Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan pelaksanaan skrining berbasis laboratorium di dua pusat wisata tersibuk tersebut.

“Malioboro dan Keraton merupakan pusat interaksi wisatawan dengan pergerakan hingga 15 juta pengunjung per tahun. Skrining berbasis laboratorium seperti hari ini memiliki dampak strategis terhadap pengendalian penularan,” kata Wamenkes, dalam Rilis Minggu (30/11/2025).

TBC masih menjadi tantangan kesehatan di DIY. Penemuan kasus baru mencapai 65%, dengan 93% pasien memulai pengobatan dan tingkat keberhasilan 79%. Cakupan Terapi Pencegahan TBC (TPT) baru 22%, dan investigasi kontak 53%.

Di Kota Yogyakarta, penemuan kasus telah 100%, dengan 93% memulai pengobatan dan keberhasilan 73%. Cakupan TPT 34%, investigasi kontak 49%.

Kegiatan ini mendukung Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto, terutama percepn penurunan TBC, perluasan layanan kesehatan gratis, dan penguatan jejaring laboratorium.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkes meluncurkan Model ACF Tuberkulosis Berbasis Laboratorium, yang dapat direplikasi di daerah lain dengan mobilitas tinggi.

“Saya berharap model ini menjadi contoh praktik baik yang dapat diterapkan di daerah lain, khususnya di kawasan wisata dan wilayah dengan mobilitas tinggi,” tambah Wamenkes.

Kemenkes berkomitmen memperluas skrining aktif, meningkatkan cakupan TPT, memperkuat surveilans komunitas, dan mengintegrasikan layanan TBC dalam transformasi layanan primer. (B. Karmila)

Artikel Kemenkes Skrining TBC Bagi 2000 Pelaku Wisata di Malioboro dan Keraton Yogyakarta pertama kali tampil pada JAKPOS.

Aturan itu berisi ketentuan tentang dokumen berisi 16 syarat pendaftaran capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

Aturan itu berisi ketentuan tentang dokumen berisi 16 syarat pendaftaran capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.

“Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9).

Aturan yang dibatalkan itu belum berumur sebulan. Keputusan nomor 731 tahun 2025 baru diteken Afifuddin pada 21 Agustus lalu.

KPU lewat Keputusan itu sebelumnya merahasiakan 16 dokumen syarat pendaftaran capres cawapres yang selama ini dibuka untuk publik. Beberapa dokumen itu mulai dari KTP, NPWP, akta kelahiran, riwayat hidup, hingga ijazah.

KPU beralasan publikasi sejumlah dokumen itu merupakan informasi yang dikecualikan untuk dikonsumsi publik secara luas. Sehingga, publikasinya harus seizin pribadi.

KPU merujuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di dalamnya menyebutkan, data-data pribadi hanya bisa diakses atas persetujuan pemilik.

Aturan itu menuai kritik dari pemerhati pemilu hingga DPR. Pemerhati pemilu menilai keputusan KPU itu melanggar prinsip terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemilu.

Sementara Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda tak sependapat dengan dalih KPU yang menilai dokumen capres-cawapres sebagai dokumen yang dikecualikan terbuka dengan dalih UU Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, informasi atau dokumen tersebut bukan rahasia negara dan tidak mengganggu privasi seseorang.

“Dan itu berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, mestinya bukan sebagai informasi yang dikecualikan. Kalau tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara, dan tidak juga mengganggu privasi seseorang,” kata dia saat dihubungi, Selasa (16/9).

Seiring pembatalan keputusan itu, KPU pun meminta maaf atas kegaduhan yang timbul.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan aturan itu sebelumnya dibuat untuk umum dan bukan untuk menguntungkan pihak tertentu.

“Kami dari KPU juga mohon maaf atas situasi keriuhan yang sama sekali tidak ada pretensi sedikitpun di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seluruh peraturan KPU yang kita buat berlaku umum, berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian,” kata Afifuddin.

Artikel Belum Sebulan Diteken, Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dibatalkan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang viral pada pertengahan Agustus lalu

JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo alias Sara memutuskan mundur sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” kata Sara lewat unggahan di akun Instagramnya, Rabu (10/9).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu berharap masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya di DPR.

“Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ujarnya.

Sara mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang viral pada pertengahan Agustus lalu.

“Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup,” katanya.

“Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujar Sara menambahkan.

Sara mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada dirinya.

“Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengembang tugas ini,” ujarnya.

