Hal itu tampak dalam kegiatan kunjungan bersama Muhammad Kholid Kholid Sekjen PKS (Anggota DPR RI Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi), H. Bambang Sutopo (HBS) dan Ade Firmansyah (Anggota DPRD Kota Depok) dan Ketua DPD PKS Depok Heridianto di Kebun Hidroponik Balai Warga RW 16 Villa Pertiwi Blok H, Sukamaju, Cilodong, Ahad, 3 Mei 2026

Kegiatan ini menghadirkan pesan yang kuat bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari skala rumahan.

“Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari skala besar, tetapi justru dari langkah-langkah kecil yang konsisten di tengah masyarakat,” ucap Muhammad Kholid dihadapan warga.

Pada kesempatan tersebut, juga dibagikan bibit pohon alpukat dan benih ikan lele untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian pangan warga sekitar.

“Melalui pembagian bibit pohon alpukat dan tebar benih lele, warga diajak untuk terlibat langsung dalam membangun kemandirian pangan dari lingkungan terdekatnya,” tambah Kholid.

Pada kesempatan yang sama, Ade Firmansyah menyebut di tengah tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, keterbatasan lahan bukanlah penghalang.

“Kebun hidroponik yang dikelola warga ini menjadi simbol bahwa keterbatasan lahan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk berinovasi,” tegasnya.

“Dengan teknologi sederhana dan semangat gotong royong, warga mampu menghadirkan sumber pangan sehat, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi, tambah Ade Firmansyah.

Sementara HBS menyebut, momentum Milad PKS ini juga menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada wacana dan kebijakan semata. Politik harus hadir dalam aksi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Menanam pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

“Demikian pula, menebar benih lele bukan hanya aktivitas simbolik, tetapi langkah konkret memperkuat ketahanan protein keluarga,” tambah HBS.

Kehadiran para wakil rakyat dalam kegiatan ini menjadi penegasan pentingnya kolaborasi antara legislatif, partai politik, dan masyarakat.

Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama yang hanya bisa diwujudkan melalui sinergi, partisipasi, dan keberpihakan pada pemberdayaan rakyat.

Dari RW 16 Villa Pertiwi, kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari bibit yang ditanam hari ini, akan tumbuh kemandirian di masa depan. Dari benih yang ditebar, akan lahir harapan yang menghidupi.

Milad ke-24 PKS menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Justru di tengah tantangan zaman, kita dipanggil untuk terus menghadirkan solusi, memperkuat ketahanan, dan menumbuhkan harapan-dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Artikel Perkuat Ketahanan Pangan, PKS Tebar Bibit Alpukat dan Benih Lele di Cilodong pertama kali tampil pada JAKPOS.

Kunjungan HBS bersama Bang Kholid Anggota DPR RI sekaligus Sekjen PKS ke rumah para tokoh penggerak umat di Kampung Sidamukti dan Komplek Tirta Mandala Sukamaju, Cilodong, bukan sekadar agenda silaturahmi biasa.

Menurutnya, pertemuan ini justru membuka satu realitas penting, bahwa denyut perubahan sosial yang nyata seringkali tidak lahir dari ruang-ruang formal kekuasaan, tetapi dari rumah-rumah sederhana yang dipenuhi keikhlasan, keteladanan, dan kerja nyata.

“Di kediaman Ustadz Setyo Budi Laksono melalui Yayasan Griya Kemandirian Masyarakat (GKM), terlihat bagaimana konsep kemandirian tidak berhenti pada jargon, tetapi diwujudkan dalam program nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar HBS.

“Begitu pula di lingkungan Yayasan Adzikra yang didirikan oleh Abah Burhan di kawasan Sentul, kita menyaksikan bagaimana nilai spiritualitas, pendidikan, dan pembinaan akhlak menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban umat,” tambahnya.

Di titik inilah, menurutnya, semua pihak perlu jujur mengakui, pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan makro dan alokasi anggaran. Ia membutuhkan ruh, yakni gerakan masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berakar kuat di tengah umat.

“Negara bisa menghadirkan program, tetapi masyarakatlah yang memastikan keberlanjutan dan kebermaknaannya,” tegas HBS.

