Festival Seni bagi Penyandang Disabilitas Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2025 di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat yang diadakan 5-6 Agustus 2025 merupakan wujud upaya itu.

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno di Jakarta, Selasa mengatakan ini menjadi ajang ekspresi seni yang inklusif bagi warga Jakarta, khususnya para penyandang disabilitas.

“Seni menjadi medium dalam mengekspresikan keberagaman sekaligus menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukanlah satu halangan untuk menyalurkan semangat, imajinasi, dan potensi melalui berbagai karya seni,” kata dia.

Rano menyampaikan, berkesenian menjadi salah satu ruang bagi setiap individu untuk menunjukkan kreativitas dan bakat seninya.

Selain itu, dukungan emosional dan moral yang diberikan menjadi bekal bagi anak-anak disabilitas untuk lebih mandiri, serta berkontribusi bagi masyarakat.

Adapun Festival Seni bagi Penyandang Disabilitas Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2025 mengusung tema “Semangat Berkarya Seni dalam Menyongsong 500 Tahun Kota Jakarta”.

Festival itu diikuti murid dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan peserta umum yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta dengan total partisipan untuk lomba tari kreasi daerah sebanyak 110 orang. Lalu, sebanyak 25 peserta lomba menggambar dan 19 peserta lomba solo vokal.

Festival juga menghadirkan bazaar UMKM dan pameran karya seni hasil pelatihan penyandang disabilitas dari Suku Dinas Kebudayaan DKI Jakarta di lima wilayah kota administrasi.

“Selamat mengikuti festival seni dan menikmati karya luar biasa dari para calon-calon seriman penyandang disabilitas ini. Semoga menginspirasi berbagai elemen masyarakat untuk bersinergi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ujar Wagub Rano.

Artikel Rano Karno Buka Festival Seni bagi Penyandang Disabilitas DKI Jakarta 2025 pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dalam pelaksanaan konvergensi dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan, Rano menekankan beberapa hal kepada jajarannya

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meminta jajarannya mulai dari asisten hingga kepala dinas, untuk mempertajam program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, fokus, dan mampu menjangkau kelompok rentan.

Diakui Rano, situasi kemiskinan di Jakarta saat ini perlu mendapat perhatian sebab per September 2024 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di DKI Jakarta masih berada di angka 4,14 persen. Sementara kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,35 persen pada Maret 2024.

“Jakarta telah menetapkan sasaran ambisius melalui Perda nomor 8 tahun 2024 tentang RPJMD 2025-2045. Yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,00-0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36-0,38 di tahun 2045,” ujar Rano, saat memberi arahan dalam Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Ruang Pola Bappeda, Balaikota DKI Jakarta Gedung Grha Ali Sadikin Blok G lt. 2, Rabu (16/7).

Karena itu, Rano menegaskan, pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera harus menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan konvergensi dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan, Rano menekankan beberapa hal kepada jajarannya.

Seperti Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah DKI Jakarta dimintanya mengoordinasikan penyusunan Instruksi Gubernur untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Lalu, para Asisten Sekda agar koordinasikan implementasi kebijakan serta program kegiatan dalam RPKD Tahun 2025- 2029 dan RAT Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2026 sesuai dengan sasaran strategis yang telah disepakati, melalui pemantauan dan evaluasi periodik.

Selanjutnya para Kepala Perangkat Daerah dimintanya agar memastikan program kegiatan yang diusulkan dalam RPKD dan RAT selaras dengan sasaran strategis maupun outcome penanggulangan kemiskinan, serta berorientasi pada skema graduasi sejahtera bagi penduduk miskin dan rentan.

Mereka juga dimintanya untuk memperkuat kemitraan, baik dengan kementrian, lembaga maupun nonpemerintah untuk mengisi gap intervensi mempertimbangkan keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Rano juga mengingatkan jajarannya agar menyusun secara komprehensif Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2026. Sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Dalam forum ini, Rano juga mengajak semua pihak yang terlibat untuk mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat koordinasi lintas sektor dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Saya berharap, hasil forum ini bisa segera dituangkan ke dalam Berita Acara dan menjadi bagian dari dokumen RPKD dan RAT yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Sehingga kita bisa mewujudkan Jakarta yang adil, sejahtera dan inklusif bagi seluruh warga,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia, Iqbal Akbarudin menjelaskan, forum yang digelar hingga Jumat (18/7) lusa ini, untuk melakukan sinkronisasi kegiatan dan program bersama mitra dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Lalu melakukan melakukan finalisasi program kerja penanggulangan kemiskinan dan tindaklanjut program prioritas.

“Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dengan persetta dari unsur lembaga, perangkat daerah dan para mitra pembangunan,” tandasnya.

Artikel Rano Karno Minta Jajarannya Pertajam Program Pengentasan Kemiskinan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Berbeda dengan mekanisme beasiswa sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta saat ini dapat memberikan beasiswa hingga jenjang S3 kepada mahasiswa yang berprestasi.

“Perbedaannya dengan KJMU yang dulu, itu hanya sampai S1. Namun, sekarang kami perluas hingga S2 dan S3 untuk mahasiswa yang IPK-nya bagus. Kenapa itu dilakukan? Untuk memutus apa yang disebut dengan garis ketidakberuntungan,” ujar Pramono, di Jakarta, pada Rabu (28/5)

“Selain itu, yang membedakan KJMU saat ini dengan yang sebelumnya, yaitu KJMU bisa untuk semua universitas dengan akreditasi apapun baik A/B/C, tidak hanya yang akreditasinya A saja,” lanjutnya.

Pramono mengatakan, mahasiswa penerima KJMU di Jakarta akan menerima uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan. Sementara, uang kuliahnya per semester langsung dibayarkan ke kampus oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal itu dilakukan agar mahasiswa fokus belajar dan menyelesaikan kuliahnya tanpa perlu memikirkan persoalan biaya kuliah.

Adapun, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan, jumlah penerima KJMU di Jakarta saat ini, yaitu 16.979 mahasiswa, dengan total bantuan per semester Rp9 juta per mahasiswa (termasuk Rp750 ribu per bulan).

Nahdiana mengatakan, uang beasiswa kepada 14.745 mahasiswa sudah masuk ke rekening penerima beasiswa, sementara sebanyak 2.129 penerima beasiswa baru akan diproses rekening dan cetak kartu ATM.

“Kami tegaskan, seluruh proses pendaftaran KJMU tidak dipungut biaya apapun,” ujar Nahdiana.

Artikel Pemprov DKI Berikan Beasiswa Hingga Jenjang S3 pertama kali tampil pada JAKPOS.

Para pejabat, terutama yang bertugas di luar lingkungan Balai Kota Jakarta, diwajibkan berangkat ke tempat pelantikan menggunakan transportasi publik. Ketentuan ini juga berlaku bagi wali kota dan wakil wali kota yang dilantik, meskipun mereka mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

“Filosofinya adalah agar para pejabat yang hari ini dilantik bisa lebih sering turun ke lapangan, bertemu, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” tutur Gubernur Pramono.

Ia menegaskan, hal ini penting karena Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Oleh karena itu, para pejabat dituntut untuk selalu dekat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. “Pembangunan Jakarta sebagai kota global harus didasarkan pada aspirasi, masukan, dan keluhan masyarakat. Maka, pejabat di Jakarta harus dikenal dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Pramono juga mengapresiasi para pejabat yang telah menggunakan transportasi umum menuju Balai Kota Jakarta, dengan mengenakan PDUB berwarna putih bagi wali kota dan wakil wali kota, serta baju adat Betawi ujung serong bagi pejabat yang dilantik sebagai kepala dinas, wakil kepala dinas, kepala biro, dan asisten deputi.

Menurut Gubernur Pramono, kesediaan para pejabat naik kendaraan umum dinilai penting sebagai bagian dari kampanye budaya penggunaan transportasi publik. “Para pejabat harus menjadi teladan, baik bagi staf maupun masyarakat, untuk mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Langkah kecil ini akan berdampak besar jika dilakukan secara masif dan konsisten,” urainya.

Dalam amanatnya, Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa jabatan merupakan tanggung jawab yang menuntut integritas, kompetensi, serta inovasi dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan Pemprov DKI. Ia berharap program-program tersebut dapat direalisasikan bersama dalam satu tim yang kuat, solid, dan bersungguh-sungguh dalam melayani masyarakat.

Ia juga berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, serta program pemutihan ijazah. Khusus untuk wali kota dan bupati yang baru dilantik, Gubernur Pramono menginstruksikan agar mereka bekerja keras menata Jakarta menjadi kota yang lebih rapi, tertib, bersih, dan teratur.

