Keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang viral pada pertengahan Agustus lalu

JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo alias Sara memutuskan mundur sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” kata Sara lewat unggahan di akun Instagramnya, Rabu (10/9).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu berharap masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya di DPR.

“Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ujarnya.

Sara mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang viral pada pertengahan Agustus lalu.

“Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup,” katanya.

“Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujar Sara menambahkan.

Sara mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada dirinya.

“Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengembang tugas ini,” ujarnya.

Sara terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024 lalu dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta 3. Ia kemudian duduk di Komisi VII DPR.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (@rahayusaraswati)

Artikel Keponakan Prabowo Mundur dari DPR pertama kali tampil pada JAKPOS.

Penetapan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Pimpinan DPR RI yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan.

Pergantian itu dilakukan berdasarkan surat dari Fraksi Partai NasDem.

“Maka pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan dari yang semula saudara Ahmad Sahroni A-381, digantikan Rusdi Masse Mappasessu A-424,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pergantian tersebut diatur dalam Pasal 58 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, yang menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi III DPR RI merupakan satu paket berdasarkan usulan fraksi yang berlaku selama lima tahun.

Sehingga pengganti Ahmad Sahroni, yakni Rusdi Masse Mappasessu merupakan Anggota DPR RI dari partai yang sama yakni Fraksi Partai NasDem.

Dia pun menetapkan Rusdi sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh Anggota Komisi III DPR RI.

“Apakah saudara Rusdi dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, setuju?” kata Dasco yang dijawab setuju.

Dengan begitu, dia menjelaskan susunan Pimpinan Komisi III DPR RI terbaru yaitu Habiburokhman (Gerindra) sebagai ketua komisi, Dede Indra (PDIP), Sari Yuliati (Golkar), Rusdi Masse (NasDem), dan Rano Alfath (PKB), sebagai wakil ketua komisi.

Adapun sebelumnya Ahmad Sahroni dicopot dari Pimpinan Komisi III DPR RI oleh Partai NasDem dan dipindahkan ke Komisi I DPR RI sebagai anggota biasa. Pencopotan itu dilakukan oleh partai untuk merespons sorotan dari publik.

Setelah dipindahkan, Sahroni pun dinonaktifkan oleh Partai NasDem sebagai Anggota DPR RI. Partai NasDem juga meminta kepada DPR RI untuk menyetop gaji, tunjangan, dan segala fasilitas yang masih diterima oleh Sahroni.

Artikel Rusdi Gantikan Sahroni jadi Wakil Ketua Komisi III DPR pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Dikiranya kita bodoh kali ya. Istilah penonaktifan sekali lagi tidak ada di dalam UU MD3 ataupun Tatib DPR 1/2020,” tutur Castro.

JAKARTA – Sejumlah penonaktifan sejumlah anggota DPR RI baru-baru ini sebagai akal-akalan partai politik untuk meredam kritik publik.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah ‘Castro’ melalui keterangan tertulis kepada awak media.

“Saya membaca upaya penonaktifan itu adalah akal-akalan partai politik untuk menghindar dari kritik publik,” ujar Castro, Senin (1/9).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menjelaskan penonaktifan tidak dikenal di dalam Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

“Dikiranya kita bodoh kali ya. Istilah penonaktifan sekali lagi tidak ada di dalam UU MD3 ataupun Tatib DPR 1/2020,” tutur Castro.

“Yang ada itu pemberhentian dan pemberhentian sementara,” sambungnya.

Castro mengatakan penonaktifan tersebut tidak mempunyai konsekuensi hukum. Anggota DPR yang dinonaktifkan masih tetap menerima gaji.

“Mereka tetap anggota DPR, dan tetap makan gaji,” imbuhnya.

Castro menambahkan apabila nonaktif dimaksud adalah pemberhentian sementara, hal itu berbeda konteks. Sebab, pemberhentian sementara anggota DPR ditetapkan dalam Rapat Paripurna, bukan otoritas partai politik.

Kata dia, pemberhentian sementara biasa dilakukan kepada anggota yang terlibat masalah hukum termasuk tindak pidana khusus (korupsi dan lainnya) dan yang mempunyai ancaman pidana lebih dari lima tahun penjara.

“Itu bisa diberhentikan sebagai anggota DPR sementara waktu sepanjang dia menjadi terdakwa,” terang Castro.

“Nanti kalau ada putusan inkrah, baru kemudian diberhentikan secara definitif. Kemudian dilakukan PAW (Pergantian Antar-Waktu). Begitu konteksnya,” katanya.

Sebelumnya, Anggota DPR yang terdiri dari Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Karding dinonaktifkan partainya masing-masing imbas dari perilaku atau tutur kata yang membuat gaduh publik.

Artikel Pakar: Penonaktifan Sejumlah Anggota DPR Cuma Akal-akalan pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Ada dua yang antre tuh, Perampasan Aset sama Revisi UU Kepolisian. Jadi kita nunggu KUHAP dulu. Jangan sampai nanti kalau kita garap dulu, tiba-tiba nanti KUHAP-nya ada peraturan atau aturan-aturan lain yang dikeluarkan, tidak sesuai, berarti kan revisi lagi,” kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/5).

Setelah selama 1 kali masa sidang pembahasan revisi KUHAP dihentikan, Adies menjelaskan kini proses pembahasannya di Komisi III akan dikebut.

Bahkan ia mengatakan pimpinan DPR telah memberikan izin kepada Komisi III untuk menggelar rapat di masa reses jika dimungkinkan.

Adapun masa reses DPR dimulai pada Selasa, 28 Mei 2025 hingga 24 Juni 2025.

“Makanya KUHAP dikebut, minta izin rapat-rapat pada saat reses. Jadi itu supaya kebut. Ya, kita izin biar kebut, karena dua Undang-Undangnya nunggu,” jelas Adies.

Sebelumnya Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan RUU Perampasan Aset termasuk dalam produk politik. Dia menyebut, presiden juga sudah mengkomunikasikannya dengan sejumlah ketua umum partai politik.

“Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik,” ujar Supratman kepada wartawan di kantornya, Rabu (14/5).

Artikel DPR Akan Godok RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri pertama kali tampil pada JAKPOS.