Menurutnya, kunjungan ini juga memberikan pelajaran penting tentang arah pembangunan ke depan. Bahwa sinergi antara tokoh nasional, ulama, dan penggerak lokal adalah kunci dalam menjawab berbagai tantangan sosial, mulai dari ketahanan ekonomi keluarga, krisis moral generasi muda, hingga ketimpangan akses pendidikan.

“Ketika ketiganya bertemu dalam satu visi, maka yang lahir bukan sekadar program, melainkan gerakan,” jelasnya.

Ia memaparkan lebih jauh, ini adalah pengingat bahwa kekuatan bangsa Indonesia sejatinya terletak pada komunitas-komunitas yang mandiri.

“Kampung-kampung seperti Sidamukti dan Sukamaju bukan sekadar wilayah administratif, tetapi episentrum perubahan jika diberi ruang, dukungan, dan penguatan yang tepat,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, sudah saatnya pendekatan pembangunan kita bergeser, dari sekadar “top-down” menjadi kolaboratif dan berbasis komunitas. Negara hadir sebagai fasilitator, sementara masyarakat menjadi aktor utama.

“Model seperti yang dilakukan oleh GKM dan Adzikra harus dilihat bukan sebagai inisiatif lokal semata, tetapi sebagai prototipe pembangunan sosial yang layak direplikasi,” ujar HBS.

Pada akhirnya, silaturahmi ini menegaskan satu hal mendasar, bahwa membangun umat tidak bisa instan. Ia membutuhkan keteladanan, konsistensi, dan kolaborasi.

“Dan dari rumah-rumah sederhana di Cilodong ini, kita belajar, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama,” pungkasnya

Artikel Perkuat Silaturahmi, HBS dan Kholid Kunjungi Tokoh Penggerak Umat pertama kali tampil pada JAKPOS.

Usia ke-27 bagi sebuah kota seharusnya menjadi fase kedewasaan—bukan sekadar bertambah umur, tetapi bertambah kualitas. Kota Depok hari ini berdiri sebagai kota besar dengan lebih dari 3 juta jiwa dan APBD yang telah menembus Rp4,3 triliun.

Angka-angka ini terlihat impresif. Namun pertanyaannya sederhana: apakah pertumbuhan ini benar-benar menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya?

Mari kita jujur. Di tengah geliat pembangunan, Depok masih bergulat dengan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Banjir yang terus berulang setiap musim hujan, kemacetan yang semakin melumpuhkan produktivitas, longsor di sejumlah titik rawan, hingga persoalan sampah yang telah masuk kategori darurat.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cermin dari arah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi “Depok terus berkembang”. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah pembesaran kota tanpa penataan yang matang. Permukiman tumbuh, tetapi drainase tertinggal. Kendaraan bertambah, tetapi sistem transportasi stagnan. Produksi sampah meningkat, tetapi sistem pengelolaannya masih konvensional.

Pertumbuhan tanpa kendali adalah awal dari krisis yang terstruktur.

Momentum HUT ke-27 ini seharusnya menjadi titik balik. Kita tidak bisa lagi menjalankan pola lama—mengelola kota dengan pendekatan reaktif, menunggu masalah viral baru bergerak, dan menyelesaikan persoalan secara parsial.
Depok membutuhkan keberanian politik dalam kebijakan publik.

Pertama, kita harus berani mengakui bahwa persoalan banjir dan tata ruang adalah masalah struktural. Dibutuhkan penataan ulang yang serius, termasuk pengendalian pembangunan dan penegakan aturan yang konsisten—tanpa kompromi.

Kedua, kemacetan tidak bisa lagi diatasi dengan solusi tambal sulam. Dibutuhkan integrasi sistem transportasi yang modern, berbasis konektivitas, bukan sekadar pelebaran jalan.

Ketiga, persoalan sampah harus keluar dari pendekatan lama. Kita memerlukan transformasi menuju sistem pengelolaan yang berbasis teknologi, sirkular ekonomi, dan partisipasi masyarakat secara masif. Jika tidak, krisis ini hanya akan menjadi bom waktu ekologis.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah perubahan cara kerja birokrasi. Tidak boleh lagi ada pola “No Viral, No Action”. Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar, bukan setelah tekanan publik memuncak.

