Peristiwa itu berhasil direkam warga dan awak media yang hadir tepat di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan pada Sabtu (21/2/2026).

Terlihat tubuh wanita yang mengenakan pakaian sederhana itu tampak menggigil sedikit saat berdiri di depan pintu mobil KDM. Matanya berkaca-kaca terpampang jelas dibawah sinar lampu yang menerangi area sekitar lapangan, sementara air mata perlahan mengucur di pipinya. Suaranya yang bergetar namun tetap terdengar jelas menyampaikan desakan yang sudah lama tertahan dalam hati.

Mata berlinang, suara bergetar memohon bantuan Gubernur Jawa Barat. “Pak Gubernur tolong saya, “ucapnya sambil menangis, dengan kedua tangan hampir menyentuh pelat nomor mobil yang sedang akan melaju meninggalkan lokasi. Gerakannya tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan, hanya penuh dengan rasa putus asa dan harapan yang terakhir pada sosok orang nomor satu di Jawa Barat itu.

Ia memperkenalkan diri sebagai Mariam, dan mengaku telah melakukan berbagai upaya selama ini untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan pengadaan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Cikarang Barat. Menurutnya, perkara tersebut telah tertunda lebih dari 3 tahun lamanya dan tanpa ada kepastian apapun.

“Uang Saya Mandek, Tolong Saya Pak KDM”, dengan nada yang semakin terhimpit, Mariam menjelaskan bahwa dana yang seharusnya menjadi haknya kini “mandek” di tingkat kecamatan. Ia berulang kali mengulang kalimat yang penuh dengan kesusahan.

“Uang saya mandek di Kecamatan Cikarang Barat sudah lama, tolong saya Pak KDM,” ucapnya sambil menatap langsung ke arah Gubernur Dedi Mulyadi.

Terlihat petugas keamanan yang awalnya siap mengamankan jalur justru berdiri diam, menyaksikan bagaimana kepala daerahnya merespons aduan warga.

Tanpa menunjukkan tanda-tanda kesal atau terganggu, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dengan tenang mempersilakan Mariam untuk menyampaikan keluhan secara rinci. Ia berdiri dengan sikap yang ramah namun tetap tegas, memberikan perhatian penuh pada setiap kata yang keluar dari mulut wanita separuh baya itu.

Setelah beberapa saat mendengarkan, Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kemudian menyuruh salah satu ajudannya untuk langsung menangani kasus yang diajukan Mariam.

Selain itu, ia juga memerintahkan agar nomor kontak resmi diberikan kepada Mariam agar proses penanganan dapat dipantau secara berkala.

“Saya dan ajudan akan menanganinya,” ucapnya dengan suara yang jelas dan menenangkan, membuat suasana yang tadinya tegang perlahan kembali mereda.

Langkah cepat dan tanggap dari Gubernur Dedi Mulyadi mendapat apresiasi tersirat dari para warga yang menyaksikan peristiwa tersebut. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat masih tetap dijunjung tinggi, bahkan di tengah kesibukan jadwal acara resmi seorang Gubernur.

Peristiwa singkat namun penuh makna itu menjadi potret nyata bahwa masyarakat masih menaruh harapan yang besar kepada pemerintah daerah. Mereka berharap bahwa setiap persoalan yang mereka hadapi baik sekecil apa pun akan mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat.[]

Artikel Uang 868 Juta Mandek di Kecamatan, Wanita Ini Cegat Mobil KDM pertama kali tampil pada JAKPOS.

Bantuan diberikan kepada 219 anggota Bina Annisa, yang mayoritas merupakan kaum ibu dhuafa binaan, serta 235 anggota Hikmah Netra, termasuk sejumlah pengurus yang dinilai berhak menerima santunan.

Kegiatan sosial ini juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, yang merupakan istri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Ketua Dewan Dakwah Kota Bekasi, Ustaz Salimin Dani, dalam sambutannya menegaskan bahwa Wali Kota Bekasi memberikan perhatian besar kepada warga difabel meski berhalangan hadir. “Pak Wali pengen datang, tapi beliau sudah salam ya. Bukan enggak peduli dengan kalian, tapi beliau sangat banyak kegiatannya,” ujarnya.

