Dikutip dari situs EINPresswire, Selasa (11/11/2025) bahwa forum ini merupakan bagian dari program pendamping Konferensi dan Pameran Haji edisi kelima, yang diselenggarakan di Jeddah Superdome selama tiga hari.

Kemudian, fungsi forum juga sebagai platform ilmiah dan budaya yang menyoroti kedalaman sejarah ritual haji dan memperkuat citra peradaban Kerajaan Arab Saudi, sejalan dengan tujuan Visi Saudi 2030 di bidang budaya dan pariwisata.

Acara awal dibuka dengan pidato utama oleh Yang Mulia Syekh Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia dan anggota Komite Pengawas Tinggi proyek tersebut.

Beliau menyoroti pentingnya mendokumentasikan sejarah budaya dan agama haji dan Dua Masjid Suci, serta menggarisbawahi peran Pemerintah dalam mengembangkan layanan bagi para Tamu Allah selama berabad-abad.

Forum ini akan mengkaji lebih lanjut penggambaran haji dalam literatur perjalanan dan catatan sejarah, serta menganalisis dampaknya terhadap pemahaman evolusi ritual dan keramahtamahan bagi jemaah haji selama berabad-abad.

Para pakar dan peneliti terkemuka di bidang sejarah, teknologi layanan, dan administrasi modern akan memberikan wawasan ilmiah dan praktis yang menyoroti integrasi warisan sejarah dengan teknologi modern untuk meningkatkan pengalaman Tamu Allah.

Para pengunjung akan diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan pameran pendamping, yang menyajikan koleksi unik dokumen langka, manuskrip, foto sejarah asli, dan artefak arkeologi yang telah menjadi saksi perjalanan haji dari masa ke masa.

Melalui teknologi digital dan tampilan interaktif, pengunjung dapat menjelajahi tempat-tempat suci dan merasakan perkembangan layanan yang diberikan kepada jemaah haji dan umrah dengan cara yang inovatif.

Pameran ini mencerminkan upaya ekstensif Kerajaan untuk melestarikan warisan sejarah haji dan Dua Masjid Suci, menyoroti posisi Arab Saudi sebagai pusat budaya dan peradaban global, serta menggarisbawahi komitmennya untuk menyediakan pengalaman edukatif dan memperkaya bagi warga negara dan pengunjung dari seluruh dunia. (B. Karmila)

Artikel Yayasan Raja Abdulaziz Hadirkan Forum Sejarah Haji dan Inovasi Digital dalam Pelayanan Haji pertama kali tampil pada JAKPOS.

Haji, dalam sejarah Islam Indonesia, pernah menjadi salah satu sumber inspirasi paling kuat bagi lahirnya kesadaran kolektif umat Islam atas pentingnya perubahan. Dalam masa-masa kolonial, perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya rangkaian ibadah yang berat dan panjang, tetapi juga sebuah ritual sosial-politik yang membawa dampak luar biasa. Ia mengubah pandangan seseorang, memperluas cakrawala, dan bahkan membentuk watak pembaruan serta keberanian melawan ketidakadilan.

Tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam Indonesia seperti K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari, Syaikh Kholil Bangkalan, Syeikh Nawawi al- Bantani, Syeikh Abdul Madjid al-Batawi, misalnya, bukan sekadar individu saleh yang pernah berhaji, melainkan pembaru yang memanfaatkan pengalaman spiritual dan intelektualnya di Timur Tengah untuk mendirikan organisasi keagamaan yang mencerahkan umat. Dalam sejarah sosial kita, para haji seperti Haji Misbach dan Haji Agus Salim bahkan menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, menolak untuk menjadikan agama sebagai alat penjinakan oleh kekuasaan.

