​SELAMA berpuluh-puluh tahun, eksistensi Israel di kancah internasional tidak hanya ditopang oleh kecanggihan alutsista, tetapi juga oleh “perisai citra” yang dirajut dengan sangat rapi. Di panggung publik Amerika Serikat, Israel telah lama dipasarkan sebagai sekutu demokratis yang paling setia, sebuah oase nilai Barat di tengah Timur Tengah yang bergejolak, serta korban abadi dari ancaman kawasan. Namun, memasuki April 2026, perisai citra tersebut kini menunjukkan keretakan yang sangat nyata dan fundamental.

​Laporan terbaru dari Institute for National Security Studies (INSS) Israel memotret kenyataan pahit bagi Tel Aviv: posisi Israel di mata publik Amerika sedang terjun bebas. Sekitar 60 persen warga Amerika kini memandang Israel secara negatif, sebuah angka yang melonjak drastis dari 42 persen pada tahun 2022. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan pergeseran tektonik dalam persepsi masyarakat negara penyokong utamanya.

​Guncangan paling hebat terasa pada fondasi masa depan, yaitu generasi muda. Di kelompok usia 18-29 tahun, angka pandangan negatif terhadap Israel menyentuh level kritis sebesar 75 persen. Kebencian moral ini bahkan merembas ke jantung basis politik pendukungnya, di mana sentimen negatif mencapai 85 persen di kalangan Demokrat muda dan secara mengejutkan menyentuh 64 persen di kalangan Republik muda. Hal ini menandakan bahwa narasi lama Israel tidak lagi mampu menjangkau nurani pemilih masa depan Amerika.

​Fenomena ini merupakan sinyal krisis reputasi yang sangat serius karena menyentuh empat pilar utama dukungan Amerika selama ini: pemerintah, lobi politik, dukungan lintas partai, dan basis keagamaan konservatif. Saat generasi muda dari kalangan Republik, Evangelis, hingga Yahudi Amerika mulai berpaling, maka yang terguncang bukan hanya citra di permukaan, melainkan legitimasi politik jangka panjang Israel di Washington.

​Sesuatu yang dulu dianggap tabu kini menjadi nyata: komunitas Yahudi Amerika sendiri semakin kritis terhadap kebijakan Tel Aviv. Data menunjukkan sekitar 55-60 persen dari mereka kini menolak aksi militer terkait Iran, dan 63 persen lebih memilih jalur diplomasi. Bahkan, sekitar 30 persen—terutama dari kalangan muda—kini lebih bersimpati kepada Palestina, dibarengi dengan meningkatnya desakan untuk membatasi bantuan militer kepada Israel.

​Mengacu pada pemikiran Andrew Griffin dalam Crisis, Issues and Reputation Management, sebuah reputasi tidak dibangun dari apa yang diklaim sebuah aktor tentang dirinya, melainkan bagaimana publik menilai tindakan nyata, keputusan, dan responsnya dari waktu ke waktu. Masalah Israel hari ini bukan lagi karena mereka “gagal menjelaskan diri”, melainkan karena tindakan mereka di lapangan tidak lagi selaras dengan citra yang selama ini mereka jual. Publik kini tidak lagi sekadar mendengar narasi, tetapi melihat realitas.

​Meskipun Israel terus menggaungkan narasi “membela diri”, mata publik Amerika menyaksikan realitas kehancuran Gaza, tingginya angka korban sipil Palestina, dan eskalasi perang yang kian meluas. Muncul persepsi kuat di masyarakat Amerika bahwa Israel justru menyeret negara mereka ke dalam konflik yang lebih besar dan berbahaya. Di titik inilah, masalah yang dihadapi Israel telah bergeser dari sekadar hambatan komunikasi menjadi sebuah kegagalan moral yang nyata.

​Dalam kerangka Griffin, Israel kini berada pada fase isu reputasi tingkat tinggi yang bergerak cepat menuju krisis reputasi total. Meskipun bantuan militer masih mengalir dan hubungan diplomatik formal belum terputus, gejala krisis sudah terlihat jelas melalui memburuknya opini publik dan tidak solidnya basis pendukung tradisional seperti Evangelis dan Republik muda. Kepercayaan publik sedang menurun secara tajam dan sistemik.

