Sebagai representasi Indonesia, DANA menegaskan kontribusi dalam dialog global dan membawa pembelajaran strategis terkait ketahanan ekonomi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan.

JAKPOS.ID – DANA memperluas perannya sebagai representasi industri teknologi finansial Indonesia di panggung global melalui keterlibatan aktif dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Tahun ini, keterlibatan DANA diperkuat dengan bergabungnya jajaran eksekutif dalam komunitas strategis WEF.

Chief Information Officer DANA, Darrick Rochili, resmi bergabung dalam Chief Strategy Officers Community, sementara Norman Sasono, Chief Technology Officer DANA, menjadi bagian dari Chief Digital & Technology Officers Community. Keterlibatan ini menempatkan DANA dalam percakapan lintas negara terkait tata kelola teknologi, inovasi digital yang bertanggung jawab, serta transformasi ekonomi berkelanjutan—sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap teknologi finansial global.

WEF Davos 2026 mengusung tema A Spirit of Dialogue, dengan fokus pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. CEO & Co-Founder DANA, Vince Iswara menyampaikan, “Pertumbuhan yang berkelanjutan muncul dari kepercayaan dan dampak yang dirasakan masyarakat. Maka dari itu, setiap inovasi teknologi termasuk pemanfaatan AI, harus diperkuat dengan prinsip keamanan, perlindungan pengguna, dan tata kelola yang kuat. Pembelajaran dari WEF Davos 2026 ini kami bawa pulang untuk diterjemahkan menjadi aksi nyata, baik bagi DANA maupun keberlangsungan industri tekfin di Indonesia.”

Membawa Dialog Global Menjadi Aksi Nyata

Salah satu topik utama yang mengemuka di WEF Davos 2026 adalah keberlanjutan, sebagai variabel dalam membangun kepercayaan. Chief Finance Officer DANA, Yattha Saputra, menyampaikan, “Dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan lingkungan. Sebagai sebuah dompet digital, DANA percaya bahwa kami pun harus ambil andil dalam memperbaiki hal tersebut. Kami juga menyadari bahwa pertumbuhan, tata kelola, dan keberlanjutan harus berjalan beriringan. Untuk itu, sustainability tidak hanya kami lakukan karena sekadar kewajiban, melainkan betul-betul dijadikan pilar operasional dan alat ukur kualitas pertumbuhan demi memastikan keberlanjutan, baik secara bisnis, maupun lingkungan.”

Komitmen berkelanjutan ini didokumentasikan dalam Sustainability Report 2024 yang diluncurkan DANA tahun lalu. Dalam laporan tersebut, DANA juga mencatat bahwa setiap transaksi DANA hanya menghasilkan sekitar 0,14 gram CO₂e, atau sekitar 3% dari emisi satu email pada umumnya.

Inklusi sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi

WEF Davos 2026 juga menyoroti pergeseran paradigma terhadap inklusi keuangan. Inklusi kini dipandang sebagai strategi ketahanan ekonomi dan bisnis yang krusial, bukan lagi hanya agenda sosial semata. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, akselerasi inklusi keuangan menjadi modal penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

DANA mencatat 43% pengguna berasal dari kelompok unbanked dan 86% dari kota tier 2-4. Data ini menunjukan bahwa perluasan akses digital tidak hanya memperluas penetrasi layanan, tetapi juga memperkuat basis ekonomi formal di luar kota-kota pusat ekonomi.

Inklusi yang berdampak juga perlu diikuti dengan literasi dan penguatan kepercayaan. Di sisi loyalitas pengguna, DANA mencatat Net Promoter Score (NPS) 84,44%, yang menunjukkan tingkat rekomendasi pengguna yang kuat. Dari aspek sosial, program SisBerdaya dan DisBerdaya sebagai upaya untuk memperluas inklusi melalui edukasi dan pendampingan, telah menjangkau lebih dari 9.000 UMKM perempuan dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan komitmen pasca WEF 2026, DANA akan terus mendorong industri tekfin yang inklusif di Indonesia, dengan memperluas adopsi layanan keuangan digital dan memperkuat literasi keuangan melalui edukasi finansial yang lebih menyeluruh bagi masyarakat.

Artikel DANA Soroti Peran Kepercayaan dan Tata Kelola dalam Ekonomi Digital Global pertama kali tampil pada JAKPOS.

Secara positif, globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 2024 mencapai 5,03%, ditopang oleh investasi asing langsung yang naik menjadi sekitar USD 55,3 miliar. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya untuk mengekspor produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan hasil tambang. Selain itu, globalisasi juga mempercepat adopsi teknologi digital di sektor keuangan, manufaktur, hingga pertanian.

Namun, dampak negatif globalisasi juga nyata. Ketergantungan pada produk impor membuat beberapa sektor industri dalam negeri sulit berkembang, sementara usaha kecil menengah (UMKM) menghadapi persaingan ketat dengan produk global yang lebih murah. Selain itu, globalisasi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi karena manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi atau yang memiliki akses teknologi. Teori Stolper–Samuelson menggambarkan bahwa liberalisasi perdagangan bisa merugikan faktor produksi yang tidak kompetitif.