Tak heran, jika pemerintah kolonial Belanda merasa perlu untuk mengatur gerak-gerik para haji lewat Ordonansi Haji tahun 1916, menyusul rekomendasi orientalis Christian Snouck Hurgronje. Ia melihat bahwa banyak dari para haji yang kembali dari Makkah tidak lagi sama: mereka membawa semangat perlawanan, ide-ide pan-Islamisme, dan koneksi global yang mengancam stabilitas kekuasaan kolonial. Gelar “haji” di masa itu bukan sekadar kehormatan spiritual, tetapi juga pernyataan sikap sosial-politik.

Pergeseran Makna Haji.

Namun, jika kita menoleh ke realitas kekinian, tampak bahwa makna haji mengalami pergeseran yang begitu drastis. Dalam lanskap budaya digital hari ini, haji lebih sering tampil sebagai atribut kelas sosial dan performa religius, alih-alih sebagai pengalaman transformatif. Jejak spiritual digantikan jejak digital; dokumentasi selfie, vlog perjalanan, dan feed Instagram dari Tanah Suci seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari “ritual” haji modern.

Masyarakat menyambut para haji bukan lagi karena perubahan substantif dalam sikap hidup atau kontribusinya kepada masyarakat, melainkan karena statusnya di mata sosial. Label “H” atau “Hj” menjadi penanda status, bukan cerminan kepemimpinan moral. Haji kini tampak lebih sebagai wisata spiritual yang mewah, bukan pengembaraan ruhani yang menggugah nurani dan mendorong keterlibatan dalam perjuangan sosial.

Mengapa terjadi degradasi seperti ini? Mengapa sebuah ibadah yang dulu menjadi titik balik kesadaran kolektif umat, kini tereduksi menjadi simbol gaya hidup religius yang kosong?

Jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana menyalahkan teknologi atau media sosial. Sebagaimana dikemukakan Azyumardi Azra, perubahan makna keagamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak lepas dari konteks modernisasi, urbanisasi, dan tumbuhnya kelas menengah Muslim yang makin berorientasi pada konsumsi dan estetika. Haji menjadi bagian dari identitas sosial baru yang sarat dengan simbolisme kemapanan dan kehormatan, tapi tidak selalu diikuti oleh tanggung jawab sosial yang sama.

Haji dan Perubahan Sosial

Sementara itu, Taufik Abdullah melihat bahwa dalam masyarakat tradisional, agama berperan sebagai kekuatan pembentuk struktur sosial dan sekaligus etika kolektif. Namun dalam masyarakat modern, agama justru cenderung mengalami personalisasi dan privatisasi. Dalam konteks ini, haji menjadi ekspresi identitas privat yang dipamerkan di ruang publik, tanpa terikat pada tanggung jawab kolektif seperti dahulu.

Mazhab Ciputat, yang berpijak pada gagasan rasionalisme Islam Harun Nasution dan inklusivisme Cak Nur, melihat degradasi makna haji ini sebagai gejala pendangkalan religiusitas di tengah dominasi formalisme simbolik. Agama menjadi tampilan, bukan lagi pendorong aksi sosial. Ketika haji menjadi wahana untuk meraih pengakuan sosial di dunia digital, maka spiritualitas tak lagi mendalam, melainkan menyebar tipis di permukaan layar.

Ironisnya, pada saat yang sama, tantangan umat Islam justru semakin kompleks. Ketimpangan sosial, krisis moral publik, intoleransi, hingga problem ekologi yang makin parah, semua menuntut lahirnya “haji-haji baru” yang mampu menjadi agen perubahan. Sayangnya, sedikit dari mereka yang kembali dari Baitullah benar-benar membawa pulang visi baru untuk umat.

Barangkali kini saatnya untuk menghidupkan kembali semangat haji sebagai titik balik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa. Kita perlu kembali bertanya: mengapa para pendiri Muhammadiyah, NU, dan tokoh-tokoh Islam dahulu setelah berhaji justru mendirikan organisasi, membangun pendidikan, atau memimpin perjuangan? Sementara kini, haji lebih banyak mendirikan feed dan menandai lokasi?

