Pendidikan dasar sangat penting untuk membangun masa depan individu dan negara secara keseluruhan

DEPOKPOS – Pendidikan sekolah dasar adalah tahap pendidikan yang sangat penting karena di sini anak-anak dikenalkan dengan dunia pengetahuan secara resmi dan membentuk karakter dan keterampilan dasar yang akan mereka gunakan di jenjang pendidikan berikutnya dan sepanjang hidup mereka.

Pendidikan sekolah dasar adalah tahap penting di mana seseorang beralih dari dunia bermain ke dunia belajar. Anak-anak diajarkan tiga kemampuan dasar: membaca, menulis, dan berhitung.

Ini adalah dasar untuk memahami pelajaran yang lebih kompleks di masa mendatang. Anak-anak akan kesulitan mengikuti pelajaran di tingkat pendidikan yang lebih tinggi jika mereka tidak menguasai keterampilan ini. Sekolah dasar memainkan peran penting dalam pembentukan karakter anak.

Dalam interaksi di kelas dan kegiatan sekolah, prinsip seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kejujuran mulai ditanamkan sejak kecil.

Guru sekolah dasar tidak hanya memberikan instruksi, tetapi mereka juga berkontribusi pada pembentukan kepribadian anak-anak. Sekolah dasar sangat penting untuk mengajarkan anak-anak tentang kehidupan sosial selain aspek akademik dan karakter.

Di sekolah dasar mereka belajar bersosialisasi, menghargai perbedaan, dan membangun rasa percaya diri dan empati. Pandangan dan perspektif anak akan dipengaruhi oleh pengalaman sosial yang mereka peroleh di sekolah dasar.

Akibatnya, pendidikan sekolah dasar sangat penting untuk menghasilkan generasi yang cerdas, terampil, dan berkarakter di masa depan. Karena itu, setiap anak harus memiliki akses ke pendidikan dasar yang layak dan berkualitas.

Masa depan negara bergantung pada generasi mudanya, dan peningkatan sekolah dasar adalah langkah pertama menuju itu.

Firda Rahmatika

Artikel Pentingnya Pendidikan Dasar bagi Anak pertama kali tampil pada JAKPOS.

Hafalan sering jadi fokus utama, padahal pemahaman jauh lebih penting.

DEPOKPOS – Pendidikan di Indonesia ini masih banyak di beberapa daerah menggunakan metode menghafal. dibandingkan memahami, misalnya di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial biasanya anak diajarkan untuk menghafal tentang apa yang terjadi, padahal itu tidak menjamin anak jadi tau.

Dikarenakan tidak semua anak dapat memahami dengan cara menghafal, dan banyak anak yang mudah lupa tentang materi yang diajarkan dengan cara menghafal, waktu menghafal otak kita dipaksakan untuk menyimpan informasi  secara singkat.

Sedangkan jika anak diajak untuk memahami materi, maka memori anak tentang materi yang dipelajari akan lebih kuat dan bertahan lama karena terhubung dengan logika dan pengalaman.

Alasannya dimana di kurikulum sekarang ini banyak yang lebih mengutamakan nilai dan lulus dengan cepat, tanpa memikirkan anak itu sudah paham atau belum, Dimana itu membuat para guru akhirnya terpaksa untuk mengejar materi, kadang yang membuat pembelajaran cuma menjadi satu arah yaitu menggunakan metode ceramah, yang membuat siswa hanya menjadi pendengar yang pasif.

Dengan metode ceramah, kadang membuat siswa menjadi takut salah dan malu bertanya padahal jika bertanya itu membuat siswa menjadi paham. Jika didalam kelas guru membangun suasana yang membuat anak nyaman untuk berdiskusi ataupun bertanya, maka siswa merasa dihargai dan didengar.

Memahami bukan hanya tahu “apa” tetapi juga “mengapa”. Ini jarang sekali ada di dalam sistem pendidikan dikarenakan masih terjebak dalam penghafalan.

Jika pendidikan ingin membentuk generasi yang kritis, kreatif, maupun dapat memecahkan masalah, maka pendekatan pembelajaran harus berubah dari yang tadinya menghafal menjadi pemahaman yang bermakna.

Dalam pendidikan juga harus mendorong anak untuk berfikir bukan hanya dalam menjawab soal dan menghafal, tetapi juga anak diajak untuk menganalisis seperti guru memberikan penjelasan misalnya tentang mengapa penjajahan itu bisa terjadi, apa dampaknya, dan masih banyak lainnya. Dan dalam pembelajaran guru juga harus bisa memancing anak untuk bertanya, mencobanya.

Dea Syahwal Ainunnisa Suhendi 

Artikel Mengapa Kita Diajarkan Menghafal, Bukan Memahami? pertama kali tampil pada JAKPOS.

Isu humaniora berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hak, martabat, keadilan, dan kesejahteraan

DEPOKPOS – Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di balik janji konstitusi tersebut, masih terjadi kesenjangan yang mencolok dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketimpangan ini menjadi bagian penting dari isu humaniora karena menyangkut nilai-nilai keadilan, martabat manusia, dan hak asasi setiap individu. Dalam konteks ini, media massa memiliki peran strategis untuk menyuarakan ketimpangan tersebut ke ruang publik.