Moral Outrage

​Lebih serius lagi, Israel menghadapi apa yang disebut sebagai external issue, yaitu narasi yang berkembang liar di luar kendali Tel Aviv maupun Washington. Isu mengenai korban sipil, bantuan militer, dan pengaruh Israel terhadap kebijakan luar negeri Amerika kini hidup secara mandiri di kampus-kampus, media sosial, komunitas agama, dan gerakan sipil. Israel sedang menghadapi moral outrage—kemarahan moral publik atas ketidakadilan dan standar ganda yang tidak bisa lagi diredam hanya dengan konferensi pers atau strategi diplomasi konvensional.

​Dari perspektif siyasah syar’iyyah kontemporer, krisis ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun di atas kekuatan senjata atau dukungan negara besar. Legitimasi sejati harus berpijak pada keadilan, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan pencegahan kerusakan (dar’u al-mafsadah). Berdasarkan kaidah ma’alat al-af’al, kebijakan yang terus-menerus memproduksi penolakan, kebencian, dan luka moral publik adalah kebijakan yang telah gagal menjaga kemaslahatan.

​Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa lobi politik mungkin bisa menahan tekanan untuk sementara, namun ia tidak akan pernah mampu menahan perubahan nurani publik secara permanen. Mahasiswa, jurnalis muda, dan aktivis hari ini adalah para penentu kebijakan esok hari. Jika generasi ini tumbuh dengan persepsi bahwa kekuatan Israel tidak lagi dibarengi dengan keadilan, maka hubungan istimewa Amerika-Israel sedang menghitung hari menuju perubahan yang fundamental.*

Artikel Krisis Reputasi Israel di Amerika pertama kali tampil pada JAKPOS.

Gambar tersebut, yang dibagikan di platform Truth Social milik Trump pada hari Minggu dan dihapus pada hari Senin, menunjukkan dirinya mengenakan jubah putih meletakkan tangan di kepala seorang pria dalam adegan yang menyerupai penyembuhan. Gambar itu diunggah setelah pesan terpisah di mana Trump mengkritik Paus, menyebutnya lemah dalam menangani kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri.

Dilansir Aljazeera, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa, meskipun dia yang mengunggah gambar tersebut, dia mengira gambar itu menggambarkan dirinya “sebagai seorang dokter”.

“Dan itu berkaitan dengan Palang Merah sebagai pekerja Palang Merah, yang kami dukung. Dan hanya berita palsu yang bisa mengarang hal itu,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa dia tidak menginginkan seorang Paus yang mengkritik Presiden Amerika Serikat.

“Saya tidak ingin berdebat dengannya,” kata Paus Leo pada hari Senin dalam perjalanan ke Aljir, tempat Paus kelahiran AS pertama ini memulai kunjungan 11 hari ke empat negara Afrika.

“Saya akan terus berbicara lantang menentang perang, berupaya mempromosikan perdamaian, mempromosikan dialog dan hubungan multilateral antar negara untuk mencari solusi yang adil bagi masalah,” kata Paus Leo.

“Terlalu banyak orang menderita di dunia saat ini. Terlalu banyak orang tak bersalah yang terbunuh. Dan saya pikir seseorang harus berdiri dan mengatakan ada cara yang lebih baik.”

Ketegangan AS dan Vatikan

Ketegangan antara Gedung Putih dan Vatikan telah meningkat, terutama terkait kebijakan imigrasi garis keras pemerintahan AS, tindakan militernya, dan perang AS-Israel di Iran.

Para pemimpin Katolik senior di AS juga menolak pernyataan Trump tentang Paus.

“Saya kecewa bahwa Presiden memilih untuk menulis kata-kata yang meremehkan tentang Bapa Suci. Paus Leo bukanlah saingannya; Paus juga bukan seorang politikus,” kata Uskup Agung Paul S Coakley, presiden Konferensi Uskup Katolik AS, dalam sebuah pernyataan.

“Beliau adalah Wakil Kristus yang berbicara dari kebenaran Injil dan untuk kepedulian terhadap jiwa-jiwa,” tambah Coakley.

Di Las Vegas, Uskup Agung George Leo Thomas mengatakan bahwa ia “bersyukur kepada Tuhan karena telah mengutus Paus Leo XIV kepada kita, yang bersedia menyampaikan kebenaran kepada penguasa tepat ketika kita sangat membutuhkannya”.

“Paus Leo menyerukan dialog daripada cercaan, doa daripada politik, dan diplomasi di atas kehancuran,” tambah Thomas.

Secara internasional, pernyataan Trump juga menuai kecaman. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan serangan presiden AS terhadap Paus Leo “tidak dapat diterima”.

