Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengenai wilayah Palestina yang diduduki, Navi Pillay, menyampaikan pengumuman itu pada hari ini, Selasa (16/9).

“Kami telah mengidentifikasi presiden [Isaac Herzog], Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu dan mantan menteri pertahanan [Yoav Gallant] berdasarkan pernyataan dan perintah yang mereka berikan,” kata Pillay ke Al Jazeera.

“Karena ketiga individu ini adalah agen negara, menurut hukum, negaralah yang bertanggung jawab. Jadi, kami katakan negara Israel-lah yang telah melakukan genosida,” imbuh dia.

Menurut laporan itu Komisi menemukan selain pernyataan pejabat Israel, ada bukti tidak langsung yang mengarah pada niat untuk genosida.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel menolak keras dan membantah laporan tersebut.

“Israel dengan tegas menolak laporan yang menyimpang dan salah ini dan menyerukan penghapusan segera Komisi Penyelidikan ini,” demikian pernyataan Kemlu Israel, dikutip AFP.

Israel telah meluncurkan agresi brutal ke Palestina sejak Oktober 2023. Sejak saat itu, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil.

Israel juga telah membatasi bahkan memblokir bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza di tengah agresi sehingga membuat warga berada dalam krisis pangan.

Korban Genosida Israel di Gaza

Israel telah meluncurkan agresi brutal ke Palestina sejak Oktober 2023. Sejak saat itu, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil.

Israel juga telah membatasi bahkan memblokir bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza di tengah agresi sehingga membuat warga berada dalam krisis pangan.

Imbas agresi Israel, lebih dari 64.000 warga di Palestina tewas dan jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi.

Namun , pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese pada Senin, mengungkap  680.000 warga di Palestina tewas dan jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi.

“Tujuh ratus sepuluh – ini adalah jumlah hari yang penuh kengerian yang dialami rakyat Gaza. Enam puluh lima ribu adalah jumlah warga Palestina yang dipastikan tewas, di mana 75 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sebenarnya, kita akan mulai berpikir dengan angka 680.000, lantaran angka ini diklaim sejumlah akademisi dan ilmuwan sebagai jumlah korban tewas sesungguhnya di Gaza,” kata Albanese saat konferensi pers.

Jumlah itu diperkuat oleh banyak sumber, di antaranya majalah Lancet, dokumen militer Israel yang bocor dan perkiraan jumlah korban tewas akibat pemboman dan penghancuran bangunan, katanya.

Artikel PBB Nyatakan Agresi Israel ke Gaza sebagai Genosida pertama kali tampil pada JAKPOS.

Jumlah itu diperkuat oleh banyak sumber

DEPOKPOS – Warga sipil yang tewas di Jalur Gaza diperkirakan mencapai 680.000 orang, dengan sekitar 75 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, ungkap pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese pada Senin.

“Tujuh ratus sepuluh – ini adalah jumlah hari yang penuh kengerian yang dialami rakyat Gaza. Enam puluh lima ribu adalah jumlah warga Palestina yang dipastikan tewas, di mana 75 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sebenarnya, kita akan mulai berpikir dengan angka 680.000, lantaran angka ini diklaim sejumlah akademisi dan ilmuwan sebagai jumlah korban tewas sesungguhnya di Gaza,” kata Albanese saat konferensi pers.

Jumlah itu diperkuat oleh banyak sumber, di antaranya majalah Lancet, dokumen militer Israel yang bocor dan perkiraan jumlah korban tewas akibat pemboman dan penghancuran bangunan, katanya.

Albanese juga mengatakan bahwa angka resmi itu merupakan perkiraan yang sangat rendah.

Negara-negara yang tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Israel sendiri melanggar hukum internasional, ucapnya.

Pada September, sebagai bagian dari ekspansi operasi militer di Kota Gaza, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai menyerang gedung-gedung tinggi di kota tersebut yang menurut militer digunakan kelompok pejuang Palestina.

Juru bicara IDF, Effie Defrin, pada awal September mengatakan bahwa pihaknya telah menguasai 40 persen wilayah Kota Gaza dan akan memperluas operasi militer dalam beberapa hari mendatang.

Artikel Jauh dari Angka Resmi, Pelapor PBB Sebut Korban Tewas di Gaza 680.000 Jiwa pertama kali tampil pada JAKPOS.

