Negara Aliansi Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara (NATO) sekutu Amerika Serikat tersebut menegaskan mereka tidak akan terseret ke dalam konflik AS dan Iran lebih luas lagi dengan ikut serta dalam blokade tersebut.

Sebaliknya, Inggris dan Prancis justru menekankan penting membuka kembali jalur yang dilalui seperlima pasokan minyak dunia itu, yang secara efektif telah ditutup oleh Iran sejak berperang dengan AS pada 28 Februari.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan negaranya tidak akan mendukung blokade tersebut.

“Kami tidak mendukung blokade ini. Keputusan saya sangat jelas: apa pun tekanannya-dan tekanannya cukup besar-kami tidak akan terseret ke dalam perang,” ujarnya kepada BBC.

Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya akan menggelar konferensi bersama Inggris dan negara lain untuk membentuk misi multinasional guna memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.

“Misi ini bersifat defensif dan terpisah dari pihak-pihak yang berperang, dan akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan,” ujar Macron dikutip Reuters.

Trump Minta Bantuan NATO

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyampaikan kepada negara anggota bahwa Trump menginginkan komitmen konkret dalam waktu dekat untuk membantu mengamankan Selat Hormuz.

Rutte juga menyebut NATO dapat berperan di selat tersebut jika 32 negara anggotanya menyepakati pembentukan misi bersama.

Namun, sejumlah negara Eropa menyatakan hanya bersedia membantu AS di Selat Hormuz setelah tercapai penghentian konflik yang berkelanjutan serta ada jaminan dari Iran bahwa kapal mereka tidak akan diserang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan Selat Hormuz seharusnya dibuka kembali melalui jalur diplomasi. Ia juga menilai pembentukan kekuatan internasional untuk mengawasi selat tersebut akan rumit.

Fidan menyerukan agar NATO menata ulang hubungan dengan Trump dalam KTT yang dijadwalkan berlangsung di Ankara pada Juli mendatang.

Ancaman Trump Blokir Selat Hormuz

Trump sebelumnya mengatakan militer AS akan bekerja sama dengan negara lain untuk memblokir seluruh lalu lintas maritim di jalur tersebut. Ia bahkan mengeklaim negara-negara Arab Teluk Persia telah bersedia membantu, tanpa merinci siapa aja.

Namun, militer AS kemudian menjelaskan bahwa blokade yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 GMT pada Senin ini hanya akan berlaku bagi kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.

Penolakan negara-negara sekutu ini menjadi sumber gesekan terbaru antara NATO-Eropa dan Trump. Padahal, Trump mengancam akan menarik AS dari NATO dan tengah mempertimbangkan penarikan sebagian pasukan AS dari Eropa.

Ketegangan juga meningkat setelah beberapa negara menolak mendukung perang AS terhadap Iran, termasuk dengan melarang pesawat militer AS menggunakan wilayah udara mereka.

Artikel Negara NATO Ogah Terlibat Blokade Selat Hormuz pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sementara pada Sabtu (11/4), aksi mendukung Palestine Action digelar oleh ratusan orang di Trafalgar Square, London, memegang plakat yang mendukung kelompok Palestine Action.

Petugas kemudian menangkap 212 aktivis berusia 27 hingga 82 tahun dan membawanya pergi dari kerumunan tersebut. Aksi itu diiringi sorak sorai dan tepuk tangan dari demonstran lain.

Pada Juli 2025, Inggris menetapkan Palestine Action sebagai organisasi terlarang dan menilai aktivitasnya berkaitan dengan kegiatan terorisme.

Akibat keputusan tersebut, menjadi anggota atau pendukung kelompok tersebut merupakan tindak pidana, yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

Pengadilan Tinggi di London pada pertengahan Februari 2026 menguatkan gugatan terhadap larangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa larangan itu telah mengganggu hak kebebasan berbicara. Pemerintah telah diberikan izin untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Kepolisian Metropolitan London sempat menghentikan penangkapan pendukung Palestine Action saat muncul keputusan Pengadilan Tinggi. Namun pada akhir Maret, mereka mengatakan akan melanjutkannya.

Meski begitu, para pendukung kelompok tersebut tidak takut. Mereka menyatakan akan terus muncul dan menggelar aksi mendukung Palestine Action dan menentang genosida Israel di Palestina.

“Sangat penting untuk terus hadir,” kata Freya, 28, manajer sebuah organisasi lingkungan di London.

“Penting bagi kita semua untuk terus menentang genosida… Pemerintah mungkin berubah-ubah dalam argumen hukum mereka, tetapi moral orang-orang ini (di sini) tidak berubah,” tambahnya.

Sejak larangan terhadap Palestine Action diberlakukan, telah terjadi hampir 3.000 penangkapan, terutama karena membawa plakat yang membela organisasi tersebut. Ratusan orang menghadapi tuntutan.

Seorang demonstran, Denis MacDermot yang berusisa 73 tahun asal Edinburgh, mengatakan dia pernah ditangkap sebelumnya dan tidak ragu untuk turun ke jalan lagi.

“Saya mendukung orang-orang hebat ini,” katanya sambil melambaikan tangan ke arah demonstran lain, menambahkan bahwa jika proses pengadilan sudah pasti, “tidak akan ada kebutuhan untuk semua ini”.

Diberitakan AFP, berdasarkan web resmi yang kini sudah terblokir, tujuan Palestine Action yang didirikan pada 2020 ini adalah untuk mengakhiri “partisipasi global dalam rezim genosida dan apartheid Israel”.

Mereka terutama menargetkan pabrik-pabrik senjata, khususnya yang dimiliki oleh kelompok pertahanan Israel, Elbit Systems.

Artikel Polisi London Tangkap 212 Aktifis Pro Palestina pertama kali tampil pada JAKPOS.