HP tersebut saat ini tengah disita KPK dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi berkaitan dengan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Itu handphone pembantu saya,” ujar Noel setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9).

Noel juga mengklaim akan kooperatif menghadapi proses penegakan hukum ini. Dia mengaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.

“Ya soal pengembalian mobil karena kita sangat kooperatif sekali dengan penyidik. Kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK dan saya juga mengaku salah,” ungkap Noel.

“Mereka menghormati sikap saya yang gentle mengakui kesalahan. Jadi, ini penyesalan dalam hidup saya,” imbuhnya.

Noel bersama sepuluh orang lain diproses hukum oleh KPK. Kasus ini terbongkar lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu, di mana tim KPK menyita uang tunai sejumlah sekitar Rp170 juta dan US$2.201.

Sepuluh tersangka lain dimaksud ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Irvian Bobby Mahendro. Dia dikenal sebagai ‘Sultan’.

Kemudian Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 tahun 2020-2025 Subhan, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-sekarang Anitasari Kusumawati, Direktur Jenderal Binwasnaker & K3 pada Maret 2025-sekarang Fahrurozi.

Lalu Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri, Koordinator Supriadi, Perwakilan PT Kem Indonesia Temurila, dan Miki Mahfud yang juga merupakan pihak dari PT Kem Indonesia.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini sudah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Artikel Noel Ebenezer Sebut HP di Plafon Rumah yang Disita KPK Milik Pembantu pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Itu kemungkinan secara spontan kerabatnya atau mungkin juga orang-orangnya memindahkan mobilnya dari tempat atau dari rumahnya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8) malam.

Oleh sebab itu, Asep mengatakan KPK mengimbau pihak tersebut untuk mengantarkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada lembaga antirasuah agar penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan semakin terang.

“Kami dari penyidik mengimbau kepada siapa pun ya, apakah itu kerabat saudara IEG, ataupun mungkin pegawainya, atau siapa pun orang dekatnya yang merasa memindahkan kendaraan, agar segera dikirim atau diserahkan kepada kami, diantar ke KPK ini,” ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan KPK baru mencari tiga kendaraan tersebut karena sebelumnya saat OTT mendapatkan fakta adanya pemberian satu kendaraan roda dua kepada Immanuel Ebenezer dari Irvian Bobby Mahendro (IBM).

“Jadi, ketika tim itu mengamankan saudara IBM, kemudian dilakukan interogasi, nah yang disampaikan pada saat itu secara spontan oleh saudara IBM, yang mengalir ke saudara IEG itu uang Rp3 miliar kemudian motor Ducati. Jadi, makanya yang kami ambil pada saat itu adalah motornya karena uangnya mungkin sudah digunakan oleh saudara IEG,” jelasnya.

Setelah itu, kata dia, KPK menemukan informasi adanya beberapa alat bukti yang belum disita terkait perkara tersebut.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, namun dia dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden.

Artikel Keluarga Noel Ebenezer Diduga Sembunyikan 3 Mobil dari Rumah Dinas pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sugiono menyebut proses tersebut akan segera dilakukan di internal partai menyusul langkah hukum yang tengah berjalan di KPK. Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo Subianto juga telah memecat Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Kemarin sempat udah tersangka ya, sudah diberhentikan juga sebagai anggota kabinet, saya kira proses di Partai juga akan segera menyusul,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8).

“Dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya,” imbuhnya.

Noel Anggota Gerindra, tapi Bukan Kader

Di sisi lain, Sugiono membenarkan apabila Noel memang anggota dari Partai Gerindra. Akan tetapi, ia menyebut yang bersangkutan bukanlah kader dari Gerindra.

“Kader ini syaratnya adalah mereka yang melewati suatu proses kaderisasi ada beberapa tingkatan dan sepanjang ingatan saya pak Noel belum pernah mengikuti kaderisasi di Gerindra,” tuturnya.

Sugiono menjelaskan kartu anggota Partai Gerindra dimiliki oleh Noel lantaran sempat maju sebagai Caleg DPR untuk wilayah Kalimantan Utara di tahun 2024.

“Proses yang akan kami lakukan tentu saja akan mengevaluasi keanggotaan tersebut,”katanya.

Noel sebelumnya menjadi tersangka atas dugaan menerima uang dari pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Noel diduga menerima uang sebesar Rp3 miliar dari pemerasan itu.

Ia diduga menerima uang itu pada akhir 2024 lalu, dua bulan seusai ia menjabat Wamenaker. Kasus ini menjadikan Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus dugaan rasuah.

Usai jumpa pers penetapannya sebagai tersangka, Jumat (22/8), Noel mengungkap harapannya mendapat amnesti dari Prabowo.