Di sinilah peran kepemimpinan diuji. Bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun benar untuk masa depan kota.

Depok tidak kekurangan potensi. Letaknya strategis, masyarakatnya dinamis, dan kapasitas fiskalnya cukup kuat. Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas, keberanian bertindak, dan konsistensi dalam eksekusi.

HUT ke-27 ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momen refleksi sekaligus peringatan bahwa kota ini tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama, jika kita menginginkan hasil yang berbeda.

Depok harus memilih: menjadi kota besar yang berkualitas, atau sekadar kota yang terus membesar dengan masalah yang ikut membesar.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita memiliki tanggung jawab yang sama—memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Mari kita jadikan usia ke-27 ini sebagai momentum perubahan nyata dan Kuncinya adalah Kolaborasi. Bukan hanya membangun kota, tetapi membangun peradaban kota.

Selamat Ulang Tahun ke-27 Kota Depok.
Saatnya berbenah, saatnya melompat lebih jauh.

Artikel 27 Tahun Kota Depok, Saatnya Berbenah dan Melompat Lebih Jauh pertama kali tampil pada JAKPOS.

Hal tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok dan Dishub DKI Jakarta. Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok Aan Syurahman mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi masyarakat Depok yang beraktivitas ke wilayah Jakarta.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi antara Dishub Depok dan Dishub DKI Jakarta untuk mempermudah mobilitas warga, khususnya yang menuju Pasar Minggu,” ujar Aan seperti dilihat di situs Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan sebelumnya rute 9H melayani perjalanan dari Cipedak ke Pasar Minggu. Namun, kini rute tersebut diperpanjang dengan titik awal (headway) berada di bawah flyover Tugu Tanah Baru, Depok.

“Perubahan ini juga diikuti dengan pemindahan titik keberangkatan yang sebelumnya berada di Universitas Pancasila, sekarang dipusatkan di kawasan Tugu Tanah Baru,” jelasnya.

Aan menambahkan terdapat penyesuaian jalur untuk arah Tanah Baru menuju Pasar Minggu. Setelah sebelumnya tidak melalui Jalan Mohammad Kahfi 2, kini rute tersebut dialihkan melewati jalan tersebut guna meningkatkan efisiensi perjalanan.

“Sementara untuk arah sebaliknya, dari Pasar Minggu ke Depok, rutenya tetap sama melewati Jalan Mohammad Kahfi 2, hanya saja kini diperpanjang hingga flyover Tugu Tanah Baru,” katanya.

Menurut Aan, uji coba rute sudah dilakukan dan layanan ini akan segera beroperasi dalam waktu dekat.

“Dengan adanya perpanjangan rute ini, diharapkan masyarakat Depok memiliki alternatif transportasi publik yang lebih mudah, terjangkau, serta terintegrasi dengan jaringan TransJakarta di DKI Jakarta,” tutupnya.

Artikel TransJakarta Buka Rute Tanah Baru – Pasar Minggu pertama kali tampil pada JAKPOS.

KHGT merupakan sistem kalender hijriah yang dirancang untuk menyatukan penentuan awal bulan Islam secara global. Dalam sistem ini, bumi dipandang sebagai satu kesatuan matlak sehingga awal bulan berlaku serentak bagi seluruh dunia. Dengan pendekatan tersebut, awal bulan tidak lagi bergantung pada batas wilayah tertentu, melainkan pada terpenuhinya parameter astronomis di salah satu tempat di dunia.

Dalam KHGT terdapat beberapa kriteria utama. Pertama, seluruh dunia dianggap sebagai satu kesatuan matlak sehingga bulan baru dimulai secara bersamaan. Kedua, bulan baru dimulai apabila sebelum pukul 24.00 UTC di suatu tempat di dunia telah terpenuhi parameter elongasi minimal 8 derajat dan tinggi hilal minimal 5 derajat pada saat matahari terbenam.

