Sebuah artikel Sultan Gendra Gatot yang merujuk pada Warburton dan Edward Aspinall (2019) menyebutkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi regresi demokrasi. Artikel tersebut mengupas bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama: struktur politik yang diwariskan dari masa Orde Baru, peran elite politik dalam merawat atau justru merusak demokrasi, serta sikap masyarakat yang ambivalen terhadap nilai-nilai demokrasi liberal (12/08/2025). Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori “demokrasi iliberal,” yakni pemilu masih berlangsung bebas dan adil, tetapi perlindungan kebebasan sipil, hak-hak minoritas, dan supremasi hukum terus melemah (Economica, 12/08/2025).

Situasi ini semakin nyata dengan meledaknya aksi demonstrasi besar-besaran sejak akhir Agustus hingga awal September 2025. Aksi yang melibatkan mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online ini menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dan memperlebar kesenjangan antara elite dan masyarakat (CNBC Indonesia, 29/08/2025).

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penghapusan tunjangan DPR. Jauh dari kondisi yang berjalan damai, aksi tersebut justru berubah menjadi bentrokan brutal antara massa dan aparat. Sejumlah gedung parlemen daerah dibakar, ratusan demonstran ditangkap, dan tragedi besar terjadi ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Peristiwa ini menorehkan luka mendalam sekaligus memperlihatkan wajah negara yang buruk dalam merespons suara rakyat (CNBC Indonesia, 30/08/2025).

Setelah rentetan aksi dan kericuhan yang terjadi, pemerintah akhirnya mengambil langkah dengan mencabut sejumlah fasilitas DPR sebagai bentuk respons atas tuntutan publik. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga menegaskan sikap tegas terhadap apa yang mereka labeli sebagai “aksi anarkis.” Penegasan ini diwujudkan melalui tindakan represif aparat terhadap demonstran, mulai dari penangkapan massal hingga penggunaan kekerasan di lapangan (Hukumonline, 31/08/2025).

Rangkaian peristiwa di atas memperlihatkan bahwa problem demokrasi di Indonesia bukan sekedar “mundur” atau “belum matang,” melainkan cacat sejak asasnya. Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan manusia, sehingga aturan dapat berubah mengikuti kepentingan elite politik maupun pemilik modal. Akibatnya, sistem ini melahirkan praktik oligarki, politik uang, serta hukum yang lentur untuk melindungi kekuasaan, bukan melindungi rakyat.

Bentrokan yang terjadi dalam demonstrasi justru menegaskan kegagalan demokrasi dalam menyediakan ruang aman bagi pendidikan politik masyarakat. Jangankan membuka ruang yang sehat untuk menyampaikan aspirasi, kebebasan rakyat justru ditekan dengan label “anarkis” dan direspons secara represif. Hal ini memperlihatkan wajah asli demokrasi kapitalistik: kebebasan hanya berlaku selama tidak mengganggu kepentingan penguasa.

Lebih dari itu, menyalahkan masyarakat dengan alasan “tidak liberal” hanyalah bentuk pengalihan isu. Fakta bahwa rakyat tetap berani turun ke jalan untuk menuntut keadilan justru menunjukkan kesadaran politik yang tumbuh. Aspirasi publik yang banyak bersentuhan dengan nilai agama juga memperlihatkan bahwa Islam lebih dekat dengan harapan rakyat ketimbang demokrasi liberal yang terus gagal menyejahterakan.

Berbeda dengan demokrasi yang cacat sejak asasnya, Islam menawarkan sistem politik yang berlandaskan pada kedaulatan mutlak milik Allah SWT. Kedaulatan ini dijalankan dalam institusi Khilafah, yang dibangun bukan atas dasar kehendak mayoritas atau kompromi elite, melainkan untuk menegakkan hukum Allah dan menjaga kemaslahatan umat.

Dalam sistem Khilafah, seorang khalifah (pemimpin) dipilih bukan untuk memuaskan ambisi kelompok atau partai politik tertentu, tetapi untuk melaksanakan syariat Allah dengan pertanggungjawaban langsung di hadapan-Nya. Mekanisme musyawarah tetap ada, namun bebas dari cengkeraman oligarki dan politik transaksional. Hak-hak warga negara dilindungi secara nyata, tanpa bergantung pada retorika kebebasan yang bisa dicabut sewaktu-waktu.

Lebih dari itu, Islam menjadikan kesejahteraan sebagai kewajiban negara, bukan sekadar janji politik. Melalui pengelolaan kepemilikan umum, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, hingga penciptaan lapangan kerja yang luas, syariat Islam menghadirkan jaminan hidup yang layak bagi seluruh rakyat, Muslim maupun non-Muslim.