Kalau haji tidak melahirkan kepedulian sosial, keberanian moral, atau etos pembaruan, maka ia hanya menjadi perjalanan yang kehilangan ruhnya. Sebagaimana dahulu haji menjadi batu loncatan bagi munculnya gerakan sosial-keagamaan yang progresif, maka hari ini haji harus dikembalikan ke fungsinya semula: memanusiakan manusia dan menyadarkan umat.

Baitullah adalah tempat kita berikrar untuk menjadi lebih baik. Tapi pertanyaannya adalah: sesudah itu, ke mana langkah kita pulang? Dan apa yang kita bangun setelah pulang?

* Penulis adalah Trio MAS FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel Ketika Haji Tak Lagi Menjadi Titik Balik: Dari Jejak Perlawanan Menuju Panggung Sosial Media pertama kali tampil pada JAKPOS.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah haji. Di Indonesia, haji telah menjadi simbol status sosial, spiritualitas, bahkan identitas kultural yang istimewa. Gelar “Haji” bukan hanya menunjukkan seseorang telah melaksanakan rukun Islam kelima, tetapi juga menjadi penanda kesalehan dan kehormatan sosial. Namun, sejarah panjang gelar ini menunjukkan bahwa ia bukan semata produk kultural, melainkan juga bentukan dari dinamika kolonialisme dan kontrol sosial.

Sejarawan Azyumardi Azra dalam karyanya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara menyoroti bagaimana Tanah Suci menjadi ruang bertemunya ulama Nusantara dengan jaringan intelektual global yang membawa arus pemikiran pembaruan dan antikolonialisme. Para jamaah haji tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga mengalami transformasi intelektual dan ideologis yang kemudian dibawa pulang ke tanah air.

Karena itu, pemerintah kolonial Belanda memandang para haji sebagai sosok potensial yang perlu diawasi. Berdasarkan saran Christiaan Snouck Hurgronje, seorang orientalis dan penasihat utama pemerintah Hindia Belanda, dikeluarkanlah Ordonansi Haji 1916 sebagai upaya untuk mengatur—dan sebenarnya mengendalikan—arus umat Islam yang pergi ke Tanah Suci. Tujuan utamanya bukan hanya administratif, tetapi juga politis: mencegah munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang terinspirasi oleh semangat perlawanan Islam global.

Snouck Hurgronje menyadari bahwa Islam, jika dimobilisasi secara sosial-politik, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas kolonial. Oleh karena itu, ia menyarankan agar ibadah haji dan ekspresi keagamaan dibiarkan berjalan sebatas ritual, tetapi diawasi agar tidak menjadi kekuatan politik.

Sejarawan Taufik Abdullah menambahkan bahwa para haji bukanlah figur pasif. Mereka sering kali menjadi penggerak perubahan di daerah asalnya—baik dalam bentuk pendidikan Islam, pembentukan organisasi sosial, maupun perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Kasus Haji Wasid dalam Pemberontakan Petani Banten 1888 menjadi salah satu bukti bagaimana pengalaman spiritual haji bisa menjelma menjadi energi resistensi sosial.

Dari perspektif Mazhab Ciputat—yang dikenal sebagai aliran pemikiran Islam progresif, kontekstual, dan rasional yang berkembang sejak era Harun Nasution, Nurcholish Madjid, hingga Azyumardi Azra—fenomena haji tidak bisa dipisahkan dari relasi antara agama, negara, dan kekuasaan. Mazhab ini mendorong kita untuk tidak hanya melihat haji secara normatif-teologis, tetapi juga secara sosiologis, historis, dan politis.

Mazhab Ciputat memandang agama sebagai kekuatan kultural yang hidup di tengah masyarakat dan senantiasa dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan politik. Gelar “Haji” dalam masyarakat Indonesia misalnya, adalah produk dari relasi kolonial yang justru memanfaatkan agama sebagai alat kontrol sosial. Gelar itu, meskipun kini dimaknai sebagai prestise moral, pada awalnya lahir sebagai bagian dari proyek administrasi dan kontrol kolonial terhadap umat Islam.