Sara terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024 lalu dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta 3. Ia kemudian duduk di Komisi VII DPR.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (@rahayusaraswati)

Artikel Keponakan Prabowo Mundur dari DPR pertama kali tampil pada JAKPOS.

Penetapan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Pimpinan DPR RI yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan.

Pergantian itu dilakukan berdasarkan surat dari Fraksi Partai NasDem.

“Maka pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan dari yang semula saudara Ahmad Sahroni A-381, digantikan Rusdi Masse Mappasessu A-424,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pergantian tersebut diatur dalam Pasal 58 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, yang menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi III DPR RI merupakan satu paket berdasarkan usulan fraksi yang berlaku selama lima tahun.

Sehingga pengganti Ahmad Sahroni, yakni Rusdi Masse Mappasessu merupakan Anggota DPR RI dari partai yang sama yakni Fraksi Partai NasDem.

Dia pun menetapkan Rusdi sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh Anggota Komisi III DPR RI.

“Apakah saudara Rusdi dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, setuju?” kata Dasco yang dijawab setuju.

Dengan begitu, dia menjelaskan susunan Pimpinan Komisi III DPR RI terbaru yaitu Habiburokhman (Gerindra) sebagai ketua komisi, Dede Indra (PDIP), Sari Yuliati (Golkar), Rusdi Masse (NasDem), dan Rano Alfath (PKB), sebagai wakil ketua komisi.

Adapun sebelumnya Ahmad Sahroni dicopot dari Pimpinan Komisi III DPR RI oleh Partai NasDem dan dipindahkan ke Komisi I DPR RI sebagai anggota biasa. Pencopotan itu dilakukan oleh partai untuk merespons sorotan dari publik.

Setelah dipindahkan, Sahroni pun dinonaktifkan oleh Partai NasDem sebagai Anggota DPR RI. Partai NasDem juga meminta kepada DPR RI untuk menyetop gaji, tunjangan, dan segala fasilitas yang masih diterima oleh Sahroni.

Artikel Rusdi Gantikan Sahroni jadi Wakil Ketua Komisi III DPR pertama kali tampil pada JAKPOS.

Prabowo juga menyinggung akan menghadapi mafia. Namun dirinya tak mengurai siapa mafia yang dia maksud

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi RS Polri untuk memantau korban kericuhan pada aksi demonstrasi. Pasien yang dijenguk Prabowo kali ini didominasi oleh aparat kepolisian.

Prabowo mengaku sebagai kepala negara  harus menengok korban yang dilabeli Prabowo sebagai aksi kerusuhan. Prabowo kemudian menyinggung mereka adalah orang yang tidak berpolitik dan menjadi korban.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menyinggung soal makar dan akan melawan mafia.

“Saya ucapkan terimakasih. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan naik pangkat, masuk sekolah, dan ingat di Sulsel (Sulawesi Selatan) 4 ASN (aparatur sipil negara) orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPRD dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi ya,” kata Prabowo di RS Polri, Jakarta, Senin (1/9).

Prabowo juga meminta aparat berwenang menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab. Prabowo juga menyinggung akan menghadapi mafia. Namun dirinya tak mengurai siapa mafia yang dia maksud.

“Saya menduga itu sudah ada indikasi-indikasi dan kita tidak akan ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengklaim akan menghadapi peristiwa kerusuhan atas nama rakyat. Tak hanya itu, ia juga mengklaim bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka.

“Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan ada lebih dari 43 orang yang cedera. Menurut Prabowo sebagian besar sudah pulang dan yang masih dirawat di RS Polri masih ada 17 orang.

“14 anggota dan 3 masyarakat. 1 adalah perempuan yg mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya para demonstran atau apa, yang jelas ini perusuh. Yang lain ada yang kena. Saya sudah tengok 13 di atas, ada yg berat kepalanya, sampai harus operasi,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo juga sudah menyinggung ada gejala makar di balik aksi demonstrasi di beberapa daerah. Pernyataan Prabowo itu dikritik koalisi sipil.

Artikel Prabowo Sebut Ada Mafia dan Upaya Makar Dibalik Aksi Demonstrasi pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sejumlah orang terdekat mantan pelawak yang masih suka melawak itu diketahui mengunggah beberapa ‘testimoni’ yang mengungkap kepribadian Eko Patrio

DEPOKPOS – Anggota DPR RI yang baru saja dinon-aktifkan dari partainya, Eko Patrio,  kembali menuai sorotan negatif publik usai mengunggah ulang alias me-repost unggahan dari orang-orang terdekatnya di media sosial.