Adapun Dampak Negatif Globalisasi terhadap Ekonomi Indonesia:

1. Ketergantungan pada Produk Asing
Banyak masyarakat Indonesia lebih memilih produk impor karena dianggap memiliki kualitas lebih baik. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk lokal dan memengaruhi perkembangan industri dalam negeri.

2. Kesenjangan Ekonomi
Globalisasi sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki modal besar dan akses teknologi. Akibatnya, kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin semakin melebar.

3. Ancaman terhadap UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi persaingan ketat dengan produk-produk global yang lebih murah dan variatif. Tanpa dukungan kebijakan pemerintah, banyak UMKM kesulitan bertahan di tengah pasar bebas.

4. Kerentanan terhadap Krisis Global
Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi kondisi global, seperti fluktuasi harga minyak, krisis keuangan internasional, maupun pandemi. Ketergantungan ini membuat stabilitas ekonomi dalam negeri menjadi rentan.

Di sisi lain, keterhubungan global membuat Indonesia rentan terhadap krisis internasional. Fluktuasi harga minyak, logam, maupun pangan di pasar dunia langsung memengaruhi inflasi dan stabilitas ekonomi domestik. Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor industri dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah.

Oleh karena itu, globalisasi perlu dihadapi dengan strategi yang tepat. Pemerintah harus memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun infrastruktur dan teknologi yang memadai. Dengan kebijakan yang seimbang antara keterbukaan global dan perlindungan nasional, globalisasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Penulis: Aisyah Gaswati
Mahasiswi IAI SEBI

Artikel Dampak Globalisasi terhadap Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada JAKPOS.

Motor utama pertumbuhan. Tidak hanya itu, sektor digital juga menunjukkan perkembangan pesat. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin akrab dengan e-commerce, pembayaran digital, dan layanan online menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu pilar baru yang mendorong perekonomian nasional.

Meski begitu, masih ada tantangan yang cukup besar. Ketimpangan kesejahteraan antara kota dan desa masih terlihat jelas, sementara ketergantungan pada ekspor komoditas membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di era industri 4.0. Pembangunan infrastruktur memang sudah gencar dilakukan, tetapi masih ada wilayah yang belum terjangkau dengan baik, baik dari sisi transportasi maupun jaringan internet.

Di balik tantangan tersebut, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh. Bonus demografi dengan banyaknya penduduk usia produktif bisa menjadi modal penting untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, transisi energi hijau membuka jalan bagi Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi. Sektor pertambangan juga semakin strategis karena nikel yang dimiliki Indonesia sangat dibutuhkan dunia untuk industri baterai kendaraan listrik. Tidak ketinggalan, ekonomi digital diprediksi akan terus tumbuh pesat dan bisa menjadi salah satu penopang utama perekonomian di masa depan.

Dengan pasar domestik yang luas, kekayaan sumber daya alam, serta perkembangan teknologi, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk terus melaju. Tantangan memang tidak kecil, tetapi dengan kebijakan yang tepat, kerja sama pemerintah dan masyarakat, serta pemanfaatan peluang secara bijak, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa mendatang.

Fahrul Mustofa Rozi

Artikel Ekonomi Indonesia: Kondisi Terkini, Tantangan, dan Harapan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dengan begitu, RM Kari Minang telah memiliki tiga cabang. Dua di antaranya buka di Depok, sementara cabang lainnya ada di Ciputat, Tangerang Selatan.

“Di Depok sudah ada dua cabang. Satu di Sawangan dan satunya lagi di sini. Kami tidak membuka franchise. Tetapi lebih kepada kemitraan atau sebagai investor ya, berinvestasi dari modal umumnya sekitar Rp6 miliar,” jelas Slamet.

Rencananya, dalam waktu dekat ini Kari Minang akan kembali membuka cabang di sekitar Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Universitas Islam Negeri (UIN).

“Alhamdulillah grand opening Kari Minang berjalan lancar. Persiapan untuk itu hampir seminggu. Tamu undangan sesuai dengan ekspektasi kami. Mulai dari Pemkot Depok, tamu pengusaha, serta ulama dan masyarakat,” ujar Manajemen Kari Minang, Muhammad Slamet Suprianto, kepada awak media yang hadir melipit, Jumat (22/8).

Pada momen grand opening ini, sambungnya, masyarakat dapat merasakan nikmatnya berbagai hidangan tanpa batasan dan tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Kesempatan ini hanya berlaku pada saat grand opening saja, Jumat (22/8) saja. Sementara pada Sabtu (23/8) ini, Kari Minang memberikan diskon 50 persen untuk semua hidangan.

“Makan puas secara gratis ini hanya sampai pukul 21:00 WIB. Besok, kami masih ada promo diskon 50 persen bagi semua pelanggan kami,” tutur Slamet.

Rumah makan Kari Minang memiliki harga yang kompetitif untuk sekelas warung makan padang yang mewah. Mulai dari Rp15 ribu hingga Rpp100 ribu, dengan sajian makanan yang nikmat dan mudah untuk diterima semua lidah.