Resolusi yang disahkan pada Jumat (12/9) itu juga berarti mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Menurut keterangan resmi, resolusi ini didukung oleh 142 negara. Resolusi Majelis Umum PBB ini sekaligus mendukung Deklarasi New York terkait solusi dua negara.

“Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mendukung Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara,” tulis akun X @UN_News_Centre, Jumat (12/9).

Namun, selain 142 negara yang mendukung, ada 10 negara yang menolak resolusi ini dan terdapat 12 negara lainnya yang memilih abstain. Israel menjadi salah satu dari 10 negara yang menolak resolusi ini.

Negeri Zionis itu menolak resolusi dengan klaim deklarasi ini hanya menguntungkan Hamas. Selain itu, Amerika Serikat yang masih menjadi sekutu Israel juga turut menolak resolusi tersebut.

Beberapa negara lain yang menolak resolusi ini datang dari regional Amerika Selatan, seperti Argentina dan Paraguay. Hungaria menjadi satu-satunya negara Eropa yang menolak pengakuan negara Palestina merdeka di Majelis Umum PBB.

Kemudian, ada negara tetangga Indonesia, Papua Nugini, yang ikut menolak resolusi tersebut. Empat negara lain yang menolak juga berasal dari Oseania, seperti Micronesia, Palau, Tonga, dan Nauru.

Sementara itu, resolusi di Majelis Umum PBB ini disahkan beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan pembentukan negara Palestina.

Resolusi tersebut mengusulkan Otoritas Palestina (PA) untuk memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina, dengan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza.

Resolusi ini juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza, serta “pengepungan dan kelaparan yang menyebabkan bencana kemanusiaan dan krisis perlindungan.”

Prancis dan Arab Saudi menjadi pihak yang mengajukan resolusi ini untuk mendukung pengakuan atas negara Palestina yang merdeka dan memproyeksikan solusi dua negara.

Berikut 10 negara yang menolak pengakuan negara Palestina merdeka di Majelis Umum PBB, Jumat (12/9).

1. Israel
2. Amerika Serikat
3. Argentina
4. Hungaria
5. Papua Nugini
6. Micronesia
7. Paraguay
8. Palau
9. Tonga
10. Nauru

Berikut 12 negara yang abstain dukung pengakuan negara Palestina Merdeka di Majelis Umum PBB (12/9).

1. Albania
2. Kamerun
3. Ceko
4. Ekuador
5. Ethiopia
6. Fiji
7. Guatemala
8. Samoa
9. Sudan Selatan
10. Kongo
11. Makedonia Utara
12. Moldova

Artikel Ini 10 Negara yang Menolak Kemerdekaan Palestina di Majelis Umum PBB pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pj Sekda Bone Andi Saharuddin menerangkan bahwa pihaknya telah komunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga diputuskan ditunda kenaikan PBB-P2 tersebut.

“Penyesuaian 65 persen ini ditunda dulu. Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,” kata Andi Saharuddin kepada wartawan, Selasa (19/8).

Saharuddin menerangkan pihaknya akan melakukan kajian terkait tarif PBB-P2 tersebut. Ia pun meminta masyarakat yang sudah membayar pajak tak perlu khawatir.

“Yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Hingga pukul 23.55 WITA, massa aksi masih bertahan di beberapa titik untuk menolak kenaikan PPB-P2 di Kantor Bupati Bone hingga malam hari.

Saharuddin mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi serta diharapkan keputusan penundaan kenaikan PPB-P2 tersebut bisa meredakan aksi protes tersebut.

“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat,” ujarnya.

Artikel Tuai Protes Warga, Pemkab Bone Tunda Kenaikan Pajak pertama kali tampil pada JAKPOS.

Hal itu disampaikannya terkait dengan ramai soal pajak bumi dan bangunan (PBB) di berbagai daerah.

“Ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama yaitu perumahan atau tempat tinggal atau housing itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Bahkan Persatuan [sic] Bangsa-Bangsa telah menetapkan soal ini sejak tahun 1948,” kata Anies dalam video di akun Instagram miliknya, Rabu (20/8).

Anies mengatakan wujud konkret dari hak asasi itu adalah kebutuhan luas minimal tanah dan bangunan dibebaskan dari beban PBB.

