Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan, operasi katarak, hingga pembagian kacamata gratis untuk masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (8/12/2025) hingga Jumat (12/12/2025) ini melibatkan TP PKK Pusat, TP PKK DKI Jakarta, Dinkes DKI Jakarta, tenaga kesehatan, mitra kolaborator, serta berbagai komunitas masyarakat.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Tim Pembina Posyandu DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono Anung, menekankan pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya bagi para lansia yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan operasi katarak.

“Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kita menegaskan bahwa perhatian kepada para ibu juga berarti perhatian kepada kesehatan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek penting terhadap kualitas hidup adalah kesehatan mata,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan sebanyak 110 pasien mengikuti operasi katarak gratis. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan 3.400 kacamata gratis, masing-masing untuk 1.700 murid sekolah dan 1.700 masyarakat usia di atas 40 tahun, yang mayoritas membutuhkan kacamata baca.

“Sebagian pasien menjalani operasi pada hari ini, dan sisanya akan dikoordinasikan bersama Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami), yang akan melaksanakan kegiatan serupa dalam beberapa minggu mendatang,” ungkapnya.

Pemeriksaan kesehatan gratis digelar serentak di seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta. Persiapan operasi katarak telah dilakukan sejak beberapa minggu sebelumnya, mulai dari pendaftaran hingga skrining administrasi dan kesehatan. Seluruh peserta merupakan warga yang tinggal di Jakarta, baik ber-KTP DKI maupun berdomisili di Jakarta.

“Kami menargetkan setiap wilayah dapat melayani minimal 1.000 peserta, termasuk anggota TP PKK dan berbagai komunitas,” jelasnya.

Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, mengapresiasi Pemprov DKI. Ia menjelaskan operasi katarak memerlukan rangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien benar-benar siap. Menurutnya, layanan ini sangat penting terhadap kualitas hidup, terutama bagi para lansia.

“Jika melalui BPJS, waktu tunggu bisa sangat panjang. Sementara jika berbayar, biayanya tinggi. Melalui bakti sosial ini, kita membantu masyarakat mendapatkan kembali penglihatan tanpa beban biaya,” imbuhnya.

Salah satu peserta operasi katarak, Wahidin (41) dari Tanah Abang, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat. “Acara ini sangat baik. Saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena saya bisa mendapatkan operasi katarak gratis,” ucapnya. (B. Karmila)

Artikel Sambut Hari Ibu ke-97, Pemprov DKI Bantu 110 Pasien Operasi Katarak dan Bagikan 3400 Kacamata Gratis pertama kali tampil pada JAKPOS.

Setelah dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Cempaka Putih dan Pulogadung, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan dugaan tersebut tidak terbukti.

“Setelah kami lakukan verifikasi lapangan dan berkoordinasi langsung dengan pihak rumah sakit, hasilnya menunjukkan bahwa klaim penolakan tersebut tidak benar,” ujar Ani di Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

Menurut Ani, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit, antara lain Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, RS Yarsi, RS Rojak, RS Evasari, dan RSUD Cempaka Putih.

Dalam keterangan persnya, Jumat (14/11/2025) berdasarkan pemeriksaan catatan administrasi serta hasil konfirmasi dengan manajemen, tidak ditemukan adanya data pasien dengan identitas sebagaimana diberitakan.

Manajemen RSIJ Cempaka Putih juga telah menyampaikan pernyataan resmi bahwa tidak pernah merawat pasien tersebut. Tidak ada pasien atas nama Repan yang tercatat menerima layanan.

RSIJ Cempaka Putih juga menegaskan komitmen rumah sakit untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, Ani menjelaskan bahwa hasil penelusuran menunjukkan pasien yang dimaksud telah mendapatkan penanganan awal di RS St. Carolus dan kemudian mendapat pelayanan lanjutan di RS Ukrida, Jakarta Barat.

