Peluncuran ditandai dengan penandatanganan MoU pada 9 Desember 2025, berbarengan dengan Rapat Paripurna MUI DKI Jakarta. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan keluarga yang terus meningkat di wilayah DKI Jakarta.

Ketua Bidang PRK MUI DKI Jakarta, Hj. Nuraini Syaifullah, mengatakan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menaungi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan dari berbagai ormas Islam, MUI DKI Jakarta terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui PRK–MUI, isu perempuan, remaja, dan keluarga menjadi salah satu fokus utama, mengingat meningkatnya problem seperti kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas remaja, penyalahgunaan narkoba, trafficking, hingga masalah kesehatan mental dan fisik,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai data terbaru menunjukkan urgensi penanganan terpadu. Tingkat kriminalitas di Jakarta meningkat hingga 32 persen pada 2023, sementara kasus narkoba serta kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren naik. Pada aspek kesehatan, prevalensi penyakit kronis seperti stroke, hipertensi, dan tingginya kasus obesitas menjadikan intervensi kesehatan masyarakat semakin mendesak.

“Menjawab tantangan ini, PRK–MUI DKI Jakarta menetapkan pendirian pusat layanan baru yang diharapkan menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, PRK–MUI akan menggelar soft launching pendirian pusat layanan tersebut yang dirangkaikan dengan kegiatan Tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat). Tes ini ditujukan bagi perempuan usia di atas 35 tahun sebagai upaya deteksi dini kanker leher rahim, salah satu penyakit yang masih menjadi ancaman serius bagi perempuan di Indonesia.

“Kegiatan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu memperkenalkan pusat layanan secara resmi serta memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan,” paparnya.

Acara soft launching ditargetkan dihadiri para pemangku kebijakan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Mental Spiritual, serta perwakilan MUI tingkat kota/kabupaten. Sementara kegiatan Tes IVA menargetkan 100 peserta dari lima wilayah kota serta Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sejumlah lembaga menjadi mitra pelaksana, antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Baznas Bazis Jakarta Utara, Asshomadiyah Health Care, serta BPJS Kesehatan DKI Jakarta.

Rencananya, acara akan dilaksanakan pada Senin (22/12/2025) bertempat di Ruang Bahari Lantai 14, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara.

Dengan pendirian pusat layanan ini, PRK–MUI berharap dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.*

Artikel MUI DKI Jakarta Dirikan Pusat Layanan Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pelaksanaan MUSDA VI digelar di dua lokasi. Pembukaan resmi dilakukan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, tempat Wali Kota Munjirin memulai rangkaian acara dengan sambutan dan pembukaan resmi. Setelah itu, kegiatan berlanjut di Putri Duyung Ancol, yang menjadi pusat penyelenggaraan Sidang Komisi dan Sidang Formatur.

Acara pembukaan turut dihadiri berbagai tokoh penting, mulai dari Dewan Pertimbangan MUI, pimpinan FKUB, pengurus MUI DKI Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Timur, pimpinan DMI, Kemenag Jakarta Timur, hingga para kiai, tokoh masyarakat, dan pimpinan ormas Islam. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan kolektif terhadap upaya memperkuat peran ulama dalam kehidupan masyarakat.

Sidang Formatur yang berlangsung pada 29–30 November 2025 dipimpin KH. Syamsul Ma’arif dari MUI Provinsi DKI Jakarta. Seluruh proses berjalan tertib dan mengedepankan adab musyawarah. Para formatur menyampaikan pandangan dan catatan strategis untuk pengembangan MUI Jakarta Timur lima tahun ke depan, yang kemudian dihimpun dalam Notulensi Sidang Formatur ke-13.

Dalam pandangan mayoritas formatur, MUI Jakarta Timur membutuhkan sosok pemimpin yang berkeadaban, berwawasan kebangsaan, memiliki kapasitas keilmuan, serta kemampuan manajerial yang kuat. Rekam jejak Assoc. Prof. Dr. Didi Supandi selama memimpin MUI Jakarta Timur dinilai selaras dengan seluruh kriteria tersebut, sehingga dukungan aklamasi mengalir dengan sendirinya melalui prinsip musyawarah mufakat.