Isu Humaniora dan Jurnalisme Humaniora: Kerangka Konseptual

Isu humaniora berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hak, martabat, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks pendidikan, humaniora menyoroti bagaimana sistem dan kebijakan berdampak pada perkembangan manusia secara menyeluruh. Sementara itu, jurnalisme humaniora merupakan pendekatan jurnalistik yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pusat perhatian, menggunakan narasi personal, empati, dan refleksi untuk menyuarakan suara kelompok marginal dan memperjuangkan keadilan sosial.

Kesenjangan Pendidikan sebagai Isu Humaniora

Kesenjangan pendidikan di Indonesia terjadi dalam berbagai dimensi: geografis, ekonomi, dan sosial. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 menunjukkan bahwa daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana pendidikan, kurangnya guru berkualitas, dan rendahnya akses internet. Misalnya, dalam laporan Kompas (2023), disebutkan bahwa banyak siswa di wilayah Papua masih belajar di bawah tenda darurat karena gedung sekolah rusak dan belum diperbaiki.

Tidak hanya di wilayah timur, daerah pesisir Sumatra dan perbatasan Kalimantan juga mengalami tantangan serupa. Dalam beberapa kasus, anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya hanya untuk mencapai sekolah dasar terdekat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya merata, dan masyarakat di wilayah tertentu masih mengalami diskriminasi struktural dalam pemenuhan haknya. Dalam perspektif humaniora, ketidaksetaraan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan: bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkembang dan memperoleh pendidikan yang layak.

Menurut data BPS tahun 2022, indeks pembangunan manusia (IPM) di DKI Jakarta mencapai 81,65, jauh di atas Papua yang hanya 60,62. Selisih ini mencerminkan ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, yang merupakan komponen utama IPM.

Peran dan Tantangan Media Massa

Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik dan mendorong perubahan sosial. Sayangnya, liputan mendalam tentang kesenjangan pendidikan masih sangat terbatas. Kajian oleh Lembaga Kajian Media Remotivi (2021) menyebutkan bahwa media arus utama lebih sering memuat berita pendidikan yang bersifat administratif dan elitis, seperti kebijakan ujian nasional, ranking sekolah, atau skor PISA, sementara suara dari masyarakat akar rumput sering terabaikan.

Selain itu, pemberitaan yang berorientasi pada klik (clickbait) dan logika pasar membuat isu-isu humaniora seperti kesenjangan pendidikan tidak mendapatkan ruang yang layak. Juwita dan Hidayat (2020) dalam jurnal Komunikasi dan Media mengungkapkan bahwa hanya 12% dari berita pendidikan dalam tiga media nasional yang menyoroti isu ketimpangan dan keadilan sosial.

Sebagai solusi, media dapat bekerja sama dengan LSM pendidikan untuk mendapatkan akses ke data lapangan, melakukan pelatihan jurnalisme empatik, dan mengembangkan rubrik khusus pendidikan inklusif. Peliputan kolaboratif antara media arus utama dan media lokal juga bisa menjadi strategi efektif untuk memperluas cakupan dan kedalaman pemberitaan.

Harapan: Mendorong Jurnalisme Pendidikan yang Berperspektif Kemanusiaan

Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan baru dalam praktik jurnalisme pendidikan. Konsep jurnalisme humaniora menekankan pentingnya empati, narasi personal, dan pendekatan reflektif terhadap isu-isu kemanusiaan. Liputan tentang perjuangan siswa di daerah terpencil, guru honorer yang berdedikasi tinggi, atau komunitas lokal yang membangun sekolah secara swadaya adalah contoh cerita yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangkitkan kesadaran sosial.

Beberapa media alternatif seperti The Conversation Indonesia, Beritagar, dan Tirto.id telah mulai mengembangkan model jurnalisme ini dengan pendekatan yang lebih analitis dan humanis. Upaya ini perlu diperluas dan didukung oleh kebijakan redaksi serta partisipasi aktif masyarakat.

Kesenjangan pendidikan adalah isu humaniora yang mendesak. Ia menyangkut keadilan, kesetaraan, dan masa depan generasi bangsa. Media massa memiliki tanggung jawab moral untuk mengangkat isu ini secara berkelanjutan dan mendalam. Melalui jurnalisme yang berpihak pada nilai kemanusiaan, media tidak hanya menjalankan fungsi informatif, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang sesungguhnya.

Amanda Chelsea Aulia
Mahasiswa Universitas Pamulang

Artikel Kesenjangan Pendidikan sebagai Isu Humaniora: Refleksi Peran Media Massa dalam Pemberitaan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dengan adanya platform tersebut, dapat memudahkan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan media pembelajaran bagi semua orang. Media sosial dapat menyediakan akses yang mudah untuk bahan pembelajaran seperti e-book, video tutorial, video mengajar dan lain sebagainya. Contohnya siswa dapat belajar menari tradisional, membuat kreatifitas dan belajar bahasa asing dari aplikasi YouTube.

