Humaniora bukan sekadar kumpulan disiplin ilmu seperti sastra, filsafat, sejarah, dan seni, melainkan sebuah pendekatan menyeluruh dalam memahami manusia sebagai makhluk yang berpikir, merasakan, dan mencipta makna. Melalui humaniora, kita diajak untuk menelusuri pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kebebasan, tanggung jawab, keadilan, dan kebudayaan. Humaniora menawarkan ruang bagi perenungan kritis yang tidak bisa dijawab hanya dengan algoritma atau logika matematis semata.

Krisis identitas yang terjadi dalam masyarakat modern sering kali berakar dari keterputusan manusia dengan warisan kultural dan narasi besar peradaban. Dalam dunia yang dibentuk oleh logika konsumsi dan eksistensi digital, individu kehilangan akar sejarah, nilai spiritual, dan ikatan sosial yang memberi arah hidup. Di sinilah pentingnya studi humaniora, karena ia memulihkan ingatan kolektif, mengenalkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, dan merawat keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman.

Lebih jauh, humaniora tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga menumbuhkan. Ia membuka kemungkinan lahirnya wacana baru, seni baru, bahkan etika baru yang lebih kontekstual dengan tantangan zaman. Melalui kajian sastra, seni, atau pemikiran filsafat, generasi muda dapat membangun narasi alternatif yang humanistik—melawan reduksi manusia menjadi sekadar data, statistik, atau objek pasar. Humaniora membangun imajinasi sosial yang memerdekakan, bukan mengasingkan.

Di dunia akademik, penguatan kurikulum berbasis humaniora sangat dibutuhkan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan memiliki kepekaan sosial. Dunia kerja masa depan membutuhkan insan yang mampu berpikir lintas disiplin, memahami kompleksitas manusia, dan beretika dalam mengambil keputusan. Dengan latar belakang humaniora, seseorang dapat menjembatani antara logika industri dan suara-suara minor yang kerap terpinggirkan.

Namun sayangnya, humaniora kerap dianggap kurang relevan secara ekonomi atau tidak “menghasilkan” dalam logika pasar pendidikan. Pandangan ini keliru dan reduktif, karena keberlanjutan peradaban tidak ditentukan hanya oleh teknologi dan ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana manusia memahami dirinya dan dunia di sekitarnya. Dalam jangka panjang, krisis moral, polarisasi politik, dan konflik sosial justru akan makin dalam jika dimensi humanistik terus diabaikan.

Dengan demikian, studi humaniora bukanlah sesuatu yang usang atau sekadar pelengkap. Ia adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, inklusif, dan bermartabat. Di tengah krisis multidimensi yang melanda dunia saat ini, hanya dengan memulihkan sisi kemanusiaan melalui pendekatan humaniora, manusia dapat menemukan kembali jati dirinya, memahami perbedaan sebagai kekuatan, dan berjalan bersama menuju masa depan yang lebih beretika dan bermakna.

Hilda
Mahasiswa Universitas Pamulang

Artikel Relevansi Studi Humaniora dalam Menjawab Krisis Identitas dan Disorientasi Nilai di Era Modern pertama kali tampil pada JAKPOS.

Isu humaniora berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hak, martabat, keadilan, dan kesejahteraan

DEPOKPOS – Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di balik janji konstitusi tersebut, masih terjadi kesenjangan yang mencolok dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketimpangan ini menjadi bagian penting dari isu humaniora karena menyangkut nilai-nilai keadilan, martabat manusia, dan hak asasi setiap individu. Dalam konteks ini, media massa memiliki peran strategis untuk menyuarakan ketimpangan tersebut ke ruang publik.

Isu Humaniora dan Jurnalisme Humaniora: Kerangka Konseptual

Isu humaniora berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hak, martabat, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks pendidikan, humaniora menyoroti bagaimana sistem dan kebijakan berdampak pada perkembangan manusia secara menyeluruh. Sementara itu, jurnalisme humaniora merupakan pendekatan jurnalistik yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pusat perhatian, menggunakan narasi personal, empati, dan refleksi untuk menyuarakan suara kelompok marginal dan memperjuangkan keadilan sosial.

Kesenjangan Pendidikan sebagai Isu Humaniora

Kesenjangan pendidikan di Indonesia terjadi dalam berbagai dimensi: geografis, ekonomi, dan sosial. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 menunjukkan bahwa daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana pendidikan, kurangnya guru berkualitas, dan rendahnya akses internet. Misalnya, dalam laporan Kompas (2023), disebutkan bahwa banyak siswa di wilayah Papua masih belajar di bawah tenda darurat karena gedung sekolah rusak dan belum diperbaiki.

Tidak hanya di wilayah timur, daerah pesisir Sumatra dan perbatasan Kalimantan juga mengalami tantangan serupa. Dalam beberapa kasus, anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya hanya untuk mencapai sekolah dasar terdekat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya merata, dan masyarakat di wilayah tertentu masih mengalami diskriminasi struktural dalam pemenuhan haknya. Dalam perspektif humaniora, ketidaksetaraan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan: bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkembang dan memperoleh pendidikan yang layak.

Menurut data BPS tahun 2022, indeks pembangunan manusia (IPM) di DKI Jakarta mencapai 81,65, jauh di atas Papua yang hanya 60,62. Selisih ini mencerminkan ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, yang merupakan komponen utama IPM.

