Salah satu buruh, Supartini mengaku dirumahkan perusahaan sejak Februari 2024 lalu. Selama dirumahkan, ia tidak merasa menerima gaji dari perusahaan.

“Enggak. Sama sekali tidak (mendapat gaji). Tapi pas saya cek rekening koran, ada uang masuk Rp 1000,” kata dia dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (6/5).

Selain Supartini, nasib serupa juga dialami Sumarno. Ia mengatakan sejak 2023 perusahaan sudah melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.

“Dioglang (masuk bergiliran). Dua minggu masuk, dua minggu libur,” kata dia.

Dengan berkurangnya jam kerja tersebut, Sumarno hanya menerima separuh gaji. Namun sejak Februari 2024, perusahaan memutuskan untuk merumahkan Sumarno.

“Selama dirumahkan ya itu, cuma dapat Rp 1.000 per bulan,” kata dia.

Ratusan Buruh Dirumahkan

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Karanganyar, Danang Sugiyatno mengatakan jumlah buruh yang dirumahkan mencapai ratusan orang.

“Tapi yang lapor ke sini sekitar ada 26-30 orang,” kata Danang.

Menurut Danang, perusahaan sengaja tetap menggaji mereka sebagai alasan untuk tidak melakukan putus hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, buruh tidak akan mendapat pesangon jika mengundurkan diri dari pekerjaan mereka.

“Jadi teman-teman buruh ini digantung tanpa cantolan, dipegat tanpa layang (dicerai tanpa surat),” kata Danang.

Menurut Danang, perusahaan beralasan dengan Pasal 93 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

“Tapi itu hanya dibaca ayat pertama saja. Padahal ada lanjutannya ayat kedua,” terang Danang.

Mengutip ayat 2 huruf f Pasal 93 UU Ketenagakerjaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

FSP KEP Karanganyar pun telah mengadukan perkara tersebut ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disdagperinaker) Kabupaten Karanganyar. Namun perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan.

Akhirnya para buruh sepakat untuk menggugat perusahaan ke Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah.

“Sudah ada beberapa putusan,” kata Danang.

Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan perusahaan melanggar Pasal 93 Ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SE Kemenaker RI Nomor: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja Dirumahkan.

Majelis hakim juga menyatakan putus hubungan kerja antara perusahaan dan penggugat karena perusahaan tidak membayar upah selama lebih dari tiga bulan berturut-turut.

Selain itu, perusahaan dihukum untuk melunasi upah buruh yang belum dibayarkan ditambah pesangon sebesar sembilan belas kali upah sebulan.

Meski sudah ada putusan dari PHI , Danang menyatakan hingga saat ini perusahaan belum melaksanakan putusan tersebut.

“Ini sudah ada putusan PHI. Kalau dia kasasi ya nanti naik ke kasasi,” kata Danang.

Sumber: CNN Indonesia

Artikel Buruh Pabrik di Karanganyar Hanya Terima Rp1000 per Bulan sejak 2024 pertama kali tampil pada JAKPOS.