Adanya media sosial sangat menguntungkan dan memberikan dampak yang positif bagi para siswa dan guru, akan tetapi disisi lain bisa memberikan dampak negatif juga. Berikut dampak-dampak yang ditimbulkan dari media sosial:

Dampak Positif

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
Media sosial sangat membantu pelajar pada era digital seperti sekarang ini. Dengan adanya media sosial, para pengguna seperti siswa maupun guru dapat dengan mudah berkomunikasi, mengajar dan saling berbagi ilmu pengetahuan ataupun bahan pembelajaran, mengupdate ilmu pengetahuan yang terbaru, sehingga mereka mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas.

Mudah dalam mengakses berbagai informasi
Penggunaan media sosial dapat lebih mudah bagi penggunanya dalam mendapatkan informasi dikarenakan lebih cepat dan efesien. Informasi yang didapatkan bisa berbagai hal, contohnya informasi tentang mata pelajaran di sekolah, kesenian, kesehatan, olahraga dan lain sebagainya.

Membangun jaringan antar pelajar dan komunitas belajar
Media sosial memberikan kemudahan bagi siswa untuk membangun jaringan dan bergabung dengan komunitas belajar yang lebih luas dan efektif. Dengan cara mengikuti atau bergabung dalam forum diskusi seperti Quora, LinkedIn, Facebook, Webinar dll, siswa dapat terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Perkumpulan komunitas ini dapat membantu siswa memperoleh wawasan, ide baru, memperluas sudut pandang, dan membuka peluang untuk pengembangan diri.

Dapat mengasah kreatifitas dan keterampilan baru
Penggunaan medsos memberikan banyak sekali manfaat untuk pelajar, salah satunya dapat mengasah kreatifitas dan keterampilan dari hal-hal baru yang dilihat dari media sosial, seperti belajar menari / dance, menggambar, menyulam dari konten video. Media sosial bisa dikatakan juga berfungsi sebagai metode pembelajaran karena berguna untuk mengasah keterampilan dan kreatifitas siswa.

Dampak Negatif

Tidak dapat mengatur waktu
Dampak negatif bagi pelajar jika terlalu banyak bermain media sosial ialah tidak bisa membagi waktu antara bermain sosial media dengan kegiatan belajarnya, sehingga bisa menghambat aktivitas sehari-hari mereka, seperti malas untuk mengerjakan tugas dari sekolah (PR). Selain siswa, dampak buruk bagi guru jika bermain sosmed yaitu lupa akan mengajar muridnya, mengabaikan pekerjaannya dan lain sebagainya.

Sulit untuk berinteraksi dan membangun komunikasi terhadap sesama
Hal ini terjadi karena pelajar lebih memilih berkomunikasi melalui media sosial, sehingga berinteraksi dengan teman sekitarnya jadi jarang. Selain sulit berinteraksi dengan temannya, dampak lainnya yaitu sulit untuk berkomunikasi. Komunikasi melalui media sosial tidaklah efektif karena akan menggunakan aturan ejaan dan tata bahasa yang tidak beraturan dan tidak baik. Hal ini mengakibatkan anak menjadi semakin sulit berkomunikasi dan mempengaruhi kemampuan akan komunikasinya dikarenakan tidak dapat membedakan komunikasi antara di media sosial dan dunia nyata. Lalu keterampilan menulisnya di sekolah akan berkurang dikarenakan penggunaan ejaan dan tata bahasa tidak dilatih dengan baik.

Malas untuk melakukan aktivitas
Siswa atau pelajar yang terlalu fokus terhadap sosial media, biasanya mereka akan lupa akan waktu belajar dan malas untuk melakukan aktivitas lainnya. Tentu hal ini berdampak buruk bagi pelajar, karena dapat mempengaruhi daya berpikir untuk mencakup pembelajaran dan prestasi mereka.

Tidak peduli dengan lingkungan sekitar
Penggunaan media sosial tanpa pengawasan orang tua dan membiarkannya secara terus menerus akan memberikan pengaruh buruk kepada anak dan akan mengubah karakternya menjadi egois karena akan mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak akan lebih cuek dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak akan lagi peduli dengan lingkungannya. Jika orang tua membiarkannya tanpa pengawasan terus menerus maka anak-anak menjadi kurang memiliki rasa empati di lingkungan sekitarnya.

Thryan Keren Puspita Duha
Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pamulang

Artikel Dampak yang Ditimbulkan dari Media Sosial di Dunia Pendidikan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Perbedaan peran perempuan terjadi seiring berubahnya zaman dan kebutuhan. Perempuan yang dahulu dianggap hanya pantas bekerja di dapur, kini dapat bekerja di luar rumah dan mencari nafkah. Hal ini terjadi bukan hanya demi memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga demi aktualisasi diri, kesetaraan, dan perannya sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Wanita karier adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut perempuan yang aktif bekerja di luar rumah. Karier bukan hanya berarti mencari uang, tetapi juga merupakan sebuah proses pengembangan diri, mencari kepuasan, dan menjadi mandiri. Dalam perbedaannya, wanita karier juga sering diberi label negatif apabila dianggap melalaikan kewajiban keluarga. Karena itulah, penting sekali bagi wanita karier untuk dapat menjaga keseimbangan peran, sesuai etika, agama, dan kondisi fisiknya.