Dalam semangat Islam rasional dan kontekstual ala Harun Nasution, haji seharusnya dimaknai sebagai proses penyadaran spiritual yang membuahkan etika sosial. Bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi panggilan untuk melawan ketimpangan dan ketidakadilan. Mazhab Ciputat akan mengajak kita melihat bahwa pengalaman haji bukan puncak dari kesalehan individual, melainkan titik awal dari komitmen moral untuk perubahan sosial.

Lebih jauh lagi, Azyumardi Azra sebagai representasi Mazhab Ciputat generasi baru, menunjukkan bahwa ibadah haji sejak dahulu merupakan bagian dari dinamika Islam kosmopolitan. Para haji menjadi perantara pertukaran ide, pembaruan pemikiran, dan pembentukan solidaritas lintas bangsa. Maka dari itu, pembatasan terhadap haji oleh kolonial bukan hanya persoalan kontrol administratif, melainkan strategi untuk memutus jejaring kesadaran Islam global yang semakin berpengaruh terhadap gerakan pembebasan nasional.

Sudah saatnya umat Islam di Indonesia merefleksikan ulang makna haji—tidak hanya sebagai ritual individual, tetapi sebagai pengalaman transformasi sosial. Dalam kerangka Mazhab Ciputat, haji adalah medium pembebasan spiritual yang menuntut tanggung jawab sosial. Ibadah ini harus membentuk manusia yang sadar akan ketertindasan, peka terhadap ketimpangan, dan terlibat dalam perjuangan etis untuk kemanusiaan.

Sebagaimana warisan para haji dalam sejarah Indonesia: mereka bukan hanya pulang dengan gelar, tetapi dengan tekad untuk membangun masyarakat yang lebih adil, tercerahkan, dan merdeka dari segala bentuk penindasan.

*Penulis adalah Trio MAS FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel Menelusuri Jejak Haji di Indonesia: Dari Simbol Kesalehan hingga Instrumen Kolonial pertama kali tampil pada JAKPOS.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah haji. Di Indonesia, haji telah menjadi simbol status sosial, spiritualitas, bahkan identitas kultural yang istimewa. Gelar “Haji” bukan hanya menunjukkan seseorang telah melaksanakan rukun Islam kelima, tetapi juga menjadi penanda kesalehan dan kehormatan sosial. Namun, sejarah panjang gelar ini menunjukkan bahwa ia bukan semata produk kultural, melainkan juga bentukan dari dinamika kolonialisme dan kontrol sosial.

Sejarawan Azyumardi Azra dalam karyanya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara menyoroti bagaimana Tanah Suci menjadi ruang bertemunya ulama Nusantara dengan jaringan intelektual global yang membawa arus pemikiran pembaruan dan antikolonialisme. Para jamaah haji tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga mengalami transformasi intelektual dan ideologis yang kemudian dibawa pulang ke tanah air.

Karena itu, pemerintah kolonial Belanda memandang para haji sebagai sosok potensial yang perlu diawasi. Berdasarkan saran Christiaan Snouck Hurgronje, seorang orientalis dan penasihat utama pemerintah Hindia Belanda, dikeluarkanlah Ordonansi Haji 1916 sebagai upaya untuk mengatur—dan sebenarnya mengendalikan—arus umat Islam yang pergi ke Tanah Suci. Tujuan utamanya bukan hanya administratif, tetapi juga politis: mencegah munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang terinspirasi oleh semangat perlawanan Islam global.

Snouck Hurgronje menyadari bahwa Islam, jika dimobilisasi secara sosial-politik, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas kolonial. Oleh karena itu, ia menyarankan agar ibadah haji dan ekspresi keagamaan dibiarkan berjalan sebatas ritual, tetapi diawasi agar tidak menjadi kekuatan politik.