Ketiga, apabila kriteria tersebut baru terpenuhi setelah pukul 24.00 UTC, maka bulan baru tetap dimulai dengan syarat parameter tersebut terjadi di daratan Benua Amerika dan peristiwa ijtimak berlangsung sebelum fajar di Selandia Baru.

Penetapan ini berlaku secara global sesuai prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal yang menjadikan seluruh dunia sebagai satu sistem kalender hijriah. Keputusan ini juga menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri 1447 H secara serentak di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Depok telah merilis 29 titik lokasi shalat Idul Fitri 1447 H beserta khatib dan penyelenggaranya.

Berikut daftar lengkapnya:

1. PCM Beji

2. PCM  Sawangan

3. PCM Depok Barat

4. PCM  Sukmajaya – Cilodong

5. PCM Limo- Cinere

6. PCM Bojongsari

Artikel Muhammadiyah Depok Siapkan 29 Tempat Shalat Idul Fitri 20 Maret pertama kali tampil pada JAKPOS.

Acara ini menjadi program perdana Gerakan Ayo Peduli Sesama pada Ramadhan 2026, sekaligus bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yatim dan dhuafa. Para peserta berasal dari beberapa lembaga sosial, di antaranya Panti Asuhan Cahaya Madina, Panti Asuhan Sakinah Depok, Rumah Yatim Mizan, serta Mizan Amanah Krukut.

Kegiatan ini terselenggara melalui kolaborasi berbagai komunitas dan lembaga sosial, yakni Gerakan Ayo Peduli Sesama, Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago, serta komunitas Pecinta Anak Yatim dan Dhuafa Indonesia Tercinta (PAY & DoIT). Selain itu, kegiatan juga mendapat dukungan dari sejumlah sponsor seperti Bimbel Primago, PKBM Primago Indonesia, Primago Umroh & Haji, Primago TV, Primago Consulting, Primago Mart, Primagen, PabrikBlockBeton.com, Primago Studio, TAF Multi Global, Rumah Hijabers, Dompet Dhuafa, CV Dirgantara Sejahtera Bersama, dan Konsultan Pendidikan Sekolah Islam (KPSI).

Ketua Panitia Bukber Ayo Peduli Sesama (BAPS), M. Farhan Hidayat, mengatakan kegiatan ini bertujuan menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial di bulan Ramadhan.

“Ramadhan adalah momentum terbaik untuk berbagi. Kami berharap kegiatan ini bisa menghadirkan kebahagiaan bagi adik-adik yatim sekaligus mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat kepedulian terhadap sesama,” ujar Farhan.

Acara berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan edukatif dan hiburan yang melibatkan santri dari Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago. Penampilan santri putri menampilkan opening tiga bahasa, pidato tiga bahasa, tahfidz Al-Qur’an, semaphore dance, dan tari saman.

Sementara itu, santri putra turut memeriahkan acara dengan marawis, tilawah Al-Qur’an dari QS Ali Imran ayat 190–194, pidato tiga bahasa, campursari, serta atraksi silat.

Keceriaan anak-anak semakin terasa dengan hadirnya guest star Birdshow Magic oleh Kak Dimsandojan, yang menampilkan pertunjukan edukatif dan interaktif.

Selain hiburan, kegiatan ini juga diisi dengan tausiyah Ramadhan, doa bersama, buka puasa bersama, serta sholat Ashar dan Maghrib berjamaah.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, panitia juga menyalurkan santunan serta paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak yatim yang hadir.

Salah satu relawan kegiatan, Aji Akbar Robiantoro, mengatakan keterlibatan relawan dalam kegiatan sosial seperti ini memberikan pengalaman berharga sekaligus memperkuat rasa empati.

“Menjadi relawan di kegiatan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Melihat kebahagiaan anak-anak adalah kebahagiaan bagi kami semua,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Kumaira Al Asiyah dari Panti Asuhan Sakinah Depok, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut.

“Aku senang sekali bisa ikut acara ini. Banyak teman baru, ada hiburan, dan bisa buka puasa bersama,” kata Kumaira dengan penuh antusias.

Kegiatan Bukber Ayo Peduli Sesama 2026 ini melibatkan sekitar 100 relawan, dengan 47 relawan hadir langsung di lokasi kegiatan untuk membantu pelaksanaan acara.