Komposisi Formatur MUSDA VI MUI Kota Jakarta Timur:

1. Ahmad Solahudin – Unsur Dewan Pertimbangan (Perwakilan Wali Kota Jakarta Timur)

2. Dr. KH. Didi Supandi, Lc., M.A. – Ketua Umum Demisioner

3. KH. Arif Fauzan, S.E., M.M. – Sekretaris Umum Demisioner

4. Ust. Irfanullah, M.B.A. – Bendahara Umum Demisioner

5. KH. Anwar Islami – Ketua MUI Kecamatan

6. KH. Akmal Sidik – Ketua MUI Kecamatan

7. KH. Hasan Bisri – Ketua MUI Kecamatan

8. KH. Abdul Rozak – MUI Kecamatan

9. Hj. Siti Raudhoh Hasbiallah – Tokoh Ormas Islam/Pontren

10. KH. Ahmad Wahyuddin – Tokoh Ormas Islam/Pontren

11. Husni Mubarak Amir – Unsur NU

12. SM Hasyir – Unsur Muhammadiyah

13. Ustadzah Atifah Hasan – Tokoh Ormas Islam/Pontren

Susunan formatur ini mencerminkan representasi yang lengkap dari unsur internal MUI, kecamatan, serta tokoh-tokoh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Karena itulah keputusan aklamasi memiliki legitimasi yang kuat dan mencerminkan suara kelembagaan secara menyeluruh.

Melalui MUSDA VI, para formatur menitipkan harapan agar MUI Jakarta Timur dapat memperkuat peran ulama sebagai pembimbing umat, membangun sinergi yang lebih erat dengan pemerintah, pesantren, dan ormas Islam, serta menjaga marwah lembaga melalui pelayanan keagamaan yang semakin baik. Mereka juga berharap program kerja MUI ke depan lebih responsif terhadap dinamika sosial dan mampu menjadi pusat penguatan nilai-nilai Islam yang moderat, teduh, inklusif, dan berkemajuan.

Terpilihnya kembali Assoc. Prof. Dr. Didi Supandi, M.Ag., diharapkan dapat menjadi momentum untuk melanjutkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan serta memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan umat Islam di Jakarta Timur.

Artikel Terpilih Secara Aklamasi oleh 13 Formatur: Kyai Didi Supandi Melanjutkan Kepemimpinan MUI Jakarta Timur 5 Tahun ke Depan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Forum yang mengusung tema “Fatwa Sebagai Pilar Peradaban Kota dan Penyangga Keutuhan Bangsa” ini mempertemukan para ulama, mufti, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan respons keagamaan yang relevan bagi masyarakat kota metropolitan.

Ketua Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, Habib Ahmad Mujtaba bin Shahab, mengingatkan besarnya tanggung jawab seorang mufti.

Ia menilai posisi fatwa saat ini “tertinggal zaman” karena banyak persoalan baru yang belum terjawab. “Dulu posisi fatwa melampaui zaman, saat ini fatwa ketinggalan zaman,” ujarnya.

Mengutip I’lām al-Muwaqqi‘īn, ia menegaskan mufti adalah wakil Tuhan dalam memberi keputusan hukum, sehingga kesalahan fatwa berisiko secara spiritual. Karena itu, menurutnya, syarat-syarat ketat yang ditetapkan ulama klasik seperti al-Ghazālī harus menjadi rambu bagi siapa pun yang memberi fatwa.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Muhammad Faiz, menambahkan bahwa fatwa harus luwes dan kontekstual. Ia mencontohkan isu zakat fitrah yang kini lebih banyak dibayarkan dengan uang, serta dinamika standar kekayaan yang berbeda dari masa Nabi. “Konteks masyarakat berubah, termasuk persoalan media sosial. Ijtima’ ini perlu memberi jawaban alternatif yang relevan,” katanya.

Ia menekankan agar Komisi Fatwa MUI DKI tidak hanya berpikir lokal, tetapi mampu merespons perkembangan fatwa di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, menyoroti pentingnya harmonisasi ulama dan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat. Ia mengibaratkan hubungan ulama–umara seperti orang tua bagi rakyat. “Kalau jalan sendiri-sendiri, anak-anaknya akan bingung,” ujarnya.

