Trump pada Jumat (5/9) menandatangani perintah eksekutif terkait perubahan nama tersebut

DEPOKPOS – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengganti nama Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi Departemen Perang.

Trump pada Jumat (5/9) menandatangani perintah eksekutif terkait perubahan nama tersebut.

“Saya kira itu mengirimkan pesan kemenangan,” kata Trump kepada wartawan di Oval Office, Jumat (5/9), seperti dikutip AFP. “Ini adalah nama yang jauh lebih tepat mengingat kondisi dunia saat ini.”

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump berulang kali mengatakan ingin mengubah nama Kemhan AS karena menilai nama tersebut terlalu “defensif”.

Ia mengaku tak ingin AS cuma memiliki citra “pertahanan”, tetapi juga ingin agar Washington dipandang karena “ofensif”.

Trump mengatakan nama Departemen Perang yang digunakan AS di masa pemerintahan Presiden George Washington pada 1789 silam memiliki sejarah kemenangan yang luar biasa.

“Dulu disebut Departemen Perang, dan kedengarannya lebih kuat,” katanya.

“Dan seperti yang Anda tahu, kami memenangkan Perang Dunia I, kami memenangkan Perang Dunia II. Kami memenangkan segalanya,” ucap Trump dikutip dari USA Today.

Departemen Perang didirikan pada masa awal kemerdekaan AS. Departemen ini mengawasi Angkatan Darat Amerika.

Reorganisasi pemerintah pasca Perang Dunia II menempatkan departemen ini bersama Angkatan Laut dan Angkatan Udara di bawah naungan Badan Militer Nasional, yang pada 1949 diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan.

Perintah eksekutif Trump sendiri tidak serta-merta mengubah nama Kemhan dalam konstitusi. Perubahan nama demikian harus mendapat persetujuan Kongres.

Oleh sebab itu, perintah eksekutif ini hanya sebagai “gelar sekunder” bagi Kemhan AS. Para pejabat dapat menggunakan label baru ini dalam acara-acara resmi, komunikasi publik, konteks seremonial, maupun dalam dokumen non-statuta di dalam cabang eksekutif.

Artikel Trump Ganti Nama Kementerian Pertahanan AS jadi Departemen Perang pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Tidak akan ada ‘Orang Baik.’ Kami ingin Ibu Kota kami kembali,” ujar Trump

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengusir seluruh tunawisma dari Ibu Kota Washington D.C sesegera mungkin.

Trump beralasan tindakan itu perlu dilakukan karena kejahatan di Washington DC dianggap meningkat, padahal menurut data resmi angkanya justru menurun.

“Para tunawisma harus segera pindah. Kami akan menyediakan tempat tinggal, tetapi jauh dari Ibu Kota,” kata Trump di media sosial buatannya, Truth Social pada Minggu (10/8).

Dia lalu berujar, “Semuanya akan terjadi sangat cepat, seperti halnya perbatasan.”

Namun, Trump tak menyebut rincian waktu pasti pengusiran para tunawisma itu. Ia justru membandingkan tindakan pemerintah yang dianggap berhasil mengurangi imigran.

“Tidak akan ada ‘Orang Baik.’ Kami ingin Ibu Kota kami kembali,” ujar Trump seperti dikutip CNBC.

Trump akan menegaskan tindakan tersebut dalam konferensi pers pada hari ini di Gedung Putih.

Pekan lalu, Gedung Putih mengumumkan upaya tujuh hari melawan kejahatan di kota termasuk peningkatan kehadiran penegak hukum di seluruh distrik.

Jauh sebelum itu tepatnya pada Juli, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memudahkan kota untuk memindahkan tunawisma. Pernyataan terbaru itu menjadi tanda dia ingin menindaklanjuti upaya tersebut.

Alasan Trump memindahkan para tuna wisma karena angka kejahatan tinggi berbanding terbalik dengan data Kementerian Kehakiman soal kekerasan di Washington DC pada 2024.

Menurut data di tahun tersebut justru akan kejahatan ada di titik terendah dalam 30 tahun. Kejahatan seperti pembunuhan, perampasan, dan perampokan semuanya telah menurun.

Artikel Donald Trump Mau Usir Tunawisma dari Washington pertama kali tampil pada JAKPOS.

Trump telah menyatakan bahwa industri Amerika di dua sektor tersebut akan dilindungi melalui tarif sektoral yang tinggi

DEPOKPOS – Amerika Serikat berencana mengenakan “tarif ringan” untuk produk farmasi sebagai langkah awal, sebelum akhirnya menaikkan tarif tersebut hingga 250 persen dalam satu setengah tahun mendatang, demikian disampaikan Presiden Donald Trump dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan Selasa.