Sementara itu, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan Prabowo tidak akan membela anak buahnya yang terlibat tindak pidana korupsi.

“Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi,” kata Hasan melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/8).

Artikel Jadi Tersangka, Gerindra Bakal Cabut KTA Noel pertama kali tampil pada JAKPOS.

KPK melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus sampai 10 September 2025

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan Irvian Bobby Mahendro (IBM) menjadi tersangka yang menerima aliran dana hingga Rp69 miliar.

Irvian merupakan salah satu dari 11 tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kemenaker yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Pada tahun 2019-2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan pihak lainnya,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

GAH diketahui merupakan Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra, sedangkan HS adalah Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto. Mereka merupakan dua dari 11 tersangka kasus tersebut.

Lebih lanjut Setyo mengungkapkan Bobby turut menggunakan uang sejumlah Rp69 miliar untuk membeli sejumlah aset seperti kendaraan hingga penyertaan modal pada tiga perusahaan yang terafiliasi Perusahaan Jasa K3 (PJK3).

Sementara itu, dia menjelaskan Gerry diduga menerima aliran uang sejumlah Rp3 miliar dalam kurun 2020-2025, dan dibelikan aset berupa satu unit kendaraan sekitar Rp500 juta, serta transfer kepada pihak lain senilai Rp2,53 miliar.

Adapun Rp3 miliar tersebut berasal dari setoran tunai mencapai Rp2,73 miliar, transfer dari Bobby sebesar Rp317 juta, dan uang dari dua perusahaan di bidang PJK3 dengan total Rp31,6 juta.

Kemudian Ketua KPK menjelaskan tersangka lain, yakni Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB) diduga menerima aliran dana sejumlah Rp3,5 miliar dari sekitar 80 perusahaan selama 2020-2025.

“Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi yang di antaranya transfer ke pihak lainnya, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar Rp291 juta,” jelasnya.

Berikutnya, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK) disebut menerima aliran dana sejumlah Rp5,5 miliar pada kurun waktu 2021-2024 dari pihak perantara. Uang tersebut diduga mengalir ke pihak lain.

“Selanjutnya, sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024, FAH dan HR sebesar Rp50 juta per minggu, HS lebih dari Rp1,5 miliar selama kurun waktu 2021-2024, serta CFH berupa satu unit kendaraan roda empat,” ujar Ketua KPK.

Namun, FAH, HR, dan CFH, tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat (22/8). Mereka juga tidak disebutkan tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu.

Dengan demikian, berikut penerima aliran dana kasus tersebut dari yang terbanyak hingga terkecil:

1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan Irvian Bobby Mahendro (IBM): Rp69 miliar
2. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK): Rp5,5 miliar
3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB): Rp3,5 miliar
4. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH): Rp3 miliar
5. Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG): Rp3 miliar
6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS): Rp1,5 miliar
7. Saudara FAH dan saudari HR sebesar Rp50 juta per minggu selama 2021-2024
8. Saudara CFH berupa satu unit kendaraan roda empat.

Diketahui, KPK pada 22 Agustus 2025, menetapkan 11 tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menaker.

Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus sampai 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto.

Artikel KPK Ungkap Tokoh Penerima Aliran Dana Korupsi K3 Termasuk Noel Ebenezer pertama kali tampil pada JAKPOS.

Noel sebelumnya dikenal sebagai Ketua Jokowi Mania, sempat membentuk Ganjar Mania sebelum akhirnya menjadi Ketua Prabowo Mania

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan, serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel.

Pernyataan Gibran tersebut berkaitan dengan KPK yang melakukan OTT terhadap Wamenaker dan 13 orang lain yang pada Kamis (20/8) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran dikutip dari Antara, Jumat (22/8).

Noel diketahui juga sebagai salah satu pemimpin kelompok relawan ayah Gibran, Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

Noel sebelumnya dikenal sebagai Ketua Jokowi Mania, sempat membentuk Ganjar Mania sebelum akhirnya menjadi Ketua Prabowo Mania yang menjadi simpul relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran di Pilpres2024 lalu.

Gibran menegaskan komitmennya sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di negeri ini.

“Yang jelas saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” kata Gibran melanjutkan.

Artikel Gibran Hormati Proses dan Independensi KPK di Kasus OTT Noel pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sesaat Noel terlihat menyeka air mata saat digiring sebelum masuk ke ruang konferensi pers

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel

Noel disebut sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel terlihat sudah berompi oranye sebagai tahanan KPK, dan tangannya diborgol, Jumat (22/8) sekitar pukul 15.37 WIB.

Sesaat Noel terlihat menyeka air mata saat digiring sebelum masuk ke ruang konferensi pers KPK untuk merilis status dari belasan orang, termasuk Noel, yang diamankan dalam OTT.