Selain karier, pendidikan juga menjadi aspek penting demi kemandirian dan kesetaraan perempuan. Hal ini terjadi karena masih hidup anggapan bahwa perempuan tidak perlu belajar terlalu luas. Pandangan tradisional tersebut tidak relevan lagi, karena saat ini bangsa tengah memasuki era teknologi dan globalisasi, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, tak terkecuali dari kalangan perempuan.

Pendidikan bukan ukuran gender, tapi ukuran kemampuan dan kualitas manusia. Dalam Islam, belajar merupakan kewajiban setiap manusia, laki-laki dan perempuan, demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini sesuai pernyataan Al-Abrasyi (1970) bahwa belajar adalah kewajiban bagi setiap Muslim, tanpa dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin.

Maccoby dan Jacklin (1974) juga menyebut bahwa kesulitan yang terjadi pada perempuan bukan karena kurang kemampuan, tapi lebih disebabkan oleh keterbatasan biaya dan waktu yang tersedia. Hal ini terjadi akibat masih luasnya anggapan bahwa tempat perempuan memang lebih cocok di rumah.

Selain masalah biaya dan waktu, masih banyak orang yang berpandangan bahwa perempuan tidak perlu belajar terlalu luas. Argumen tradisional ini sering didasarkan pada peran domestik perempuan yang dianggap lebih penting. Hal ini tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga dapat menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan.

peran perempuan di era digital bukan lagi sebatas menjadi pengurus rumah tangga, tetapi juga turut aktif dan mandiri di ruang kerja, masyarakat, dan bangsa. Hal ini terjadi karena perempuan juga memiliki potensi, kemampuan, dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, baik dari aspek karier, kepemimpinan, dan terutama dari aspek pendidikan. Dengan memberikan akses dan kesetaraan, bangsa akan dapat mencapai kemajuan yang lebih pesat, adil, dan merata, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang unggul, harmonis, dan sejahtera.

Nova Ade Tiara
Prodi Sarjanah Akuntansi Universitas Pamulang

Artikel Perempuan, Pendidikan dan Karier: Meretas Langit-Langit Kaca di Era Digital pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pendidikan kita telah menjadikan nilai sebagai tujuan utama, bukan sebagai alat. Kita dihargai karena skor, bukan karena integritas

DEPOKPOS – Kita terlalu sibuk mengejar IPK dan sertifikat, tapi lupa membentuk daya tahan mental dan nilai hidup mahasiswa. Akibatnya? Banyak yang cerdas, tapi rapuh. Pendidikan kita perlu dibenahi dari akarnya.

Sejak duduk di bangku kuliah, saya terbiasa mendengar kata-kata seperti: “IPK harus tinggi”, “ambil sertifikat sebanyak mungkin”, “kuasai skill biar cepat kerja.” Semua terdengar masuk akal. Tapi makin ke sini, saya justru bertanya-tanya: mengapa banyak mahasiswa yang secara akademik hebat, justru kesulitan menghadapi realitas hidup?

Kita harus jujur: sistem pendidikan kita terlalu akademik. Kita didorong menjadi mesin pencetak nilai, bukan manusia seutuhnya. Karakter, nilai hidup, ketahanan mental—semuanya nyaris tidak tersentuh. Padahal, dunia nyata tidak menilai seseorang dari transkrip semata.

Saya pernah melihat seorang teman yang luar biasa cerdas. Ia selalu mendapat nilai sempurna dan aktif di berbagai pelatihan. Tapi saat menghadapi satu kegagalan kecil—gagal seleksi kerja—ia langsung jatuh, menarik diri, dan hampir menyerah. Seolah tidak dibekali kemampuan untuk bangkit.

Sebaliknya, ada teman lain yang akademisnya biasa-biasa saja. Tapi ia punya nilai hidup yang kuat, sabar menghadapi tekanan, dan tetap tenang saat situasi tak sesuai harapan. Justru ia yang lebih cepat berkembang dan diterima di dunia kerja. Apa bedanya? Karakter dan mentalitas.

Pendidikan kita telah menjadikan nilai sebagai tujuan utama, bukan sebagai alat. Kita dihargai karena skor, bukan karena integritas. Padahal dunia kerja dan kehidupan sosial membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya, mampu mengelola stres, punya empati, dan tidak mudah menyerah.

Modal religius dan psikologis sering kali diabaikan. Padahal, inilah yang membantu seseorang bertahan ketika semua teori tak lagi relevan. Nilai religius bukan sekadar ibadah, tapi juga rasa tanggung jawab, jujur, dan memaknai hidup lebih dari sekadar materi. Modal psikologis adalah optimisme, daya tahan, dan harapan—bukan sesuatu yang bisa diajarkan dalam lembar ujian.

Dalam artikel “Human Capital Creation” oleh Dian Ekowati dkk., disebutkan bahwa sumber daya manusia unggul bukan hanya mereka yang terampil secara teknis, tapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan kekuatan mental. Sayangnya, aspek ini belum menjadi perhatian serius dalam sistem pendidikan kita.

Jika kita ingin mencetak generasi tangguh, bukan hanya kompeten, maka sistem pendidikan harus berubah. Pendidikan tidak cukup hanya mengejar angka dan gelar, tetapi harus menyentuh sisi kemanusiaan mahasiswa.