Ia menegaskan Jakarta sebagai kota global menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan aglomerasi wilayah. Karena itu, menurutnya, fatwa tidak hanya harus menjawab kebutuhan warga Jakarta, tetapi juga kawasan penyangga yang bergantung pada ibu kota.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta 2025 dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (27/11) dengan pembahasan berbagai isu kontemporer dan rencana penyusunan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan sosial-kemasyarakatan.*

Artikel Ijtima’ Ulama MUI DKI Soroti Tantangan Fatwa di Era Global, Ulama–Umara Diminta Perkuat Sinergi pertama kali tampil pada JAKPOS.

Program ini diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penguatan industri halal dan perlindungan konsumen muslim

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan program Duta Halal MUI DKI Jakarta, sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat peran dakwah halal dan membangun ekosistem halal yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Acara launching yang digelar di Jakarta Utara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, KH. Auzai Mahfudz, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari jajaran MUI serta LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum MUI Kota Jakarta Utara KH. Ibnu Abidin, Wakil Ketua MUI Kota Jakarta Utara KH. Sodikin Marzuki, serta jajaran Pimpinan LPPOM MUI DKI Jakarta: Drg. Deden Edi Soetrisna, KH. Dr. Abi Ikwanuddin (Wakil Direktur LPPOM sekaligus Bendahara Umum MUI Provinsi DKI Jakarta), dan KH. Abdul Muin, M.Pd.

Sebanyak 70 pengurus MUI Kota dan Kecamatan se-Jakarta Utara turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan sinergi kelembagaan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap Jaminan Produk Halal di tengah masyarakat.

Mewujudkan Dakwah Halal yang Masif dan Terstruktur

Dalam sambutannya, KH. Auzai Mahfudz menegaskan bahwa salah satu tugas utama MUI adalah menyampaikan dakwah tentang halal kepada masyarakat. Program Duta Halal ini diharapkan menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dakwah tersebut, sehingga peran MUI akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terutama dalam hal pembinaan dan edukasi halal.

Sementara itu, Drg. Deden Edi Soetrisna menegaskan bahwa kehadiran Duta Halal merupakan langkah konkret dalam memperluas jangkauan edukasi halal di masyarakat, baik kepada konsumen maupun para pelaku usaha.

“Program Duta Halal ini kami rancang untuk mendorong sosialisasi halal yang lebih luas dan masif. Ini juga merupakan bagian dari upaya bersama kita dalam membangun ekosistem halal khususnya di Jakarta, agar masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami pentingnya jaminan produk halal sesuai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,” ungkap Deden.

Ia juga menambahkan bahwa LPPOM MUI, sebagai lembaga pelopor sertifikasi halal di Indonesia, akan terus menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang profesional dan berintegritas, serta berkomitmen melindungi umat dari produk yang tidak halal.

Langkah Awal Menuju Kota Halal

Program Duta Halal MUI DKI Jakarta ini akan menyasar berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, jasa logistik, pengolahan daging, hingga UMKM. Para Duta Halal akan menjadi mitra strategis dalam mendampingi pelaku usaha agar lebih siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Dengan kolaborasi lintas struktur MUI, program ini diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penguatan industri halal dan perlindungan konsumen muslim.

Artikel Luncurkan Program Duta Halal, MUI DKI Perkuat Peran Edukasi dan Bangun Ekosistem Halal di Ibu Kota pertama kali tampil pada JAKPOS.

Program ini diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penguatan industri halal dan perlindungan konsumen muslim

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan program Duta Halal MUI DKI Jakarta, sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat peran dakwah halal dan membangun ekosistem halal yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Acara launching yang digelar di Jakarta Utara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, KH. Auzai Mahfudz, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari jajaran MUI serta LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum MUI Kota Jakarta Utara KH. Ibnu Abidin, Wakil Ketua MUI Kota Jakarta Utara KH. Sodikin Marzuki, serta jajaran Pimpinan LPPOM MUI DKI Jakarta: Drg. Deden Edi Soetrisna, KH. Dr. Abi Ikwanuddin (Wakil Direktur LPPOM sekaligus Bendahara Umum MUI Provinsi DKI Jakarta), dan KH. Abdul Muin, M.Pd.

Sebanyak 70 pengurus MUI Kota dan Kecamatan se-Jakarta Utara turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan sinergi kelembagaan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap Jaminan Produk Halal di tengah masyarakat.

