“Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos),” kata Gus Ipul.

Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI).

Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos.

Di lain sisi, warga penerima bansos juga boleh menyanggah ketika merasa bantuan tersebut salah sasaran. Itu semua bisa dilakukan melalui aplikasi atau sistem Government Technology (GovTech) yang sedang dibangun DEN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Sekarang dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima bansos. Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” tegas Mensos Saifullah Yusuf.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya memang mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengetuai Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite itu dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 yang diteken pada 29 Juli 2025 lalu.

Meski aturannya baru dibentuk akhir bulan kemarin, Luhut mengaku perintah lisan dari Prabowo soal digitalisasi sudah dari 7 bulan lalu. Ia bersama tim kecil pun sudah bergerak intensif untuk merealisasikan perintah sang Kepala Negara.

Dirinya membocorkan tim yang mengerjakan digitalisasi tersebut adalah mereka yang dulu membuat aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi covid-19 melanda tanah air. Pilot project digitalisasi bansos tersebut bakal dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur.

“Nanti September (2025), minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi,” bebernya.

“Kita akan sosialisasikan supaya semua (masyarakat) yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran, supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi (pemutakhiran data penerima bansos),” imbuh Luhut.

Luhut mengatakan digitalisasi bansos bakal diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi terkait proyek tersebut ke semua kabupaten/kota mulai minggu depan.

“Setelah successfull nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semua terkoordinasi dengan baik dan jujur sekali lagi saya sangat bahagia karena tidak ada saya lihat kementerian/lembaga yang tidak sepakat,” tegasnya.

Artikel Mensos Akui 45 Persen Bansos Salah Sasaran, Minta Masyarakat Perbarui Data pertama kali tampil pada JAKPOS.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara.

“Di mana perhitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (19/8).

Budi menyampaikan saat ini penyidik sudah melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT).

Surat larangan atau cegah ke luar negeri itu dikeluarkan sejak 12 Agustus 2025 dan berlaku hingga enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” kata Budi.

Informasi yang dihimpun, empat orang yang dicegah bepergian ke luar negeri tersebut ialah Staf Ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (sebelumnya merupakan Dirjen Pemberdayaan Sosial & Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos).

Lalu, kakak dari Pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Bambang merupakan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik.

Kemudian Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker dan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024 Herry Tho.

Nama-nama tersebut sebelumnya sempat dipanggil penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

KPK mengumumkan ada tiga orang dan 2 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Budi belum menginformasikan identitas para tersangka.

KPK akan menyampaikan detail konstruksi lengkap perkara lewat konferensi pers yang dilakukan bersamaan dengan penahanan tersangka.

Artikel KPK: Kerugian Negara Kasus Bansos Beras Capai 200M pertama kali tampil pada JAKPOS.

Bantuan sembako itu merupakan 1 dari 6 paket insentif yang digelontorkan Prabowo untuk menjaga agar ekonomi Indonesia bisa tetap terjaga di atas 5 persen.

Mengutip keterangan resmi Kementerian Koordinator Perekonomian, bantuan sembako Rp200 ribu akan diberikan selama 2 bulan; Juni-Juli 2025.

“Tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu/bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan,” kata keterangan resmi yang dikeluarkan Selasa (27/5) tersebut.

Selain itu, Prabowo juga akan menggelontorkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras untuk 18,3 juta rakyat miskin tersebut.

Selain bantuan Rp200 ribu tersebut, agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh kencang, Prabowo juga menggelontorkan sejumlah insentif lain;

Berikut rinciannya;

1. Diskon Transportasi
Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) antara lain:

Diskon Tiket Kereta sebesar 30 persen
Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6 persen.
Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50 persen.

2. Diskon Tarif Tol
– Diskon tarif tol sebesar 20 persen
– Diskon untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025).
– Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.

3. Diskon Tarif Listrik
– Diskon Tarif Listrik sebesar 50 persen kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA).
– Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
a. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150 ribu/bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

b. Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK
a. Perpanjangan Diskon 50 persen dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

Artikel Juni-Juli, 18,3 Juta Orang Bakal Dapat Bantuan Sembako Rp200 Ribu pertama kali tampil pada JAKPOS.

“InshaAllah, dimulai bulan April, seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan. Agar para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bank keliling,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan dalam acara “Seremonial Pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui KLJ, KAJ, dan KPDJ serta Alat Bantu Fisik (ABF)”.