Sejumlah orang terdekat mantan pelawak yang masih suka melawak itu itu diketahui mengunggah beberapa ‘testimoni’ yang mengungkap kepribadian Eko Patrio.

Pemilik nama asli Eko Hendro Purnomo itu diketahui me-repost sejumlah unggahan dari orang-orang terdekat yang memuji kebaikannya pada Minggu (31/8) malam.

Unggahan ulang ini bermula dari salah satu kerabat Eko dengan akun Instagram @marthasya_simatupang.

Sosok kerabat Eko Patrio itu menyebut sang komedian sebagai orang baik sehingga ia berharap publik bisa memaafkannya.

“Saya bersaksi bahwa Eko Patrio adalah orang baik, saya berharap agar masyarakat bisa memaafkan kekhilafannya karena kita semua hanyalah manusia tempatnya salah dan khilaf,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (1/9).

Lebih lanjut, kerabat Eko Patrio itu juga menyebut dirinya sebagai saksi atas kebaikan yang dilakukan oleh Eko Patrio. Ia memuji anggota DPR RI itu sebagai seseorang yang rendah hati dan jauh dari kata sombong.

“Saya pribadi banyak merasakan kebaikan dari Mas Eko, beliau sosok yang rendah hati, banyak membantu orang dan jauh dari kata sombong,” tegas kerabat Eko Patrio itu.

Eko Patrio kemudian me-repost dua unggahan sejenis lain yang mengungkapkan kebaikannya. Ketika momen Eko Patrio me-repost pujian dari kerabat ini kembali diunggah akun Instagram @rumpi_gosip, banyak netizen yang mengkritik tindakan Eko Patrio.

Anggota DPR RI itu justru kembali mendapatkan hujatan karena dinilai tak bersimpati terhadap protes rakyat. Selain itu, Eko Patrio dituding mencari pengakuan dan tak meminta maaf secara tulus.

“Bodo amat, kalau bae ama lu ya jadi temen lu aja. Gausah jadi wakil kita di DPR,” kata akun @des***.

“Kalau di-repost namanya butuh pengakuan,” sahut akun @yes***.

“Lah katanya udah minta maaf… masih aja somse sih??? Memuji kok diri sendiri,” tambah akun @mis***.

Eko Patrio sebelumnya mendapat kritikan keras dari publik karena terlihat berjoget di Sidang Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu. Publik geram lantaran Eko Patrio dinilai tak memiliki empati terhadap rakyat.

Setelah mendapatkan beragam kritikan, Eko Patrio akhirnya mengunggah video permintaan maaf pada Sabtu (30/8). Meski demikian, tampaknya rakyat masih tak mau memaafkan anggota DPR RI nonaktif itu.

Artikel Pamer Kebaikan, Eko Patrio Kembali Panen Hujatan Netizen pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Dikiranya kita bodoh kali ya. Istilah penonaktifan sekali lagi tidak ada di dalam UU MD3 ataupun Tatib DPR 1/2020,” tutur Castro.

JAKARTA – Sejumlah penonaktifan sejumlah anggota DPR RI baru-baru ini sebagai akal-akalan partai politik untuk meredam kritik publik.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah ‘Castro’ melalui keterangan tertulis kepada awak media.

“Saya membaca upaya penonaktifan itu adalah akal-akalan partai politik untuk menghindar dari kritik publik,” ujar Castro, Senin (1/9).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menjelaskan penonaktifan tidak dikenal di dalam Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

“Dikiranya kita bodoh kali ya. Istilah penonaktifan sekali lagi tidak ada di dalam UU MD3 ataupun Tatib DPR 1/2020,” tutur Castro.

“Yang ada itu pemberhentian dan pemberhentian sementara,” sambungnya.

Castro mengatakan penonaktifan tersebut tidak mempunyai konsekuensi hukum. Anggota DPR yang dinonaktifkan masih tetap menerima gaji.

“Mereka tetap anggota DPR, dan tetap makan gaji,” imbuhnya.

Castro menambahkan apabila nonaktif dimaksud adalah pemberhentian sementara, hal itu berbeda konteks. Sebab, pemberhentian sementara anggota DPR ditetapkan dalam Rapat Paripurna, bukan otoritas partai politik.

Kata dia, pemberhentian sementara biasa dilakukan kepada anggota yang terlibat masalah hukum termasuk tindak pidana khusus (korupsi dan lainnya) dan yang mempunyai ancaman pidana lebih dari lima tahun penjara.

“Itu bisa diberhentikan sebagai anggota DPR sementara waktu sepanjang dia menjadi terdakwa,” terang Castro.