“Kari Minang di sini cukup lengkap. Selain menyajikan makanan kami juga menyediakan kafe di dalamnya. Kemudian ada juga private atau meeting room, musala dan outdoor,” jelas Slamet.

“Menu favorit tetap pada rendang. Sebagaimana makanan khas dari Padang,” pungkasnya.

Artikel Cabang Kedua Kari Minang di Depok Hadir di Tole Iskandar pertama kali tampil pada JAKPOS.

Ekonomi kemalasan adalah sebuah konsep yang terdengar sederhana namun mengandung perubahan paradigma besar dalam cara kita memahami pertumbuhan, keberlanjutan, dan masa depan peradaban. Dalam dunia yang sejak lama dikuasai oleh logika percepatan, produksi masif, dan konsumsi tanpa henti, gagasan tentang melambat dan menurunkan laju aktivitas ekonomi terasa kontradiktif, bahkan tidak masuk akal bagi sebagian orang.

Justru karena krisis lingkungan, kerentanan energi, dan keterbatasan sumber daya alam yang semakin nyata, konsep ekonomi kemalasan menjadi semakin relevan untuk dipikirkan dan mungkin diterapkan. Pada intinya, ekonomi kemalasan mengajak manusia mengubah orientasi: dari obsesinya terhadap pertumbuhan tak terbatas menuju keberlanjutan jangka panjang, dari efisiensi produktif menuju keseimbangan ekologis, dari kemajuan teknologi tinggi menuju kesadaran bahwa teknologi rendah sering kali lebih bertahan lama.

Konsep ekonomi ini muncul dari kesadaran bahwa peradaban modern saat ini berada di tepi jurang krisis energi dan material. Sistem ekonomi global, yang dibangun di atas ekspektasi pertumbuhan abadi, sesungguhnya rapuh karena bergantung pada suplai energi fosil yang kian menipis dan eksploitasi bahan baku yang berlebihan. Setiap lini produksi, mulai dari sektor industri berat, transportasi, hingga teknologi digital, pada dasarnya mengonsumsi energi dalam jumlah besar.

Masalahnya, cadangan energi fosil apakah itu minyak, gas, dan batu bara semakin terbatas, sementara sumber energi terbarukan belum mampu sepenuhnya menggantikan peran energi fosil dalam skala global. Ketika pertumbuhan ekonomi terus dipaksakan, sistem justru bergerak semakin dekat ke arah kehancuran ekologis dan krisis sosial.

Dalam model ini, aktivitas ekonomi secara sengaja diturunkan skalanya untuk meminimalkan konsumsi energi dan bahan baku. Ide ini bukan sekadar seruan untuk berhemat, melainkan perubahan fundamental dalam cara mengatur prioritas hidup dan masyarakat. Produksi industri dikurangi drastis dan hanya difokuskan pada sektor-sektor vital yang benar-benar menunjang kelangsungan hidup: pertanian, perumahan, sandang, dan kebutuhan dasar manusia lainnya.

Semua energi fosil dan bahan baku yang tersisa diarahkan sepenuhnya untuk menopang sektor-sektor ini, bukan untuk menopang gaya hidup konsumtif yang selama ini menguras sumber daya bumi. Perlambatan ini sekaligus dimaksudkan sebagai strategi adaptasi. Kita hidup di tengah transisi menuju masa depan berteknologi rendah, entah kita menghendakinya atau tidak. Cepat atau lambat, dunia harus menghadapi kenyataan bahwa energi murah melimpah tidak akan lagi tersedia.

Dalam konteks ini, ada upaya memperpanjang periode adaptasi masyarakat semaksimal mungkin. Dengan menahan laju konsumsi, manusia memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin kekurangan energi dan bahan baku. Waktu tambahan itu bisa digunakan untuk membangun sistem pertanian yang lebih tangguh, membangun rumah-rumah hemat energi, mengembangkan sandang berbahan lokal, serta menyiapkan masyarakat untuk hidup dalam batas-batas ekologis yang ketat.

Tentu saja gagasan ini tidak mudah diterima. Selama beberapa dekade terakhir, umat manusia terbiasa memuja pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. PDB yang naik dianggap kemenangan, sementara perlambatan ekonomi dipandang sebagai ancaman. Paradigma ini tertanam dalam kebijakan pemerintah, strategi perusahaan, dan bahkan pola pikir individu.

Kita diajak untuk melihat perlambatan bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai pilihan sadar yang justru menyelamatkan masa depan. Dalam konteks ini, keberhasilan diukur bukan lagi dari seberapa banyak barang yang diproduksi, melainkan seberapa lama masyarakat bisa bertahan hidup secara layak tanpa merusak keseimbangan bumi.

Ada dimensi filosofis didalamnya. Konsep ini menggeser fokus kita dari “memiliki” ke “menjadi.” Dalam sistem ekonomi berbasis percepatan, manusia diukur dari kemampuannya menghasilkan dan mengonsumsi. Semakin banyak ia membeli, semakin tinggi ia dinilai. Padahal, logika ini membawa kita pada alienasi: manusia bekerja semakin keras, namun makin jauh dari alam, dari komunitasnya, dan bahkan dari dirinya sendiri.