Ustaz Salimin juga mendoakan kesehatan keluarga Wali Kota. “Mudah-mudahan sehat anak Pak Wali, sehat. Amin. Mudah-mudahan Wali Kota kita dan istrinya saleh dan salihah,” kata dia.

Ia berharap kegiatan semacam ini dapat berlanjut secara berkala. “Setuju enggak kalau kita adakan setiap bulan di sini? Setuju. Pokoknya hadir ya,” katanya disambut antusias jemaah.

Dalam kesempatan yang sama, Wiwiek Hargono menyampaikan apresiasi kepada Dewan Dak kowah dan para jemaah yang terus mendoakan keluarga Wali Kota. “Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz dan jemaah di sini yang sudah tidak henti-hentinya mendoakan keluarga,” ucapnya.

Wiwiek juga mengajak masyarakat untuk terus berikhtiar dalam membangun Kota Bekasi. “Kita manusia berusaha hari ini. Berusaha, berjuang, berikhtiar dan Allah tidak tidur terhadap ikhtiar,” ujarnya.

Ia meminta warga tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan. “Mudah-mudahan kita selalu diketemukan dengan orang-orang baik. Membangun itu tidak mudah, butuh proses. Maka sama-sama kita nikmati prosesnya,” tuturnya.

Pembagian bantuan berlangsung tertib dan mendapat sambutan positif dari penerima manfaat, yang menilai kegiatan ini sebagai bentuk dukungan nyata bagi kelompok rentan di Kota Bekasi.*

Artikel Dewan Dakwah Kota Bekasi Salurkan 550 Paket Sembako untuk Warga Tuna Netra dan Duafa pertama kali tampil pada JAKPOS.

Bahkan ketika Menko Polkam RI membentuk Tim Satgas Pemberantasan Premanisme untuk menanggulangi dan memberantas aksi premanisme serta organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dan mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta iklim investasi justru malah mencuat para oknum ormas berlari kepayung Jurnalis.

Sehingga tak terelakan bermunculan para oknum ormas berkedok profesi wartawan sebagai tameng untuk melakukan pemback-up an proyek-proyek Pemerintah.

Sebagai aktivis pers yang terlahir dari rahim reformasi yang juga salah satu pengurus Majelis Pers dan ketua umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan angkat bicara.

Tentunya hal itu kata dia akan memberikan dampak buruk bagi sejatinya profesi kontrol publik tata kelelola Pemerintah. Contoh kasus telah diduga adanya penyimpangan profesi jurnalis di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan aduan beberapa rekan wartawan yang melakukan investigasi serta konfirmasi dalam proyek pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025 muncul sang kontraktor yang sangat percaya diri. Pengakuannya, dia dari salah satu ormas Nasional dan juga mengaku sebagai wartawan media online.

“Keberadaan jurnalis bukan untuk melakukan pemback up an proyek atau sejenisnya karena fungsi profesi wartawan sudah diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan mengacu pada kode etik jurnalistik. “Jelas Opan saat dimintai pendapatnya terkait hal diatas, Minggu (6/7/2025).

Jika benar terbukti ada ID pers media yang ditunjukan oleh oknum tersebut, dia meminta redaksi dari media itu segera mencabutnya dan memberikan pernyataan sikap tegas bahwa orang tersebut adalah oknum yang hanya ingin merusak marwah Pers Indonesia.

“Aduannya begini, selain oknum itu mengaku sebagai kontraktor proyek, dia juga mengeluarkan ID Pers media online, bahkan dia mengaku dari organisasi Pers nya Wilson Lalengke. “Ungkapnya.

Sebelumnya peristiwa itu bermula dari seorang warga sekaligus mantan Ketua RT 06, RW 010, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi menanyakan aktifitas lalu lalang armada berat di wilayahnya yang sangat menganggu akses jalan masuk lingkungan.

