Optimisme membuncah saat Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace (BoP) Charter pada awal 2026. Di atas panggung diplomasi, inisiatif garapan Donald Trump ini dipuja sebagai “momentum bersejarah” untuk mengakhiri tragedi di Gaza.

Namun, bagi mata yang jeli membedah kebijakan internasional, kita tidak sedang menyaksikan fajar perdamaian, melainkan senjakala kedaulatan yang dibalut dalam sutra diplomasi. Di balik jargon kemanusiaan yang berkilau, BoP menyimpan orkestrasi kepentingan yang berpotensi menjadi “akta pengkhianatan” terstruktur terhadap kedaulatan bangsa dan rakyat Palestina.

Proyek “New Gaza” Arsitektur Mewah di Atas Tanah Genosida

Salah satu fakta paling krusial sekaligus mengerikan dari BoP adalah rencana pembangunan “Gaza Baru” (New Gaza). Alih-alih melibatkan rakyat Palestina sebagai subjek penentu nasib mereka sendiri, proyek ini justru merancang masa depan di mana penduduk asli menjadi entitas yang terpinggirkan. Rencana ini merupakan manifestasi dari 20 poin rencana Trump yang bertujuan menguasai Gaza secara total.

Berdasarkan dokumen tersebut, kawasan yang telah luluh lantak oleh genosida akan diubah menjadi pusat kemewahan neokolonial yang menargetkan populasi tertentu sebanyak 2,1 juta orang, namun tanpa jaminan perlindungan bagi warga asli Gaza.

“AS menyatakan ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, serta membangun Gaza Baru (New Gaza). Di sana akan dibangun gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen… membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak.”

Ini bukan sekadar rekonstruksi pascaperang; ini adalah social engineering yang mengusir penduduk asli secara legal melalui jalur pembangunan infrastruktur. Warga Gaza kehilangan ruang hidup mereka di bawah bayang-bayang resor mewah dan pelabuhan internasional yang dikendalikan pihak asing.

Membeli Ketundukan Harga Fantastis Rp17 Triliun

Keterlibatan Indonesia dalam BoP membawa konsekuensi fiskal yang tidak masuk akal. Angka kontribusi sebesar Rp17 triliun bukan hanya sekadar angka dalam nota keuangan, melainkan representasi dari “pembelian ketundukan” terhadap hegemoni Washington. PM Kanada, Mark Carney, secara tajam telah memperingatkan bahwa praktik iuran semacam ini adalah bentuk nyata dari pemaksaan ekonomi (economic coercion) oleh kekuatan besar terhadap negara-negara berkembang.

Untuk memahami betapa absurdnya beban ini, mari kita bedah perbandingannya yakni 500 kali lebih besar dibandingkan iuran tahunan Indonesia ke Sekretariat ASEAN, setara dengan biaya keanggotaan Indonesia di PBB selama 50 tahun. Kemudian mencapai dua kali lipat dari total anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri RI, sama dengan total setoran pajak dari 2 juta orang kelas menengah bawah.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Jalal, menegaskan, angka ini tidak memiliki preseden dalam sejarah diplomasi kita. Menyerahkan dana segar kepada negara yang secara historis mendukung pendudukan adalah sebuah anomali strategis yang sulit diterima nalar kedaulatan.

Retaknya Legitimasi Global dan Penolakan Tajam Uni Eropa

Narasi BoP sebagai “konsensus global” hancur seketika saat melihat penolakan keras dari sekutu tradisional AS di Eropa. Prancis, Jerman, dan Inggris secara tegas menolak bergabung. Penolakan ini bukan tanpa alasan; selain menganggap BoP sebagai langkah neokolonial yang mengangkangi PBB, terdapat friksi kepentingan yang tajam terkait kebijakan tarif dan sengketa isu Greenland.