Melalui kegiatan ini, Gerakan Ayo Peduli Sesama berharap dapat terus menumbuhkan budaya kepedulian sosial serta memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu anak-anak yatim dan dhuafa.

Ramadhan diharapkan menjadi momentum untuk memperluas gerakan kebaikan agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Artikel Gerakan Ayo Peduli Sesama Adakan Bukber dan Santuni Anak Yatim di Bulan Ramadhan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Akses masuk menuju Zamzam tower ini dapat dilalui dari sebelah Kantor Cabang Bank BJB Depok.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, menjelaskan bahwa pemindahan lokasi layanan ini dilakukan karena gedung utama Polres Metro Depok sedang dalam tahap renovasi besar-besaran.

Pembangunan ini diperkirakan memakan waktu hingga awal 2027.

“Jadi untuk masyarakat terkhusus Kota Depok yang memerlukan pelayanan kepolisian di Polres Metro Dipok untuk pelayanan kami sementara berpindah di Tower Zamzam ini,” kata Waras saat menggelar acara syukuran penempatan kantor, Rabu (11/2/2026).

“Ini sebagai informasi juga, dan hari ini kita doa bersama, selametan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan,” sambungnya.

Layanan Tersedia

Masyarakat yang ingin mengakses layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) maupun Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dapat datang langsung ke Zamzam Tower.

Sedangkan, untuk layanan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok masih menggunakan gedung lama.

“Untuk pelayanan lalu lintas sementara masih on proses, kemudahan nanti menyusul juga,” ujarnya.

Waras menambahkan, untuk fasilitas tahanan ditempatkan di tiap-tiap Polsek yang berada di wilayah hukumnya.

Artikel Kantor Polres Depok Pindah Sementara ke Zamzam Tower pertama kali tampil pada JAKPOS.

Ela Dahlia mengatakan seharusnya Wali Kota tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menghapus program UHC di Kota Depok, terlebih disaat Depok memiliki anggaran lebih dari batalnya pembebasan lahan perluasan TPA Cipayung.

“Kebijakan ini jelas tidak pro kepada rakyat. Bagaiamanapun, saat ini UHC merupakan program unggulan yang manfaatnya jelas dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan sampai mendapat penghargaan dari pemerintah pusat,” kata Ela kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Kebijakan yang menurut Ela kontra dengan keadaan masyarakat ini disebut sebagai kesalahan pemerintah yang tidak serius dalam menjamin kesehatan warga nya.

“Alih-alih peningkatan mutu dan kualitas kesehatan, ini malah mundur. Mundur, bukan jalan di tempat bahkan,” ujarnya.

Ela lantas membandingkan Kota Depok dengan beberapa kota di Provinsi Jawa Barat yang tetap mempertahankan program UHC, diantaranya Kota Bogor dan Bandung.

Ela jelaskan, Kota Bogor tetap mempertahankan program UHC meski hanya mendapat bantuan dari Provinsi sebesar Rp 700 juta dari yang sebelumnya sekitar Rp 31 miliar.

Inovasi Kota Bogor mempertahan program UHC melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan penganggaran di ABT akhir tahun mendapat apresiasi darinya.

Menurutnya, Kota Depok bisa melakukan hal serupa dengan Kota Bogor, terlebih saat ini secara terbuka ada anggaran Rp 60 miliar yang tidak terpakai akibat batalnya pembebasan lahan di Cipayung TPA.

“Sebagai Anggota Komisi D, saya menyesalkan kebijakan Pemkot Depok menghapus program UHC dan diganti dengan bansos yang bermuara di disnos dengan syarat di Desil 1-5, kenapa? Karena fakta dilapangan terdapat banyak temuan tak akurat. Silahkan coba berapa di fase desil 6-10, kemudian sakit dan harus dirawat, padahal ekonomi nya kelas bawah, pahit kan? Sedih kan?,” pungkasnya.

Artikel Program UHC Depok Dihapus, Orang Miskin Dilarang Sakit! pertama kali tampil pada JAKPOS.