“Saya menganggap kata-kata Presiden Trump terhadap Bapa Suci tidak dapat diterima. Paus adalah kepala Gereja Katolik, dan adalah hal yang benar dan wajar baginya untuk menyerukan perdamaian dan mengutuk setiap bentuk perang,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Artikel Banjir Kecaman, Trump Hapus Unggahan Dirinya sebagai Yesus pertama kali tampil pada JAKPOS.

Donald  Trump langsung memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade Selat Hormuz.

Menanggapi ancaman Donald Trump tersebut, Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada ancaman Trump perkara blokade Selat Hormuz.

“Jika mereka melawan, kami akan melawan, dan jika mereka mengajukan argumen logis, kami akan menghadapinya dengan logika. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun,” kata Ghalibaf kepada wartawan setelah kembali ke Teheran dari Islamabad, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (13/4/2026).

Kepala angkatan laut Iran, Shahram Irani, menyebut ancaman Trump untuk memblokade Selat Hormuz sebagai hal yang ‘konyol’.

“Ancaman Presiden AS untuk memblokade Iran di laut… sangat konyol dan menggelikan,” sebut Irani seperti dikutip televisi pemerintah Teheran.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan setiap kapal militer yang mencoba untuk mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dua minggu dengan AS dan akan ditindak “dengan keras dan tegas”.

IRGC menyebut Selat Hormuz berada di bawah kendali dan “pengelolaan cerdas” Angkatan Laut Iran. Ditegaskan IRGC bahwa jalur perairan strategis itu “terbuka untuk jalur aman bagi kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus”.

Militer Iran mengutuk blokade laut Amerika Serikat (AS) yang akan dimulai pada Senin (13/4) waktu setempat, sebagai blokade yang ilegal dan sama saja dengan pembajakan.

Teheran memperingatkan tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk yang akan aman, jika pelabuhan-pelabuhan Iran sendiri terancam.

“Pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika yang kriminal terhadap navigasi dan transit maritim di perairan internasional adalah ilegal dan merupakan contoh pembajakan,” demikian pernyataan pusat komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya, seperti dilansir AFP, Senin (13/4/2026).

“Jika keamanan pelabuhan Republik Islam Iran di perairan Teluk Persia dan Laut Arab terancam, tidak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Arab yang akan aman,” tegas komando militer Iran tersebut.

Kecaman dan peringatan Teheran itu disampaikan usai Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah, mengumumkan bahwa blokade semua pelabuhan Iran dimulai pada Senin (13/4) waktu setempat.

Dalam pengumumannya, CENTCOM mengatakan bahwa “blokade akan diberlakukan secara adil terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman”.

Pengumuman itu juga menyatakan bahwa pasukan AS tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan ke pelabuhan non-Iran, dan bahwa instruksi lebih lanjut untuk para pelaut akan segera disampaikan.

Artikel Iran Soal Ancaman Trump: “Konyol dan Menggelikan!” pertama kali tampil pada JAKPOS.

Negara Aliansi Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara (NATO) sekutu Amerika Serikat tersebut menegaskan mereka tidak akan terseret ke dalam konflik AS dan Iran lebih luas lagi dengan ikut serta dalam blokade tersebut.

Sebaliknya, Inggris dan Prancis justru menekankan penting membuka kembali jalur yang dilalui seperlima pasokan minyak dunia itu, yang secara efektif telah ditutup oleh Iran sejak berperang dengan AS pada 28 Februari.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan negaranya tidak akan mendukung blokade tersebut.

“Kami tidak mendukung blokade ini. Keputusan saya sangat jelas: apa pun tekanannya-dan tekanannya cukup besar-kami tidak akan terseret ke dalam perang,” ujarnya kepada BBC.

Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya akan menggelar konferensi bersama Inggris dan negara lain untuk membentuk misi multinasional guna memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.

“Misi ini bersifat defensif dan terpisah dari pihak-pihak yang berperang, dan akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan,” ujar Macron dikutip Reuters.

Trump Minta Bantuan NATO

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyampaikan kepada negara anggota bahwa Trump menginginkan komitmen konkret dalam waktu dekat untuk membantu mengamankan Selat Hormuz.

Rutte juga menyebut NATO dapat berperan di selat tersebut jika 32 negara anggotanya menyepakati pembentukan misi bersama.

Namun, sejumlah negara Eropa menyatakan hanya bersedia membantu AS di Selat Hormuz setelah tercapai penghentian konflik yang berkelanjutan serta ada jaminan dari Iran bahwa kapal mereka tidak akan diserang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan Selat Hormuz seharusnya dibuka kembali melalui jalur diplomasi. Ia juga menilai pembentukan kekuatan internasional untuk mengawasi selat tersebut akan rumit.