Sejarawan Taufik Abdullah menambahkan bahwa para haji bukanlah figur pasif. Mereka sering kali menjadi penggerak perubahan di daerah asalnya—baik dalam bentuk pendidikan Islam, pembentukan organisasi sosial, maupun perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Kasus Haji Wasid dalam Pemberontakan Petani Banten 1888 menjadi salah satu bukti bagaimana pengalaman spiritual haji bisa menjelma menjadi energi resistensi sosial.

Dari perspektif Mazhab Ciputat—yang dikenal sebagai aliran pemikiran Islam progresif, kontekstual, dan rasional yang berkembang sejak era Harun Nasution, Nurcholish Madjid, hingga Azyumardi Azra—fenomena haji tidak bisa dipisahkan dari relasi antara agama, negara, dan kekuasaan. Mazhab ini mendorong kita untuk tidak hanya melihat haji secara normatif-teologis, tetapi juga secara sosiologis, historis, dan politis.

Mazhab Ciputat memandang agama sebagai kekuatan kultural yang hidup di tengah masyarakat dan senantiasa dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan politik. Gelar “Haji” dalam masyarakat Indonesia misalnya, adalah produk dari relasi kolonial yang justru memanfaatkan agama sebagai alat kontrol sosial. Gelar itu, meskipun kini dimaknai sebagai prestise moral, pada awalnya lahir sebagai bagian dari proyek administrasi dan kontrol kolonial terhadap umat Islam.

Dalam semangat Islam rasional dan kontekstual ala Harun Nasution, haji seharusnya dimaknai sebagai proses penyadaran spiritual yang membuahkan etika sosial. Bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi panggilan untuk melawan ketimpangan dan ketidakadilan. Mazhab Ciputat akan mengajak kita melihat bahwa pengalaman haji bukan puncak dari kesalehan individual, melainkan titik awal dari komitmen moral untuk perubahan sosial.

Lebih jauh lagi, Azyumardi Azra sebagai representasi Mazhab Ciputat generasi baru, menunjukkan bahwa ibadah haji sejak dahulu merupakan bagian dari dinamika Islam kosmopolitan. Para haji menjadi perantara pertukaran ide, pembaruan pemikiran, dan pembentukan solidaritas lintas bangsa. Maka dari itu, pembatasan terhadap haji oleh kolonial bukan hanya persoalan kontrol administratif, melainkan strategi untuk memutus jejaring kesadaran Islam global yang semakin berpengaruh terhadap gerakan pembebasan nasional.

Sudah saatnya umat Islam di Indonesia merefleksikan ulang makna haji—tidak hanya sebagai ritual individual, tetapi sebagai pengalaman transformasi sosial. Dalam kerangka Mazhab Ciputat, haji adalah medium pembebasan spiritual yang menuntut tanggung jawab sosial. Ibadah ini harus membentuk manusia yang sadar akan ketertindasan, peka terhadap ketimpangan, dan terlibat dalam perjuangan etis untuk kemanusiaan.

Sebagaimana warisan para haji dalam sejarah Indonesia: mereka bukan hanya pulang dengan gelar, tetapi dengan tekad untuk membangun masyarakat yang lebih adil, tercerahkan, dan merdeka dari segala bentuk penindasan.

*Penulis adalah Trio MAS FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel Menelusuri Jejak Haji di Indonesia: Dari Simbol Kesalehan hingga Instrumen Kolonial pertama kali tampil pada JAKPOS.

Menurut Jawazat, sebanyak 725.297 orang jamaah tiba melalui bandara, 27.225 melalui penyeberangan darat, dan 2.822 orang lainnya masuk melalui laut.

Jawazat menegaskan bahwa semua sumber daya telah dikerahkan untuk memfasilitasi prosedur kedatangan jamaah haji. Jawazat telah menempatkan staf multibahasa yang tersertifikasi dan peralatan teknis canggih di semua titik masuk internasional untuk memastikan pemrosesan yang lancar dan efisien.