Ia mencontohkan kebijakan yang sudah diterapkan di Jakarta pada 2022. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 60 meter persegi pertama dari luas tanah dan 36 meter persegi pertama dari luas bangunan tidak dikenai PBB.

“Ini diatur, ada pergubnya, Pergub nomor 23 tahun 2022 tentang PBB. Artinya apa? Semua unit rumah di Jakarta, ada sebagian dari lahan itu yang tidak dikenai pajak. Ini semua rumah, termasuk rumah mewah di kawasan mahal,” ujarnya.

Ia menjelaskan penentuan angka 60 meter tanah dan 36 meter bangunan merujuk pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sehat.

“Jadi kesimpulannya, kalau kebutuhan atas perumahan yaitu tanah dan bangunan Itu adalah kebutuhan yang merupakan hak asasi manusia yang harus kita penuhi,” kata Anies.

“Jadi jangan sampai kebijakan pajak terhadap bumi dan bangunan melupakan aspek bahwa ada hak asasi atas perumahan yang harus dihormati, hak asasi itu jangan dipajaki. Yang dipajaki adalah luasan lahan yang di atas kebutuhan dasar,” ujarnya.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan)

Sebelumnya, ramai di sejumlah daerah terkait kenaikan PBB yang dinilai memberatkan masyarakat. Di Pati, demo besar digelar imbas kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen, meski belakangan kebijakan tersebut dibatalkan karena protes masyarakat.

Di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB hingga 1.000 persen. Pemkot Cirebon menyatakan kenaikan sejak tahun lalu.

Bone, Sulawesi Selatan, kenaikan PBB hingga 300 persen. Kenaikan imbas adanya penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Negara.

Gelombang protes dari warga pun terjadi. Kemudian di Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB hingga 1.202 persen. Ada juga Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB sebesar 441 persen.

Artikel Anies Baswedan: Tempat Tinggal Itu Hak Asasi, Jangan Dipajaki! pertama kali tampil pada JAKPOS.

“Diperkirakan masih ada 10.000 orang yang terkubur di bawah bangunan yang ambruk,” kata Direktur Regional WHO untuk kawasan Mediterania Timur Hanan Balkhi, Senin.

Di samping itu, ia menyatakan masih ada setidaknya 15.000 warga Gaza yang perlu dievakuasi untuk mendapat layanan kesehatan yang mendesak. “Saat ini sudah ada lebih dari 7.500 orang yang telah dievakuasi untuk penanganan medis,” kata dia.

Direktur Regional WHO itu juga menyatakan bahwa pihaknya terus meminta Israel supaya mengizinkan evakuasi warga Gaza yang memerlukan pertolongan medis.

“Kami juga terus meminta dan mendorong berulang kali supaya mengizinkan masuk truk … hampir 51 truk menunggu di perbatasan untuk masuk dengan semua bentuk bantuan,” kata dia.

Namun, menurut Balkhi, respons Zionis Israel terhadap berbagai desakan WHO supaya bantuan alat-alat medis dapat masuk ke wilayah kantong tersebut masih belum memuaskan.

“Komunikasi berlanjut, permohonan terus diajukan, tapi responsnya jauh dari memuaskan,” ucap Balkhi.

Pada 16 Mei, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengumumkan operasi militer baru di Gaza bernama “Gideon’s Chariots” (Kereta perang Gideon). Operasi tersebut diklaim Israel bertujuan untuk sepenuhnya menghancurkan Hamas.

Pemimpin otoritas Zionis Benjamin Netanyahu, pada 18 Mei, mengumumkan bahwa pihaknya akan mengizinkan masuk bantuan pangan ke Gaza demi mencegah bencana kelaparan, namun dalam jumlah terbatas. Keputusan tersebut mengundang kecaman dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkonfirmasi bahwa hanya ada 9 truk bantuan yang diizinkan masuk wilayah kantong tersebut. Mereka menyebut bantuan kemanusiaan yang masuk pertama kali sejak Maret itu sekadar “setetes air di lautan”.

Pada 18 Maret, Israel kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza, dengan alasan gerakan perlawanan Hamas menolak rencana gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat dan berakhir pada 1 Maret.

Awal bulan itu, Israel juga memutus pasokan listrik ke instalasi penyulingan air laut di Gaza dan melarang masuknya truk-truk bantuan kemanusiaan.