Mewujudkan Dakwah Halal yang Masif dan Terstruktur

Dalam sambutannya, KH. Auzai Mahfudz menegaskan bahwa salah satu tugas utama MUI adalah menyampaikan dakwah tentang halal kepada masyarakat. Program Duta Halal ini diharapkan menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dakwah tersebut, sehingga peran MUI akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terutama dalam hal pembinaan dan edukasi halal.

Sementara itu, Drg. Deden Edi Soetrisna menegaskan bahwa kehadiran Duta Halal merupakan langkah konkret dalam memperluas jangkauan edukasi halal di masyarakat, baik kepada konsumen maupun para pelaku usaha.

“Program Duta Halal ini kami rancang untuk mendorong sosialisasi halal yang lebih luas dan masif. Ini juga merupakan bagian dari upaya bersama kita dalam membangun ekosistem halal khususnya di Jakarta, agar masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami pentingnya jaminan produk halal sesuai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,” ungkap Deden.

Ia juga menambahkan bahwa LPPOM MUI, sebagai lembaga pelopor sertifikasi halal di Indonesia, akan terus menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang profesional dan berintegritas, serta berkomitmen melindungi umat dari produk yang tidak halal.

Langkah Awal Menuju Kota Halal

Program Duta Halal MUI DKI Jakarta ini akan menyasar berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, jasa logistik, pengolahan daging, hingga UMKM. Para Duta Halal akan menjadi mitra strategis dalam mendampingi pelaku usaha agar lebih siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Dengan kolaborasi lintas struktur MUI, program ini diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penguatan industri halal dan perlindungan konsumen muslim.

Artikel Luncurkan Program Duta Halal, MUI DKI Perkuat Peran Edukasi dan Bangun Ekosistem Halal di Ibu Kota pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi MUI Jakarta difasilitasi Duta Besar RI di Abu Dhabi, Husin Bagis beserta Fungsi Pensosbud KBRI, Jifiawan Gana Putra, dan beberapa staf KBRI lainnya.

Kunjungan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Dubes RI di Abu Dhabi, Dubes Persatuan Emirat Arab (PEA) di Jakarta, dan Konjen RI di Dubai.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membuka jalan bagi terwujudnya kerja sama yang berkelanjutan antara MUI Jakarta dengan lembaga pendidikan dan urusan keislaman di PEA,” ujar KH. Muhammad Faiz.

Sebanyak dua lembaga di Abu Dhabi telah menyediakan kesempatan untuk MUI Jakarta bertatap muka dan mendiskusikan potensi kerja sama di masa mendatang, yaitu: Muhammad Bin Zayed University for Humanities (MBZUH), dan Al Haiah al ‘Ammah li Syuun al-Islamiyah wal Awqaf wa az-Zakat.

“Ada banyak program yang menjadi jembatan kerja sama antara MUI Jakarta dengan lembaga pendidikan dan urusan keislamaan di Abu Dhabi,” ujar KH. Muhammad Faiz.

Beberapa program yang disebut dalam pertemuan antara lain seperti pelaksanaan pelatihan bagi para kader ulama, dai, dan mufti MUI Jakarta, pertukaran delegasi untuk kegiatan konferensi, penyelenggaraan kegiatan seminar bersama secara bergantian lokasi tempat, pertukaran ahli agama untuk kegiatan bulan Ramadhan, penerjemahan buku hasil karya masing-masing lembaga ke dalam Bahasa Indonesia dan Arab, dan lainnya.

“Kami sangat mendukung kerja sama baik ini dan kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat kita mulai dengan pelaksanaan seminar bersama terkait tema Islam dan kebangsaan, toleransi, fikih realitas, zakat dan penguatan nation building,” ujar Rektor MBZUH.

Untuk menjalin jejaring internasional, kunjungan MUI DKI Jakarta selain ke Abu Dhabi juga akan dilanjutkan dengan kerja sama di lembaga pendidikan dan urusan keislaman lainnya di Dubai, dan di Mesir sampai dengan 25 Januari 2025.

“Kami yakin kunjungan ini tidak hanya memberikan dampak positif langsung bagi pengembangan kompetensi kader ulama dan dakwah di Jakarta yang tengah bertransformasi menjadi Kota Global, tetapi juga mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan lembaga keislaman yang progresif di PEA dan Mesir,” tutup Sekum MUI KH. Auza’i Mahfudz.*

Artikel Perkuat Dakwah, MUI DKI Jakarta Teken Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Persatuan Emirat Arab pertama kali tampil pada JAKPOS.