Ekonomi kemalasan justru memulihkan makna hidup melalui kesadaran batas. Dengan menurunkan laju konsumsi, kita dipaksa mendefinisikan ulang apa itu “cukup” dan mengembalikan fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Dampak lingkungan dari pendekatan ini juga signifikan. Selama ini, krisis iklim diperburuk oleh sistem produksi berbasis energi tinggi dan eksploitasi sumber daya tanpa batas.

Ada semacam jalan keluar melalui pengurangan drastis aktivitas industri yang tidak esensial. Ketika pabrik-pabrik raksasa dihentikan, ketika rantai pasok global disederhanakan, dan ketika konsumsi barang-barang sekunder ditekan, maka tekanan terhadap bumi pun berkurang. Laju deforestasi melambat, emisi karbon menurun, dan ekosistem memiliki waktu untuk pulih.

Masyarakat diajak kembali pada praktik-praktik lokal: menggunakan energi terbarukan sederhana, memproduksi pangan di sekitar tempat tinggal, memanfaatkan bahan daur ulang, dan memprioritaskan teknologi yang tahan lama dibandingkan teknologi sekali pakai. Tentu, ekonomi kemalasan bukan berarti penolakan total terhadap teknologi. Ia menekankan teknologi tepat guna yang sesuai dengan keterbatasan energi dan material.

Teknologi tinggi yang rakus energi, seperti pusat data raksasa atau produksi mobil listrik skala massal, mungkin tidak lagi relevan dalam masa depan berteknologi rendah. Sebaliknya, inovasi akan diarahkan pada teknologi sederhana namun tangguh: sistem irigasi hemat air, rumah pasif hemat energi, kompor biomassa, atau metode pertanian regeneratif. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat bertahan dengan sumber daya minimal tanpa bergantung pada infrastruktur global yang rentan.

Dari sisi sosial, ekonomi kemalasan juga mengubah struktur hubungan manusia. Masyarakat modern saat ini sangat individualistis dan terfragmentasi, sebagian karena logika ekonomi berbasis pertumbuhan memaksa orang bersaing memperebutkan peluang dan sumber daya. Ketika orientasi ekonomi dialihkan ke keberlanjutan, kolaborasi menjadi kunci. Desa-desa dan komunitas kecil akan kembali menjadi pusat kehidupan sosial. Orang saling bergantung satu sama lain, berbagi alat, lahan, pengetahuan, dan tenaga. Saling menolong bukan lagi pilihan moral, melainkan kebutuhan praktis.

Peralihan ke ekonomi kemalasan tidaklah mudah. Tantangan utamanya adalah resistensi psikologis. Generasi yang dibesarkan dalam budaya konsumsi merasa sulit menerima penurunan standar material. Di banyak tempat, kemewahan dan teknologi canggih telah menjadi simbol status dan kebanggaan. Untuk mengubah paradigma ini, dibutuhkan edukasi dan narasi baru tentang kesuksesan. Kita perlu menumbuhkan pemahaman bahwa hidup sederhana bukan kemunduran, melainkan strategi bertahan hidup yang cerdas.

Di sisi lain, transisi ini juga membutuhkan keberanian politik. Pemerintah perlu membuat keputusan sulit, seperti membatasi produksi barang-barang konsumsi tertentu, mengalihkan subsidi energi fosil hanya untuk sektor vital, dan mendukung teknologi rendah yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal dan moneter juga harus diarahkan bukan untuk memacu pertumbuhan, melainkan untuk menstabilkan masyarakat di tengah perlambatan ekonomi. Tanpa keberanian politik, ekonomi kemalasan hanya akan menjadi wacana intelektual tanpa implementasi nyata.

Selain itu, ekonomi kemalasan menuntut kita memikirkan kembali nilai waktu. Dalam ekonomi percepatan, waktu diukur dengan produktivitas. Setiap menit harus menghasilkan nilai ekonomi. Sebaliknya, dalam ekonomi kemalasan, waktu menjadi ruang untuk merajut relasi dengan alam, memperkuat ikatan sosial, dan memperdalam kesadaran diri. Keseimbangan hidup menjadi prioritas. Hidup tidak lagi dilihat sebagai perlombaan menuju puncak, melainkan perjalanan panjang yang harus dijaga ritmenya agar energi tidak habis di tengah jalan.

Jika kita menengok sejarah, banyak masyarakat tradisional sesungguhnya hidup dengan prinsip ekonomi kemalasan tanpa menamainya demikian. Komunitas agraris di masa lalu cenderung memproduksi sesuai kebutuhan, bukan untuk pasar global. Mereka mengandalkan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, dan menjaga keseimbangan dengan ekosistem sekitarnya. Hidup mereka mungkin tidak semewah masyarakat modern, tetapi keberlanjutan mereka terbukti lebih panjang. Dalam arti tertentu, ekonomi kemalasan bukanlah gagasan baru, melainkan pengingat akan kebijaksanaan lama yang terabaikan.