Adapun pencairan bantuan sosial (bansos) KLJ, KAJ, dan KPDJ sebesar Rp300 ribu per bulan pada setiap penerima manfaat diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari dan Maret.

Pencairan pada tahap pertama tahun 2025 dilakukan pada Maret ini sehingga masing-masing penerima mendapatkan haknya.

“Pada tahap pertama, bantuan terpaksa diberikan selama tiga bulan dulu, yaitu Januari, Februari, Maret. Karena biasanya kas daerah baru masuk di bulan-bulan ini,” ujar Rano.

Bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) tahap satu tahun 2025 tersebut sudah diserahkan melalui rekening sebanyak 147.304 orang penerima sesuai pemadanan data yang dilakukan Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.

“Semoga bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya untuk meringankan beban yang membutuhkan,” katanya.

“Apalagi InshaAllah seminggu lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan bantuan yang diterima ini minimal bisa untuk membeli ketupat dan opor ayam,” ujar Rano.

Selain bansos, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyerahkan alat bantu fisik (ABF) sebanyak 10 unit kursi roda anak, 10 unit kursi roda dewasa, 10 unit tongkat sensorik dan 10 unit tongkat kaki.

Rano menambahkan, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu prioritas utama dalam program percepatan (quick wins) 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Menurut dia, dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global kesejahteraan warga adalah pondasi utama yang harus diperkuat dan Salah satunya, dengan memastikan akses layanan dasar yang setara bagi seluruh warga.

“Karena itu, partisipasi setiap elemen masyarakat harus diperkuat untuk membangun Jakarta yang ramah bagi seluruh warganya,” kata Rano.

Artikel Bansos KDJ, KAJ dan KPDJ Cair Tiap Bulan Mulai April pertama kali tampil pada JAKPOS.

Setiap penerima manfaat akan menerima dana sebesar Rp900.000 yang langsung ditransfer ke rekening Bank DKI masing-masing

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial telah memulai penyaluran bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Tahap 2 tahun 2025.

Setiap penerima manfaat akan menerima dana sebesar Rp900.000 yang langsung ditransfer ke rekening Bank DKI masing-masing.

Jadwal dan Tahapan Pencairan

Pencairan Bansos KLJ tahun 2025 dijadwalkan dalam empat tahap, dengan setiap tahap mencakup periode tiga bulan.

Berikut rinciannya:

Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Rp900.000)

Tahap 2: April – Juni 2025 (Rp900.000)

Tahap 3: Juli – September 2025 (Rp900.000)

Tahap 4: Oktober – Desember 2025 (Rp900.000)

Pencairan Tahap 2 ini yang sedang berlangsung, memberikan bantuan kepada lansia yang terdaftar dan memenuhi syarat sesuai ketentuan Dinas Sosial DKI Jakarta.

Cara Mengecek Status Penerima KLJ 2025

Untuk memastikan apakah seseorang termasuk dalam daftar penerima KLJ 2025, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring melalui langkah-langkah berikut:

• Kunjungi situs resmi Dinas Sosial DKI Jakarta di https://siladu.jakarta.go.id/.
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan e-KTP.
• Klik tombol “Cek NIK”.
• Sistem akan menampilkan informasi apakah NIK tersebut terdaftar sebagai penerima KLJ atau tidak.

Prosedur Pencairan Dana KLJ 2025

Setelah memastikan status sebagai penerima KLJ aktif, lansia dapat mencairkan dana bantuan dengan mengikuti prosedur berikut:

• Pastikan Status Aktif – Cek status penerima melalui situs resmi atau aplikasi Jakarta Kini (JAKI).
• Kunjungi Bank DKI – Datang ke kantor cabang Bank DKI terdekat untuk melakukan pencairan dana.
• Bawa Dokumen yang Diperlukan – Siapkan Kartu KLJ dan KTP sebagai bukti identitas.
• Ambil Antrian – Dapatkan nomor antrian di loket layanan pencairan bantuan sosial.
• Proses Verifikasi – Petugas bank akan melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima.
• Terima Dana Bantuan – Setelah verifikasi selesai, dana bisa dicairkan melalui penarikan tunai atau metode lain yang tersedia.
• Pantau Jadwal Pencairan – Pastikan selalu mengikuti informasi terbaru dari Dinas Sosial atau Bank DKI terkait jadwal pencairan berikutnya.

Artikel Siap-siap! Bansos KLJ Tahap 2 Rp900.000 Segera Disalurkan pertama kali tampil pada JAKPOS.