“Nanti kalau ada putusan inkrah, baru kemudian diberhentikan secara definitif. Kemudian dilakukan PAW (Pergantian Antar-Waktu). Begitu konteksnya,” katanya.

Sebelumnya, Anggota DPR yang terdiri dari Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Karding dinonaktifkan partainya masing-masing imbas dari perilaku atau tutur kata yang membuat gaduh publik.

Artikel Pakar: Penonaktifan Sejumlah Anggota DPR Cuma Akal-akalan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sugiono menyebut proses tersebut akan segera dilakukan di internal partai menyusul langkah hukum yang tengah berjalan di KPK. Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo Subianto juga telah memecat Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Kemarin sempat udah tersangka ya, sudah diberhentikan juga sebagai anggota kabinet, saya kira proses di Partai juga akan segera menyusul,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8).

“Dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya,” imbuhnya.

Noel Anggota Gerindra, tapi Bukan Kader

Di sisi lain, Sugiono membenarkan apabila Noel memang anggota dari Partai Gerindra. Akan tetapi, ia menyebut yang bersangkutan bukanlah kader dari Gerindra.

“Kader ini syaratnya adalah mereka yang melewati suatu proses kaderisasi ada beberapa tingkatan dan sepanjang ingatan saya pak Noel belum pernah mengikuti kaderisasi di Gerindra,” tuturnya.

Sugiono menjelaskan kartu anggota Partai Gerindra dimiliki oleh Noel lantaran sempat maju sebagai Caleg DPR untuk wilayah Kalimantan Utara di tahun 2024.

“Proses yang akan kami lakukan tentu saja akan mengevaluasi keanggotaan tersebut,”katanya.

Noel sebelumnya menjadi tersangka atas dugaan menerima uang dari pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Noel diduga menerima uang sebesar Rp3 miliar dari pemerasan itu.

Ia diduga menerima uang itu pada akhir 2024 lalu, dua bulan seusai ia menjabat Wamenaker. Kasus ini menjadikan Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus dugaan rasuah.

Usai jumpa pers penetapannya sebagai tersangka, Jumat (22/8), Noel mengungkap harapannya mendapat amnesti dari Prabowo.

Sementara itu, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan Prabowo tidak akan membela anak buahnya yang terlibat tindak pidana korupsi.

“Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi,” kata Hasan melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/8).

Artikel Jadi Tersangka, Gerindra Bakal Cabut KTA Noel pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sarasehan Nasional yang cukup menarik simpatik publik ini dihadiri oleh para tokoh Nasional seperti Mayjen TNI AD (Purn) Tatang Zaenudin, Mayjen TNI AD (purn) Kivlan Zen, Letjen TNI (purn) Syamsu Djalal S.H, Amir Hamzah, Ruslan Buton dan sejumlah tokoh lainnya yang tampak sebagai tamu undangan. Selain itu hadir pula sejumlah aktivis, akademisi dan masyarakat.

Sebagai ketua umum Poros Alternatif dan juga penggagas sarasehan Nasional, Andy Boxer berharap dialog kebangsaan itu dapat memberikan sudut pandang yang berbeda demi Keutuhan Persatuan dan Kesatuan antar anak bangsa.

Dia juga berharap poros alternatif menjadi inspiratif guna membuka cakrawala dan intelektual berpikir anak bangsa yang lebih beretika serta tidak melupakan akar budayanya.

Dengan bertemakan ‘Meraih Asa Menjaga Persatuan dan Kesatuan’ mampukan Prabowo mengembalikan Indonesia sesuai amanah para founding father?

Sebagai tuan rumah, Mayjen TNI (purn) Tatang Zaenudin sangat optimis Negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Jenderal berpengalaman seperti Prabowo Subianto. Dia meyakini Prabowo dapat mewujudkan cita-cita para leluhur bangsa. Namun ia juga menekankan pentingnya peran publik dan para tokoh bangsa guna mengawal setiap kebijakan dari program-program pemerintahan agar tidak melenceng dari amanah rakyat.

“Saya optimis dan yakin Prabowo mampu membawa amanah founding fathers. Jika ada kritikan maupun sentilan terhadap Pemerintah dan terkhusus kepala Negara, itu hal wajar. Mengingat rakyat perlu mendapatkan sentuhan langsung Presiden nya sehingga program-program yang dijalankannya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya untuk kepentingan elit politik,” kata Tatang Zaenudin.

Lebih rinci, dia mengapresiasi langkah Prabowo membentuk kabinet merah putih yang lebih mengedepankan penataan berkelanjutan pembangunan dibeberapa sektor.