“Saya bersama Bang Doel dan Sekda DKI memilih Saudara semua dengan hati dan kesungguhan. Karena itu, saya meminta Saudara sekalian untuk bekerja secara serius dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Jakarta. Jangan pernah ragu dalam mengambil keputusan. Harus berpihak pada mereka yang membutuhkan perlindungan. Pejabat yang dilantik hari ini adalah orang-orang yang akan bekerja keras untuk memajukan Jakarta,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan manajemen talenta serta melaksanakan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja sebelum menetapkan para pejabat yang dilantik.

Artikel Pramono Hadiri Pelantikan Eselon II DKI Naik Kendaraan Umum pertama kali tampil pada JAKPOS.

Para pejabat, terutama yang bertugas di luar lingkungan Balai Kota Jakarta, diwajibkan berangkat ke tempat pelantikan menggunakan transportasi publik. Ketentuan ini juga berlaku bagi wali kota dan wakil wali kota yang dilantik, meskipun mereka mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

“Filosofinya adalah agar para pejabat yang hari ini dilantik bisa lebih sering turun ke lapangan, bertemu, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” tutur Gubernur Pramono.

Ia menegaskan, hal ini penting karena Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Oleh karena itu, para pejabat dituntut untuk selalu dekat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. “Pembangunan Jakarta sebagai kota global harus didasarkan pada aspirasi, masukan, dan keluhan masyarakat. Maka, pejabat di Jakarta harus dikenal dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Pramono juga mengapresiasi para pejabat yang telah menggunakan transportasi umum menuju Balai Kota Jakarta, dengan mengenakan PDUB berwarna putih bagi wali kota dan wakil wali kota, serta baju adat Betawi ujung serong bagi pejabat yang dilantik sebagai kepala dinas, wakil kepala dinas, kepala biro, dan asisten deputi.

Menurut Gubernur Pramono, kesediaan para pejabat naik kendaraan umum dinilai penting sebagai bagian dari kampanye budaya penggunaan transportasi publik. “Para pejabat harus menjadi teladan, baik bagi staf maupun masyarakat, untuk mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Langkah kecil ini akan berdampak besar jika dilakukan secara masif dan konsisten,” urainya.

Dalam amanatnya, Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa jabatan merupakan tanggung jawab yang menuntut integritas, kompetensi, serta inovasi dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan Pemprov DKI. Ia berharap program-program tersebut dapat direalisasikan bersama dalam satu tim yang kuat, solid, dan bersungguh-sungguh dalam melayani masyarakat.

Ia juga berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, serta program pemutihan ijazah. Khusus untuk wali kota dan bupati yang baru dilantik, Gubernur Pramono menginstruksikan agar mereka bekerja keras menata Jakarta menjadi kota yang lebih rapi, tertib, bersih, dan teratur.

“Saya bersama Bang Doel dan Sekda DKI memilih Saudara semua dengan hati dan kesungguhan. Karena itu, saya meminta Saudara sekalian untuk bekerja secara serius dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Jakarta. Jangan pernah ragu dalam mengambil keputusan. Harus berpihak pada mereka yang membutuhkan perlindungan. Pejabat yang dilantik hari ini adalah orang-orang yang akan bekerja keras untuk memajukan Jakarta,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan manajemen talenta serta melaksanakan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja sebelum menetapkan para pejabat yang dilantik.

Artikel Naik Kendaraan Umum, Pramono Hadiri Pelantikan Eselon II DKI pertama kali tampil pada JAKPOS.

Kebijakan transportasi umum gratis ini dapat memotivasi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi, sehingga bisa menekan kemacetan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan warga yang naik transportasi umum pada tanggal 21 dan 24 April 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengatakan khusus tanggal 21 April atau Hari Kartini transportasi umum akan digratiskan untuk para perempuan.

“Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa nanti tanggal 21 April Hari Kartini. Siapa pun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali taksi, ya, karena dia personal. Tapi naik MRT, LRT, Transjakarta, itu kita gratiskan,” kata Pramono, seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggratiskan dalam rangka Hari Transportasi Nasional tanggal 24 April, yang berbarengan dengan peluncuran trayek baru Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera.

“Saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek. Termasuk MRT, LRT, Transjakarta. Bagi siapa pun mau laki-laki, perempuan, gratis,” kata Pramono.

Di lokasi terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa berharap kebijakan transportasi umum gratis ini dapat memotivasi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi, sehingga bisa menekan kemacetan.