Ekonomi kemalasan memaksa kita menghadapi pertanyaan paling mendasar tentang peradaban: apa arti kemajuan? Jika kemajuan berarti menghasilkan lebih banyak, mengonsumsi lebih banyak, dan membangun lebih besar, maka kita sedang menuju jalan buntu karena bumi tidak memiliki kapasitas tak terbatas. Namun, jika kemajuan dimaknai sebagai kemampuan bertahan hidup dalam harmoni dengan planet ini, maka melambat adalah satu-satunya pilihan rasional. Melambat bukan berarti mundur, melainkan menyesuaikan langkah dengan batas-batas bumi agar perjalanan kita lebih panjang.

Dalam dunia yang haus kecepatan, kita perlu belajar tentang seni berhenti sejenak. Ia bukan sekadar strategi bertahan hidup, tetapi juga cara memulihkan hubungan kita dengan alam, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Di tengah krisis energi, kerusakan ekologis, dan ketidakpastian global, perlambatan yang disengaja adalah bentuk keberanian: keberanian untuk mengakui batas, keberanian untuk menolak ilusi pertumbuhan tak terbatas, dan keberanian untuk merajut masa depan yang lebih lestari. Mungkin, inilah satu-satunya jalan yang tersisa agar peradaban manusia tidak terjerumus ke dalam keruntuhan yang tak terelakkan.

_________

Artikel Melawan Ilusi Pertumbuhan: Ekonomi Baru untuk Masa Depan yang Lestari pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dengan semangat kampanye #SegampangItu, CUAP bareng Prudential menawarkan solusi praktis yang relevan di era digital. Program ini menggunakan ekosistem digital dengan pendekatan sederhana dan menyenangkan untuk memungkinkan siapa saja bergabung sebagai Cuapers (sebutan untuk peserta CUAP), mulai dari gen-Z, fresh graduate, ibu rumah tangga, kreator konten, hingga pekerja kantoran. Peserta dapat menghasilkan pendapatan tambahan sekaligus memanfaatkan media sosial secara bijak dengan membagikan konten edukatif tentang asuransi dan literasi keuangan di media sosial.

CUAP bareng Prudential merupakan langkah strategis untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi keuangan dan penetrasi asuransi di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penetrasi asuransi baru sebesar 2,72% per Februari 2025.

Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, mengungkapkan, “Melalui program ini, Prudential tidak hanya membuka peluang finansial bagi masyarakat, tetapi juga berupaya mendorong peningkatan pemahaman publik tentang pentingnya perencanaan keuangan dan memiliki proteksi kesehatan, mengingat inflasi medis di Indonesia diprediksikan tahun 2025 meningkat hingga 19%. Kami percaya bahwa edukasi keuangan dan pentingnya memiliki perlindungan harus menjadi bagian dari solusi untuk membantu masyarakat lebih siap menghadapi risiko di masa depan,” ujar Karin.

Untuk memperkuat dampak program ini, Prudential menggandeng figur-figur inspiratif yang dapat memberikan wawasan dan motivasi kepada Cuapers. Salah satunya adalah Leo Giovanni, seorang kreator konten kenamaan Tanah Air. Dalam kolaborasi tersebut, ia membagikan wawasan serta tips praktis mengenai strategi membangun konten afiliasi yang efektif untuk Cuapers.

“Sebagai kreator konten, saya melihat program CUAP bareng Prudential sebagai platform yang tidak hanya memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga memungkinkan kita berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan dan proteksi kesehatan. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar bagi banyak orang,” ujar Leo.

Sementara itu, Prudential merancang program ini dengan mekanisme yang sederhana namun efektif. Setiap Cuapers akan menerima link affiliate yang dapat mereka share di berbagai platform digital untuk menghubungkan calon nasabah langsung dengan Tenaga Pemasar resmi Prudential. Tautan tersebut memungkinkan setiap interaksi dilacak, dihitung, dan dikonversi menjadi insentif.

Program CUAP bareng Prudential ini menyediakan fitur unggulan seperti materi konten siap pakai, dashboard pemantauan performa, serta berkesempatan mendapatkan insentif menarik dari data nasabah yang dikumpulkan, dan tambahan insentif sebesar Rp200.000 untuk setiap polis nasabah baru yang disetujui. Prudential Indonesia juga mendukung penuh para Cuapers melalui ekosistem asuransi dan keuangan yang aman, transparan, dan terstruktur.

“Melalui CUAP bareng Prudential, kami ingin menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian finansial masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mencapai Indonesia Emas 2045 dengan memperluas edukasi tentang pentingnya memiliki proteksi agar masyarakat Indonesia memiliki stabilitas keuangan yang tangguh. Dengan peluncuran CUAP bareng Prudential, Prudential kembali menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan perlindungan untuk setiap kehidupan untuk masa depan,” tutup Karin.

Artikel ‘CUAP bareng Prudential’ Program Afiliasi dari Prudential Jadi Solusi Praktis di Era Digital untuk Edukasi dan Kemandirian Finansial pertama kali tampil pada JAKPOS.