Fidan menyerukan agar NATO menata ulang hubungan dengan Trump dalam KTT yang dijadwalkan berlangsung di Ankara pada Juli mendatang.

Ancaman Trump Blokir Selat Hormuz

Trump sebelumnya mengatakan militer AS akan bekerja sama dengan negara lain untuk memblokir seluruh lalu lintas maritim di jalur tersebut. Ia bahkan mengeklaim negara-negara Arab Teluk Persia telah bersedia membantu, tanpa merinci siapa aja.

Namun, militer AS kemudian menjelaskan bahwa blokade yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 GMT pada Senin ini hanya akan berlaku bagi kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.

Penolakan negara-negara sekutu ini menjadi sumber gesekan terbaru antara NATO-Eropa dan Trump. Padahal, Trump mengancam akan menarik AS dari NATO dan tengah mempertimbangkan penarikan sebagian pasukan AS dari Eropa.

Ketegangan juga meningkat setelah beberapa negara menolak mendukung perang AS terhadap Iran, termasuk dengan melarang pesawat militer AS menggunakan wilayah udara mereka.

Artikel Negara NATO Ogah Terlibat Blokade Selat Hormuz pertama kali tampil pada JAKPOS.

Penegasan Paus Leo keluar setelah Presiden Amerika Trump sewot seusai dikritik soal perang ke Iran.

Berbicara di dalam pesawat menuju Aljazair dan memulai kunjungannya ke negara Afrika Senin (13/4), Paus Leo XIV menuturkan dia hanya menyuarakan pesan Yesus Kristus dan injil kepada umat Katolik.

“Saya tidak takut terhadap pemerintahan Trump, ataupun untuk menyuarakan pesan Injil dengan lantang, itulah yang saya yakini menjadi tugas saya,” ujar pemimpin umat Katolik itu seperti dikutip New York Times.

Saat ditanya langsung mengenai kritikan pedas Trump terhadapnya di Truth Social, Paus Leo menjawab singkat: “Ironis, bahkan dari nama platformnya saja. Tidak perlu saya tambahkan lagi.”

Di dalam pesawat kepausan, Leo mengatakan ia “tidak berniat berdebat” dengan Trump, seraya menegaskan bahwa dirinya “bukan seorang politisi”.

Di awal-awal perang AS-Iran pecah, Paus Leo XIV juga sempat menyampaikan homili atau khotbah Minggu Palma di Vatikan bahwa Yesus tidak mendengarkan doa-doa orang yang sedang berperang.

Pemimpin tertinggi umat Katolik itu menyebut Yesus tidak dapat digunakan untuk membenarkan perang apa pun.

“Inilah tuhan kita, Yesus Raja Damai, yang menolak perang, yang tidak dapat digunakan siapa pun untuk membenarkan perang,” kata paus pertama asal Amerika Serikat kepada umat Katolik di St. Peter’s Square, Vatikan, Minggu (29/3) dikutip Reuters.

Pada Sabtu (11/4), Paus Leo XIV secara terbuka mendesak para pemimpin dunia untuk mengakhiri kekerasan dan menyerukan perdamaian di tengah serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari lalu ke Iran memicu perang di Timur Tengah hingga hari ini.

Melalui kicauannya di Truth Social, Trump mengunggah pernyataan membalas pesan-pesan Paus Leo XIV kepada umatnya yang seolah menyindirnya soal perang AS terhadap Iran.

Trump mengaku bukan penggemar berat Paus Leo XIV dan bahkan menilai sang paus sebagai orang yang lemah serta “bermain-main” dengan negara yang memiliki senjata nuklir.

Artikel Paus Leo: Saya Tak Takut Pemerintahan Trump pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dalam unggahan di media sosialnya pada Minggu (12/4), Trump blak-blakan mengatakan tak butuh seorang Paus yang berpikir bahwa AS telah melakukan hal sangat buruk dengan menyerang Venezuela dan Iran.

“Saya tidak menginginkan seorang Paus yang berpikir bahwa tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir. Saya (juga) tidak menginginkan seorang Paus yang berpikir bahwa sangat buruk bahwa Amerika menyerang Venezuela, sebuah negara yang mengirimkan sejumlah besar Narkoba ke Amerika Serikat dan, yang lebih buruk lagi, mengosongkan penjara mereka, termasuk para pembunuh, pengedar narkoba, dan penjahat, ke negara kami,” tulis Trump di Truth Social, Minggu (12/4) malam.