Kinerja Prabowo pun diacungkan jempol. Bahkan disektor lainnya seperti Menko Infra, Imigrasi, Mendagri dalam penataan wilayah dan sektor lainnya menjadi sorotan Tatang Zaenudin. Dia memuji program ketahanan dan kedaulatan pangan. Menurutnya langkah Kementerian Pertanian dinilai mulai menata kembali agenda swasembada pangan.

Selain itu, dia juga menekankan bahwa target bangsa semestinya lebih tinggi dari sekedar ketahanan pangan, yakni menjadi mercusuar dunia dalam bidang pertanian seperti pada era Orde Baru.

“Jangan melakukan impor beras disaat petani kita sedang panen raya, hal tersebut justru sebagai bentuk pengkhianatan dan penyengsaraan terhadap para petani kita, mahalnya pupuk dan lemahnya peran dinas pertanian di daerah dengan tidak melakukan pembinaan serius terhadap kelompok tani dan juga banyaknya para pejabat dinas pertanian tidak memahami bidangnya dan bahkan terlibat dalam praktik jual beli jabatan yang membuat rakyat semakin sengsara,” singgungnya.

Mantan Jenderal Kopassus ini juga menyebut di era globalisasi saat ini, kondisi serta situasional keamanan dan politik Indonesia sedang berada dalam situasi yang kurang menyenangkan dan sangat mengkuatirkan. Hal itu dikatakan Tatang dengan begitu maraknya informasi dan isu simpang siur perpecahan bangsa diberbagai platform media online atau mainstream, dan bahkan di aplikasi sosial media lainnya.

“Apabila kondisi dan situasi ini tidak segera ditangani oleh pemerintahan Prabowo, maka akan dapat memberikan dampak negatif yang lebih buruk. Tentunya sangat signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat begitu banyaknya spekulan-spekulan liar tanpa arah dan hanya menggambarkan kepentingan kelompok yang sangat emosional.,” ulasnya.

Hal itu menurut dia sungguh kurang menguntungkan bagi Indonesia sebagai sebuah Negara yang Merdeka dan Berdaulat.[]

Artikel Poros Alternatif Optimis Prabowo Mampu Pegang Kendali Negara pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Akhirnya laporan kami diterima. Kami mengucapkan terima kasih ke Polri yang telah menerima laporan kami,” kata Kader dari PDIP, Wiradarma, di Bareskrim Polri pada Selasa (27/5).

Wiradarma menyebut, PDIP melaporkan Budi Arie telah melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Atas laporan yang telah dilayangkan tersebut, dia meminta Budi Arie agar mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di sisi lain, dia juga meminta agar Presiden, Prabowo Subianto, melakukan evaluasi terhadap Budi Arie.

“Kami minta ke beliau Budi Arie hadapi secara gentle, laki-laki, jangan bawa-bawa Anda sebagai pejabat, jangan menuduh seenaknya,” ujar dia.

Dalam laporan yang dibuat di Bareskrim, Wiradarma menyebut pihaknya turut menyertakan sejumlah alat bukti, salah satunya rekaman suara.

Dia juga menegaskan, PDIP akan tetap memproses Budi Arie meski nantinya Budi Arie menyampaikan permintaan maaf.

“Walaupun dia meminta maaf, kami akan tetap melanjutkan laporannya,” kata dia.

Beberapa waktu lalu, sempat beredar di media sosial rekaman diduga suara Budi Arie terkait dengan kasus judi online.

Dalam rekaman itu, Budi Arie menyebut dirinya sengaja di-framing oleh sejumlah pihak. Dia kemudian menyebut sejumlah pihak yang dimaksud yakni PDIP dan Menkopolkam, Budi Gunawan.

Sebelumnya Budi Arie Setiadi sudah berkomentar terkait beredarnya rekaman suara yang diduga dirinya yang menyebut nama Menkopolkam Budi Gunawan mem-framing dirinya terlibat dalam kasus judi online.

Ia meminta agar masyarakat tidak langsung menelan informasi tersebut.

“Saya harap masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi atau isu yang tengah beredar di sosial media,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (23/5).

Budi menekankan, saat ini dirinya sedang fokus untuk menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempersiapkan program Koperasi Merah Putih.

“Saat ini saya sedang fokus membantu dan menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk mempersiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi program unggulan untuk membantu masyarakat,” ucap dia.

Artikel Bareskrim Polri Terima Laporan PDIP soal Pencemaran Nama Baik oleh Budi Arie pertama kali tampil pada JAKPOS.