Andri menjelaskan bahwa rata-rata pengguna transportasi publik di Jakarta mencapai kurang lebih 1,5 juta per hari. Capaian tersebut setara dengan 22,19 persen, berdasarkan Laporan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pengguna transportasi publik.

“Manfaat yang didapat bukan hanya secara ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi masalah kemacetan di Jakarta, serta mengatasi polusi,” kata Andri.

Andri juga mengingatkan Dishub DKI Jakarta untuk perlu meningkatkan pelayanan. Langkah yang perlu ditindaklanjuti adalah dengan membuat standardisasi layanan angkutan publik, mulai dari hulu hingga hilir. Manajemen armada dengan pengaturan armada yang siap melayani publik juga harus dihitung dengan cermat.

“Sebuah kebijakan yang yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak, tentu perlu kita dukung,” pungkasnya.

Artikel Catat! Tanggal 21 dan 24 April, Naik MRT, LRT, hingga Transjakarta Gratis! pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa menu susu dalam MBG akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sedikitnya 557 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur untuk mendukung dan menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Jakarta.

“Nanti, itu secara simultan disiapkan oleh BGN berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Ia menjelaskan, ketika jumlah dapurnya sudah ditambah sampai mencapai jumlah itu maka selanjutnya tinggal salin-tempel (copy-paste) tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik di 14 dapur sebelumnya.

Khoirudin mengatakan sebagai perwakilan rakyat, dirinya mengaku bahagia sejak Januari 2025 sudah terhitung sebanyak 14 dapur yang melayani makan bergizi gratis kepada 42.000 siswa.

Adapun kedatangannya bersama eksekutif, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran ke SDN Cipulir 01 Pagi untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik.

“Tadi sebagian besar sudah bagus, sudah bawa tumbler sendiri, bawa sendok sendiri. Ada beberapa siswa yang terlupa yang bawa sendok dan dia bisa cuci tangan untuk bisa tetap makan bergizi gratis bareng-bareng,” ujarnya.

Dia mengatakan makan bergizi gratis ini mampu membuat suasana kebersamaan yang tinggi di lingkungan sekolah.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Hendra Hidayat menambahkan dalam kegiatan ini mengakomodir 293 siswa SDN Cipulir 01 Pagi.

“Sampai dengan tanggal 31 Januari ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait telah melaksanakan MBG di 14 SPPG dengan jumlah total 126 sekolah,” ujar Hendra.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Seskoal akan membagikan makan bergizi gratis ke delapan sekolah terdekat.

Adapun menu dalam isi kotak makanan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa menu susu dalam MBG akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pemerintah berharap MBG mampu menurunkan angka malnutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia.

Artikel Badan Gizi Nasional Siapkan Ratusan Dapur untuk MBG di Jakarta pertama kali tampil pada JAKPOS.

Marullah Matali menegaskan, Pemprov DKI Jakarta terus mendukung PMI DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan di Jakarta

JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penggalangan donasi melalui Bulan Dana PMI Tahun 2024 hingga terkumpul Rp 39,7 miliar.

Marullah mengatakan, capaian Bulan Dana PMI terus meningkat setiap tahun, dengan perolehan kali ini sebesar Rp 39.709.988.412. Hasil donasi seluruh elemen masyarakat ini akan dimanfaatkan oleh PMI DKI Jakarta untuk aksi kemanusiaan.

“Jadi, Rp 39,7 miliar itu sebuah angka yang fantastis. Bagi saya, ini bisa dimanfaatkan secara optimal dengan pengelolaan yang baik. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam Bulan Dana PMI kali ini,” ujarnya, saat menutup pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2024 seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Marullah menegaskan, Pemprov DKI Jakarta terus mendukung PMI DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan di Jakarta.

Ia berharap, sinergitas positif yang terbangun antara PMI dengan seluruh lapisan masyarakat dapat terus terjaga. Ia menyebut, dalam urusan kemanusiaan, harus ada kerja sama yang konsisten untuk menyediakan stok darah bagi yang membutuhkan pertolongan.

“Saya mewakili Pemprov DKI Jakarta, juga telah memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan, mulai dari tingkat kota, sekolah, hingga PKK. Selamat kepada yang sudah mengumpulkan dana dan berkontribusi, serta membantu PMI DKI Jakarta untuk terus bisa melayani masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Effendi menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin dengan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, kegiatan Bulan Dana PMI DKI Jakarta Tahun 2024 mencapai hasil yang memuaskan.