Dalam upaya terus menerus menggencarkan kebijakan perdagangan “America First”, Trump mengatakan kepada CNBC bahwa ia juga akan mengumumkan tarif baru untuk produk semikonduktor dalam “sekitar sepekan ke depan”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Selama beberapa bulan terakhir, Trump telah menyatakan bahwa industri Amerika di dua sektor tersebut akan dilindungi melalui tarif sektoral yang tinggi, selain tarif yang telah diberlakukan sebelumnya dengan alasan keamanan nasional untuk sektor otomotif, baja, aluminium, dan tembaga.

“Dalam satu tahun, paling lambat satu setengah tahun, tarifnya akan naik menjadi 150 persen, lalu menjadi 250 persen, karena kami ingin produk farmasi diproduksi di negara kami sendiri,” kata Trump mengenai rencananya mengenakan tarif pada produk farmasi.

Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik besaran tarif awal yang akan diterapkan.

Sekitar sebulan lalu, Trump mengatakan dalam rapat kabinet bahwa produk farmasi akan dikenakan tarif “sangat tinggi, sekitar 200 persen.”

Jika tarif tersebut benar-benar mencapai 250 persen, maka itu akan menjadi tarif tertinggi di antara semua tarif baru yang diberlakukan selama masa jabatan keduanya.

Sejak musim semi tahun ini, Departemen Perdagangan AS tengah menyelidiki apakah pemerintah perlu memberlakukan tarif terhadap produk farmasi dan semikonduktor dengan alasan keamanan nasional.

Pernyataan Trump muncul menjelang penerapan tarif “resiprokal” yang ditetapkan berdasarkan negara asal, dengan kisaran 10 persen hingga 41 persen. Tarif ini akan mulai berlaku pada Kamis, dengan besaran yang ditentukan oleh Gedung Putih atau disepakati melalui perjanjian dagang.

Dalam wawancara telepon dengan CNBC yang berlangsung sekitar 40 menit, Trump juga menyinggung hubungan dagang dengan China dan menyatakan bahwa kesepakatan perdagangan antara kedua negara kemungkinan akan segera tercapai.

“Mungkin, saya akan bertemu (delegasi China) sebelum akhir tahun, jika kami berhasil mencapai kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan, saya tidak akan mengadakan pertemuan,” ujarnya mengenai kemungkinan pertemuan langsung dengan Presiden China Xi Jinping.

“Apa gunanya bertemu jika tidak ada kesepakatan? Tapi kami sudah sangat dekat dengan kesepakatan. Hubungan kami dengan China saat ini cukup baik,” tambahnya.

Pada hari yang sama, kepada wartawan, Trump mengatakan di hari Rabu, ia akan memutuskan apakah akan memberlakukan tarif tambahan terhadap negara-negara yang masih membeli energi dari Rusia.

“Kami ada (jadwal) pertemuan dengan Rusia besok. Kita lihat saja nanti,” ujarnya. “Keputusan akan diambil saat itu juga.”

Pada pertengahan Juli, Trump menyatakan bahwa Rusia bisa dikenai tarif AS yang “berat”, bahkan bisa mencapai 100 persen, jika gagal mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang di Ukraina dalam waktu dekat. Ia juga memperingatkan bahwa tarif sekunder akan diberlakukan kepada negara-negara yang membeli minyak dan produk lain dari Rusia.

Dalam beberapa hari terakhir, Trump secara khusus menargetkan India dengan ancaman untuk “secara signifikan” menaikkan tarif 25 persen atas barang impor dari negara tersebut. Ia menuduh India masih membeli dan menjual kembali minyak dari Rusia.

Sumber: Kyodo-OANA

Artikel Trump Mau Pasang Tarif 250 Persen untuk Produk Farmasi pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sementara itu, pelancong dari Inggris dan AS semakin memilih untuk berlibur di dalam negeri di tengah kekhawatiran ekonomi akibat perang dagang.

CEO Trivago, Johannes Thomas, mengungkapkan bahwa perusahaannya telah mengamati penurunan dua digit dalam pemesanan perjalanan ke AS dari para pelancong di Kanada, Meksiko, dan Jepang, negara-negara yang secara signifikan terdampak oleh sengketa dagang akibat kebijakan Trump.