“Saya datang itu menanyakan ke kontraktor untuk pertanggungjawaban mereka dengan adanya mobil molen keluar masuk dan melewati akses lingkungan. Dampak buat warga kami cukup besar selain rawan kecelakaan, ada kerusakan jalan, apalagi truk besar. “Ucap warga kepada wartawan, Minggu (6/7/2025).

Pihaknya tetap mendukung proyek pemerintah. Namun ironinya sebagai warga, mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah ketika ada kendaraan besar mau melintas kelingkungan untuk proyek Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) proyek sarana olahraga (SOR) yang berlokasi di RT 07/RW 010 Perumahan Villa Mas Asri 2.

“Kami sebagai warga Pesona Bumi Asri jelas keberatan dan memang hak kami sebagai warga disini menanyakan tanggungjawab kontraktor. Kalau nanti ada kerusakan jalan apalagi mobil besar (molen) mau melintas masuk Villa Mas Asri. Selain itu akan terjadi rawan kecelakaan mengingat banyak anak-anak, ibu-ibu dan dipastikan warga kami akan protes keras. “Tegasnya.

Oknum yang mengaku wartawan di media online dan juga mengklaim dirinya sebagai kontraktor proyek ketika di tanya, malah bersikap arogan dengan menunjukkan id card pers. Lebih tidak warasnya, oknum tersebut juga mengaku sebagai anggota Ormas Nasional Pemuda Pancasila.

Proses konfirmasi semakin meluas. Ketika di konfirmasi, yang bersangkutan mengatakan dengan jelas bahwa dia menggunakan id card pers itu untuk pekerjaan back-up membackup setiap pengerjaannya.

“Saya juga wartawan, ini (id card) untuk back up setiap pekerjaan saya. “Kata oknum wartawan yang berinisiap SP dengan lantang.

Dalam id card pers nya itu tertulis media online dan bertuliskan organisasi kewartawanan besar tingkat Nasional.

sebagai fungsi kontrol publik tata kelelola pemerintah sekaligus pengawasan APBN, APDB serta kebijakan Pemerintah, jurnalis sejatinya dilindungi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, terlebih untuk muatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Diketahui, proyek Dispora Kabupaten Bekasi telah dianggarkan sebesar Rp.98.562.000 dari anggaran APBD 2025.[]

Artikel Perilaku Oknum Wartawan Mengaku Kontraktor Proyek Dispora Kabupaten Bekasi pertama kali tampil pada JAKPOS.

Aksi bersama itu menyuarakan kritik terhadap kinerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Bekasi dan penyidik dalam menerbitkan Laporan Polisi terhadap laporan pengaduan karya Jurnalistik.

“Wajarkah kita aksi mensuarakan bahwa karya jurnalistik, para advokat sebagai kuasa hukum pelapor dan narsum di pemberitaan lalu di LP kan atas pencemaran nama baik?”.

“Sangat mudahkah SPKT dan penyidik menerbitkan LP tersebut sebelum dikaji dan adanya uji materi berdasarkan UU Pers serta adanya pertimbangan kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers, terlebih dalam pemberitaan sedikitpun tidak menyebutkan nama, dan hanya inisial berdasarkan object bukti pelaporan. ”ungkap ketua umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan.

Menurutnya, ketika pena jurnalis sudah tidak lagi didengar, maka aksi demonstrasi adalah satu-satunya cara untuk didengar.

“Karena ketika para Jurnalist sudah turun aksi, maka itu menandakan Negara sedang dalam keadaan tidak baik baik saja,” ucapnya.

Dia mengkritisi seharusnya ketika Kepolisian menerima adanya dugaan terkait isi pemberitaan di media oleh siapapun, maka penyidik maupun SPKT tidak serta merta menerbitkan Laporan Kepolisian, karena itu akan menimbulkan kehebohan.