Sumber: Sputnik

Artikel WHO Sebut 10 Ribu Korban Agresi Israel di Gaza Masih Tertimbun di Reruntuhan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dia memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko menewaskan lebih banyak warga sipil dan memperparah kehancuran di wilayah kantong Palestina itu.

“Sekjen sangat prihatin dengan kabar soal rencana Israel memperluas operasi darat dan memperpanjang kehadiran militernya di Gaza,” kata juru bicara Guterres, Farhan Haq, pada konferensi pers.

Haq menyebut rencana itu “hampir pasti akan menyebabkan lebih banyak warga sipil tewas dan kehancuran yang terus berlanjut di Gaza.”

“Yang paling mendesak saat ini adalah mengakhiri kekerasan, bukan menambah jumlah korban sipil dan kerusakan,” katanya, menegaskan.

Dia mengutip pernyataan Guterres bahwa Gaza “harus tetap menjadi bagian integral negara Palestina di masa depan.”

Menurut Haq, Guterres kembali menyerukan gencatan senjata permanen segera dan pembebasan seluruh sandera.

Sebelumnya pada hari yang sama, Kabinet Keamanan Israel dengan suara bulat menyetujui rencana memperluas serangan militer di Jalur Gaza dan wilayah pendudukan di dalamnya.

Dalam sebuah pernyataan, kantor pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengaku bahwa kabinet telah menyetujui “rencana operasional,” yang diajukan Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir.

Rencana itu adalah untuk “mengalahkan Hamas” dan membebaskan warga Israel yang masih disandera oleh kelompok perlawanan Palestina itu di Gaza, menurut pernyataan tersebut.

Disebutkan bahwa berdasarkan rencana itu, militer Israel diperintahkan untuk “menguasai Gaza dan mempertahankan kendali atas wilayah tersebut.”

Stasiun televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa rencana itu juga mencakup pemindahan paksa warga Palestina di Gaza utara ke selatan.

Sejak Oktober 2023, serangan brutal Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 52.500 warga Palestina, kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah itu.

Krisis kemanusiaan terparah

Organisasi kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) menyebutkan bahwa Jalur Gaza saat ini menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat parah akibat blokade Israel terhadap daerah kantong tersebut. Osama Qudeih, Dokter Pediatri di Klinik Al Aqsa B di Al-Mawassi, Gaza Selatan, yang dikelola MER-C bersama Kementerian Kesehatan (MoH) Palestina, sebagaimana rilis pers MER-C pada Senin, melaporkan sebagian besar pasiennya adalah anak-anak yang kekurangan gizi, baik pada tahap awal maupun tahap yang sangat mengkhawatirkan. Dari sekitar 200 kasus yang ditanganinya, 40 hingga 50 di antaranya merupakan kasus malnutrisi serius.

“Kasus malnutrisi terutama terjadi pada anak-anak di bawah usia dua tahun, dengan penyebab utama berupa melemahnya sistem kekebalan tubuh mereka,” katanya. “Hal itu juga disebabkan oleh kurangnya (defisiensi) berbagai ketersediaan jenis makanan,” imbuhnya.

Ia mengatakan kelangkaan dan tidak adanya susu formula bayi di pasaran berdampak sangat signifikan. “Beberapa gejala yang muncul antara lain adalah penurunan berat badan, di mana dalam banyak kasus dapat menjadi sangat berbahaya,” kata Osama.

Untuk menangani kondisi tersebut, sebelumnya Kementerian Kesehatan memberikan suplemen gizi secara rutin ke klinik tersebut. Namun, stok yang tersedia mulai menipis karena kebutuhan terus meningkat dan pasokan di pasaran semakin terbatas. Basel Al-Basyouni, Dokter Spesialis Ortopedi di Rumah Sakit Indonesia, mengatakan kondisi kelaparan juga sangat terasa di wilayah utara Jalur Gaza.

Dia menyebutkan bahwa wilayah itu saat ini menderita kelaparan luar biasa di tengah genosida yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Selain serangan udara yang menyasar lembaga masyarakat, tempat tinggal warga sipil, dan gudang penyimpanan makanan, blokade yang terus berlanjut menyebabkan lonjakan harga bahan pangan yang drastis. Dampak negatifnya bisa dirasakan oleh penduduk Gaza, khususnya para pencari nafkah.

