Para siswa diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG yang dihidangkan

DEPOKPOS – Puluhan siswa dari sejumlah SMP di Sleman, DIY dilarikan ke beberapa fasilitas pelayanan kesehatan karena diduga mengalami gejala keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG), Rabu (13/8)

Para siswa diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG yang dihidangkan, Selasa (12/8) kemarin pagi.

Puluhan siswa itu dirujuk salah satunya ke Puskemas Mlati II. Situasi di lokasi, pasien terus berdatangan menggunakan ambulans. Sebagian terlihat lemas atau nampak pucat. Ada yang sampai harus digendong.

“Berita awal, jadi ada beberapa siswa yang datang ke Puskesmas Mlati II yang memang diduga, patut diduga, diakibatkan oleh keracunan makanan, patut diduga,” kata Deddy Aprianto, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sleman ditemui di puskesmas, Rabu (13/8).

Menurutnya, terhitung 90 siswa yang dibawa ke Puskesmas Mlati II sejak pukul 10.00 WIB. Sebagian sudah diperkenankan pulang hingga siang ini. Tapi, ada juga tujuh murid lainnya yang harus dirujuk ke RSUD Sleman.

“(Keluhannya) ada diare, ada mual, ada pusing,” ungkap Deddy sambil memastikan tak ada siswa yang mengalami gejala keracunan berat.

Meski belum bisa memastikan pemicu gejala keracunan ini, Deddy tak menyangkal soal petugas dari jajarannya termasuk kepolisian yang mengambil sampel makanan hidangan MBG kemarin pagi untuk diperiksa.

“Informasinya (hidangan MBG kemarin) itu kemarin rawon, daging sapi,” ujar Evita Setyaningrum, Kepala Puskesmas Mlati II menambahkan.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi sementara itu memperoleh informasi jika siswa yang dibawa ke Puskesmas Mlati II adalah murid-murid dari tiga sekolah berbeda, yakni: SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati.

Kendati, Mustadi belum banyak menerima informasi mengenai sumber makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyuplai MBG yang diduga memicu keracunan massal ini.

Hanafi Hasan, salah seorang wali siswa di SMP Muhammadiyah 1 Mlati membeberkan, anaknya sempat mengalami gejala perut mulas hingga perih dan mual pukul 06.00 WIB pagi tadi. Namun, buah hatinya itu tetap melanjutkan sekolah hari ini.

“Bangun tidur tadi dia nangis-nangis, perutnya sakit. Kemarin kalau kata ibunya (anak) makan siang gratis di sekolah,” kata Hasan ditemui di SMP Muhammadiyah 1 Mlati.

Hasan masih mengkhawatirkan kondisi anaknya, hingga ia harus ‘standby’ di depan sekolah untuk berjaga-jaga mengantisipasi hal yang tak diinginkan.

“Saya ke sini karena takut kalau anak saya ada apa-apa, saya juga bawa ambulans,” kata Hasan yang juga anggota relawan SAR Mlati ini.

Artikel Program MBG Kembali Makan Korban! 90 Siswa di Sleman Keracunan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras menegaskan jajarannya akan mengawasi dengan sangat ketat pelaksanaan program MBG

DEPOK – Mengantisipasi terjadinya kasus keracunan pada anak seperti yang terjadi di beberapa daerah, Polres Metro Depok mengambil langkah serius untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan dampak serius.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras menegaskan jajarannya akan mengawasi dengan sangat ketat pelaksanaan program MBG.

Pernyataan itu ditegaskannya pada saat peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Pondok Terong, Pancoran Mas, Depok, Rabu (6/8/2025).

“Arahan dari Bapak Kapolri, kita wajib antisipasi dan pastikan makanan aman,” tegas Abdul Waras.

Pembangunan SPPG ini menjadi bagian penting dari program MBG nasional yang dilaksanakan di 205 lokasi se-Indonesia. Polres Depok sendiri dipercaya membangun dua lokasi dapur bersama, yaitu di Pondok Terong dan Tajur Halang.

Abdul Waras menekankan, dapur yang dibangun harus mampu menjangkau sekolah-sekolah sekitar secara aman dan efisien, dengan distribusi makanan yang memperhatikan jarak tempuh dan higienitas.

“Distribusi makanan tidak boleh sembarangan. Jarak dan waktu tempuh ke sekolah harus diperhatikan,” katanya.

Untuk menjaga keamanan makanan, Polri akan menurunkan tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokes) sebagai bagian dari pengawasan lintas sektor. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN), TNI, dan pemerintah daerah akan turut mengawal seluruh proses distribusi makanan.