Peran dan Tantangan Media Massa

Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik dan mendorong perubahan sosial. Sayangnya, liputan mendalam tentang kesenjangan pendidikan masih sangat terbatas. Kajian oleh Lembaga Kajian Media Remotivi (2021) menyebutkan bahwa media arus utama lebih sering memuat berita pendidikan yang bersifat administratif dan elitis, seperti kebijakan ujian nasional, ranking sekolah, atau skor PISA, sementara suara dari masyarakat akar rumput sering terabaikan.

Selain itu, pemberitaan yang berorientasi pada klik (clickbait) dan logika pasar membuat isu-isu humaniora seperti kesenjangan pendidikan tidak mendapatkan ruang yang layak. Juwita dan Hidayat (2020) dalam jurnal Komunikasi dan Media mengungkapkan bahwa hanya 12% dari berita pendidikan dalam tiga media nasional yang menyoroti isu ketimpangan dan keadilan sosial.

Sebagai solusi, media dapat bekerja sama dengan LSM pendidikan untuk mendapatkan akses ke data lapangan, melakukan pelatihan jurnalisme empatik, dan mengembangkan rubrik khusus pendidikan inklusif. Peliputan kolaboratif antara media arus utama dan media lokal juga bisa menjadi strategi efektif untuk memperluas cakupan dan kedalaman pemberitaan.

Harapan: Mendorong Jurnalisme Pendidikan yang Berperspektif Kemanusiaan

Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan baru dalam praktik jurnalisme pendidikan. Konsep jurnalisme humaniora menekankan pentingnya empati, narasi personal, dan pendekatan reflektif terhadap isu-isu kemanusiaan. Liputan tentang perjuangan siswa di daerah terpencil, guru honorer yang berdedikasi tinggi, atau komunitas lokal yang membangun sekolah secara swadaya adalah contoh cerita yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangkitkan kesadaran sosial.

Beberapa media alternatif seperti The Conversation Indonesia, Beritagar, dan Tirto.id telah mulai mengembangkan model jurnalisme ini dengan pendekatan yang lebih analitis dan humanis. Upaya ini perlu diperluas dan didukung oleh kebijakan redaksi serta partisipasi aktif masyarakat.

Kesenjangan pendidikan adalah isu humaniora yang mendesak. Ia menyangkut keadilan, kesetaraan, dan masa depan generasi bangsa. Media massa memiliki tanggung jawab moral untuk mengangkat isu ini secara berkelanjutan dan mendalam. Melalui jurnalisme yang berpihak pada nilai kemanusiaan, media tidak hanya menjalankan fungsi informatif, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang sesungguhnya.

Amanda Chelsea Aulia
Mahasiswa Universitas Pamulang

Artikel Kesenjangan Pendidikan sebagai Isu Humaniora: Refleksi Peran Media Massa dalam Pemberitaan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Fenomena kekerasan ini tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga melanggar norma sosial dan nilai budaya yang terus mendukung patriarki. Banyak korban memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena mereka khawatir akan stigmatisasi, tidak mendapat dukungan, atau bahkan merasa disalahkan. Situasi ini menunjukkan bahwa humaniora harus lebih inklusif dengan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan empati.

Kesehatan mental juga merupakan masalah penting yang semakin mendapat perhatian di kalangan generasi muda. Tekanan akademik, tuntutan sosial, dan paparan terus-menerus pada konten digital adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kondisi psikologis yang berisiko. Ironisnya, masyarakat masih kurang menyadari pentingnya kesehatan mental dan tidak cukup layanan psikologis yang tersedia secara ekonomi dan lokasi. Banyak orang yang mengalami gangguan mental terpinggirkan atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Selain itu, kemiskinan struktural masih merupakan masalah sosial yang terus-menerus. Mobilitas sosial bagi kelompok marginal sangat terbatas karena ketidaksamaan dalam akses ke pendidikan dan pekerjaan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, program-program tersebut seringkali tidak memiliki dampak yang signifikan karena ketidaktepatan sasaran dan komplikasi birokrasi. Pemberdayaan masyarakat memerlukan peningkatan kapasitas dan literasi.

Sebaliknya, masyarakat menghadapi kesulitan untuk mempertahankan keberagaman dan toleransi. Meningkatnya ujaran kebencian, polarisasi politik, dan isu-isu keagamaan yang dieksploitasi oleh kelompok tertentu menempatkan kohesi sosial dalam bahaya yang signifikan. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan multikultural sangat penting untuk menjaga keseimbangan di tengah keberagaman yang ada.

Selain itu, masalah pengabaian kaum lanjut mulai muncul. Banyak orang lanjut usia hidup sendiri tanpa dukungan keluarga atau lingkungan sosial yang tepat. Di kota-kota besar, urbanisasi membuat anak-anak muda meninggalkan orang tua demi pekerjaan, sementara kurangnya fasilitas publik untuk orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang lebih ramah lansia harus dibuat, yang memberikan dukungan kesehatan, kesejahteraan, dan ruang untuk partisipasi aktif.

Untuk menangani semua masalah ini, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal harus bekerja sama lintas sektor. Tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah sosial dan humaniora hanya dengan cara-cara teknokratis; lebih baik melakukannya dari sudut pandang manusiawi, yang mengutamakan hak dan martabat setiap orang. Sebuah masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab hanya dapat terwujud jika setiap warga negara berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan mereka sendiri.

Universitas Pamulang
Rizki Anugrah Pratama
241011200758

Artikel Dinamika Isu Sosial dan Humaniora Kontemporer di Tengah Masyarakat Indonesia pertama kali tampil pada JAKPOS.