Kita tidak butuh lebih banyak lulusan yang hanya pintar secara akademik. Kita butuh manusia yang utuh—yang bisa berpikir kritis, tetapi juga punya hati yang kuat; yang bisa bekerja keras, tetapi juga tidak kehilangan arah saat menghadapi kegagalan.

Sudah saatnya pendidikan berhenti menjadikan IPK sebagai segalanya. Nilai sejati dari pendidikan adalah membentuk karakter, bukan hanya angka di atas kertas.

Esti Marlina
Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi
Universitas Pamulang

Artikel Cerdas Saja Tak Cukup: Modal Religius dan Mental Tangguh Sebagai Kunci Sukses pertama kali tampil pada JAKPOS.

Jurnal yang ditulis oleh Nindita Fadhila dan Lilia Pasca Riani menunjukkan bahwa masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia ini sangat serius. Tingginya biaya pendidikan, minimnya transparasi anggaran, serta ketimpangan akses antara kota dan daerah terpencil. Berdasarkan data dari BPS yang dikutip oleh DetikEdu, biaya pendidikan meningkat 10% hingga 15% setiap tahun. Hal ini membuat banyak orang tua semakin kewalahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun pemerintah menyebutkan pendidikan dasar sampai menengah gratis, kenyataannnya orang tua masih harus membayar banyak hal. Seperti biaya seragam, buku, transportasi sampai pungutan dari sekolah,semuanya menjadi beban. Bagi keluarga yang kurang mampu, hal ini sangat berat. Penelitian dari berbagai lembaga menunjukkan biaya-biaya ini bisa membuat anak-anak putus sekolah, terutama di daerah yang ekonominya masih lemah.

Meskipun ada bantuan seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), namun belum juga mencukupi. Pengelolaan dan pengawasan yang lemah, membuat dana tidak digunakan sesuai kebutuhan. Hasil terbaru dari Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan memprihatinkan bahwa sebanyak 12% sekolah masih menyalahgunakan dana BOS. Lebih dari sekedar angka, temuan ini mencerminkan masih rapuhnya integritas dalam sistem pendidikan nasional. Pemotongan dana hingga praktik nepotisme dan laporan fiktif. Padahal jika dikelola dengan baik, seharusnya dana tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan.

Keadaan yang lebih miris, saat ini banyak sekolah dan kampus yang berlomba-lomba menawarkan fasilitas mewah namun kualitas pendidikannya belum terjamin. Akibatnya, hanya mereka yang memiliki uang yang bisa mendapatkan pendidikan yang mewah dan berkualitas, sedangkan anak-anak yang orang tuanya kurang mampu harus harus menerima pendidikan dengan fasilitas apa adanya. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan kesetaraan bukan malah menjadi alat ketimpangan sosial.

Tak hanya itu, gaya hidup konsumtif mahasiswa juga menjadi sorotan. Saat ini banyak mahasiswa yang lebih mementingkan penampilan atau ikut-ikutan tren daripada fokus belajar. Contohnya seperti tren handphone pada Gen Z harus memakai iphone agar terlihat keren dan update. Hal ini juga membuat pengeluaran semakin besar dan pendidikan terasa semakin mahal.

Melihat semua ini, sudah saatnya pemerintah lebih serius menangani masalah pendidikan. Jangan hanya menjanjikan anggaran yang besar, namun juga memastikan anggaran tersebut digunakan dengan jujur, tepat dan merata. Pemerintah juga harus mendengarkan suara masyarakat terutama mereka yang kurang mampu dan melibatkan mereka dalam perencanaan pendidikan.

Demi tercapainya generasi emas di masa yang akan datang, pendidikan hari ini harus dibenahi. Tidak cukup dengan hanya gedung sekolah baru dan mengganti kurikulum, tetapi harus ada langkah nyata dan menyeluruh. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pengawasan dana BOS dengan melibatkan lembaga independen dan teknologi digital untuk memastikan transparasi dan mencegah penyalahgunaan. Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif memetakan kebutuhan pendidikan di wilayahnya, termasuk memperluas jangkauan bantuan pendidikan hingga ke pelosok, serta menyediakan lebih banyak beasiswa yang berbasis kebutuhan. Selain itu, mendorong sekolah untuk menyediakan seragam sekolah dan buku panduan belajar secara gratis terutama untuk masyarakat miskin. Dengan langkah-langkah ini kitab bisa mewujudkan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada semua anak bangsa, bukan hanya kepada mereka yang mampu membayar.

Hana Mawarni
Mahasiswi S1 Akuntansi Univesitas Pamulang

Artikel Pendidikan Mahal, Mimpi Anak Bangsa Terhambat pertama kali tampil pada JAKPOS.

Di tengah dinamika zaman yang makin kompleks, banyak orangtua mulai melirik kembali pondok pesantren sebagai pilihan utama pendidikan anak. Fenomena ini bukan tanpa alasan.

DEPOKPOS – Pesantren kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai lembaga keagamaan tradisional, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan pusat pendidikan yang mampu menjawab tantangan masa depan.

Menariknya, tren ini tak hanya terjadi di kawasan rural, namun juga di kalangan urban dan kelas menengah terdidik. Lembaga pendidikan Islam semakin bertransformasi, menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan pendekatan kurikulum modern yang terintegrasi.