“Ada mekanismenya, kita punya Undang Undang tersendiri dalam menjalankan profesi jurnalis. kepolisian bisa menyarankan pengadu melakukan Dunmas terlebih dahulu sebelum adanya LP. Kalau sudah terbit LP, maka itu sudah ada unsur pidana terhadap karya jurnalistik, kepada para orang-orang yang ada di pemberitaan, seperti advokat yang memegang kuasa pelapor serta para narasumber yang ikut memberikan uraian pendapatnya di media. “Bebernya.

Ditambahkan Ketua DPD AWIBB (Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama) Jawa Barat, Raja Tua Simatupang bahwa hal-hal seperti kedzoliman, pengkebirian, pelecehan dan penghinaan sering terjadi terhadap insan pers.

“Dikarenakan kita masih cenderung tidak kompak, harus kita akui bahwa masih ada diantara kita di hatinya yang berpikir sebodoh teuing, yang penting bukan saya, toh bukan anggota saya!!!”,” sindirnya.

Raja Tua Simatupang mengatakan hal demikian merupakan suatu hal yang jelas-jelas salah kaprah, karena kebebasan atau menyampaikan suatu pendapat dimuka umum itu dijamin oleh Konstitusi.

“Tapi apabila para pemangku kepentingan sudah berpura – pura buta atau tuli mungkin juga bisu, maka kita harus bangunkan mereka dengan mengedor pintu mereka,” ungkapnya.

Selain Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia dan AWIBB, aksi tersebut juga menghadirkan perwakilan organisasi pers dan advokat lainnya dalam spanduk aksi.

Organisasi pers dan advokat tersebut dalam wadah Wartawan Indonesia Bersatoe. Ada (AWIBB) Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independent (PPRI) Indonesia, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Perwakilan Kabupaten Bekasi, Ikatan Wartawan Online (IWO), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (Ko-Wappi) dan Persatuan Advokasi Pers Indonesia (PAPI).

Lalu, ada juga Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN), Media Independen Online (MIO) Indonesia, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Trisula Sakti, Serikat Praktisi Media Indonesia (SPMI), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Pers Guard, Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) dan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI).

Kemudian, Lembaga Pendidikan Pemantauan & Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI), Forum Wartawan Independen Nusantara (FOR-WIN), Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Forum Komunikasi Wartawan Pebayuran (FKWP) dan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI).

Aksi yang dilakukan para insan pers tersebut setelah adanya pelaporan sejumlah organisasi wartawan ke Polda Metro Jaya, Jumat, 13 Juni 2025. Laporan tersebut terkait dugaan penghinaan, pelecehan, dan pencemaram organisasi profesi jurnalistik.

Berikut tuntutan aksi yang tertuang dalam surat pemberitahuan organisasi Wartawan Indonesia Bersatoe, yakni sebagai berikut :

1. Mengevaluasi Kinerja SPKT dan Penyidik Polres Metro Bekasi;
2. Mendesak Kapolres Metro Bekasi Untuk Menerima Diskusi Dari Perwakilan Pendemo Atas Mudahnya Oknum Membuat Laporan di SPKT Dengan Para Terlapor Jurnalis dan Advokat;
3. Meminta Penyidik Lebih Teliti Dalam Menerima Laporan si Oknum dan Juga Meneliti Terlebih Dahulu Perkara Yang diLaporkannya;
4. Mendesak Penyidik Segera Menerbitkan SP2 Lidik / SP3 dari Seluruh Laporan Kepolisian Yang Dibuat Oknum;

“Kami Wartawan Indonesia Bersatoe sepakat untuk mendorong peristiwa tersebut menjadi isu Nasional dan akan melakukan Aksi berikutnya ke Mabes Polri serta ke pihak-pihak terkait jika Kapolres Metro Bekasi tidak segera mengambil langkah bijak dan tegas atas tuntutan diatas, sehingga nantinya akan berdampak presedent buruk terhadap Polri di mata kawan-kawan jurnalis, advokat serta publik,” demikian disampaikan Wartawan Indonesia Bersatoe dalam surat pemberitahuan aksi disampaikan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, SIK., MH tertanggal 17 Juni 2025.