“Dugaan adanya penolakan muncul karena setelah penanganan luka awal, pasien diarahkan untuk melapor ke kepolisian guna keperluan visum. Prosedur ini merupakan bagian dari tata laksana standar pada kasus dugaan kekerasan, agar dokumentasi medis dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum,” terang Ani.

Dinas Kesehatan juga telah menerima rekaman CCTV yang memperlihatkan proses pemberian layanan medis kepada pasien. Bukti visual tersebut memperkuat hasil verifikasi dan menggambarkan pelayanan yang diberikan.

Dalam kasus dugaan kekerasan, alur pelayanan medis dilakukan dengan menstabilkan kondisi pasien, mencatat serta mendokumentasikan luka secara lengkap, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian bila dibutuhkan untuk proses visum.

“Kami mengimbau masyarakat dan media agar selalu memverifikasi kebenaran informasi melalui saluran resmi, serta memanfaatkan mekanisme pengaduan Dinas Kesehatan jika menemukan dugaan pelanggaran layanan,”

“Kami memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta terbuka bagi siapa pun. Bila ada dugaan pelanggaran, kami akan menindaklanjutinya dengan cepat dan transparan,” tegasnya. (B. Karmila)

Artikel Dinkes Klarifikasi Atas Dugaan Penolakan Pasien Warga Baduy Dipastikan tidak Ada Diskriminasi pertama kali tampil pada JAKPOS.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Drg. H Deden Edi Soetrisna, MM dan Direktur BP PKU MUI DKI Jakarta, KH. Muladi, Ph.D., serta disaksikan langsung oleh Ketua MUI DKI Jakarta, KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun dan Prof. Dr. Bunyamin Kepala Bidang Pendidikan MUI DKI Jakarta. Penandatanganan kerja sama dilakukan di Cisarua Bogor, Jawa Barat, Senin (18/8/2025).

Melalui kerja sama ini, LPPOM DKI dan BP-PKU MUI DKI meluncurkan Program Duta Halal MUI DKI Jakarta, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mencetak kader-kader muda yang akan berperan sebagai agen sosialisasi dan edukasi halal di tengah masyarakat.

“Program Duta Halal ini menjadi langkah nyata MUI DKI Jakarta dalam mendukung pemerintah memperluas literasi halal. Kami berharap para kader dapat menjadi pionir yang mengajak masyarakat semakin peduli terhadap produk halal,” ujar KH. Muladi, Ph.D., Direktur BP PKU MUI DKI Jakarta.

Sementara itu, Drg. Deden Edi Soetrisna, MM, Direktur LPPOM DKI Jakarta, menambahkan bahwa Duta Halal akan dibekali dengan pendidikan, wawasan, dan keterampilan dalam menyampaikan pentingnya halal, tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga kesehatan, etika bisnis, dan kepentingan masyarakat luas.

Prof. Dr. Bunyamin, Kepala Bidang Pendidikan MUI DKI Jakarta yang membidangi BP PKU, juga menegaskan pentingnya implementasi ilmu kader ulama. “Peran Kader Ulama bukan hanya sebatas ilmu teori, tetapi juga ilmu terapan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam memberikan edukasi tentang halal. Hal ini akan membuat masyarakat semakin memahami pentingnya sertifikasi halal,” ujarnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan:
• Masyarakat semakin memahami kewajiban halal dan berkomitmen menghadirkan produk halal dalam usahanya.
• Citra MUI semakin kuat sebagai lembaga pembina halal yang aktif, solutif, dan relevan dengan kebutuhan umat.
• Ekosistem halal di DKI Jakarta dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun, Ketua MUI DKI Jakarta, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. “Program ini adalah bentuk nyata pengabdian MUI kepada umat. Melalui Duta Halal, kita ingin memastikan Jakarta menjadi motor penggerak ekosistem halal di Indonesia,” tegasnya.