Dunia internasional juga menyaksikan kebingungan geopolitik saat Ukraina mempertanyakan standard ganda Washington. Di satu sisi AS menyokong Ukraina, namun di sisi lain, BoP justru melibatkan dana dari Rusia dan Belarus. BoP mengalokasikan sekitar US$1 miliar (Rp16,7 triliun) dari aset Rusia yang dibekukan untuk anggaran proyek ini. Fenomena ini membuktikan BoP bukanlah forum perdamaian multilateral, melainkan sebuah “kerajaan” eclectic yang berisi 26 negara dengan kepentingan yang saling silang mulai dari Argentina, Belarus, hingga Vietnam di bawah kendali satu dirigen.

Kepemimpinan Absolut Menempatkan Trump sebagai Raja

Struktur kepemimpinan BoP menghancurkan prinsip kesetaraan antarnegara berdaulat. Dalam piagamnya, Donald Trump ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi tanpa batas waktu. Bahkan, hak untuk menunjuk penggantinya berada sepenuhnya di tangan Trump sendiri.

Inilah dinamika “Raja” dan “Negara Pengekor” (vassal state) yang sesungguhnya. Negara anggota, termasuk Indonesia, hanya diposisikan sebagai pelengkap legitimasi semu bagi agenda pribadi sang pemimpin. Kekuasaan mutlak ini memungkinkan BoP mengabaikan dinamika kemanusiaan di lapangan demi mengikuti kehendak tunggal Washington, menciptakan sebuah institusi internasional yang beroperasi di luar kendali hukum internasional manapun.

Fenomena Bebek Lumpuh dan Paradoks Umat Terbaik

Keterlibatan negeri-negeri Muslim seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Indonesia dalam BoP melahirkan istilah peyoratif yang lebih menyakitkan dari sekadar “pembebek”: yaitu “Bebek Lumpuh”. Jika negara pembebek hanya mengekor, maka “Bebek Lumpuh” adalah simbol kelumpuhan total kedaulatan di mana sebuah negara tidak lagi memiliki daya tawar dan sepenuhnya berada dalam kendali AS.

Status ini sangat kontras dengan identitas yang seharusnya disandang sebagai Khairu Ummah (Umat Terbaik). Allah Taala berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah…” (QS Ali Imran: 110).

Secara teologis, bersekutu dengan AS yang dikategorikan sebagai negara Kafir Harbi Fi’lan karena keterlibatan fisiknya dalam memerangi dan mendukung genosida terhadap kaum Muslim adalah sebuah pelanggaran prinsipil. Bergabung dalam perjanjian resmi BoP yang mendikte kebijakan luar negeri adalah tindakan haram karena memberikan jalan bagi pihak luar untuk menguasai orang beriman. “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS an-Nisa: 141).

Seharusnya, negeri-negeri Muslim menyadari kekuatan sejati tidak ditemukan dalam piagam-piagam yang dirancang di Washington atau Davos, melainkan dalam persatuan hakiki yang digambarkan Rasulullah SAW. “Orang-orang Mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas.” (HR Muslim).

Perdamaian atau Legalisasi Penjajahan?

Proyek Board of Peace berdiri di atas pondasi yang rapuh dan penuh tipu daya. Di satu sisi, ia menjanjikan stabilitas melalui pembangunan mewah; di sisi lain, ia sedang melegalisasi pengusiran penduduk Gaza dan mengikis kedaulatan fiskal serta politik negara-negara anggotanya.

Pertanyaan retoris yang harus kita renungkan, apakah kemitraan internasional ini benar-benar jalan menuju perdamaian, ataukah ini hanyalah mekanisme canggih untuk melegalkan penjajahan gaya baru melalui jalur ekonomi? Untuk melindungi masa depan Palestina dan martabat bangsa, kemandirian mutlak dan persatuan hakiki antar negeri Muslim adalah solusi yang jauh lebih mendesak daripada sekadar menjadi pelengkap dalam agenda hegemonik yang merugikan.[]

Artikel Antara Kedamaian dan Pengkhianatan, Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Board of Peace pertama kali tampil pada JAKPOS.