Aksi yang digelar oleh perwakilan ke- 26 organisasi pers tersebut mendapat respon positif dari pihak Polres Metro Bekasi.

“Masih menunggu undangan Kapolres Metro Bekasi dalam pertemuan berikutnya, mengingat Kapolres baru kembali dari Umroh, kami menghargai dan menghormati apa yang telah disampaikan diruang pertemuan Lantai 3 tadi. Karena kami cinta, kami sayang dengan Polri. Mengingat kami sebagai Kontrol Publik Tata Kelola Pemerintah. “Tambah Opan.

Berdasarkan keterangan Wakasat Reskrim Polres Metro Bekasi, pihaknya akan menjadwalkan Rabu atau Kamis mendatang.[]

Artikel 26 Organisasi Pers dan Advokat Demo di Mako Polres Metro Bekasi, Ini 4 Poin Tuntutannya pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pagar laut Bekasi belum sepenuhnya dicabut, berdasarkan dari pengakuan seorang nelayan setempat

DEPOKPOS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar bisa mengambil alih pembongkaran pagar laut di Kabupaten Bekasi jika pengerjaan proyek itu berjalan lambat.

Hal tersebut disampaikan Dedi merespons keluhan nelayan Bekasi terhadap pagar bambu yang masih membatasi pergerakan mereka mencari ikan.

Dedi berkata saat ini tanggung jawab pembongkaran ada pada pihak yang dulu membangunnya, yakni Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).

“Pagar bambu Bekasi kalau belum selesai kan itu kemarin akan dibongkar sendiri atas kesadaran sendiri,” ungkap Dedi, saat diwawancarai di Bandung, Selasa (15/4).

“Tapi kalau nanti lama ya kita bongkar saja,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, soal pagar laut jenjang hukumnya berada di Kementrian Kelautan. Maka dari itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementrian Kelautan untuk pembongkaran pagar laut tersebut.

“Kan itu yang menangani dari sisi aspek jenjang hukumnya adalah kementrian kelautan iya kan. Tetapi kalau mengalami perlambatan saya akan kordinasi dengan kementerian kelautan nanti Pemprov bersedia untuk bantu pembongkaran,” katanya.

Pagar laut Bekasi belum sepenuhnya dicabut, berdasarkan dari pengakuan seorang nelayan setempat, Muhammad Ramli (42).

Nelayan asal Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengeluhkan jalur trayek akses mencari nafkah mereka masih tertutup pagar laut.

Deretan batang bambu milik PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN) masih membentang di lautan, belum dibongkar sepenuhnya sehingga membatasi akses nelayan tradisional untuk mencari ikan.

“Pembongkaran waktu itu cuma di bagian dekat daratan reklamasi saja. Itu juga cuma seremonial, setelah itu berhenti,” kata Ramli dikutip Antara, Minggu (13/4).

Sebelumnya, pada 11 Februari lalu, PT TRPN sempat melakukan pembongkaran awal di area dekat daratan reklamasi dengan disaksikan langsung oleh Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Kepala DKP Jawa Barat Hermansyah.

Namun sejak saat itu, tidak ada kelanjutan pembongkaran yang berarti. Sementara para nelayan masih terus bergantung pada laut untuk menghidupi keluarga mereka

Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengaku menghentikan proses pembongkaran pagar laut dengan alasan pagar-pagar bambu itu merupakan barang bukti penyelidikan yang sedang dilakukan Bareskrim Polri.

“Kalau dibongkar semua, bisa menghilangkan barang bukti. Jadi kami tunggu proses hukum selesai dulu,” katanya.

Ia pun memastikan pembongkaran keseluruhan pagar bambu itu akan dilanjutkan setelah seluruh tahapan penyelidikan tuntas. “Nanti kalau proses hukum sudah selesai, kami bongkar semua sekaligus,” kata dia.

Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut Bekasi. Mereka disebut memalsukan total 93 Sertifikat Hak Milik yang ada di wilayah pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut 93 sertifikat itu disalahgunakan dengan diperluas hingga masuk ke area laut Segarajaya.

“93 sertifikat yang dipindahkan, di mana sertifikatnya adalah sertifikat di darat kemudian diubah subyek maupun obyeknya dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim, Kamis (10/4).

Artikel Dedi Mulyadi Ultimatum Perusahaan Segera Cabut Semua Pagar Laut di Wilayahnya pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Saya sungguh merasa terharu, sekaligus bangga, saudara-saudara kami yang beragama Hindu di Kota Bekasi memiliki atmosfir yang luar biasa. Terima kasih atas kepedulian berbagi di Bulan Ramadhan, bulan penuh berkah khususnya kami umat Islam yang pada bulan suci ini menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

H. Abdul Manan menambahkan aura baik ini menjadi tauladan yang perlu terus dipupuk untuk kerukunan hidup yang semakin guyub. Aksi sosial kemanusiaan ini menurutnya menjadi pondasi yang kuat mewujudkan niatan warga Kota Bekasi menjadi Kota Toleran Terbaik se-Indonesia.

“Tahun ini, warga Kota Bekasi berhasil menorehkan prestasi sebagai Kota Toleran terbaik kedua nasional, kita semua berharap dan berupaya untuk terus meningkatkannya,” sambungnya.

PHDI Kota Bekasi Apresiasi Kekompakan Umat

Pada kesempatan yang sama, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Bekasi, Letkol TNI Pur. I Gusti Made Rudhita, melaporkan bahwa panitia Saka Bhoga Sevanam telah menghimpun punia sebanyak 2.050 nasi kotak dan ratusan paket takjil untuk berbuka puasa.

“Tahun 2025 merupakan tahun ketiga bagi Umat Hindu Kota Bekasi mengikuti giat Saka Bhoga Sevanam, atau berbagi bhoga untuk sesama, dan dua tahun terakhir, berdasarkan laporan panitia nasional terhitung sebagi jumlah terbanyak dibandingkan titik pelayanan di 90 lebih titik pelayanan Bhoga Sevanam di Indonesia,” ujarnya.

Rudhita menambahkan bahwa sesungguhnya yang terpenting bukan berapa jumlahnya, tetapi antusiasme, niat tulus yang selaras dengan tindakan untuk merajut persaudaran sesama anak bangsa, khususnya di Kota Bekasi.

Melalui kesempatan tersebut Rudhita juga melaporkan bahwa, termasuk bagian dari rangkaian hari raya Nyepi, umat Hindu akan menggelar aksi bersih-bersih pantai (makerti hayuning segara) dilanjutkan dengan pawai budaya sekaligus ritual melasti. Kedua kegiatan tersebut akan berlangsung dua hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu, 22 dan 23 Maret 2025 mendatang bertempat di pesisir Laut Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya.

Antusiasme senada juga tampak dari ibu-ibu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Bekasi. Dikoordinir langsung oleh Ketua, Ibu Made Armadira, mereka terlihat sibuk terlibat mempersiapkan acara, menyambut kehadiran hingga mendampingi Ibu Wakil Menteri.

“Selamat berbuka puasa bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa, semoga giat kami bermanfaat untuk kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semuanya,” ujar Made Armadira seusai acara.

Kegiatan Bhoga Sevanam di Kota Bekasi dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. Ia didampingi Ketua Panitia Nasional Nyepi Tahun Baru Saka 1947, I Gede Narayana. Hadir pula undangan dari FKUB Kota Bekasi dan FPKUB Grand Wisata Kabupaten Bekasi.

Seluruh organisasi keumatan Hindu berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini diantaranya PHDI Kota dan Kecamatan se-Kota Bekasi, Pinandita, Pengurus Banjar dan WHDI. Turut turun ke jalan siswa Pasraman Tirta Bhuana, LPDG, Pengurus Sub Banjar, Pecalang, Kelompok Seni, Pemuda STT Yowana Bhagasasi, dan komunitas keumatan Hindu lainnya.