Tahun ini, Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman akan menjamu 1.000 orang jamaah haji dari keluarga para syuhada, tahanan, dan mereka yang terluka di antara orang-orang Palestina dengan biaya sendiri untuk melaksanakan haji.

Program ini adalah bagian dari Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji, Umrah, dan Kunjungan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan.

Pemerintah Saudi juga telah menyelesaikan semua pengaturan yang sangat mudah dan sempurna untuk memungkinkan jamaah melakukan ritual mereka dengan mudah dan nyaman.

Wakil Emir Makkah Pangeran Saud bin Mishaal pada Selasa melakukan tur inspeksi komprehensif untuk menilai kesiapan operasional Kerajaan untuk Haji 2025, meninjau proyek dan sistem yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan para anggota jamaah.

Menteri Haji Tawfiq Al-Rabiah pada Selasa (20/5/2025) memeriksa sejumlah proyek baru yang dilaksanakan oleh Kidana Development Company untuk meningkatkan dan mengembangkan lingkungan tempat-tempat suci.

Ini termasuk rumah sakit darurat baru di Mina dengan kapasitas 200 tempat tidur, 71 pusat darurat di sepanjang jalur pejalan kaki di tempat-tempat suci, dan menaungi dan menyejukkan alun-alun di sekitar Masjid Namirah.

Menteri Transportasi dan Logistik Eng. Saleh Al-Jasser meluncurkan sejumlah inisiatif inovatif untuk Musim Haji 2025 pada Senin. Layanan tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan jamaah di tempat-tempat suci. Peresmian tersebut meliputi perluasan Inisiatif Jalan Karet Fleksibel dan Pendinginan Jalan, selain dua inisiatif baru: penanaman pohon dan perbaikan lingkungan di jalan karet fleksibel, dan jalur yang melayani para penyandang disabilitas.

Alun-alun timur fasilitas Jamarat, tempat para jamaah haji akan melakukan ritual melempar jumrah, di Mina menyaksikan pemasangan 200 kipas kabut untuk mendinginkan udara selama musim haji.

Artikel 755.344 Orang Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Saudi pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan bahwa langkah ini menjadi respons atas tingginya animo masyarakat dalam menunaikan ibadah haji.

“Kuota jemaah haji Kabupaten Bogor adalah yang terbesar se-Indonesia, bahkan tahun ini mencapai 3.513 orang. Hingga April 2025, jumlah pendaftar sudah mencapai sekitar 77.620 orang. Dengan sistem saat ini, masa tunggu keberangkatan bisa mencapai 23 tahun,” ujarnya.

Keseriusan Pemkab Bogor dibuktikan dengan pembangunan Masjid Agung Pakansari di atas lahan seluas 2,5 hektare, yang diproyeksikan sebagai ikon pelayanan haji. Masjid ini nantinya akan mampu menampung hingga 10.000 orang dan dilengkapi miniatur Ka’bah serta Kiswah asli, sebagai pusat edukasi manasik haji.

“Kita ingin pelayanan ibadah haji ini tak hanya untuk yang berangkat, tapi juga yang masih menunggu. Kita ingin menjaga semangat, kesehatan, dan kesiapan ilmu mereka. Oleh karena itu, kita bangun pusat pelayanan haji agar mereka tetap merasa dilayani dan diperhatikan,” tambah Ajat Rochmat Jatnika.

Untuk mewujudkan embarkasi haji, Pemkab Bogor juga menjalin kolaborasi dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang telah menyediakan lahan strategis untuk pembangunan asrama haji dengan kapasitas 200 kamar. Selain itu, beberapa hotel wisata lokal juga disiapkan sebagai fasilitas tambahan ketika musim haji tiba.

Katanya, rencana jangka pendek hingga 2026 meliputi penyempurnaan fasilitas, sistem manasik, dan integrasi sarana transportasi. Jika berjalan sesuai rencana, fasilitas ini akan bisa digunakan penuh paling lambat tahun 2027 mendatang.