Trump melanjutkan ia juga tak butuh Paus yang mengkritik Presiden Amerika Serikat karena melakukan “persis apa yang menjadi tujuan terpilih saya, yakni menetapkan angka kejahatan terendah sepanjang sejarah.”

Leo seharusnya bersyukur karena, seperti yang semua orang tahu, dia adalah kejutan yang mengejutkan. Dia tidak ada dalam daftar calon Paus, dan hanya ditempatkan di sana oleh Gereja karena dia orang Amerika, dan mereka berpikir itu akan menjadi cara terbaik untuk menghadapi Presiden Donald J. Trump,” tulisnya.

Dalam kritikan panjang tersebut, Trump juga menyampaikan bahwa Paus Leo tak akan ada di Vatikan jika bukan karena ia menjabat di Gedung Putih.

Trump kemudian mengolok-olok lagi Paus Leo yang menurutnya “lemah dalam menangani kejahatan, lemah dalam menangani senjata nuklir” dan bertemu dengan simpatisan eks Presiden Barack Obama, David Axelrod, yang menurutnya merupakan sayap kiri radikal yang ingin jemaat gereja dan pendeta ditangkap.

“Leo harus memperbaiki perilakunya sebagai Paus, menggunakan akal sehat, berhenti melayani sayap kiri radikal, dan fokus menjadi Paus yang hebat, bukan malah menjadi politisi,” tulisnya.

Trump lantas menekankan bahwa sikap sang Bapa Suci belakangan justru sangat menyakiti dirinya sendiri serta Gereja Katolik.

Dalam unggahan yang sama pula, Trump menyinggung kembali peristiwa ketika pandemi Covid-19 di mana para imam, pendeta, dan orang-orang lainnya ditangkap karena mengadakan Kebaktian Gereja. Peristiwa itu memicu “ketakutan” di kalangan jemaat padahal mereka sudah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

“Saya lebih menyukai saudaranya, Louis, daripada dia, karena Louis sepenuhnya pendukung MAGA. Dia mengerti, dan Leo tidak!” tulis Trump.

Paus Leo merupakan paus pertama kelahiran AS. Ia belakangan vokal mengkritik kebijakan Trump, khususnya mengenai perang di Iran.

Artikel Tak Terima Dikritik Paus Leo, Trump: Dia Orang Liberal pertama kali tampil pada JAKPOS.

DEPOKPOS – Eskalasi konflik Iran dan Israel–Amerika Serikat pada Maret 2026 memperlihatkan satu pergeseran mendasar: perang modern tidak lagi berhenti di medan tempur. Serangan rudal terhadap fasilitas energi di Haifa, serta laporan pendaratan darurat jet tempur F-35 Amerika Serikat di kawasan Teluk, memang menegaskan intensitas konfrontasi fisik yang terjadi.

Namun, di saat yang sama, pertarungan lain berlangsung lebih cepat, lebih luas, dan lebih sulit dikendalikan: yakni perang narasi di ruang digital. Dalam hitungan menit setelah serangan, video, citra satelit, dan pernyataan resmi langsung membanjiri media sosial.

Informasi tidak lagi sekadar menyampaikan fakta, tetapi secara aktif membentuk persepsi global tentang siapa korban dan siapa penyerang. Di titik ini, konflik tidak hanya soal kekuatan militer, melainkan juga soal siapa yang lebih dulu dan lebih efektif menguasai makna.

Dampaknya segera merembet ke sistem ekonomi global. Selat Hormuz, sebagai jalur vital distribusi energi dunia, menyalurkan sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir seperempat perdagangan minyak laut global.

Ketegangan di kawasan ini memicu kekhawatiran serius terhadap gangguan pasokan energi. Sejumlah laporan bahkan menunjukkan kapal tanker memilih menunda perjalanan atau menunggu di luar jalur utama.

Stabilitas kawasan, dengan demikian, bukan lagi isu regional semata, melainkan variabel kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi global. Lebih jauh, pernyataan pejabat Iran mengenai potensi lonjakan harga minyak hingga 200 dolar per barel memperlihatkan bahwa informasi ekonomi juga diproduksi sebagai instrumen tekanan politik.

Narasi seperti ini tidak hanya diarahkan kepada lawan, tetapi juga kepada pasar global. Di sini, informasi bekerja sebagai sinyal strategis yang dapat mengguncang masyarakat, memengaruhi keputusan, dan pada akhirnya mengubah dinamika kekuatan.