Artikel Perkokoh Toleransi di Bulan Ramadhan, Umat Hindu Kota Bekasi Bagikan 2.050 Makanan Untuk Berbuka Puasa pertama kali tampil pada JAKPOS.

Hadir pula Asisten Daerah II H. Inayatullah, Ketua MUI KH Saufuddin Siroj, Ketua Dewan Da’wah Ustaz Salimin Dani, Camat Medan Satria, serta para tokoh agama.

Ketua Panitia Ahmad Djunaedi mengatakan, kegiatan santunan rutin digelar saban Ramadan. Santunan berupa paket sembako dan uang.

“Alhamdulillah santunan yatim duafa ini sudah berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun,” ujar Ketua Panitia, Ahmad Djunaedi dalam sambutannya.

Untuk Ramadan tahun ini, jelas Djunaedi, terjadi penurunan jumlah paket santunan. “Tahun lalu, kami bagikan paket kepada 2200 yatim duafa. Tahun ini berkurang banyak, jadi 1573 yatim duafa,” jelas Djunaedi.

Kendati mengalami penurunan jumlah, tetapi tidak menyurutkan tekad Dewan Da’wah Kota Bekasi untuk berbagi.

“Kami tetap bersemangat untuk mereka yang membutuhkan,” kata Djunaedi.

Sementara itu Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberikan apresiasi kiprah Dewan Da’wah Kota Bekasi dalam kegiatan dakwah dan aksi sosial.

Tri menyoroti bagaimana Dewan Da’wah mampu membangun kemandirian finansial tanpa bergantung pada bantuan, sebuah contoh yang bisa menginspirasi organisasi lain.

“Ini harusnya menjadi inspirasi bagi organisasi lain bahwa keberlanjutan organisasi tidak selalu bergantung pada bantuan, tetapi dengan membangun kemandirian,” kata Tri.

Pada kesempatan ini, Tri meminta dukungan dan doa kepada jemaah yang hadir dirinya mampu menjadi pemimpin yang adil.

“Karena pemimpin yang adil bakal masuk surga. Makanya, ingatkan kalau saya lupa sama warganya. Apalagi kalau ada warga kelaparan. Insyaallah kalah saya punya rezeki saya akan bantu,” ujar Tri.*

Artikel Dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Dewan Da’wah Kota Bekasi Gelar Bukber dan Santuni 1.573 Yatim dan Duafa pertama kali tampil pada JAKPOS.

Hadir pula Asisten Daerah II H. Inayatullah, Ketua MUI KH Saufuddin Siroj, Ketua Dewan Da’wah Ustaz Salimin Dani, Camat Medan Satria, serta para tokoh agama.

Ketua Panitia Ahmad Djunaedi mengatakan, kegiatan santunan rutin digelar saban Ramadan. Santunan berupa paket sembako dan uang.

“Alhamdulillah santunan yatim duafa ini sudah berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun,” ujar Ketua Panitia, Ahmad Djunaedi dalam sambutannya.

Untuk Ramadan tahun ini, jelas Djunaedi, terjadi penurunan jumlah paket santunan. “Tahun lalu, kami bagikan paket kepada 2200 yatim duafa. Tahun ini berkurang banyak, jadi 1573 yatim duafa,” jelas Djunaedi.

Kendati mengalami penurunan jumlah, tetapi tidak menyurutkan tekad Dewan Da’wah Kota Bekasi untuk berbagi.

“Kami tetap bersemangat untuk mereka yang membutuhkan,” kata Djunaedi.

Sementara itu Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberikan apresiasi kiprah Dewan Da’wah Kota Bekasi dalam kegiatan dakwah dan aksi sosial.

Tri menyoroti bagaimana Dewan Da’wah mampu membangun kemandirian finansial tanpa bergantung pada bantuan, sebuah contoh yang bisa menginspirasi organisasi lain.