Bagi generasi sebelumnya, memiliki rumah sebelum usia 30 dianggap pencapaian yang wajar. Namun kini, bagi banyak anak muda, hal itu terdengar seperti mimpi yang semakin jauh. Harga rumah melonjak jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan gaji (BPS, 2023), sementara biaya hidup, cicilan pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari terus menggerus kemampuan finansial.

Mimpi yang Masih Diidamkan

Meski sulit, impian punya rumah masih menjadi cita-cita mayoritas anak muda. Rumah bukan sekadar tempat tinggal; ia adalah simbol stabilitas, kemandirian, dan keberhasilan. Namun, untuk mencapainya, banyak yang harus berkompromi: menunda pernikahan, menahan keinginan berlibur, hingga mengambil pekerjaan tambahan (side hustle) demi menabung untuk DP rumah.

Sebagian dari mereka memilih jalur KPR (Kredit Pemilikan Rumah) meskipun tahu akan terikat cicilan belasan hingga puluhan tahun. Pilihan ini sering kali diambil bukan karena “mampu”, tapi karena takut harga rumah akan semakin tidak terjangkau ke depannya (Bank Indonesia, 2023)

Kenyataan Ekonomi yang Mencekik

Sayangnya, ekonomi tidak selalu sejalan dengan semangat. UMR di berbagai kota masih sulit mengejar harga properti (BPS, 2023). Bahkan untuk rumah subsidi pun, syarat pengajuan seringkali tidak fleksibel. Belum lagi bunga bank, pajak, dan biaya tambahan lainnya yang jarang diperhitungkan sejak awal (OJK, 2023).

Ditambah lagi, tekanan sosial dari media digital turut memperparah rasa “tidak cukup sukses”. Banyak anak muda merasa tertinggal saat melihat teman sebayanya sudah mengunggah foto rumah baru, padahal setiap orang punya kondisi dan start yang berbeda (Nasrullah, 2015).

Antara Ideal dan Realistis

Kredit rumah menjadi titik temu antara idealisme dan realitas. Sebagian anak muda yang berani mengambil kredit dianggap berani berinvestasi dan memikirkan masa depan. Tapi tak sedikit juga yang akhirnya terbebani secara mental dan finansial. Hidup di tengah cicilan bukan hal mudah — apalagi ketika harga kebutuhan pokok terus naik dan pekerjaan tak menjamin keamanan jangka panjang.

Harapan untuk Perubahan

Isu ini bukan hanya soal personal, tapi menyangkut struktur ekonomi yang lebih besar. Dibutuhkan regulasi yang berpihak pada generasi muda, seperti subsidi perumahan yang benar-benar tepat sasaran, kontrol harga properti yang adil, serta edukasi finansial sejak dini. Di sisi lain, masyarakat juga perlu membuka ruang diskusi yang lebih empatik — bahwa sukses tak harus berarti punya rumah muda, dan setiap orang punya jalan hidup masing-masing.

Realita anak muda dan kredit rumah adalah potret nyata dari benturan antara impian dan kenyataan sosial ekonomi. Di tengah segala tekanan, yang dibutuhkan bukan hanya strategi keuangan, tapi juga dukungan sosial, sistem yang adil, dan pemahaman bahwa memiliki rumah hanyalah salah satu dari banyak bentuk pencapaian hidup — bukan satu-satunya.

Erika Dwi Novita
Prodi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Artikel Realita Anak Muda dan Kredit Rumah: Antara Mimpi dan Kenyataan Ekonomi pertama kali tampil pada JAKPOS.

Fenomena ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai “kewajaran yang salah” suatu kondisi di mana praktik-praktik yang seharusnya tidak dapat diterima justru dianggap normal dan tak terhindarkan. Akar masalah ini bersifat struktural namun dampaknya sangat personal, menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ruang keluarga hingga tatanan sosial secara keseluruhan.

Sektor formal yang tidak mampu menyerap tenaga kerja secara memadai telah memicu berbagai bentuk adaptasi yang justru kontraproduktif. Di perkotaan, kita menyaksikan bagaimana lulusan sarjana rela bekerja sebagai driver ojek online dengan penghasilan tak menentu, sementara di pedesaan, kaum muda berbondong-bondong menjadi buruh migran dengan segala risikonya.

Yang lebih memprihatinkan, munculnya anggapan bahwa “yang penting bekerja” tanpa mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, kondisi kerja, atau perlindungan hukum telah menjadi mindset yang diwariskan antargenerasi.

Pasar tenaga kerja yang tidak seimbang ini menciptakan hubungan kerja yang timpang. Perusahaan-perusahaan, terutama di sektor informal, dengan leluasa menawarkan kontrak kerja yang merugikan pekerja – mulai dari upah di bawah standar, jam kerja yang melebihi ketentuan, hingga ketiadaan jaminan sosial. Ironisnya, banyak pekerja yang justru bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan semacam ini, menunjukkan betapa standar hak pekerja telah mengalami erosi yang serius.