Tukang Bangunan Masuk Kategori Kontraktor

Isu paling tajam muncul saat pembahasan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ade mengungkapkan temuan lapangan yang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penentuan status ekonomi warga (Desil).

“Ada warga mengeluh, beliau buruh harian lepas dengan enam anak, tapi di DTSEN masuk Desil 8 (menengah-atas). Setelah ditelusuri, saat diwawancara petugas, ia menjawab pekerjaannya adalah pekerja bangunan. Namun, parameter di sistem pusat mengategorikan pekerja bangunan setara kontraktor. Inilah kesalahan sistemik yang fatal karena berdampak langsung pada hilangnya hak warga atas bantuan sosial,” ungkap Ade Firmansyah.

Ia mendesak Dinas Sosial melalui petugas SLRT Kelurahan untuk melakukan groundchecking yang lebih faktual. Menurutnya, akurasi data Desil 1-5 adalah kunci utama bagi warga untuk mendapatkan akses Jaringan Pengaman Sosial.

Optimalisasi Dana RW: Bukan Sekadar Bantuan Tunai

Ade Firmansyah menegaskan bahwa alokasi Dana Pembangunan Rp300 Juta per RW merupakan instrumen percepatan pembangunan, bukan bantuan tunai langsung. Ia meminta warga memahami adanya “Menu Wajib” sebagai prioritas utama dan “Menu Pilihan” yang dapat disesuaikan dengan aspirasi lokal.

“Dana ini harus menjadi motor penggerak kualitas lingkungan. Kami di DPRD memastikan agar proses birokrasinya tidak menyulitkan warga, namun tetap akuntabel sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ade.

Mendorong UHC: Manfaatkan Ruang Fiskal Rp60 Miliar

Terkait polemik Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Depok, Ade Firmansyah menilai alasan kekurangan anggaran tidak sepenuhnya tepat. Dari kebutuhan Rp180 miliar, saat ini baru dialokasikan sekitar Rp103 miliar.

Ade menyebut ada ruang fiskal sebesar Rp60 miliar dari sisa anggaran pembebasan lahan TPA Cipayung yang batal digunakan. “Dana itu tidak terserap. Kami dari Fraksi PKS akan mendorong agar dialihkan untuk UHC pada APBD Perubahan 2026. Ini soal prioritas dan keberpihakan pada rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa UHC adalah amanat UU No. 40 Tahun 2004 (SJSN) dan UU No. 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah “Daerah lain jungkir balik mengejar UHC. Yang sudah dapat, mati-matian mempertahankan. Depok justru melepasnya. Ini ironi kebijakan publik yang harus segera diperbaiki. UHC adalah jaminan kesehatan tanpa diskriminasi,” pungkasnya.

H. Ade Firmansyah, S.H. adalah Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menjabat di Komisi D, ia dikenal aktif dalam mengawal isu-isu kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan transparansi anggaran di Kota Depok.

Artikel Anggota DPRD Depok Dorong Sisa Anggaran Pembebasan Lahan TPA Cipayung Dialihkan untuk UHC pertama kali tampil pada JAKPOS.

Wajah bapak tujuh anak ini terlihat tak mampu menyembunyikan kekesalan saat dijumpai awak media dikediamannya belum lama ini.

“Betul bang saya gak ngerti. Mereka main masuk ajah. Saya gak ngerti apa maunya pihak BPN Kota Depok masuk ke lahan yang sudah saya tempati sejak 2005 sampai sekarang 2025. Mereka memaksa masuk main ukur,” ucap Parlindungan Siregar dengan nada kesal.

Diketahui, BPN Kota Depok melakukan pengukuran tanah yang berlokasi di jalan Aster RT 01 RW 05, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, pada Jumat, (5/12/25)

Pengukuran yang dilakukan tersebut diduga sarat kepentingan pihak tertentu dan dinilai tidak memenuhi prosedur hukum.

Parlindungan Siregar yang telah membeli lahan tersebut sejak tahun 2005 dan langsung menempatinya. Penempatan Parlindungan di lahan ini atas petunjuk RW Nelinpada waktu itu.