Dengan sinergi LPPOM MUI DKI dan BP PKU MUI DKI, diharapkan Program Duta Halal menjadi inspirasi dan teladan dalam memperkuat pelayanan umat sekaligus mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.*

Artikel LPPOM dan BP PKU MUI DKI Jakarta Luncurkan Program Duta Halal pertama kali tampil pada JAKPOS.

Gubernur Pramono menegaskan, transformasi Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global pada 2030 tidak terpisahkan dari upaya penerapan pembangunan berkelanjutan

JAKPOS – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri High-Level Political Forum: Local and Regional Governments Forum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Rabu (16/7).

Dalam forum bergengsi tersebut, Gubernur Pramono memaparkan berbagai inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam kebijakan dan program lokal.

Dalam paparannya, Gubernur Pramono menegaskan, transformasi Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global pada 2030 tidak terpisahkan dari upaya penerapan pembangunan berkelanjutan.

“Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam daya tarik kota, penyediaan infrastruktur, transformasi birokrasi, dukungan politik, komunikasi publik yang transparan, serta kualitas sumber daya manusia. Upaya pembangunan berkelanjutan yang kami lakukan membentuk Jakarta menjadi kota global yang sejalan dengan agenda kami pada 2030,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti sejumlah pencapaian Pemprov DKI dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, seperti kesehatan, keamanan kota bagi perempuan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Ia kembali menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penyediaan ruang publik yang aman dan inklusif bagi perempuan.

“Pada 2024, Jakarta mencatat Indeks Ketimpangan Gender terendah secara nasional. Beberapa upaya yang mendukung capaian tersebut antara lain penyediaan bus khusus perempuan, kampanye antipelecehan di bus TransJakarta, serta perpanjangan jam operasional taman yang dilengkapi dengan penerangan dan pengawasan yang lebih baik,” urainya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan, kemajuan Jakarta sebagai kota global harus disertai dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat. “Mari kita posisikan Jakarta sebagai pelopor pembangunan nasional yang tangguh, inklusif, dan terintegrasi secara global. Jakarta harus menjadi tempat di mana setiap orang memiliki ruang, dan tidak ada satu pun yang tertinggal,” tutupnya.

Artikel Hadiri Forum Tingkat Tinggi PBB di New York, Pramono Tegaskan Komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Sejak Pak Gubernur/Wakil Gubernur dilantik, beliau berkomitmen untuk mengisi posisi jabatan yang kosong di Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, proses administrasi yang dibutuhkan, seperti ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri, sudah kita lalui,” ujar Sekda Marullah.

Ia juga menjelaskan, sebagian pejabat yang mengalami mutasi adalah mereka yang telah menjabat di satu posisi selama empat tahun atau lebih. “Selain menerapkan manajemen talenta, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja,” ungkapnya.

Sekda Marullah turut mengucapkan selamat dan meminta para pejabat yang dilantik untuk melanjutkan kinerja terbaiknya. “Pelantikan ini adalah bagian dari tour of duty. Jabatan adalah amanah, tidak selamanya. Jadi, saat mendapat kepercayaan, maka harus dibuktikan dengan performa yang baik,” tandasnya.

Selanjutnya, Sekda Marullah berpesan agar para pejabat segera beradaptasi dengan lingkup pekerjaan baru dan langsung bekerja mewujudkan program-program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Enam bulan pertama menjadi ajang pembuktian bagi semua yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam mewujudkan program-program membangun Jakarta sebagai kota global,” tutup Sekda Marullah.

Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Artikel Sekda Marullah Ungkap Proses Sebelum Pelantikan Pejabat di DKI Jakarta pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Sejak Pak Gubernur/Wakil Gubernur dilantik, beliau berkomitmen untuk mengisi posisi jabatan yang kosong di Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, proses administrasi yang dibutuhkan, seperti ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri, sudah kita lalui,” ujar Sekda Marullah.

Ia juga menjelaskan, sebagian pejabat yang mengalami mutasi adalah mereka yang telah menjabat di satu posisi selama empat tahun atau lebih. “Selain menerapkan manajemen talenta, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja,” ungkapnya.