“Sebagai pencari nafkah bagi keluarga, saya menghadapi kesulitan ekstrem dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok anak-anak saya, karena kurangnya sumber pendapatan,” kata Basel.

“Bahkan kalaupun saya mampu membeli kebutuhan mereka, saya merasa kesulitan berinteraksi dengan anak-anak saya, terutama anak-anak saya yang masih kecil, karena saya merasa tidak dapat menyediakan makanan yang cukup layak bagi mereka,” imbuhnya.

Keluarganya saat ini hanya mampu makan sekali sehari. Dr. Basel bahkan harus membagi sepotong roti kepada seluruh anggota keluarganya. Semua kebutuhan rumah tangga masyarakat, seperti persediaan bahan makanan dan makanan kaleng, telah habis. Situasi tersebut menimbulkan banyak anak yang kekurangan gizi.

Berat badan mereka mengalami penurunan antara 5 hingga 10 kilogram. Sebagai dokter ortopedi yang banyak menangani korban serangan Israel, ia mengamati bahwa kekurangan gizi menyebabkan penyembuhan luka pasien menjadi sangat lambat atau bahkan gagal.

“Pasien-pasien ini membutuhkan nutrisi yang sehat dan makanan yang mengandung protein, vitamin, karbohidrat, dan gula. Dulu, luka-luka seperti itu dapat sembuh dalam waktu singkat, tetapi sekarang memerlukan waktu dua kali lipat atau lebih lama untuk pulih,” katanya.

Ia juga menyampaikan banyak pasien saat ini mengalami kulit pucat (pallor), kelemahan umum dan anemia, yang menyebar hampir ke seluruh pasien. Sistem kekebalan tubuh yang lemah menyebabkan penyebaran infeksi dan epidemi makin sulit dicegah.

“Kami bahkan hampir tidak dapat menjalankan tugas kami secara menyeluruh akibat rasa lelah yang sudah akut,” katanya.

Ia mengaku telah kehilangan sekitar 30 kilogram berat badan, dan rekan-rekannya mengalami kondisi yang sama karena kurangnya makanan, terutama daging.

“Keputusasaan dan rasa tidak ada harapan mulai menguasai kehidupan profesional kami, yang berdampak negatif, khususnya pada pasien yang sedang terluka, dan masyarakat pada umumnya,” demikian kata Basel.

Artikel Sekjen PBB: Gaza Harus Tetap Palestina pertama kali tampil pada JAKPOS.

Jadwal ini tercantum dalam undang-undang kontroversial yang melarang keberadaan badan tersebut. UNRWA sendiri telah beroperasi sejak 1948 di Israel dan di Yerusalem timur, wilayah kota yang dianeksasi oleh Israel setelah Perang Enam Hari pada 1967.

Badan pengungsi tersebut terus-menerus mendapat kritik dari Israel, dan dituding bahwa belasan dari 13 ribu karyawannya di Gaza terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

Dalam surat yang ditujukan kepada kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Duta Besar Danny Danon mengatakan UNRWA wajib menghentikan operasinya di Yerusalem, dan mengevakuasi semua kantor operasional di kota tersebut, paling lambat tanggal 30 Januari 2025.

UNRWA dianggap sebagai tulang punggung operasi kemanusiaan untuk warga Palestina.

Lembaga ini menyediakan bantuan kepada sekitar enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Yordania, dan Suriah.

Meskipun Yerusalem Timur telah lama menjadi pusat administratif lembaga ini, lembaga ini juga mengelola sekolah dan klinik kesehatan di wilayah tersebut.

Israel juga telah mengesahkan undang-undang yang melarang kontak antara pejabat Israel dan UNRWA, tetapi parlemen secara teknis belum melarang lembaga tersebut beroperasi di Gaza atau Tepi Barat.

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa mencegah lembaga tersebut beroperasi dapat menyabotase gencatan senjata Gaza, serta menggagalkan harapan orang-orang yang telah mengalami penderitaan besar.

“Pekerjaan UNRWA harus terus berlanjut di Gaza dan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki,” katanya di platform media sosial X pada Jumat malam.

Artikel Israel Usir Badan PBB dari Yerusalem pertama kali tampil pada JAKPOS.