Fenomena ini bukan hanya terjadi pada pekerja kasar, tetapi juga menjangkiti profesional muda yang terpaksa menerima posisi tidak sesuai kualifikasi dengan bayaran minimal.

Dampak Sosial pada Generasi Muda

Dampak sosial dari normalisasi ini jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Keluarga-keluarga mulai menganggap wajar jika anak mereka harus bekerja sejak usia dini, mengorbankan pendidikan formal. Kaum muda kehilangan motivasi untuk mengejar pendidikan tinggi ketika melihat realitas lapangan kerja yang suram.

Yang lebih berbahaya, munculnya persepsi bahwa kesuksesan hanya bisa diraih melalui jalan pintas, memicu maraknya praktik-praktik tidak etis dalam dunia kerja.

Sektor kreatif dan digital yang semula diharapkan menjadi solusi justru berkembang menjadi rimba tanpa aturan yang jelas. Banyak pekerja kreatif yang terjebak dalam sistem kerja tanpa perlindungan, menerima pembayaran tidak tepat waktu, atau bahkan menjadi korban eksploitasi konten.

Platform-platform digital seringkali lebih memprioritaskan keuntungan perusahaan daripada kesejahteraan mitra kerjanya, namun hal ini diterima sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi.

Di level kebijakan, minimnya regulasi yang protektif terhadap pekerja semakin memperparah keadaan. Pemerintah seringkali terjebak dalam paradigma pertumbuhan ekonomi semata, mengabaikan aspek keadilan sosial dalam penciptaan lapangan kerja.

Program-program pelatihan kerja yang ada belum menyentuh akar masalah, sementara insentif untuk dunia usaha belum diimbangi dengan pengawasan yang memadai terhadap hak-hak pekerja.

Perubahan pola pikir ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan ketika masyarakat mulai memaklumi bahkan pekerjaan ilegal sebagai alternatif yang sah. Maraknya perdagangan narkoba, penipuan online, atau pekerjaan dalam industri abu-abu lainnya seringkali dibungkus dengan narasi “perjuangan hidup”.

Yang lebih berbahaya, munculnya persepsi bahwa sistem yang ada tidak akan pernah berubah, sehingga menerima keadaan menjadi satu-satunya pilihan.

Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Memutus Rantai Masalah

Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Di tingkat makro, diperlukan kebijakan ekonomi yang pro lapangan kerja dan reformasi sistem pendidikan yang lebih responsive terhadap kebutuhan pasar kerja.

Di tingkat mikro, perlu dibangun kesadaran kritis di masyarakat tentang hak-hak pekerja dan pentingnya menjaga standar etika kerja. Lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk mindset generasi muda tentang makna pekerjaan yang layak.

Dunia usaha pun harus diajak bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil. Tidak cukup hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan tersebut memenuhi standar kelayakan. Serikat pekerja perlu diperkuat untuk menjadi mitra seimbang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Pada akhirnya, mengoreksi “kewajaran yang salah” ini bukan hanya tentang menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi tentang membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Setiap lapangan kerja yang tercipta harus menjadi ruang bagi pengembangan potensi manusia, bukan sekadar angka dalam statistik pengangguran.

Hanya dengan pendekatan holistik seperti inilah kita bisa memutus lingkaran setan yang mengubah kekurangan lapangan kerja menjadi pembenaran untuk menurunkan standar hak-hak pekerja.

Kirana Wilania Agriesia
Mahasiswa Universitas Pamulang.

Artikel Kewajaran yang Salah dari Pengangguran dan Pemerintah pertama kali tampil pada JAKPOS.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menegaskan, program ini menunjukkan kontribusi Pertamina untuk mendorong perekonomian di Tanah Air. UMKM nasional dimotivasi untuk lebih lebih adaptif dan kompetitif, bahkan berani maju ke kancah internasional.

“Pertamina meyakini UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan memperkuat kapasitas ekspor mereka, Pertamina tidak hanya membina pelaku usaha tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini adalah komitmen kami untuk Indonesia yang lebih kuat di pasar global,” tutur Fadjar.

Mengusung semangat “Dari Lokal ke Global”, pelatihan ini membekali para pelaku UMKM dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan praktis terkait ekspor. Materi yang diberikan meliputi strategi memulai ekspor, prosedur dan dokumen ekspor-impor, hingga teknik negosiasi dan penyusunan kontrak dagang. Selain itu, pengemasan produk yang menarik untuk pasar global, penentuan harga, serta strategi digital marketing dan pencarian buyer internasional. Peserta juga mengikuti simulasi ekspor-impor dan kunjungan lapangan untuk pemahaman yang lebih aplikatif.

Program ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya poin ketiga, yaitu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif.

“Melalui pelatihan ini, Pertamina mendorong UMKM tidak tumbuh di dalam negeri saja, namun juga mampu bersaing dan berkontribusi di pasar global.

Salah satu peserta asal Surakarta, Prianggito dari Gunawan Design, menyampaikan antusiasmenya.