Fenomena ini menjadi lebih jelas jika dilihat melalui konsep network society dari Manuel Castells. Dalam network society, kekuasaan tidak lagi semata bertumpu pada kontrol teritorial, tetapi pada kemampuan mengelola arus informasi dalam apa yang ia sebut sebagai space of flows.

Informasi yang bergerak lintas batas negara dengan kecepatan tinggi menjelma menjadi sumber kekuatan baru dalam politik global. Dalam konteks konflik Iran dan Israel–AS, ruang digital bukan lagi sekadar kanal distribusi informasi, melainkan instrumen utama dalam membangun legitimasi.

Setiap pihak berlomba menyebarkan narasi yang menguntungkan posisinya. Video serangan, dokumentasi kerusakan, hingga pernyataan pejabat diproduksi dan disirkulasikan untuk memengaruhi opini publik internasional.

Pada saat yang sama, muncul indikasi meningkatnya disinformasi serta penggunaan konten berbasis kecerdasan buatan yang semakin mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi.

Media digital, dengan demikian, tidak bisa lagi diposisikan sebagai perantara netral. Ia telah bertransformasi menjadi aktor yang ikut membentuk dinamika hubungan internasional.

Cara suatu konflik direpresentasikan dapat memicu tekanan publik global, mempercepat respons diplomatik, bahkan dalam kondisi tertentu memengaruhi arah kebijakan luar negeri negara lain. Namun, derasnya arus informasi juga menciptakan kompetisi narasi yang tidak mudah dimonopoli oleh satu aktor saja.

Meski begitu, pengaruh media tetap memiliki batas. Akses terhadap berbagai sumber informasi membuat narasi saling bersaing dan terus dipertanyakan.

Perbedaan sudut pandang politik, ideologis, dan geografis menghasilkan interpretasi yang beragam terhadap peristiwa yang sama. Dalam beberapa kasus, pembatasan akses informasi justru menciptakan ketimpangan narasi yang dapat dimanfaatkan oleh aktor eksternal untuk memperkuat pengaruhnya.

Konflik ini pada akhirnya menandai perubahan karakter perang modern yang tidak bisa diabaikan. Kemenangan tidak lagi ditentukan semata oleh superioritas militer, tetapi juga oleh kemampuan mengelola informasi, membangun legitimasi, dan memengaruhi persepsi global.

Ruang digital telah menjadi medan strategis baru, tempat persepsi dapat berdampak sama besar dengan realitas di lapangan. Di titik ini, publik global tidak lagi bisa bersikap pasif. Informasi yang beredar perlu diuji, diverifikasi, dan dipahami dalam konteks kepentingan yang melatarbelakanginya. Tanpa sikap kritis, masyarakat berisiko terjebak dalam realitas yang dibentuk oleh propaganda, bukan oleh fakta yang utuh.

Artikel Dari Rudal ke Algoritma: Perang Narasi dalam Konflik Iran vs Israel–AS pertama kali tampil pada JAKPOS.

Kegiatan ini diikuti ratusan jemaah dan dirangkai dengan silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah. Hadir sebagai narasumber Direktur Baitul Maqdis Institut Ustaz Fahmi Salim dan pengamat Timur Tengah Ustaz Farid Okbah.

Ketua Dewan Da’wah Kota Bekasi, Ustaz Salimin Dani, dalam sambutannya menekankan pentingnya edukasi geopolitik kepada umat Islam.

Ia menyebut bahwa pemahaman terhadap dinamika global diperlukan agar umat tidak bersikap pasif dalam menyikapi konflik yang melibatkan dunia Islam.

“Kita ingin umat memiliki pemahaman dan sense of crisis. Jangan sampai ketika terjadi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, umat justru tidak berpihak,” ujar Ustaz Salimin.

Ia juga menyinggung peran kekuatan global dalam konflik dunia Islam, serta pentingnya sikap kritis dan tidak mudah terpengaruh narasi yang berkembang.

Dalam pemaparannya, Ustaz Fahmi Salim menjelaskan bagaimana Iran dipandang dalam perspektif Israel. Menurut dia, terdapat dua wajah Iran dalam imajinasi Israel, yakni sebagai pihak yang pernah berjasa dalam sejarah Yahudi dan sekaligus sebagai ancaman besar.

“Iran dipandang sebagai penyelamat dalam sejarah melalui sosok Raja Cyrus, tetapi juga dianggap sebagai ancaman seperti figur Haman dalam narasi keagamaan mereka,” Ustaz kata Fahmi.