Sekda Marullah turut mengucapkan selamat dan meminta para pejabat yang dilantik untuk melanjutkan kinerja terbaiknya. “Pelantikan ini adalah bagian dari tour of duty. Jabatan adalah amanah, tidak selamanya. Jadi, saat mendapat kepercayaan, maka harus dibuktikan dengan performa yang baik,” tandasnya.

Selanjutnya, Sekda Marullah berpesan agar para pejabat segera beradaptasi dengan lingkup pekerjaan baru dan langsung bekerja mewujudkan program-program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Enam bulan pertama menjadi ajang pembuktian bagi semua yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam mewujudkan program-program membangun Jakarta sebagai kota global,” tutup Sekda Marullah.

Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Artikel Sekda Marullah Ungkap Proses Sebelum Pelantikan Pejabat di DKI Jakarta pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Gage (ganjil genap) tidak berlaku tanggal 12-13 (Mei 2025),” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu di libur Paskah capai 6 ribu lebih

Dia mengatakan peniadaan sistem ganjil genap ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 bahwa sistem gage tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

Selain itu, ini juga merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2024, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.

Baca juga: Psikolog bagikan kiat agar mental siap untuk bekerja setelah liburan

Adapun sistem gage, kata Syafrin, diterapkan di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, alih-alih kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (electronic road pricing/ERP).

Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari.

Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani.

Syafrin mengatakan Pemprov DKI belum akan menerapkan kebijakan ERP karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

“Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan,” kata dia.

ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

Artikel Tak Ada Ganjil Genap di DKI pada 12-13 Mei pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Gage (ganjil genap) tidak berlaku tanggal 12-13 (Mei 2025),” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu di libur Paskah capai 6 ribu lebih

Dia mengatakan peniadaan sistem ganjil genap ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 bahwa sistem gage tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

Selain itu, ini juga merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2024, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.

Baca juga: Psikolog bagikan kiat agar mental siap untuk bekerja setelah liburan

Adapun sistem gage, kata Syafrin, diterapkan di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, alih-alih kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (electronic road pricing/ERP).

Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari.

Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani.

Syafrin mengatakan Pemprov DKI belum akan menerapkan kebijakan ERP karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

“Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan,” kata dia.

ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

Artikel Tak Ada Ganjil Genap di DKI pada 12-13 Mei pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Besok jam 8 kita akan uji coba dari terminal Blok M ke Alam Sutera. Jadi, sekaligus melihat visibility dari trayek yang nantinya akan diluncurkan oleh Pak Gubernur. Termasuk beberapa trayek lainnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin (14/4).

Kendati demikian, Syafrin belum menyebutkan secara detail terkait jalur yang akan dilewati Transjabodetabek itu.

Setelah melakukan uji coba, pihaknya akan melaporkan hasil uji coba tersebut. Diharapkan dalam waktu dekat, Transjabodetabek akan dapat segera diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Sebelumnya, Syafrin juga pernah menyebut Transjabodetabek akan dibuka di empat rute baru yang nantinya diluncurkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Syafrin menjelaskan pihaknya sudah mengidentifikasi empat rute awal yang akan dilayani Transjabodetabek dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Rute yang pertama dari wilayah Timur akan ada Vida Bekasi ke Cawang. Berikutnya di Selatan akan ada layanan dari Kota Wisata ke Cawang.

Lebih lanjut Syafrin menjelaskan, rute ketiga dan keempat TransJabodetabek nanti bermula dari wilayah Tangerang, yakni rute Alam Sutera menuju Blok M dan rute Binong menuju Grogol.

Artikel Pemprov DKI Mulai Uji Coba Transjabodetabek Rute Alam Sutera-Blok M Hari Ini pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Pada hari ini, kita meresmikan dua reservoir komunal, yaitu di Rusun Tambora dan Gandaria Utara, sekaligus memberikan Kartu Air Sehat. Dua reservoir ini melayani 2.367 keluarga. Saya yakin reservoir ini sangat bermanfaat bagi warga Jakarta,” paparnya.