Pergeseran dalam pola perjalanan ini mengindikasikan adanya potensi hubungan antara kebijakan ekonomi dan pilihan pariwisata, di mana para pelancong dari negara-negara yang terkena dampak tampaknya mengalihkan pengeluaran liburan mereka ke destinasi lain.

Secara bersamaan, meningkatnya kecemasan ekonomi tampaknya memengaruhi pelancong Inggris dan AS untuk lebih menyukai liburan domestik, berkontribusi pada tren staycation yang berkembang.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengancam akan menaikkan tarif barang impor dari Uni Eropa.

Permintaan di kalangan warga Jerman untuk perjalanan ke AS juga menurun drastis, dengan penurunan satu digit dalam pemesanan akomodasi di Negeri Paman Sam, meskipun Trivago belum melihat perubahan signifikan dalam permintaan dari warga Inggris yang bepergian ke AS.

Trump telah mengenakan tarif pada lebih dari 180 negara, dengan Kanada dan Meksiko termasuk yang pertama terdampak, kendati ia kemudian menundanya selama 90 hari menyusul gejolak pasar keuangan.

Thomas menambahkan bahwa pelancong AS juga mengurangi pengeluaran liburan mereka di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh langkah Trump untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi ke negara-negara di seluruh dunia.

“Jika Anda melihat pasar yang berbeda, AS cenderung menjadi yang paling sensitif terhadap ketidakpastian,” kata Thomas, seperti dilansir Independent.

“Orang-orang di sana jauh lebih terhubung dengan pasar saham dan memiliki jumlah utang yang lebih tinggi, sehingga lebih sensitif terhadap perkembangan ekonomi,” sambungnya.

Data pemesanan di situs Trivago menunjukkan bahwa warga Amerika menghabiskan dana lebih sedikit untuk perjalanan mereka, sementara ada permintaan yang lebih tinggi untuk hotel yang lebih murah dan kategori bintang yang lebih rendah.

Trivago yang berbasis di Jerman, menyatakan bahwa kekhawatiran ekonomi yang disebabkan oleh perang dagang juga telah memicu tren di mana banyak pelancong di seluruh AS dan Inggris memilih untuk melakukan perjalanan domestik.

Data pemesanan terbaru menunjukkan bahwa di Inggris, ada peningkatan 25 persen year-on-year dalam permintaan perjalanan domestik untuk bulan-bulan penting seperti Juli hingga September. “Di masa ketidakpastian, orang-orang tinggal lebih dekat ke rumah,” ucap Thomas.

Laporan Trivago menyebut London menduduki puncak daftar tujuan untuk staycationers Inggris, diikuti oleh Edinburgh, di mana permintaan naik hampir 30 persen.

Artikel Gara-gara Trump, Turis Dunia Ogah ke AS pertama kali tampil pada JAKPOS.

Penjara Alcatraz, di Teluk San Francisco, pernah dikenal sebagai penjara yang paling ketat untuk mengurung para pelaku kriminal yang paling kejam di AS

DEPOKPOS – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Biro Pemasyarakatan Federal untuk membangun dan membuka kembali penjara Pulau Alcatraz yang terkenal ‘angker’ di AS.

Penjara itu pernah menampung kriminal terkejam di AS seperti bos mafia Al Capone. Alcatraz kemudian ditutup pada 1963.

Alcatraz kini menjadi salah satu situs destinasi wisata sejarah di San Fransisco. Namun, Trump menginginkan agar Alcatras dibangun kembali dan difungsikan sebagai penjara, dikutip dari Reuters.

“Bangun dan buka kembali Alcatraz! Jika kita adalah negara yang serius, di masa lalu, kita tidak akan ragu untuk mengatasi para kriminal berbahaya dan tetap jauhkan mereka dari siapapun yang dapat mereka sakiti,” demikian pernyataan Trump dalam akun medsos miliknya Truth Social.

“Hari ini saya memerintahkan Biro Pemasyarakatan bersama Departemen Kehakiman, FBI, dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, untuk membuka kembali dengan memperluas dan membangun kembali Alcatraz,” ia melanjutkan pernyataannya.

Trump mengatakan saat kembali dari Florida ke Gedung Putih bahwa ia serius untuk mewujudkan idenya itu membangun kembali Alcatraz.

“Itu adalah simbol hukum dan ketertiban,” ujar Trump seperti dikutip dari Reuters.

Alcatraz pernah menjadi penjara super ketat yang terpencil di pulau dengan arus ombak laut yang amat kuat di sekelilingnya.