Ia juga mengulas relevansi Surat Ar-Rum dalam konteks geopolitik modern. Menurut dia, ayat tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan kekuatan global, bukan sekadar keberpihakan ideologis.

“Pelajaran geopolitik yang bisa diambil adalah dukungan terhadap suatu pihak tidak selalu berarti menyetujui akidahnya, tetapi bisa dalam rangka menjaga keseimbangan kekuatan,” ujarnya.

Ustaz Fahmi menilai, dalam konteks kekinian, umat Islam perlu bersikap strategis. Ia menyebut dukungan terhadap Iran dalam isu Palestina dapat dilihat dari sisi geopolitik, tanpa harus mengadopsi ideologi atau pandangan keagamaannya.

“Ini soal memetakan prioritas dan dampak yang lebih besar. Namun, tetap perlu kewaspadaan agar tidak terjadi pergeseran akidah,” katanya.

Sementara itu, pembicara kedua Ustaz Farid Okbah menyoroti ambisi politik Donald Trump dalam membentuk ulang peta kekuatan global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Dalam pemaparannya, Ustaz Farid menyebut Trump memiliki dua agenda besar yang saling berkaitan. Pertama adalah Make America Great Again (MAGA), yakni upaya mengembalikan dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia melalui berbagai instrumen politik dan ekonomi.

“Trump ingin menjadikan Amerika seperti perusahaan besar dengan dirinya sebagai pengendali utama,” ujar Ustaz Farid.

Selain itu, ia menyebut adanya agenda lain yang disebut sebagai Make Iran Great Again (MIGA), yang menurutnya justru bertujuan mengubah arah kekuasaan di Iran agar lebih sejalan dengan kepentingan Amerika.

Ustaz Farid menilai ambisi tersebut berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi, terutama penguasaan sumber daya energi di kawasan. Ia juga mengaitkan langkah tersebut dengan kepentingan strategis Israel, yang menurutnya memiliki kesamaan kepentingan dengan Amerika dalam menghadapi Iran.

“Targetnya adalah melemahkan Iran sebagai kekuatan regional, sekaligus memastikan kawasan tetap berada dalam kendali kepentingan Barat,” ungkap Ustaz Farid.

Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan tidak selalu bersifat langsung, tetapi juga melalui strategi tidak langsung seperti dukungan terhadap aktor-aktor proksi di berbagai negara konflik di Timur Tengah.

Pernyataan ini menegaskan pandangan Ustaz Farid bahwa dinamika geopolitik kawasan tidak lepas dari ambisi kekuatan besar dunia dalam mempertahankan pengaruh dan dominasi global.

Kajian Dewan Da’wah Kota Bekasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi geopolitik umat serta memperkuat persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang berkaitan dengan dunia Islam.*

Artikel Geopolitik Palestina, Peran Iran dan Ambisi AS pertama kali tampil pada JAKPOS.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyoroti persidangan kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan kembali digelar pada Minggu akhir pekan ini. Ia mengisyaratkan Netanyahu memiliki motif tersembunyi untuk terus melanjutkan perang bak pengalihan isu dari kasusnya itu.

“Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya,” tulis Araghchi di media sosial, Jumat (10/4).

Araghchi mengatakan akan menjadi “kebodohan” bagi AS jika membiarkan Israel merusak kesepakatan gencatan senjata dengan terus melancarkan serangan intens di Lebanon. Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon demi menargetkan milisi Hizbullah, sekutu Iran yang juga membantu Teheran melancarkan serangan ke Israel selama perang pecah.

Teheran mengeklaim Lebanon termasuk wilayah yang masuk dalam kesepakatan gencatan senjata antara AS-Iran pada Selasa (7/4). Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai mediator juga telah mengonfirmasi hal tersebut.

“Jika AS ingin meruntuhkan ekonominya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, itu pada akhirnya adalah pilihannya. Kami menilai itu bodoh, tetapi kami siap menghadapinya,” ujarnya.

Namun, Gedung Putih membantah bahwa Presiden Donald Trump menerima seluruh 10 tuntutan Iran soal kesepakatan gencatan senjata yang turut mencakup persoalan soal Lebanon. Netanyahu juga menegaskan Lebanon tidak masuk kesepakatan gencatan senjata dan berniat membuka jalur negosiasi dengan Beirut.

Sejumlah pejabat dan media Iran menyebut Teheran dapat merespons secara militer terhadap serangan Israel di Lebanon atau bahkan memblokir Selat Hormuz untuk memastikan gencatan senjata juga berlaku di Lebanon.