Parlindungan mengatakan bahwa, selama tinggal di sini tidak pernah ada pihak lain yang menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat yang sah.

Masih kata Parlindungan, “Saya membeli lahan ini dari bu Menah dengan dasar girik nomor 914 melalui sistem diangsur/Cicil. Selama saya tinggal di sini sampai punya 7 anak tidak pernah ada yang menunjukkan sertifikat atas tanah ini. Justru dari Pak Neli, dulu bilang bawa tanah ini milik keluarga Maah dan belum pernah dijual,”ucap sambil menunjukkan surat girik yang dimilikinya.

Menurut Parlindungan, adanya klaim kepemilikan oleh pihak luar yang bukan warga setempat sangat janggal. Ia menyebut bahwa pihak yang mengklaim kepemilikan sertifikat adalah seseorang yang berinisial HK. Berdasarkan dokumen sertifikat bernomor 1224.

Namun pelapor terhadap dirinya dan ahli waris adalah seseorang berinisial HA dengan kuasa hukum berinisial H.K r.

Pada tahun 2018 dan HK kepada pihak kepolisian saat itu ya diberitahukan bahwa HA adalah anak dari HK, namun dalam penyidikan tahun 2025 iya baru kembali menerima informasi berbeda bahwa HA merupakan keponakan HK.

Parlindungan menilai proses penyidikan tidak transparan. “Kami tidak pernah ditujukan sertifikat itu secara utuh dan tidak pernah diajak duduk bersama untuk membuka dokumen kalau mau menyelesaikan masalah ya harus ada azas keterbukaan,”ucapnya.

Dengan tegas Parlindungan mengatakan, dirinya siap menunjukkan dokumen kepemilikan awal lahan tersebut termasuk girik dan pengakuan para ahli waris.

“Saya sudah empat kali datang ke kelurahan Sukatani sebagai bentuk itikad baik sesuai permintaan lurah agar semua ahli waris hadir. Tapi pihak kelurahan selalu menghindar dan tidak mau menemui kami,”ucapnya dengan nada kesal.

Abdul kadir, SH sebagai kuasa hukum mengatakan bahwa proses pengukuran dinilai cacat hukum. Dia menilai bahwa pelaksanaan pengukuran ulang tersebut catat hukum ia merujuk pada surat pemberitahuan polres metro depok nomor : 81/1446/Satreskrim terkait pelaksanaan ukur ulang atas bidang tanah.

“Prosedur pengukuran ulang seharusnya memberitahukan secara resmi kepada seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek tersebut titik pihak-pihak yang berkepentingan wajib diberitahu nama petugas surat tugas serta dasar pelaksanaan lokasi koma petik tegas abdul kadir kepada wartawan titik

Ia menyebut adanya keberatan karena pihak berinisial YC yang mengklaim menguasai objek tanah tersebut tengah melakukan perlawanan hukum terhadap kliennya titik

Perkara perdata terkait klaim eigendom perponding masih berjalan di pengadilan titik kami sedang menunggu putusan hakim pada Desember 2025. Maka tindakan pengukuran ulang sebelum putusan tetap dinilai tidak tepat.

Menurut Abdul Kadir sebagai kuasa hukum Parlindungan mengatakan bahwa, “pihaknya kesulitan memperoleh informasi lengkap dari penyidik. Kami hanya diberi nomor sertifikat 1224, tanpa dapat melihat dan memfoto dokumen secara utuh. Kami sebagai kuasa hukum berhak melihat dokumen tersebut untuk memastikan dasar klaim,” jelasnya

Abdul Kadir juga menegaskan bahwa, “apabila memang diperlukan keterbukaan dokumen pihaknya siap membuka seluruh dasar alas hak yang dimiliki termasuk menghadirkan para ahli waris yang masih hidup. Kalau mau dibuka dokumen secara transparan kami sangat siap. Para ahli waris juga siap memberikan keterangan,”tutup Abdul kadir.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih mencoba mendapatkan klarifikasi dari pihak BPN Depok namun masih belum juga mendapatkan jawaban. []

Artikel Warga Sesalkan Sikap Arogan BPN Depok di Sukatani pertama kali tampil pada JAKPOS.