Dalam sejarahnya, tidak ada satu pun narapidana yang berhasil lolos dari penjara Alcatraz saat masih beroperasi. Tercatat hanya lima narapidana yang berusaha kabur namun berstatus “hilang dan kemungkinan tenggelam.”

Pemerintah federal AS saat itu menutup Alcatraz pada 1963 karena biaya operasional yang dinilai terlalu besar dan amat membebani keuangan negara karena lokasinya di pulau terpencil, berdasarkan situs Biro Pemasyarakatan Federal AS (BOP).

BOP menyebutkan biaya operasional Alcatraz bisa mencapai hampir tiga kali lipat dari penjara federal AS lainnya.

Mantan Ketua DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, kemudian mencibir rencana Trump tersebut.

“Alcatraz sebagai penjara federal ditutup lebih dari enam puluh tahun lalu. Sekarang tempat itu menjadi taman nasional yang sangat populer dan objek wisata utama. Ide Presiden bukanlah usulan yang serius,” demikian pendapat Pelosi dalam akun medsos X miliknya.

Artikel Penjara Paling Angker Alcatraz Bakal Kembali Dibuka pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dilansir Reuters, email surat pemutusan hubungan kerja telah dikirimkan dalam 48 jam terakhir kepada para pekerja di seluruh lembaga pemerintahan.

Sebagian besar yang diberhentikan adalah para pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation) di lembaga-lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.

Menurut data pemerintah AS, ada sebanyak 280 ribu pekerja sipil pemerintah yang memiliki masa kerja kurang dari dua tahun dan sebagian besar masih dalam masa probation. Status ini lah yang membuat mereka lebih mudah diberhentikan.

Departemen Urusan Veteran yang menyediakan perawatan kesehatan bagi para veteran, telah memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan yang masih dalam masa percobaan. Sementara itu Dinas Kehutanan AS disebut akan memecat lebih dari 3.000 pekerja.

Dalam pernyataan resminya, Departemen Urusan Veteran mengatakan pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari US$98 juta (sekitar Rp1,5 triliun) per tahun.

Di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, pemberhentian ini disebut akan jauh lebih besar dari perkiraan awal. Menurut sumber di lembaga itu, pemberitahuan pemberhentian kerja telah dikirimkan kepada puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu yang kontraknya akan berakhir.

Saat dilantik sebagai presiden ke-47 AS pada Januari lalu, salah satu perintah eksekutif yang ditandatangani Trump adalah pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE, dan menunjuk Elon Musk memimpin lembaga itu.

Artikel Trump PHK Massal Ribuan Pegawai Pemerintah AS pertama kali tampil pada JAKPOS.

Namun, dalam memorandum terbaru, ada dua negara yang seakan mendapat “perlakuan khusus” dari AS soal kebijakan ini sehingga masih menerima bantuan dari Negeri Paman Sam. Siapakah dua negara itu?

Dalam memorandum yang disebut diterbitkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio beberapa hari setelah Trump dilantik itu, AS menyatakan menghentikan bantuan ke luar negeri kecuali bantuan militer dan makanan darurat untuk Israel dan Mesir.

Israel memang merupakan sekutu terdekat Amerika dan kerap mendapat dukungan berlimpah tanpa syarat dari Negeri Paman Sam, termasuk selama melancarkan agresi brutal ke Jalur Gaza Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu yang kini sedang gencatan senjata.

Usai dilantik, Trump langsung menerapkan pengetatan bantuan luar negeri demi mengutamakan kepentingan domestik AS yang dikenal sebagai slogan “America First”.

“Tidak ada dana bantuan baru yang wajib diberikan atau perpanjangan bantuan yang telah diberikan sampai setiap permintaan bantuan atau perpanjangan bantuan ditinjau dan disetujui,” tulis memorandum tersebut seperti dilansir AFP.

Pembekuan tersebut dilaporkan turut berlaku terhadap bantuan luar negeri AS kepada Ukraina yang selama ini menerima bantuan militer dari AS dibawah pimpinan Presiden Joe Biden.

Di sisi lain, Marco Rubio juga menyebut pembekuan itu tak berlaku untuk bantuan makanan darurat AS untuk sejumlah negara yang tengah mengalami krisis seperti di Sudan dan Suriah.

Sebelumnya, Trump sudah menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari.

Bantuan luar negeri bakal ditinjau ulang untuk menentukan apakah program tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan Trump.

Artikel Trump Hentikan Seluruh Bantuan Luar Negeri AS, Kecuali untuk Israel pertama kali tampil pada JAKPOS.