“Pelatihan ini membuka wawasan kami tentang dunia ekspor yang sebelumnya terasa sangat kompleks. Sekarang kami lebih percaya diri untuk menjajaki pasar luar negeri. Terima kasih kepada Pertamina yang selalu konsisten mendampingi UMKM seperti kami agar terus naik kelas,” ungkapnya.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI dengan Pertamina untuk pengembangan ekspor UMKM, yang telah terjalin pada 22 Juni 2023.

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku UMKM binaan Pertamina untuk melakukan ekspor perdana, sekaligus memperluas pasar dan memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.**

Artikel Dorong Ekonomi, Pertamina Tempa 30 UMKM Jadi Eksportir Tangguh pertama kali tampil pada JAKPOS.

Inflasi sering kali direduksi menjadi sekadar angka yang muncul tiap bulan dalam laporan Badan Pusat Statistik. Padahal, di balik angka itu, tersembunyi dinamika sosial-ekonomi yang jauh lebih kompleks. Inflasi adalah soal bagaimana warga belanja, sektor apa yang paling terdampak, dan siapa yang paling merasakan perubahannya.

Kota Depok mencatatkan inflasi tahunan sebesar 1,87 persen per April 2025—sedikit di bawah inflasi nasional yang berada di angka 1,95 persen. Meski perbedaan ini tampak kecil, ia membuka ruang penting untuk bertanya: apakah Depok benar-benar berhasil menjaga stabilitas harga, atau ada hal-hal mendasar yang belum tersentuh oleh data statistik?

Konsumsi Bergeser: Tekanan Tidak Lagi pada Pangan

Yang menarik dari data inflasi Depok bukan hanya angkanya yang rendah, tapi komposisinya. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar, dengan inflasi mencapai 13,85 persen dan menyumbang 0,65 persen terhadap total inflasi kota. Kelompok makanan, yang biasanya menjadi momok utama inflasi, justru hanya menyumbang 0,52 persen.

Ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat Depok mulai bergeser. Gaya hidup dan jasa kini menjadi sektor yang paling terdampak tekanan harga. Apakah ini pertanda meningkatnya pendapatan? Belum tentu. Bisa jadi, ini justru sinyal meningkatnya beban hidup di sektor-sektor yang sebelumnya tidak mendapat perhatian besar dalam kebijakan pengendalian harga.

Inflasi Bulanan: Risiko Jangka Pendek yang Tak Boleh Diabaikan

Meski secara tahunan inflasi di Depok tergolong jinak, tekanan jangka pendek tetap nyata. Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga listrik, yang menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan (month-to-month) dengan andil 1,10 persen—bahkan lebih tinggi dari kontribusinya secara nasional.

Kondisi ini menjadi alarm. Ketika kebijakan subsidi atau insentif dicabut, daya beli masyarakat langsung tergerus. Ini membuktikan bahwa stabilitas harga di Depok sangat bergantung pada kebijakan pusat, dan belum sepenuhnya berdiri di atas kekuatan ekonomi lokal.

Ketimpangan Konsumsi: Tantangan yang Masih Tersembunyi

Data juga menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi antar kelompok pengeluaran. Ketika harga barang gaya hidup naik pesat dan pangan relatif stabil, itu bisa berarti dua hal: sebagian masyarakat punya ruang konsumsi lebih luas, sementara sebagian lainnya tetap berkutat di kebutuhan pokok.

Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Menjaga inflasi rendah tidak cukup jika manfaatnya hanya dirasakan oleh segmen tertentu. Kebijakan pengendalian harga perlu ditujukan secara merata—terutama bagi kelompok rentan yang tidak memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan harga.

Inflasi Harus Dimaknai Lebih Dalam

Inflasi yang rendah memang baik, tapi bukan tujuan akhir. Ia harus dibaca sebagai indikator, bukan hasil akhir dari pembangunan ekonomi. Yang lebih penting adalah bagaimana inflasi (atau deflasi) itu dirasakan oleh masyarakat sehari-hari—apakah mereka merasa penghasilan cukup, harga stabil, dan kebutuhan dasar terpenuhi.
Dalam konteks ini, Depok punya peluang besar menjadi model kota yang mampu mengelola inflasi secara lebih adil dan inklusif. Namun syaratnya jelas: kebijakan harus berbasis data, kolaboratif lintas sektor, dan berorientasi pada kesejahteraan nyata.

Inflasi Adalah Cermin Keseimbangan

Inflasi bukan semata urusan statistik atau kinerja birokrasi. Ia adalah cermin dari bagaimana ekonomi bekerja untuk masyarakat. Jika inflasi rendah tapi ketimpangan tetap tinggi, maka ada yang belum selesai dalam pekerjaan rumah kita.

Depok sudah berada di jalur yang relatif baik. Tapi agar bisa benar-benar menjadi kota yang tangguh secara ekonomi, pengelolaan inflasi harus dibarengi dengan upaya serius untuk menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi bagi semua.

Dr. Andri Yudhi Supriadi
Warga Depok, pemerhati sosial ekonomi
Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia

Artikel Inflasi Bukan Sekadar Angka: Mencari Keseimbangan Ekonomi di Depok pertama kali tampil pada JAKPOS.