Dalam pemaparannya, Hanafi Rohman menjelaskan bahwa KMI Korea Selatan merupakan wadah silaturahmi dan dakwah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Muslim. “Komunitas ini menaungi sekitar 23 organisasi mushola/masjid yang tersebar di berbagai kota seperti Seoul, Ansan, Daegu, dan Busan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa komunitas aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi, termasuk UMKM.

Lebih lanjut, Hanafi memaparkan bahwa dari sekitar 60 ribu WNI di Korea Selatan, sekitar 80% atau mayoritasnya adalah Muslim. Saat ini, terdapat 58 masjid dan mushola yang dikoordinir oleh KMI dan tersebar di seluruh pelosok negeri ginseng tersebut. Lokasi-lokasi tersebut antara lain Mushola Sirothol Mustaqim di Ansan, PUMITA di Busan, Al-Amin dan At-Taubah di Daegu. “Keberadaan komunitas ini sangat krusial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mahasiswa untuk saling menguatkan di tengah status sebagai minoritas Muslim,” jelas Hanafi.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Adhe Nuansa Wibisono dalam paparannya menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin. Ia memperkenalkan PUI sebagai organisasi massa Islam besar yang berakar sejak era perjuangan kemerdekaan dengan basis anggota mencapai 20,6 juta orang. “Sebagai ormas nasional dengan jaringan anggota yang luas, PUI memiliki peranan signifikan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah dan berkontribusi nyata di bidang pendidikan,” tegas Wibisono.

Wibisono menyatakan kesiapan PUI untuk bersinergi dan mengoptimalkan peluang kolaborasi dengan KMI Korea. Ia menyebutkan bahwa ke depan, PUI dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan seminar online terkait kehidupan Muslim di Korea dan peluang lowongan kerja. Kerja sama ini bahkan dapat diperkuat menjadi program pengiriman tenaga kerja terdidik dalam berbagai sektor ke Korea.

“PUI sebagai organisasi Islam terbesar di Jawa Barat dapat menjadi hub strategis dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri,” ungkap Wibisono. Dengan basis anggota yang masif, hal ini disebutkannya sebagai modal strategis untuk penguatan sektor industri dan manufaktur Korea. Sinergi ini, menurutnya, sejalan dengan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan SDM strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pernyataan tersebut mendapatkan konteks yang tepat mengingat Korea Selatan tengah membuka kesempatan kerja yang luas bagi tenaga kerja asing. Pemerintah Korea melalui Kementerian Kehakiman telah menetapkan kuota untuk visa pekerja terampil (E-7-4) sebanyak 35.000 orang untuk tahun 2025, ditambah kuota besar untuk visa pekerja non-profesional kategori E-9 sebesar 130.000 orang.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti berbagai gagasan sinergi yang telah dibahas. Kunjungan ini dinilai menjadi langkah awal yang penting dalam mempererat hubungan keumatan lintas negara, sekaligus membuka peluang nyata bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan umat Islam Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, melalui kolaborasi yang saling menguntungkan antara ormas nasional dan komunitas diaspora.

Artikel PUI dan KMI Korea Selatan Buka Pintu Kerjasama Strategis Pengiriman SDM ke Negeri Ginseng pertama kali tampil pada JAKPOS.

Saat dihubungi di Jakarta, Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Sofyardi Rahmat, menegaskan bahwa PUI sangat menyesalkan kecolongan yang dilakukan pihak UI. Ia menyampaikan bahwa rekam jejak Peter Berkowitz sebagai tokoh yang mendukung narasi legitimasi politik Israel atas Palestina sebaiknya menjadi bahan pertimbangan sebelum mengundangnya berbicara di Indonesia. Sofyardi menilai kehadiran Berkowitz di ruang akademik nasional telah melukai perasaan umat Muslim dan menyinggung komitmen historis bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina.

Menurut Sofyardi, insiden ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai ketidaksengajaan administratif. Ia menekankan bahwa sikap tegas mendukung Palestina bukan hanya refleksi dari aspirasi umat Islam, tetapi juga amanat konstitusi sebagaimana termaktub jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Pakar Hubungan Internasional almumni Universitas Negeri Jember ini menilai perlunya kehati-hatian dari seluruh lembaga pendidikan maupun institusi sosial agar selektif dalam memilih narasumber asing, terlebih yang rekam jejak publiknya bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia ataupun solidaritas universal terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dalam pemaparanya, Sofyardi menyebut PUI mendorong seluruh kampus dan lembaga di Indonesia untuk memperkuat mekanisme verifikasi, transparansi, serta kajian dampak sebelum memutuskan mengundang pembicara asing. Ia menambahkan, kredibilitas dan integritas institusi pendidikan juga akan diukur dari konsistensi mereka dalam memegang prinsip-prinsip kemanusiaan dan solidaritas terhadap bangsa Palestina.

Sofyardi juga menegaskan sikap resmi PUI yang tetap berada di garda depan bersama kekuatan masyarakat sipil mendukung perjuangan rakyat Palestina di forum nasional maupun internasional. “PUI dengan tegas menolak segala bentuk normalisasi, pembenaran, maupun narasi pro-zionisme di Indonesia, apalagi di ruang publik dan pendidikan. Kami menegaskan bahwa advokasi terhadap penjajahan, apapun bentuk dan alasannya, bertentangan dengan amanat konstitusi dan nurani bangsa,” tegasnya.