Namun, dengan ragam pilihan dan sistem yang berbeda-beda, muncul satu pertanyaan besar di benak banyak orangtua: “Bagaimana memilih pesantren yang tepat untuk anak kami?”

Pertanyaan ini menjadi topik utama dalam sebuah seminar daring bertajuk “Parenting Pesantren: Tips Memilih Pesantren yang Tepat untuk Sang Buah Hati”, yang menghadirkan Dr. Awaluddin Faj, M.Pd.I, seorang praktisi pendidikan Islam dan konsultan parenting pesantren.

Berbekal pengalaman lebih dari satu dekade dalam dunia pesantren modern, ia membagikan sejumlah pertimbangan penting bagi para orangtua sebelum menitipkan pendidikan anak ke lembaga pesantren.

Berikut adalah enam poin yang patut menjadi acuan:

1. Telusuri Akar Sejarah Pesantren

Menurut Dr. Awaluddin, sejarah suatu pesantren bisa mencerminkan jati diri dan konsistensi nilai yang ditanamkan. “Pesantren yang tumbuh dari gagasan pendidikan murni biasanya punya landasan visi yang kuat,” ujarnya. Ia menyarankan agar orangtua meluangkan waktu menelusuri jejak digital pesantren, mulai dari pendiriannya hingga tujuan-tujuannya.

2. Cermati Profil Pengasuh dan Tenaga Pendidik

Bukan hanya soal nama besar, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh siapa yang mengasuh dan membimbing santri. Tenaga pendidik idealnya bukan sekadar kompeten secara akademis, namun juga menjadi figur teladan dalam perilaku sehari-hari. “Santri tidak hanya mendengar nasihat, tapi meniru,” tambahnya.

3. Pahami Kurikulum dan Model Pembelajaran

Tidak semua pesantren seragam. Ada yang menekankan tahfiz (penghafalan Al-Qur’an), ada yang mengusung pendekatan modern, salafiyah, bahkan model hybrid. Maka penting bagi orangtua memahami apakah pendekatan yang digunakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan anak. Pesantren dengan pendidikan formal yang terintegrasi juga bisa menjadi pilihan tepat bagi orangtua yang menginginkan keseimbangan antara ilmu agama dan umum.

4. Evaluasi Fasilitas dan Biaya

Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah kesesuaian biaya dengan fasilitas. Fasilitas bukanlah segalanya, tapi bisa mencerminkan perhatian pengelola terhadap kenyamanan dan keamanan anak. Orangtua perlu menakar kemampuan finansial secara realistis, sembari mempertimbangkan kebutuhan anak dalam menjalani kehidupan pesantren yang mandiri.

5. Perhatikan Reputasi dan Output Alumni

Bukan hanya akreditasi atau penghargaan, tapi juga narasi dari para alumni dan orangtua yang pernah mempercayakan anaknya. “Testimoni yang jujur lebih kuat dari sekadar brosur,” kata Dr. Awaluddin. Alumni yang berhasil di bidang akademik, sosial, atau spiritual menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan pesantren tersebut.

6. Lakukan Kunjungan Langsung

Tidak ada yang bisa menggantikan observasi langsung. Suasana lingkungan, interaksi antar santri, bahkan cara para guru menyapa tamu bisa menjadi cermin budaya lembaga tersebut. “Kita bisa tahu lebih banyak dari apa yang tidak dikatakan,” pungkasnya.

Menemukan Rumah Kedua bagi Anak

Memilih pesantren bukan semata soal label “agama”, tapi tentang menemukan rumah kedua yang bisa menumbuhkan anak menjadi pribadi yang tangguh, berilmu, dan berakhlak. Maka penting bagi orangtua untuk terlibat aktif dalam proses pencarian, bukan hanya menyerahkan keputusan pada tren atau impresi sesaat.

Dengan pertimbangan yang cermat, anak tak hanya akan merasa aman, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang seimbang—antara ruhani dan intelektual, antara disiplin dan kasih sayang.

Bagi yang masih ragu atau ingin mengenal lebih dalam dunia pesantren, berbagai forum parenting daring kini makin terbuka. Salah satunya yang digagas Konsultan Pendidikan Sekolah Islam di Depok, yang secara rutin menggelar diskusi terbuka seputar pendidikan Islam dan parenting modern.

Karena pada akhirnya, pesantren bukanlah tempat menitipkan anak, tapi tempat menumbuhkan mereka.

M Farhan Hidayat

Artikel Tips Memilih Pesantren yang Cocok dari Dr Awaluddin Faj, M.Pd.I pertama kali tampil pada JAKPOS.

Selain karena pengasuhan keluarga yang lemah, dan terbatasnya sumber daya manusia, salah satu penyebabnya menurut KPAI adalah kekurangan guru BK yang menyebabkan layanan konseling tidak berjalan optimal.

Menanggapi informasi tersebut, pegiat pendidikan sekaligus aktivis bidang kesehatan mental anak dan remaja berbasis hipnosis, I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya, menyampaikan pendapatnya.

