Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna, mengatakan “Kemensos tidak hanya mengembalikan penglihatan para lansia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup agar tetap produktif dan berdaya,” ujarnya, dalam laman Kemensos.

Menurut Suratna, operasi katarak gratis bagi lansia dengan keterbatasan akses layanan kesehatan akibat jarak ke fasilitas kesehatan, minimnya dokter mata di daerah, serta tingginya biaya operasi. Ia menilai terselenggara operasi katarak di Reda Bolo menjadi langkah penting untuk menekan rasio ketergantungan lansia.

Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi antara Kemensos, Pemprov NTT, Pemerintah Kabupaten Kab. Sumba Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Kab. Sumba Barat, Pemerintah Kabupaten Kab. Sumba Tengah, Pemerintah Kabupaten Kab. Sumba Timur.

Selanjutnya juga Danantara, BNI Berbagi, Emtek Media, Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih (YPP),  RSUD Redo Bolo, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (Perdami) NTT dan  Yayasan Kasih Tunadaksa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks ketergantungan lansia pada 2024 mencapai 17,76 persen, meningkat dari 15,16 persen pada 2020. Keterbatasan penglihatan disebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk tingkat ketergantungan tersebut.

Sebanyak 250 lansia menjalani pemeriksaan awal (screening) dan 140 lansia berhasil menjalani dioperasi. Pemeriksaan dan pemantauan pasca operasi dilakukan tim medis RSUD Reda Bolo.

Hal itu untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Kemensos juga membagikan paket sembako serta alat bantu seperti kursi roda, motor roda tiga, dan tongkat kruk.

Salah satu lansia Lede Bulu A (83), warga Katape Roro, mengaku penglihatannya membaik setelah dioperasi. “Setelah dioperasi, mata mulai terang. Nanti setelah sembuh, saya akan kembali bekerja di ladang, terima kasih pemerintah,” katanya.

Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis bagi Lansia di RSUD Reda Bolo dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Kepala Sentra Efata Kupang, Tota Oceana Zonneveld. (B. Karmila)

Artikel Minimnya Dokter Mata dan Tingginya Biaya, Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis  pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos),” kata Gus Ipul.

Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI).

Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos.

Di lain sisi, warga penerima bansos juga boleh menyanggah ketika merasa bantuan tersebut salah sasaran. Itu semua bisa dilakukan melalui aplikasi atau sistem Government Technology (GovTech) yang sedang dibangun DEN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Sekarang dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima bansos. Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” tegas Mensos Saifullah Yusuf.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya memang mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengetuai Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite itu dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 yang diteken pada 29 Juli 2025 lalu.

Meski aturannya baru dibentuk akhir bulan kemarin, Luhut mengaku perintah lisan dari Prabowo soal digitalisasi sudah dari 7 bulan lalu. Ia bersama tim kecil pun sudah bergerak intensif untuk merealisasikan perintah sang Kepala Negara.

Dirinya membocorkan tim yang mengerjakan digitalisasi tersebut adalah mereka yang dulu membuat aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi covid-19 melanda tanah air. Pilot project digitalisasi bansos tersebut bakal dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur.

“Nanti September (2025), minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi,” bebernya.

“Kita akan sosialisasikan supaya semua (masyarakat) yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran, supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi (pemutakhiran data penerima bansos),” imbuh Luhut.

Luhut mengatakan digitalisasi bansos bakal diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi terkait proyek tersebut ke semua kabupaten/kota mulai minggu depan.

“Setelah successfull nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semua terkoordinasi dengan baik dan jujur sekali lagi saya sangat bahagia karena tidak ada saya lihat kementerian/lembaga yang tidak sepakat,” tegasnya.

Artikel Mensos Akui 45 Persen Bansos Salah Sasaran, Minta Masyarakat Perbarui Data pertama kali tampil pada JAKPOS.

Bantuan yang diberikan kepada warga korban banjir Jakarta berupa kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, kasur, bantal, selimut serta popok dewasa/anak dan kebutuhan dasar bagi pengungsi

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) hingga saat ini telah menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di DKI Jakarta senilai Rp2 miliar lebih.

“Bantuan ini diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak banjir,” kata Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya bekerja dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah kota untuk menyalurkan beragam bantuan tersebut.

Bantuan yang diberikan kepada warga berupa kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, kasur, bantal, selimut serta popok dewasa/anak dan kebutuhan dasar bagi pengungsi.

Selain itu, ada lima dapur umum yang ada di DKI Jakarta untuk melayani kebutuhan makanan pengungsi.

“Dampak banjir ini ada di tiga wilayah DKI Jakarta yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat,” katanya.

Ia mengatakan pada Kamis ini, pihaknya meninjau dapur umum di Jakarta Utara dan juga lokasi pengungsian di Rusunawa Embrio Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara.

“Kami sudah lihat semua kebutuhan pengungsi yang berjumlah 900 orang ini sudah tercukupi dengan baik,” katanya.

Artikel Kemensos Salurkan Bantuan Banjir Jakarta Senilai Rp2 miliar pertama kali tampil pada JAKPOS.