“Masjid Agung ini akan terkoneksi langsung dengan area parkir Stadion Pakansari dan dirancang dengan konsep underpass agar tidak mengganggu lalu lintas,” jelas Sekda.

Dari sisi regulasi dan pendanaan, Sekda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian Agama, DPR RI, dan pemerintah pusat.

“Karena ini mimpi besar, kami harus menggandeng semua pihak untuk mewujudkannya,” bebernya.

Ajat menegaskan bahwa pembangunan pusat pelayanan ini bukan hanya proyek fisik, melainkan bagian dari pembinaan jemaah haji dan umrah secara menyeluruh.

“Kami ingin jemaah yang masih menunggu tetap terlayani, baik secara spiritual, mental, maupun pengetahuan. Maka dari itu, pusat pelayanan ini juga akan menjadi pusat edukasi dan pembinaan ibadah,” tegasnya.

Dengan komitmen kuat dan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, Kabupaten Bogor menargetkan menjadi percontohan pengelolaan pelayanan haji dan umrah yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan di Indonesia.

Semoga langkah besar ini, Pemkab Bogor tak hanya ingin menjadi embarkasi haji baru di Indonesia.

“Tapi juga menjadi pionir pelayanan haji dan umroh yang holistik, modern, dan terintegrasi untuk seluruh warganya.

Artikel Pemkab Bogor Akan Bangun Pusat Pelayanan Haji di Area Stadion Pakansari pertama kali tampil pada JAKPOS.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama, Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah.

“Alhamdulillah, hari ini baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Ada beberapa hal yang kita sepakati, salah satunya jumlah jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada masa operasional haji 1446 H/2025 M sebanyak 221 ribu orang,” ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menag mengatakan keberangkatan dan kepulangan 221 ribu calon haji akan terbagi pada dua bandara di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 orang akan datang melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.

“Sementara, setengahnya lagi, akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madinah,” kata dia.

Menag berharap dengan telah ditandatanganinya MoU ini, persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi.

“Saya minta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan agar mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M,” kata Menag.

Di sisi lain, Indonesia saat ini mendapat kuota petugas sebanyak 2.210 atau 1 persen dari kuota jamaah. Menag Nasaruddin Umar terus berupaya melobi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota petugas.

“Kita terus mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota petugas agar jumlahnya lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jamaah haji Indonesia,” ujarnya.

Dalam salah satu klausul MoU disebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan persentase petugas sesuai kebutuhan. Hal tersebut akan diperbarui setelah selesai tahapan kontrak layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

MoU Menag RI dan Menhaj Saudi juga mengatur masalah keamanan. Seluruh calon haji diminta mematuhi dan menaati peraturan Kerajaan Arab Saudi, termasuk terkait pergerakan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Jamaah juga diminta tidak melakukan aktivitas propaganda dan mengeraskan suara di tempat umum. Sebaliknya, jamaah diminta untuk menghormati dan menjaga kesucian dua Tanah Suci.

Aturan lainnya berkenaan penggunaan perangkat fotografi, termasuk telepon genggam agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Larangan lainnya, antara lain mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan-slogan politik dan partai, atau mempolitisasi musim haji.

“Kami juga sudah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jamaah haji. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan keamanan dan kenyamanan jamaah selama di Tanah Suci,” kata Menag.

Selain menandatangani MoU, kunjungan Menag ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Muktamar dan Pameran Haji di Jeddah. Menag juga akan bertemu dengan sejumlah pihak di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan pelayanan jamaah.

“Fokus kita adalah bagaimana jamaah haji Indonesia bisa mendapat layanan terbaik. Ini akan kita persiapkan sejak awal,” kata dia.

Artikel 221 Ribu Jamaah Haji Indonesia Tahun Ini pertama kali tampil pada JAKPOS.