“Alhamdulillah, capaian Bulan Dana PMI terus-menerus naik selama lima tahun berturut-turut. Tahun lalu (2023) mencapai Rp 39,06 miliar dan sekarang meraih Rp 39,7 miliar. Capaian ini juga dapat diraih berkat kontribusi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, baik di dunia usaha, pemerintah, maupun instansi pendidikan kepada PMI,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan penutupan Bulan Dana PMI DKI Jakarta Tahun 2024, turut diserahkan penghargaan kepada para donatur dari Perangkat Daerah, sekolah, BUMN/BUMD, perusahaan/perorangan dengan pengumpul dana tertinggi.

Penghargaan diberikan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, PT Paragon Technology and Innovation, TK Kinderfield, SPK SD Kinderfield, SMPN 103, SMAN 34, IGRA Cakung, MI Nurul Bahari, MTsN 31, dan MAN 6.

Kemudian, Politeknik Statistika STIS, Kecamatan Cakung, Kelurahan Jatinegara, RT 02/02 Kelurahan Pulo, Frankie S Makaminang, Tim Penggerak PKK Jakarta Barat, dan PMI Kota Jakarta Timur.

Artikel Marullah Matali Apresiasi Penggalangan Donasi PMI Capai Rp 39,7 Miliar pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dengan mengajak warga untuk melaporkan keberadaan pohon yang perlu dipangkas

JAKPOS.ID – Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta telah memangkas sebanyak 82.571 pohon sepanjang tahun 2024. Pemangkasan menyasar berbagai jenis pohon yang dilaksanakan di lima wilayah kota administrasi.

Bulan Februari tercatat sebagai periode dengan angka pemangkasan tertinggi, mencapai 7.739 pohon. Sementara November menjadi yang terendah dengan 5.249 pohon.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ivan Murcahyo mengatakan, pemangkasan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap risiko pohon tumbang yang dapat membahayakan keselamatan warga.

“Pemangkasan ini untuk memastikan ruang hijau tetap aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama di tengah cuaca ekstrem yang sering melanda Jakarta,” ujarnya, Rabu (8/1).

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dengan mengajak warga untuk melaporkan keberadaan pohon yang perlu dipangkas melalui kanal resmi.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan asri,” katanya.

Ia menambahkan, pemangkasan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fungsi ekologis dan estetika pohon di ruang kota.

“Selain meningkatkan keamanan, kegiatan ini juga memastikan bahwa pohon-pohon yang ada tetap sehat dan dapat memberikan manfaat maksimal, sebagai penyerap polutan maupun penyedia oksigen,” tandasnya.

Artikel Sepanjang Tahun 2024, 82.571 Pohon di Jakarta Dipangkas pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sebanyak 523.622 peserta didik penerima KJP Plus pada tahap ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 399.040 merupakan kategori penerima eksisting

JAKPOS.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 bulan Januari 2025 dimulai pada 6 Januari 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, proses pencairan bantuan sosial pendidikan ini dilakukan secara bertahap.

Ia menyampaikan, ada sebanyak 523.622 peserta didik penerima KJP Plus pada tahap ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 399.040 merupakan kategori penerima eksisting.

“Tercatat ada 165.000 penerima baru KJP Plus ditambah 416 anak panti asuhan (usulan baru dari Dinsos DKI Jakarta). Jumlah penerima KJP Plus dari PPDB Bersama SMP, SMA dan SMK sebanyak 19.166 siswa,” ungkap Sarjoko, Selasa (7/1).

Sarjoko menyampaikan, pencairan dana bagi penerima baru KJP Plus Tahap II Tahun 2024 dilakukan setelah terselesaikannya proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima oleh Bank DKI.

Ia menjelaskan, penerima baru memerlukan proses lebih lanjut sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 803 Tahun 2024 dan Kepgub DKI Jakarta Nomor 804 Tahun 2024.

“Bagi penerima baru, mohon bersabar karena masih ada proses administrasi yang sedang dilakukan oleh Bank DKI. Bank akan menghubungi siswa yang bersangkutan untuk menerima dana mereka. Kami akan terus mengupayakan agar penyaluran ini tepat sasaran,” tandasnya.

Artikel 523.622 Siswa Terima Pencairan Dana KJP Plus Januari 2025 DKI Jakarta pertama kali tampil pada JAKPOS.