Status hukum tersebut diperoleh KPK setelah melakukan gelar perkara pada Kamis (21/8) malam, sebagai tindak lanjut dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

KPK menampilkan 11 tersangka, termasuk Noel, dalam konferensi pers Jumat ini.

Hasil Laporan Masyarakat

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan operasi itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Selain itu, dari hasil penyidikan diduga pemerasan sudah terjadi dalam waktu yang lama.

“Dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya. Dalam penyidikan perkara ini yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (22/8).

“Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK,” katanya.

“Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20-21 Agustus 2025, Tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta, dan mengamankan sejumlah 14 orang,” imbuhnya.

Namun, dari 14 orang yang diamankan itu, Setyo mengatakan tiga orang lainnya yang tidak terkait dan tidak dilakukan pemeriksaan.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah, 15 mobil dan 7 sepeda motor.

Teruntuk kendaraan dimaksud, KPK sempat memamerkannya di lobi depan dan belakang gedung merah putih pada Kamis kemarin.

Dalam proses berjalan, KPK juga sudah menyegel ruang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3).

Artikel Pakai Rompi Oranye dan Diborgol, Noel Nangis di KPK pertama kali tampil pada JAKPOS.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Emanuel Ebenezer (Noel) Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ketua Umum Jokowi Mania tersebut ditangkap bersama 9 orang pada Rabu (20/8/10) malam di Jakarta.

Pimpinan KPK menjelaskan dugaan pungli atau pemerasan Noel terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.

Penangkapan Noel oleh KPK menjadi bukti bahwa para aktivis sangat rentan korupsi ketika diberi kekuasaan. Noel ditangkap saat bendera merah putih masih berdiri di halaman rumah seluruh warga.

Noel tidak sabar melewatkan bulan HUT RI ke- 80 untuk melakukan tindakan yang memalukan aktivis 98.

Diperas atau Melakukan Suap?

Maraknya OTT belakangan ini, perlu diperhatikan oleh KPK apakah pihak swasta memberi suap atau mereka dipungli atau diperas oleh penyelenggara negara.

Sebab hampir mustahil mendapatkan proyek, atau memeroleh izin dari pemerintah tanpa hadiah atau janji.

Bahkan proyek yang sedang dikerjakan pun harus ada hadiah atau janji yang diberikan.

Demikian juga saat pekerjaan telah selesai, harus ada hadiah atau janji kepada oknum- oknum pengawas dan pemeriksa, aparat penegak hukum. Hal tersebut terjadi di seluruh Indonesia.

Maka pihak swasta mengalokasikan 20- 30% dari nilai kontrak sebagai hadiah atau janji kepada oknum penyelengara negara dan oknum aparat penegak hukum.

Noel sebagai Ketum Prabowo Mania sempurna menampar wajah Presiden Prabowo. Berjoget ria di istana pada HUT ke- 80 RI hanya demonstrasi busuk dari Noel. Maka tindakan Noel tidak lagi dapat “dijogetin aja”.

Terdapat hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden Prabowo menerbitkan Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal hukuman mati bagi koruptor.

Selain hukuman mati, Perppu tersebut juga harus berisi pasal pemiskinan koruptor. Hukuman mati dan pemiskinan koruptor diharapkan dapat menghentikan praktik korupsi.

Pasal lain yang juga perlu adalah, pembebasan pihak swasta dari pasal suap jika terbukti diperas oleh penyelenggara negara. Sebab pungli dan pemerasan berbeda dengan suap.

Kamis, 21 Agustus 2025

Artikel Kasus Noel, Swasta Lakukan Suap atau Diperas? pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pria bernama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan ini dipercaya Presiden Prabowo Subianto memegang posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan

DEPOKPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel bersama total 14 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan pemerasan perusahaan-perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Tim telah mengamankan 14 orang dan juga barang bukti,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (21/8) petang.

Operasi senyap tersebut dilakukan KPK di antaranya di Jakarta pada Kamis dini hari tadi.

Sejumlah orang yang terjaring OTT tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK dan sedang dilakukan permintaan keterangan secara intensif hingga berita ini ditulis.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan dugaan pemerasan yang melibatkan Noel sudah berlangsung lama dengan nominal cukup besar.

Belum Setahun jadi Wamen

Noel Ebenezer dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada 21 Oktober 2024 silam bersama 55 Wamen lainnya.

Pria bernama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan ini dipercaya Presiden Prabowo Subianto memegang posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Pria yang dulu dikenal sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) ini mendampingi Yassierli yang ditunjuk menjadi Menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Pendukung Militan Jokowi

Noel mulai dikenal luas setelah menjadi pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ketika itu, dia dikenal sebagai bagian dari relawan Joman. Hingga akhirnya, menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Joman.

