hingga tahun 2025, jumlah rudal nuklir dan pangkalan nuklir milik Amerika Serikat di seluruh dunia diperkirakan mencapai sekitar 3.700 unit. Dari total 12.241 hulu ledak nuklir global, sekitar 9.614 unit merupakan hulu ledak aktif dan siap digunakan. Sementara itu, Zionis Israel diperkirakan memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir serta cadangan plutonium sekitar 980 kg, yang cukup untuk membuat ratusan senjata nuklir.

Ketiga, operasi militer ini juga menjadi bentuk tekanan AS terhadap Iran agar tetap berada dalam orbit politiknya. Meskipun Iran kerap menunjukkan sikap berseberangan, dalam praktiknya selama bertahun-tahun negara tersebut dianggap turut berperan dalam konfigurasi politik kawasan. Hubungan ini menunjukkan adanya kepentingan timbal balik dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah.

Padahal, Allah SWT telah memperingatkan dalam firman-Nya, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian…” (QS. Al-Maidah [5]: 51).

Pelajaran Penting

Serangan AS dan Israel ini seharusnya membuka mata kaum Muslim tentang rapuhnya kondisi umat saat ini. Tidak ada kekuatan yang benar-benar melindungi negeri-negeri Muslim dari berbagai ancaman. Satu per satu wilayah Muslim mengalami konflik tanpa perlindungan yang memadai.

Rasulullah SAW telah bersabda, “Hampir saja bangsa-bangsa lain mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang yang makan mengeroyok hidangannya…” (HR. Abu Dawud).

Meskipun jumlah umat Islam saat ini lebih dari dua miliar jiwa, kondisi umat digambarkan seperti buih di lautan, banyak tetapi lemah. Hal ini disebabkan oleh penyakit al-wahn, yaitu cinta dunia dan takut mati. Penyakit ini, terutama, banyak menjangkiti para pemimpin di negeri-negeri Muslim.

Allah SWT juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadikan orang-orang di luar kalangan kalian sebagai teman kepercayaan…” (QS. Ali Imran [3]: 118).

Serangan ini juga menjadi peringatan bahwa berbagai wacana perdamaian dunia sering kali tidak berpihak pada keadilan yang sesungguhnya. Kepentingan politik dan kekuasaan sering menjadi faktor utama di baliknya.

Rasulullah SAW bersabda, “Seorang mukmin tidak akan disengat dari lubang yang sama dua kali.” (HR. Bukhari).

Pentingnya Persatuan Umat dan Kepemimpinan

Umat Islam tidak boleh menggantungkan solusi kepada pihak di luar ajaran Islam. Ada dua hal utama yang dapat menjadi kekuatan umat: Pertama, persatuan umat Islam di seluruh dunia. Persatuan ini merupakan kewajiban yang harus diwujudkan agar umat saling melindungi dan menguatkan.

Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi…” (HR. Muttafaq ‘alaih).

Persatuan umat akan melahirkan kekuatan besar, baik dari sisi militer maupun pengaruh geopolitik. Letak strategis wilayah Muslim di dunia juga dapat menjadi kekuatan penting dalam percaturan global.

Kedua, pentingnya kepemimpinan yang mampu menyatukan umat secara menyeluruh. Dalam sejarah Islam, para pemimpin seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Harun Ar-Rasyid mampu menjaga dan melindungi wilayah Islam dari berbagai ancaman.

Penutup

Wahai kaum Muslim, keadaan yang terjadi saat ini seharusnya menjadi bahan renungan. Persatuan dan kekuatan umat merupakan kunci dalam menghadapi berbagai tantangan. Tanpa persatuan, umat akan terus berada dalam kondisi lemah dan mudah diserang dari berbagai arah.[]

Artikel Umat Terpecah, Musuh Datang Dari Segala Arah pertama kali tampil pada JAKPOS.