Bertempat di Hotel Asyana Jakarta, pada Senin (19/05/2025), Dewa baru usai dinyatakan sebagai Asesor BNSP yang kompeten untuk kembali melakukan asesmen bidang hipnosis-hipnoterapi untuk 3 tahun ke depan (2025-2028). Ia mengatakan keterampilan hipnosis sangat penting bagi guru BK. Kurikulum pelatihan hipnoterapi pun kini mengacu pada standar yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dewa menambahkan, keilmuan hipnosis telah terbukti secara ilmiah sangat mendukung optimalisasi konseling bagi guru BK. Kemudian, keterampilan hipnoterapi jika dimiliki oleh seorang guru BK dapat menjadikan mereka selain mampu memberi konseling juga mampu memberikan terapi.

“Hal ini penting, karena berbagai masalah kenakalan anak dan remaja diantaranya dipicu karena adanya luka-luka batin pada diri si anak. Seringkali akar masalah sesungguhnya timbul akibat lingkungan sekitar atau bahkan dari lingkungan terdekatnya. Contohnya seperti bullying di sekolah dan ketidakharmonisan keluarga (ayah bundanya) di rumah,” ujar Dewa.

Ia menjelaskan, kadangkala saat menemui situasi siswa seperti ini, beberapa guru BK dengan kemampuan konselingnya belum sanggup menangani. Jika menguasai keilmuan hipnosis, guru BK tersebut dapat membantu menyelesaikan akar masalah siswa melalui hipnoterapi.

“Semua orang yang tidak memiliki gangguan kemampuan komunikasi dapat mempelajari hipnosis. Artinya para pendidik dan masyarakat peduli pendidikan (Non-Guru BK) pun bisa menggunakan keterampilan hipnosis untuk diperbantukan menjadi pendamping kesehatan mental anak didik di sekolah. Ini mendesak karena terbatasnya keberadaan guru BK seperti yang diungkap oleh KPAI”, sambungnya.

Kabar gembiranya, masyarakat kini terjamin keamanan dan kenyamananya saat menerima layanan bidang hipnosis dan hipnoterapi. Baik itu saat mengikuti pelatihan, maupun ketika mengikuti terapi olah pikir hipnoterapi.

“Para pemberi layanan hipnosis-hipnoterapi, telah distandarisasi kompetensinya dan diakui oleh negara melalui sertifikasi. Kami para Asesor BNSP RI dari LSP Kompeten Hipnotis Indonesia (KHI) bertugas untuk melakukan asesmen kepada SDM yang akan memberi layanan hipnosis-hipnoterapi”, pungkas Dewa.

Sebagai tambahan informasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI kembali merekomendasikan kompeten kepada sembilan orang Asesor LSP KHI dari berbagai wilayah di tanah air, di Hotel Asyana Jakarta. Oleh karenanya, Dewa mengajak masyarakat yang ingin memanfaatkan ilmu hipnosis dalam memberikan terapi dapat mendaftar untuk mengikuti sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) Kompeten Hipnotis Indonesia (KHI).

Artikel Kekurangan Guru BK di Jabar Jadi Sorotan KPAI pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pelaksanaan UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) SNBT Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi 2025 kali ini diduga sarat dengan kecurangan. Sebagaimana yang diberitakan Beritasatu.com, (25/04/2025), bentuk kecurangannya yakni para peserta ada yang membawa telepon genggam dan disimpan di balik baju, menyebarluaskan soal ujian di platform X, hingga menggunakan kamera yang lolos metal detector di behel gigi.

Oleh karena itu, panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) akan memberikan sanksi bagi peserta UTBK SNBT 2025 yang terbukti melakukan kecurangan tersebut, berupa pembatalan hasil ujian, diskualifikasi dari semua jalur SNPMB di PTN tanpa batas waktu dan pelaporan ke institusi pendidikan asal. Panitia SNPMB pun berkomitmen menjamin seluruh proses seleksi berlangsung secara adil dan transparan. Masyarakat pun dihimbau berpartisipasi dalam memberikan informasi kecurangan.

Sebenarnya, menyontek di sistem pendidikan kapitalisme saat ini sudahlah menjadi rahasia umum yang tabu namun tetap banyak yang melakukan. Sanksi dan konsekuensi dari sisi sistem pendidikan pun seakan tumpul dan bahkan mendukung secara halus bagi siapa pun yang ingin berbuat ‘curang’ dengan cara yang lebih elegan, yaitu dengan membeli soal atau menggunakan jasa joki misal, bahkan dibentuk menjadi sebuah tim yang super kuat dan kebal hukum.

Hal tersebut bisa berdampak pada masa depan, bukan hanya berlaku di masa sekarang atau saat sekolah/pendidikan tapi juga kehidupan nyata nantinya. Bukti yang paling konkrit dari efek domino menyontek ini adalah korupsi, tak apa kalau hanya sedikit atau tak apa jika hukum bisa dibeli. Oleh karena itu kecurangan UTBK, merupakan buah pahit pendidikan kapitalistik.

Sistem kapitalisme-sekuler membentuk pola pikir kapitalistik dan mengutamakan keuntungan tanpa melihat halal-haram, karena yang dijadikan standar kebahagiaannya pun mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, menabrak dan bahkan mengangkangi hukum yang dibuat sendiri. Inilah hukum manusia yang sifatnya lemah karena cacat sejak kelahirannya dan busuk saat berbuah.