Karena itu, krisis demokrasi yang kini tampak jelas di Indonesia tidak mungkin diselesaikan dengan sekadar tambal sulam regulasi atau perbaikan prosedural. Solusi sejati hanya bisa diwujudkan dengan perjuangan menegakkan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah, yang akan melahirkan kepemimpinan adil, sejahtera, dan bermartabat.

Artikel Demokrasi dan Demonstrasi: Antara Janji Kebebasan dan Realita Kekerasan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Oleh: Reni Marlina (Writer Executive Media)

Indonesia yang dengan segala potensi nya. baik dalam sektor rill maupun sektor Sumber Daya Manusia nya. Indonesia yang memiliki corak kepribadian yang berbeda dari Negara lain. Sikap dan sifat lemah lembut ramah terhadap orang lain, seolah sudah menjadi corak tersendiri. Indonesia yang memiliki beragam budaya dan bahasa, yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri.

Sudahlah, jika kita berbicara Indonesia maka dapat saya katakana ‘takan habis’ potensi yang melimpah ini untuk hanya di bicarakan.
Negara dengan landasan atau orang bilang, ini adalah Negara ‘Pancasila’ ini adalah Negara ‘Demokrasi’ ini adalah Negara ‘Hukum’ ini adalah Negara ‘konstitusi’ dan sebagai nya. demokrasi yang semakin hari semakin hangat di perbincangkan, menjadi salah satu ajang untuk kita menagih janji-janji para penguasa di Negara ini. Kasus-kasus Negara, mulai dari KKN, Penipuan, Kenaikan harga BBM, Perpolitikan yang semakin semraut, hak asasi manusia yang tak pandang bulu,penistaan agama dan sebagai nya.

Berbicara demokrasi, yang pada hakikat nya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan haruslah pula dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan social. Begitulah para aktivis mengatakan penegakkan demokrasi, namun pada realita yang ada saat ini. Demokrasi bagai di penjara bawah laut. Seakan tak terlihat, pura-pura tak mendengar, pura-pura tuli akan hal-hal yang terjadi di Negara kita saat ini.

Pesta demokrasi yang kita gelar setiap 5 tahun ini haruslah memiliki visi kedepan yang jelas untuk membawa perubahan yang fundamental bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, Bukan hanya bualan saat kampanye, dekat dengan masyarakat hanya sesaat. Kemudian kalian sesatkan kami kedalam jurang-jurang kemiskinan yang carut marut. baik dari segi perekonomian, pertahanan, dan persaiangan tingkat global. Oleh karena itu, sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional haruslah sejalan bukan malah sebaliknya demokrasi yang ditegakkan hanya merupakan untuk pemenuhan  kepentingan partai dan sekelompok tertentu saja.

Demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945. Meski pada kenyataannya UUD 1945 dan Pancasila saat ini di Penjarakan di bawah laut, seakan kau lupa akan penegekan-penegakan hukum yang seharus nya kau tegakkan! Kau bela! Bukan kau sembunyikan rapat-rapat. Wahai para penguasa!

“Janganlah demokrasi kita itu demokrasi jiplakan.”

Masih teringat jelas, pesan bung karno. Bahwa demokrasi janganlah demokrasi jiplakan, demokrasi yang di tuntut seperti Negara Negara luar. Demokrasi kita memiliki corak, memiliki keunikan, dan tentu nya memiliki integritas yang berbeda dengan Negara-negara lainnya. Menurut Soekarno dan Hatta, demokrasi yang diinginkan negara Indonesia yang pada waktu itu sedang diperjuangkan kemerdekaannya, yakni, bukan demokrasi liberal yang biasanya memihak golongan yang kuat social ekonominya. Selain itu,Bung Karno menandaskan bahwa negara Indonesia tidak didirikan sebagai tempat merajalelanya kaum kapitalis.

Melihat sejarah diatas, begitu dekat pemimpin kita dengan rakyat nya. begitu tegas penegakan yang hukum dalam pengimplementasiannya. Untuk mewujudkan budaya demokrasi seperti pesan bung karno diatas, memanglah tidak mudah. Pada realita sekarang bahwa demokrasi memang bagai di penjarakan di bawah laut. Mereka seolah olah diam, pura-pura tak melihat dan tak mendengar.

Yang paling utama, tentu saja, adalah adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita.Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artikel Demokrasi, yang ‘Kau’ Penjarakan di Bawah Laut pertama kali tampil pada JAKPOS.