“Ini soal masa depan anak-anak kita. Kita tidak boleh main-main,” ujar Abdul Waras.

Sekitar 3.000 hingga 3.500 siswa dari sekolah-sekolah di sekitar Pondok Terong akan menjadi penerima manfaat program MBG ini. Semua tahapan distribusi akan dikawal tim gabungan agar terhindar dari risiko kontaminasi makanan.

Program MBG merupakan inisiatif Presiden prabowo Subianto untuk mengatasi stunting dan mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Abdul Waras berharap dengan sistem pengawasan ketat, tidak akan ada lagi kejadian siswa keracunan akibat makanan gratis.

Artikel Cegah Kasus Keracunan, Polres Depok Awasi Ketat Proses MBG pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pertemuan yang diadakan di Pendopo Kabupaten Bogor tersebut merupakan kunjungan perdana dari Kepala BGN ke wilayah seluas 2.992 kilometer persegi tersebut.

Kabupaten Bogor dipilih menjadi tempat kunjungan karena merupakan wilayah terluas di Jawa Barat sekaligus memiliki populasi siswa terbanyak, demografi tersebut mengakibatkan Kabupaten Bogor dianggap krusial dalam menopang kesuksesan program MBG.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengucapkan terima kasih atas kedatangan Dadan ke wilayah yang dipimpinnya dan menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

“Kabupaten Bogor siap menyukseskan MBG baik secara materil maupun moril. Dari sisi anggaran maupun infrastruktur,” ucapnya sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemkab Bogor.

Dalam pertemuan tersebut didiskusikan beberapa hal untuk mengupayakan percepatan program MBG seperti pemetaan aset daerah, skema pembiayaan dari APBD, dan kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta.

Rudy juga mengklaim telah menginventarisasi bangunan-bangunan yang rencananya akan disulap menjadi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), seperti puskesmas, bekas kantor kecamatan, hingga aset-aset lainnya.

“Kami ingin satu juta siswa di Kabupaten Bogor benar-benar merasakan manfaat dari MBG. Kami tidak mau setengah-setengah dalam menjamin masa depan anak-anak kita,” tuturnya dalam pertemuan tersebut.

Beberapa waktu sebelumnya, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi mengungkapkan bahwa program MBG baru menjangkau 5% dari keseluruhan siswa di Indonesia dan hanya ada 29 dapur yang berdiri untuk menyokong kebutuhan makanan.***

Artikel Bupati Bogor Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Dukung Program MBG pertama kali tampil pada JAKPOS.

Kegiatan ini merupakan inisiatif dari DPR RI melalui Komisi IX bekerja sama dengan mitra kerja, yakni Badan Gizi Nasional (BGN). Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Dedi Suprijadi, serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rakha Pratama.

Dalam sambutannya, Nuroji menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Menurutnya, peran BGN sangat strategis dalam mengatasi permasalahan gizi yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Depok.

“Mari kita bersinergi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di Kota Depok. Kualitas pangan dan gizi adalah kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Nuroji.

Senada dengan itu, Dedi Suprijadi menjelaskan Program MBG akan disalurkan secara merata kepada para penerima manfaat di Kota Depok. Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal.

“Harapannya, gizi yang diberikan melalui program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Dedi.

Program MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. BGN menggandeng petani, peternak, dan nelayan di sekitar wilayah penerima manfaat untuk memasok bahan baku makanan yang akan dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur-dapur produksi dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat setempat yang setiap hari menyiapkan ribuan porsi makanan.

Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga negara non-kementerian yang memiliki mandat dalam pemenuhan gizi nasional. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, BGN berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui intervensi gizi yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Artikel Nuroji Sosialisasikan Program MBG di Depok pertama kali tampil pada JAKPOS.

UMKM yang akan terlibat MBG perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh BGN

DEPOKPOS – Keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diperluas oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan inklusif.

“Dengan mengucapkan bismalah, perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis secara resmi saya luncurkan. Semoga upaya ini menjadi langkah awal yang kokoh mewujudkan kesejahteraan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ekonomi kerakyatan, sehingga benar-benar menjadi keberkahan bagi seluruh alam,” kata Menteri UMKM Maman Abdurahman di SPPG Cileunyi (Ponpes Al Kasyaf), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.

Dengan hadirnya UMKM, kata Maman, sebagai kolaborasi untuk mendukung dan memperkuat apa yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG agar lebih baik dalam mendukung pembentukan SDM berkualitas.