Pembangunan reservoir komunal di Rusun Tambora dan Gandaria Utara merupakan salah satu inovasi dan solusi untuk merealisasikan target PAM Jaya, yakni layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2030 di seluruh wilayah Jakarta. Namun, Gubernur Pramono menginstruksikan agar target ini dapat terealisasi lebih cepat, yakni pada 2029, serta menjadi bagian dari sinergi 100 hari program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Reservoir komunal adalah inovasi yang dirancang untuk menampung air PAM sehingga ketersediaan air merata hingga ke wilayah layanan yang terjauh dari sumber produksi. Secara bersamaan, dibangun pula booster pump atau pompa untuk mengalirkan air PAM ke rumah-rumah pelanggan dengan tekanan optimal.

Gubernur Pramono mengatakan, reservoir komunal di Tambora akan menyuplai 970 sambungan rumah di 4 RW yang terdiri atas 32 RT di Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Sementara itu, reservoir komunal di Gandaria Utara akan menyuplai 1.397 sambungan rumah di 10 RW di Kelurahan Gandaria Utara dan 1 RW di Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan. “Dengan begitu, semakin banyak warga yang bisa menikmati air PAM berkualitas,” terangnya.

Gubernur Pramono juga membagikan Kartu Air Sehat kepada warga sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan. Kartu Air Sehat ini diperuntukkan bagi kelompok pelanggan 2A1 (Rumah Tangga Sangat Sederhana) dan 2A2 (Rumah Tangga Sederhana). Manfaat utama Kartu Air Sehat bagi pelanggan rumah tangga 2A1 dan 2A2 antara lain mendapatkan tarif bantuan khusus, layanan prioritas pengiriman mobil tangki, serta kompensasi apabila terjadi gangguan suplai berupa air mati dalam periode tertentu.

Inovasi dan pengembangan infrastruktur lain yang dilakukan PAM Jaya mencakup pemberian tandon air gratis bagi warga Jakarta, inovasi teknologi water purifier ramah lingkungan sebagai penyediaan air PAM siap minum, serta sinergi antara PAM Jaya dan PAL Jaya dalam program Sanitasi Prima.

“Dengan inovasi dan pelayanan PAM Jaya yang terus berkembang serta memiliki keterkaitan dengan pola hidup kita—baik dari segi kesehatan, kualitas hidup, maupun produktivitas kerja yang berkelanjutan—gunakanlah layanan air PAM yang sudah disediakan dengan pemanfaatan yang maksimal,” tutur Gubernur Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasruddin, mengatakan, reservoir komunal yang diresmikan ini merupakan yang kesembilan. Ia menjelaskan, Jakarta membutuhkan reservoir komunal karena booster perpipaan air minum (PAM) berada di titik terjauh dari permukiman warga, sehingga belum mampu memberikan dorongan yang maksimal ke rumah warga. Ditambah lagi, usia perpipaan yang bervariasi membutuhkan penyesuaian tekanan air agar tidak merusak pipa.

“Kami membangun reservoir komunal di daerah low supply yang berada di kawasan terpencil. Biasanya, masyarakat menggunakan air secara bersamaan pada jam yang sama. Agar tidak berebutan, kami membuat reservoir komunal. Saat ini, tekanan air ke masyarakat sudah cukup baik,” ungkap Arief.

Dalam kesempatan ini, PAM Jaya juga membagikan Kartu Air Sehat untuk 300 ribu pelanggan dan 1.000 toren bagi 1.000 kepala keluarga (KK) yang berada di daerah low supply. Selain itu, Arief menyebut, PAM Jaya bekerja sama dengan PAL Jaya juga memberikan program penyedotan septic tank gratis kepada masyarakat

Artikel Jamin Ketersediaan Air Merata, Pramono Resmikan Reservoir Komunal pertama kali tampil pada JAKPOS.