Pada Kamis, Presiden Trump mengaku telah meminta pemerintah Israel untuk mengurangi operasi militernya di Lebanon.

“Saya sudah berbicara dengan Bibi [Netanyahu], dan dia akan meredakannya. Saya rasa kita semua harus sedikit menurunkan intensitas,” ujar Trump kepada NBC News.

Kasus korupsi Netanyahu

Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu akan kembali dilanjutkan pada Minggu, setelah pembatasan darurat selama konflik dengan Iran dicabut.

Dalam pernyataan pada Kamis, pengadilan menyebut bahwa “kembalinya sistem peradilan ke aktivitas normal” memungkinkan persidangan Netanyahu dilanjutkan, dimulai dengan sidang yang akan menghadirkan saksi dari pihak pembela.

Aktivitas pengadilan di Israel sebelumnya terganggu akibat perang AS dan Iran yang juga melibatkan Israel sejak 28 Februari lalu. Namun, Komando Front Dalam Negeri militer Israel telah menyetujui pembukaan kembali secara luas di sebagian besar wilayah negara itu, setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai gencatan senjata sementara.

Netanyahu menghadapi dakwaan dalam dua kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan dari media Israel. Satu kasus dugaan korupsi lainnya terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari US$260.000 dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik.

Satu dakwaan korupsi lainnya sebelumnya telah lebih dulu dibatalkan pengadilan.

Netanyahu berulang kali membantah seluruh tuduhan dalam tiga kasus tersebut. Ia menjadi perdana menteri Israel pertama yang masih menjabat dan menjalani persidangan atas kasus korupsi.

Dikutip AFP, ia juga telah lama menyatakan bahwa proses hukum yang dimulai sejak 2019 tersebut merupakan “persidangan bermotif politik”.

Presiden AS Donald Trump pada Oktober lalu bahkan secara langsung meminta Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu dalam pidatonya di parlemen Israel.

Setelah pidato tersebut, Trump juga mengirimkan surat kepada Herzog yang berisi permintaan pengampunan, yang kemudian diikuti oleh pengajuan resmi dari tim kuasa hukum Netanyahu.

Artikel Terungkap Motif Israel Gagalkan Perdamaian AS-Iran pertama kali tampil pada JAKPOS.

Ketika langit di kawasan Timur Tengah dipenuhi oleh rudal-rudal yang melintas karena konflik antara Israel dan Iran yang kian memanas di tahun 2026.

Masyarakat dunia tidak hanya melihat perang rudal tetapi juga perang narasi yang dilaksanakan oleh kedua negara. Kebenaran menjadi abu-abu dan kerap dijadikan alat untuk kepentingan politik pihak yang terlibat.

Pemberitaan internasional yang disebarkan kerap dibingkai sebagai propaganda digital.

Pada konflik Israel-Iran ini banyak bermunculan narasi dan video yang kebenarannya dipertanyakan namun telah tersebar luas di media sosial.

Banyaknya konten semacam ini yang dapat mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat internasional terhadap siapa yang dianggap korban atau pelaku.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa media bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai salah satu aktor yang berperan dalam membentuk persepsi publik.

Cara media membingkai sudut pandang, kalimat, dan fokus pemberitaan dapat menentukan bagaimana fenomena tersebut dapat dipahami masyarakat.

Konsep Gramsci yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dilakukan dengan kekuatan militer tetapi juga melalui narasi dan ide.

Pada konteks konflik ini, peran media dijadikan sebagai alat untuk membentuk narasi bahwa kepentingan negara yang dominan merupakan sebuah kebenaran.

Di era digital yang semakin pesat dan adanya algoritma media sosial, dapat mempercepat penyebaran informasi dan beberapa narasi yang telah diperkuat sesuai kepentingan negara tertentu mengakibatkan publik terpapar oleh informasi yang telah diarahkan sehingga sulit untuk membedakan ap aitu fakta dan propaganda.

Maka dari itu, konflik ini mencerminkan bagaimana sebuah konflik dapat mengakibatkan krisis kebenaran dan media digital sebagai tempat baru untuk berperang merebut kekekuasaan atas control infromasi.

Penting bagi publik untuk memilah dan kritis terhadap informasi yang beredar.

Artikel Perang Narasi Dibalik Perang Rudal: Krisis Kebenaran Media Digital dalam Konflik Israel-Iran pertama kali tampil pada JAKPOS.