“Jadi kehadiran pemerintah bukan hanya sekedar memfasilitasi pendidikan saja, tapi bagaimana memfasilitasi untuk meraih mimpi mereka. Selain bekal pendidikan yang baik, juga harus ada bekal nutrisi asupan gizi yang baik juga, agar tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pelibatan UMKM ini, karena program MBG memang diarahkan untuk memiliki kemanfaatan ekonomi yang seluas-luasnya di daerah sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

“Program ini diamanahkan agar ada kemanfaatan ekonomi seluasnya di daerah sekitar dan juga di tingkatan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sehingga ekonomi di daerah, ekonomi rakyat menjadi berkeadilan dan menjadi lebih optimal dan lebih hidup,” ucapnya.

Dia menambahkan UMKM yang akan terlibat MBG perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh BGN, seperti sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), keamanan bahan makanan, sampai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang terlibat dari hulu ke hilir program MBG.

“Untuk akses permodalan juga akan kami permudah, kita sudah mendekati bank Himbara dan bank daerah untuk mendukung program ini untuk mempermudah akses permodalan UMKM. Dan UMKM sendiri akan didampingi tiga bulan,” ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana, perluasan keterlibatan UMKM untuk MBG ini, untuk memperkuat program yang telah dijalankan oleh 1.343 SPPG di seluruh Indonesia yang seluruhnya adalah UMKM, kemudian sekitar 2.700 UMKM yang terlibat di dalam rantai pasok MBG selain koperasi, BUMDES dan lainnya, dengan hampir 53 ribu tenaga kerja yang telah terlibat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dan penguatan berbagai pihak dalam program yang merupakan investasi SDM masa depan Indonesia yang juga memberikan dampak ekonomi luas seperti yang disebutkan. Kemudian akan memperkuat capaian target tahun ini bisa 30 ribu SPPG dengan masing-masing 15 suplier, yang tentu saja bisa melibatkan 1,5 juta yang bekerja,” ucapnya.

Terkait pesantren Al-Kasyaf, Dadan menjelaskan bahwa mereka merupakan percontohan lembaga pendidikan yang bisa mandiri lewat keterlibatannya menjadi SPPG dengan memanfaatkan ekosistem dan rantai pasok yang dimiliki sampai pengolahan limbahnya sebagian besar dilakukan secara mandiri.

“Jadi santrinya mendapat makan, lingkungan sekitarnya SD, TK, SMP dapat makan dari pesantren tersebut. Kemudian fasilitasnya kita berikan insentif, sehingga pesantren tidak perlu lagi ngajukan proposal kemana-mana karena sudah ada insentif, jika menjadi mitra BGN. Yang tadinya mungkin kesulitan memasarkan produk ke mana, sekarang gak usah ke mana-mana karena 3.100 yang diberi makan setiap hari itu adalah market baru yang harus dipenuhi rantai pasoknya,” tutur Dadan yang juga menyebut Kabupaten Bandung membutuhkan 361 SPPG.

Artikel Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM pada Program MBG pertama kali tampil pada JAKPOS.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan di berbagai wilayah, termasuk Kota Depok, merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dasar. Meski maksudnya mulia, pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak kendala, khususnya dalam hal pengukuran hasil dan dampaknya.

Tantangan di Lapangan

Salah satu tantangan yang mencolok adalah soal ketimpangan distribusi. Sejauh ini, baru Kecamatan Tapos yang sudah memiliki dapur umum untuk mendukung program ini. Kecamatan lain masih belum kebagian, terutama karena keterbatasan lahan dan jumlah penerima manfaat yang belum memenuhi kriteria teknis dari pusat.

Permasalahan lain muncul dari mekanisme pembiayaan yang mengharuskan mitra penyedia menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum diganti oleh pemerintah. Skema reimburse ini menimbulkan beban tersendiri bagi para pelaksana, yang tidak semuanya mampu menalangi biaya di awal.

Di sisi penerima, ada keluhan dari siswa tentang kualitas dan variasi menu. Meski disesuaikan dengan budaya dan selera lokal, banyak anak merasa makanan yang diberikan kurang enak atau membosankan, sehingga tidak habis dikonsumsi.

Lebih lanjut, ketiadaan sistem pemantauan dan evaluasi yang sistematis membuat sulit mengetahui sejauh mana program ini berdampak pada status gizi dan prestasi belajar anak-anak.