Mirisnya, semakin tinggi jenjang pendidikan justru semakin kuat kemampuan menyontek atau berlaku curang malah beragam cara, jenis, dan motifnya. Tagline Indonesia Emas pun berubah menjadi Indonesia Cemas, karena tujuan pendidikan yang tidak jelas, kabur, dan bias dengan budaya/tsaqafah asing.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun mengungkapkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 berada di angka 69,50 atau masuk dalam posisi koreksi. Hasil survei menunjukkan, 78 persen sekolah dan 98 persen kampus masih ditemukan kasus menyontek (detik.com, 25/04/2025).

Tak hanya itu, menurut Prof. Eduart Wolok,  Rektor Universitas Negeri Gorontalo, peserta menggunakan teknologi canggih untuk mencuri soal UTBK. Sangat mungkin ada keterlibatan pihak eksternal, baik dari dalam maupun luar peserta ujian. Mereka mengambil soal dengan berbagai cara dan sarana teknologi, yaitu menggunakan hardware dan software. Mereka menyontek menggunakan ponsel recording desktop. Ada juga peserta yang soalnya dikerjakan oleh pihak lain di luar lokasi ujian dengan menggunakan remote desktop (Kompas.com, 25/04/2025).

Kecanggihan teknologi seharusnya bisa memudahkan dalam pembelajaran dan sistem pendidikan agar lebih integritas dalam diri pendidik dan pembelajar juga integral (saling berkaitan) dalam sistem bahkan bisa membaca plagiarisme atau orsinilitas. Tapi faktanya malah dipakai dalam melakukan kecurangan, yakni menyontek ataupun mencuri soal ujian.

Itu semua terjadi karena pendidikan saat ini mengusung sistem pendidikan yang setengah-setengah, akidah sekuler membuat siapa pun menginginkan hasil yang instan tanpa tujuan yang jelas selain materi; mendapatkan pekerjaan, gelar, dan atau jabatan dengan cepat. Padahal lowongan pekerjaan yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan bidangnya, hal-hal penting seperti urusan pemerintahan pun banyak yang diurus bukan oleh ahlinya, kemampuan yang hanya dibeli oleh uang juga hanya berakhir di atas kertas saja.

Sedangkan selembar kertas tidak banyak membuktikan apa pun selama kehidupan bersandar pada akidah sekuler-kapitalisme tadi. Tanpa disadari, semua orang dipaksa untuk menganut akidah itu, dan meninggalkan Islam yang sudah jelas membangun sistem pendidikan unggul, termasuk orang-orang Islam.

Karena, strategi pendidikan Islam akan membentuk pola pikir Islam (akliyah Islamiyah) dan pola jiwa Islam (nafsiyah Islamiyah). Seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan disusun atas dasar strategi tersebut. Adapun kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran dalam pendidikan disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah, Muqaddimah Dustur pasal 165-166).

Islam pun tidak akan memaksa umat agama lain untuk masuk ke dalam Islam, tapi kehidupan termasuk pendidikan tetap wajib dijalankan dengan aturan Islam, karena sistem Islam berbeda dengan sistem agama/ideologi lain. Islam memiliki sistem hidup yang khas, yang mampu menempatkan manusia sesuai fitrahnya, dan mampu mengendalikan teknologi di tangannya agar sesuai tidak ada penyimpangan atau kecurangan yang membentuk akhlak buruk, karena semua aturan datang dari Sang Khaliq bukan dibuat berdasarkan nafsu manusia.

Adanya ijtihad sekalipun hanya untuk menggali dalil-dalil yang sudah ada dalam; (1) Al-Qur’an, (2) hadits mutawattir, (3) ijma’ Sahabat (bukan ulama), juga (4) Qiyas (yang digali dari ketiga dalil-dalil kuat sebelumnya), menggunakan akal hanya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, bukan mengelabui hukum untuk membenarkan akal/nafsu semata.

Islam pun membagi ilmu menjadi dua, yaitu; (1) ilmu saintek/eksak yang tidak mengandung tsaqafah, maka pendidiknya pun boleh berasal dari agama lain, dan (2) ilmu soshum/social humanistic yang identik dengan tsaqafah. Namun perlu dicatat, karakter ‘bebas-nilai’ pada ilmu saintek/eksak hanya ada pada dataran epistemologi/teorinya. Dalam dataran aksiologi/praktiknya, yaitu studi mengenai bagaimana menerapkan suatu pengetahuan, karakter ilmu tidaklah netral, tetapi bergantung pada pandangan hidup penggunanya. Internet sebagai contohnya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana penyebaran pornografi.

Standar kebahagiaan manusia pun bukan hanya sekadar meraih materi, tapi meraih ridha Allah SWT terkhusus seorang Muslim. Sistem pendidikan Islam pun akan menghasilkan manusia yang handal mengoperasikan teknologi demi kepentingan umat bukan pribadi, menjadi agen perubahan sebagai individu yang berakhlak dan bertakwa, masyarakat yang peka terhadap kezaliman dan simpati juga peduli pada yang kesulitan, serta menjadi pemimpin masa depan yang adil dan mendahulukan urusan umat.[]

Artikel Kecurangan UTBK, Buah Pahit Pendidikan Kapitalistik pertama kali tampil pada JAKPOS.