Dalam unggahan itu, terdapat tautan yang disebut bisa digunakan masyarakat untuk mendaftar dan mengklaim token gratis.

Isi unggahan tersebut menuliskan:

“Kami bagikan Rp250.000 token listrik gratis untuk masyarakat Indonesia.

Caranya sangat mudah: klik link, isi data singkat, dan token siap diklaim.

Buruan! Program ini hanya berlaku selama persediaan masih ada. Daftar di sini”

Namun, apakah benar ada program resmi token listrik gratis dari PLN pada September 2025?

Penjelasan

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi PLN ataupun pemerintah.

Tautan itu justru meminta data diri pengguna, sehingga terindikasi sebagai phishing atau upaya pencurian data pribadi.

Terkait program listrik, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moergiarso, menjelaskan bahwa stimulus berupa diskon tarif listrik masih dalam tahap kajian.

“Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga (mengkaji),” ujar Susiwijono, dilansir dari ANTARA.

Ia menegaskan bahwa PLN dan pemerintah masih membahas kebijakan tersebut. Sebelumnya, pemerintah memang pernah memberikan diskon tarif listrik pada Januari – Februari 2025 untuk membantu daya beli masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk selalu mencari informasi resmi mengenai tarif maupun program listrik melalui situs web dan media sosial resmi PLN.

Klaim: Tautan token gratis PLN September 2025
Rating: Hoaks

Artikel Hoaks! PLN Bagi-bagi Token Gratis Rp250 Ribu pertama kali tampil pada JAKPOS.

Ironisnya, generasi yang disebut paling melek teknologi justru menjadi kelompok yang paling rentan termakan informasi palsu.

Pertanyaannya: mengapa ini bisa terjadi?

Bukan Kurang Akses, Tapi Kurang Sadar

Generasi muda saat ini tidak kekurangan akses. Hampir semua pelajar memiliki smartphone dan terkoneksi internet. Namun, akses bukan jaminan kesadaran. Yang terjadi justru ledakan informasi tanpa kontrol, di mana semua hal tampak benar karena dikemas menarik dan diulang-ulang.

Menurut survei MAFINDO dan Kemenkominfo tahun 2023, lebih dari 45% remaja mengaku pernah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Bukan karena niat jahat, tetapi karena mereka belum dibekali kemampuan literasi digital yang cukup. Ini bukan soal bisa memakai teknologi, tapi soal menyadari dampaknya.

Gagal Membedakan Fakta dan Narasi

Hoaks masa kini tidak lagi hadir dalam bentuk kasar atau primitif. Ia tampil canggih, penuh narasi emosional, dan sering menyasar keresahan anak muda: isu sosial, politik, bahkan kesehatan mental. Sayangnya, anak muda sering kali tidak diajarkan untuk membedakan antara data dan opini, antara analisis dan manipulasi.

Ketidaksadaran digital membuat mereka mudah terbawa arus algoritma yang memperkuat bias, bukan logika. Mereka merasa tercerahkan padahal sedang terjebak dalam ruang gema (echo chamber) yang memperkuat satu sisi saja.

Pendidikan Gagal Mengimbangi

Kurikulum sekolah yang seharusnya menjadi benteng terakhir justru tertinggal. Pelajaran TIK masih berkutat pada cara mengetik di Word dan membuat slide PowerPoint, tanpa menyentuh esensi literasi digital: berpikir kritis terhadap informasi.

Sementara di luar sekolah, algoritma bekerja 24 jam. Tanpa bekal yang cukup, anak muda seperti dilempar ke hutan informasi tanpa kompas.

Saatnya Pendidikan Membuka Mata

Literasi digital tidak bisa hanya diserahkan ke seminar tahunan atau konten pemerintah yang kaku. Ia harus menjadi bagian dari budaya belajar—dibahas di kelas, dijadikan proyek, dikaitkan dengan pelajaran lain, dan terutama: dikaitkan dengan pengalaman digital mereka sehari-hari.

Guru tidak harus menguasai semua platform media sosial, tapi harus berani membuka diskusi: “Kenapa kamu percaya info itu? Sumbernya apa? Ada pendapat lain?”

Kesadaran Digital Itu Mendesak

Generasi muda adalah pengguna media digital terbanyak, tapi juga kelompok yang masa depannya paling dipertaruhkan jika terus terpapar informasi salah. Kesadaran digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi cara berpikir. Membedakan mana yang layak dipercaya, dan mana yang hanya sensasi.

Kalau tidak dibekali dengan itu, maka hoaks akan terus tumbuh subur. Bukan karena teknologi yang jahat, tapi karena pengguna yang lengah.

Syifa Aulia Fitriani
Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang.

Artikel Ketidaksadaran Digital Menjadi Akar Suburnya Hoaks Dikalangan Muda pertama kali tampil pada JAKPOS.

Video tersebut menampilkan Prabowo dan Megawati sedang berbincang dengan latar belakang ruangan bertuliskan “Sidang Paripurna Pemakzulan GIBRAN 4-5-2025”.

Berikit narasi dalam unggahan tersebut:

“Beneran nih @prabowo
@gerindra @PDI_Perjuangan
Rakyat Indonesia menunggu kejelasannya…! Jangan hanya omon² seperti yg sudah² .”
Namun, benarkah Prabowo dan Megawati makzulkan Gibran?

Penjelasan

Ditemukan video serupa berjudul ”Momen Megawati dan Prabowo Akrab Bercanda di Upacara HUT ke-77 TNI” yang di rilis oleh kanal Youtube KOMPASTV. Video tersebut diambil saat momen kebersamaan Prabowo dan Megawati pada acara HUT TNI ke-77 di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Video tersebut telah disunting dengan sedemikian rupa dengan mengganti latar ruangan bertuliskan “Sidang Paripurna Pemakzulan GIBRAN 4-5-2025”.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945, terutama pada Pasal 7A. Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa presiden maupun wakil presiden hanya bisa diberhentikan dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau kejahatan berat lainnya.

Usulan pemberhentian tersebut harus terlebih dahulu diajukan oleh DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Baca selengkapnya di sini.

Dengan demikian unggahan yang menyebut Prabowo dan Megawati memakzulkan Gibran adalah hoaks. Video tersebut adalah hasil suntingan dari potongan video saat momen HUT TNI 2022, lalu diedit dengan latar palsu. Sesuai UUD 1945, pemakzulan wakil presiden hanya bisa dilakukan lewat proses hukum oleh DPR dan MK jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

Klaim : Prabowo dan Megawati adakan sidang paripurna pemakzulan Gibran
Rating : Hoaks

Artikel Hoaks! Prabowo dan Megawati Gelar Sidang Paripurna Pemakzulan Gibran pertama kali tampil pada JAKPOS.