Perlu Tolak Ukur yang Jelas

Agar program ini tidak hanya berjalan di atas kertas, perlu ditetapkan tolak ukur keberhasilan yang terstruktur, baik dalam jangka pendek (output) maupun jangka panjang (outcome). Berikut beberapa indikator yang bisa dipertimbangkan:

Capaian Teknis (Output):

• Total porsi makanan yang didistribusikan setiap hari
• Jumlah siswa yang menerima makanan sesuai target wilayah dan usia
• Kesesuaian makanan dengan standar gizi dan sanitasi
• Jumlah sekolah yang telah menjadi bagian dari program

Dampak Nyata (Outcome):

• Penurunan jumlah anak dengan masalah gizi seperti stunting atau kurang gizi
• Peningkatan kehadiran siswa dan fokus belajar di kelas
• Persepsi dan kepuasan orang tua serta siswa terhadap kualitas program
• Meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap pentingnya makanan bergizi

Tantangan Dalam Pengukuran Output dan Outcome

Koordinasi Pusat-Daerah yang Terbatas
Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah menyebabkan pelaksanaan yang tidak merata. Misalnya, dapur umum hanya ada di Kecamatan Tapos, sementara wilayah lain belum tersentuh program karena kendala teknis dan administratif.

Keterbatasan Pendanaan dan Sistem Reimburse
Mitra penyedia makanan harus menanggung biaya awal sebelum diganti oleh pemerintah. Sistem reimburse ini tidak hanya menyulitkan mitra tetapi juga menyulitkan pengumpulan data output seperti jumlah porsi yang benar-benar tersalurkan setiap hari.

Kualitas dan Variasi Menu
Meski menunya disesuaikan dengan budaya lokal, keluhan mengenai rasa dan monotoninya menu muncul dari siswa. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas program karena anak yang tidak menyukai menu cenderung tidak mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan.

Ketiadaan Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Komprehensif
Belum ada sistem terpadu untuk melacak distribusi makanan, tingkat konsumsi, serta perubahan status gizi anak penerima manfaat secara berkala. Ini menyebabkan sulitnya mengukur dampak jangka panjang (outcome) dari program.

Kurangnya Pelibatan Penerima Manfaat
Anak-anak dan orang tua belum secara sistematis dilibatkan dalam evaluasi program. Padahal, keterlibatan mereka penting untuk mengukur kepuasan, persepsi, dan dampak perilaku konsumsi makanan bergizi.

Libatkan Warga Dalam Evaluasi

Agar pelaksanaan program MBG di Depok berjalan optimal, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari orang tua, pihak sekolah, hingga siswa sendiri. Penilaian dari mereka yang langsung merasakan dampaknya akan lebih jujur dan objektif dibandingkan laporan administratif semata.

Jika berbagai persoalan di atas tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin program MBG hanya menjadi formalitas tanpa memberikan dampak yang berarti bagi anak-anak Depok. Padahal, tujuan utamanya sangat strategis: menciptakan generasi masa depan yang sehat dan cerdas.

Tulisan ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi.

Artikel Menakar Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Depok: Tantangan dan Tolak Ukur Keberhasilan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa menu susu dalam MBG akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sedikitnya 557 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur untuk mendukung dan menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Jakarta.

“Nanti, itu secara simultan disiapkan oleh BGN berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Ia menjelaskan, ketika jumlah dapurnya sudah ditambah sampai mencapai jumlah itu maka selanjutnya tinggal salin-tempel (copy-paste) tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik di 14 dapur sebelumnya.

Khoirudin mengatakan sebagai perwakilan rakyat, dirinya mengaku bahagia sejak Januari 2025 sudah terhitung sebanyak 14 dapur yang melayani makan bergizi gratis kepada 42.000 siswa.

Adapun kedatangannya bersama eksekutif, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran ke SDN Cipulir 01 Pagi untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik.

“Tadi sebagian besar sudah bagus, sudah bawa tumbler sendiri, bawa sendok sendiri. Ada beberapa siswa yang terlupa yang bawa sendok dan dia bisa cuci tangan untuk bisa tetap makan bergizi gratis bareng-bareng,” ujarnya.

Dia mengatakan makan bergizi gratis ini mampu membuat suasana kebersamaan yang tinggi di lingkungan sekolah.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Hendra Hidayat menambahkan dalam kegiatan ini mengakomodir 293 siswa SDN Cipulir 01 Pagi.

“Sampai dengan tanggal 31 Januari ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait telah melaksanakan MBG di 14 SPPG dengan jumlah total 126 sekolah,” ujar Hendra.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Seskoal akan membagikan makan bergizi gratis ke delapan sekolah terdekat.

Adapun menu dalam isi kotak makanan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa menu susu dalam MBG akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pemerintah berharap MBG mampu menurunkan angka malnutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia.

Artikel Badan Gizi Nasional Siapkan Ratusan Dapur untuk MBG di Jakarta pertama kali tampil pada JAKPOS.