“Ini harusnya menjadi inspirasi bagi organisasi lain bahwa keberlanjutan organisasi tidak selalu bergantung pada bantuan, tetapi dengan membangun kemandirian,” kata Tri.

Pada kesempatan ini, Tri meminta dukungan dan doa kepada jemaah yang hadir dirinya mampu menjadi pemimpin yang adil.

“Karena pemimpin yang adil bakal masuk surga. Makanya, ingatkan kalau saya lupa sama warganya. Apalagi kalau ada warga kelaparan. Insyaallah kalah saya punya rezeki saya akan bantu,” ujar Tri.*

Artikel Dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Dewan Da’wah Kota Bekasi Gelar Bukber dan Santuni 1.573 Yatim dan Duafa pertama kali tampil pada JAKPOS.

Beragam aktivitas terlihat setiap hari di pasar tradisional ini. Tak hanya itu, ekspresi para pengunjung pun menghiasi dan mewarnai pasar ini. Ramai, ialah satu kata yang cocok untuk mencerminkan pasar tradisional ini setiap harinya.

Keberadaan pasar tradisional saat ini sangat dibutuhkan oleh siapa pun. Transaksi jual beli berlangsung aktif di sini. Pembeli sibuk menawar serta penjual yang tanpa lelah menawarkan dagangannya. Itulah pasar tradisional, tempat masyarakat bersosialisasi sembari menemukan segala macam kebutuhan sehari-hari.

Salah satu pasar tradisional terbesar di daerah Tambun ialah Pasar Tambun. Pasar ini terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Setia Darma, Tambun, kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasar ini sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, tetapi pasar ini mulai direnovasi oleh Pemerintah Bekasi pada 2000 silam.

“Pasar Tambun itu tidak pernah tutup. Kan, takutnya orang itu butuh bahan-bahan yang diperluin secara mendadak di malam hari. Jadi, ya 24 jam bukanya,” ujar Santi, salah satu penjual sayur di Pasar Tambun.

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan pasar tradisional kini memang agak tersaingi pasar modern. Tetapi, pasar tradisional ini tetap memiliki tempat di hati pembeli karena memiliki banyak manfaat, bukan hanya untuk masyarakat sekitar Tambun saja, masyarakat yang tinggal di luar Tambun bahkan sering menyengajakan diri datang untuk berbelanja di sini.

Sekali lagi, kotor, bau, penuh sampah, dan becek saat hujan pun mungkin pernah Anda rasakan saat mengunjungi pasar ini. Apalagi udara panas, sudah biasa. Tetapi, para pedagang mengaku sudah biasa karena memang di sanalah tempat mereka meraup rezeki.

“Kalau keadaan pasar begini, sih, udah biasa,” kata Santi. “Ya mau gimana lagi ya, kita, mah, sudah biasa dengan bau sampah seperti ini. Ya nggak cuma gitu doang, keadaan pasar pas hujan tuh kotor. Kalau saya pribadi mah nyaman aja dengan kondisi begini. Ya mau gimana lagi namanya kita dagang di sini harus siap terima semuanya,” lanjutnya.

Ungkapan tersebut merupakan perwakilan suara hati dari semua pedagang dan pengunjung Pasar Tambun. Hanya ada satu alasan mereka bertahan dengan kondisi seperti itu, kebutuhan.

Sangat dibutuhkan perhatian pemerintah terhadap kebersihan Pasar Tambun agar pengunjung dapat menikmati kenyamanannya saat berbelanja. Karena pasar tradisional sendiri tak boleh kalah dengan pasar modern dari segi kebersihannya.

Kendati pasar modern menjamur, keberadaan pasar tradisional tampaknya tak akan pernah mati dan sepi dari pengunjung, salah satu contohnya, Pasar Tambun. Lengkap, murah, dan berlokasi strategis memberi kemudahan bagi masyarakat.

Feny Sasmitha
Mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta

Artikel Pasar Tradisional Tak Pernah Sepi Pengunjung pertama kali tampil pada JAKPOS.