Pada Pilpres 2024, Noel awalnya melontarkan dukungan Jokowi Mania untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Bahkan, dukungan tersebut memunculkan relawan Ganjar Mania. Padahal, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum mengumumkan bakal capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Akibatnya, sempat terjadi ketegangan antara Relawan Jokowi Mania dengan sejumlah politikus PDI-P.

Dalam perjalanan politiknya, Noel dikenal kerap berpindah-pindah dukungan dan selalu membubuhkan kata Mania dalam setiap organisasi relawan pendukung yang ia bentuk.

Misalnya Jokowi Mania, Ganjar Pranowo Mania, atau Prabowo Mania 08.

Jadi Komisaris BUMN, Setahun Langsung Dicopot

Dua tahun setelah getol mendukung Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir melantiknya sebagai komisaris utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi dan jasa keagenan serta industri cat.

Noel dilantik pada 12 Juni 2021. Belum setahun jadi komisaris, Noel dicopot dari posisinya pada 23 Maret 2022.

Pencopotan terjadi tidak lama setelah Noel menjadi saksi meringankan bagi terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Februari 2022.

Dukung Ganjar, Nyebrang ke Prabowo

Setelah menyatakan dukungan ke Gnjar Pranowo pada Pilpres 2024,  dukungan Jokowi Mania beralih kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut tak lepas dari dipilihnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendampingi Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Hingga akhirnya, Noel membubarkan relawan Ganjar Mania dan membentuk relawan Prabowo Mania 08.

Sejak saat itu, pria kelahiran 22 Juli 1975 ini turut berjuang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Pada saat yang sama, Noel bergabung dengan Partai Gerindra. Bahkan, dia maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Maju sebagai caleg dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara, Noel gagal lolos sebagai wakil rakyat di Senayan.

Artikel Rekam Jejak Noel Ebenezer, Dicopot dari Komisaris BUMN hingga Kena OTT KPK pertama kali tampil pada JAKPOS.

Noel terjaring dalam operasi senyap terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait dugaan kasus pemerasan di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Noel tersebut diciduk di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Penangkapan Noel dibenarkan pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto.

Dari OTT tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor Ducati dalam OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto saat dikonfirmasi awak media, Kamis (21/8).

“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati,” kata Fitroh.

Fitroh menambahkan, Noel terjaring dalam operasi senyap terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan terkait pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel ditangkap bersama 10 orang lainnya dalam OTT KPK sejak semalam. Ia dan bersama para pihak lainnya sudah berada di KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum Noel dan para pihak yang ditangkap.

Noel yang juga Ketua Prabowo Mania 08, menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang ditangkap KPK.

Noel menjadi wakil menteri setelah ikut mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. Ia sebelumnya pendukung Joko Widodo (Jokowi) dengan membentuk Jokowi Mania.

Artikel OTT Noel Ebenezer, KPK Sita Uang Tunai, Puluhan Mobil dan Motor Mewah Ducati pertama kali tampil pada JAKPOS.

Noel yang juga Ketua Prabowo Mania 08, menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang ditangkap KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terkait dugaan kasus pemerasan di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Noel tersebut diciduk di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Penangkapan Noel dibenarkan pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto.

KPK menangkap Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto kepada awak media menyebut Noel ditangkap dengan dugaan kasus pemerasan, Kamis (21/8).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pemerasan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Fitroh mengonfirmasi bahwa Noel telah diamankan penyidik dalam OTT KPK. Namun Fitrokh belum merinci pihak lain yang terjaring OTT selain Noel.

Fitroh juga tidak merinci kapan dan dimana OTT penangkapan Noel digelar.

Noel yang juga Ketua Prabowo Mania 08, menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang ditangkap KPK.

Noel menjadi wakil menteri setelah ikut mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. Ia sebelumnya pendukung Joko Widodo (Jokowi) dengan membentuk Jokowi Mania.

Noel sempat mendukung Ganjar Pranowo, lewat GP Mania. Namun, dukungan dia alihkan ke Prabowo setelah Jokowi memberi sinyal mendukung mantan Danjen Kopassus itu.

Noel dilantik menjadi wakil menteri ketenagakerjaan bersama sejumlah nama pada 21 Oktober lalu. Ia pun sudah bergabung ke Partai Gerindra.

Pelantikan para wakil menteri negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Artikel Terjaring OTT, Noel Ebenezer jadi Kabinet Pertama Prabowo Diciduk KPK pertama kali tampil pada JAKPOS.