PUI, lanjut Sofyardi, akan terus aktif melakukan edukasi publik, membangun konsolidasi nasional lintas organisasi, dan mendorong sinergi dengan pemerintah serta seluruh elemen bangsa demi memperkuat diplomasi pro-Palestina. Ia juga mengajak masyarakat agar tetap konsisten memberikan dukungan moral, doa, hingga bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang hingga kini masih jauh dari keadilan dan kemerdekaan.

Sebagai penutup, Sofyardi kembali menyerukan agar Pemerintah Indonesia memperkuat posisi diplomatiknya dalam kancah global, memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina dan memastikan tidak ada ruang sedikitpun bagi legitimasi zionisme di Indonesia. “Isu Palestina bukan soal agama, melainkan perintah konstitusi dan panggilan kemanusiaan universal yang harus terus kita perjuangkan,” pungkasnya. []

Artikel Heboh Berkowitz di UI, PUI Warning Kampus: Waspadai Infiltrasi Pro-Israel di Lingkungan Akademik! pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Cemal Sahin menekankan peran Yunus Emre Enstitüsü sebagai pusat diplomasi budaya Turki yang aktif mempromosikan bahasa dan budaya Turki di 85 negara. “Kami berkomitmen mendukung pelajar Indonesia yang berminat studi di Turki, termasuk melalui program beasiswa dan pelatihan bahasa,” ujarnya. Tahun ini, minat pelajar Indonesia mendaftar beasiswa Turki mencapai 5.500 orang, meski kuota beasiswa penuh hanya tersedia untuk 100-150 orang per tahun.

Dr. Adhe Nuansa Wibisono menyambut baik peluang yang ditawarkan oleh Yunus Emre Enstitüsü. “Kami sangat antusias menjajaki kolaborasi konkret, seperti kelas bahasa Turki di lingkungan PUI, program summer school, dan pertukaran akademisi. Ini langkah strategis untuk membuka akses pendidikan global bagi santri dan siswa Indonesia,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi sambutan hangat Dr. Sahin, termasuk sajian khas Turki seperti Baklava dan teh “çay” yang memperkaya nuansa pertemuan.

Diskusi kedua pihak mencakup rencana pelatihan bahasa Turki untuk mempersiapkan pelajar Indonesia menghadapi ujian beasiswa. Dr. Wibisono menilai ini sebagai peluang emas bagi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensi global. “Penguasaan bahasa Turki tidak hanya membuka pintu beasiswa, tetapi juga mempererat hubungan bilateral melalui budaya,” tambahnya.

Selain itu, Dr. Sahin memperkenalkan program summer school yang bisa diikuti pelajar Indonesia untuk mengenal budaya Turki secara langsung. Program ini dirancang untuk memperkaya wawasan peserta melalui kegiatan akademik dan kultural. “Kami berharap program ini dapat menjadi jembatan persahabatan yang lebih kuat antara kedua negara,” ujar Dr. Sahin.

PUI berkomitmen mendorong lebih banyak lulusan terbaiknya untuk melanjutkan studi di Turki, baik di jenjang S1, S2, maupun S3. “Kolaborasi dengan Yunus Emre Enstitüsü adalah contoh nyata bagaimana organisasi masyarakat dan lembaga internasional dapat menciptakan dampak positif bagi pendidikan dan kebudayaan,” kata Dr. Wibisono.

Kunjungan ini menandai babak baru kerja sama PUI dan Yunus Emre Enstitüsü Jakarta. Kedua pihak sepakat bahwa upaya ini tidak hanya memperkuat diplomasi publik, tetapi juga berkontribusi pada masa depan hubungan Indonesia-Turki yang lebih cerah. Melalui langkah-langkah konkret seperti promosi beasiswa, pertukaran budaya, dan pelatihan bahasa, PUI yakin kemitraan ini akan memberi manfaat jangka panjang bagi generasi muda dan masyarakat kedua negara.

Artikel DPP PUI Pererat Kerjasama Budaya dan Pendidikan dengan Yunus Emre Enstitüsü Jakarta pertama kali tampil pada JAKPOS.

Diskusi juga menyoroti perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS, dari fokus pada Global War on Terrorism (GWOT) menjadi rivalitas dengan China

DEPOKPOS – Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) melakukan audiensi dengan Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia pada Jumat (01/08/2025). Pertemuan ini membahas dinamika geopolitik global, termasuk pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump serta isu kemanusiaan seperti konflik Palestina.

Dr. Adhe Nuansa Wibisono, Ketua Bidang HLN DPP PUI, menyambut baik usulan kolaborasi strategis dari Henwira Halim, Ketua Bidang HLN DPN Partai Gelora yang juga Staf Khusus Wakil Menteri Luar Negeri RI. “Kerjasama antara partai politik dan ormas sangat dibutuhkan untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan, khususnya isu Gaza Palestina,” tegas Adhe dalam diskusi tersebut. Henwira Halim menambahkan bahwa kesadaran generasi muda Barat terhadap isu Palestina semakin menguat berkat peran media sosial, yang mematahkan monopoli narasi pro-Israel.

Diskusi juga menyoroti perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS, dari fokus pada Global War on Terrorism (GWOT) menjadi rivalitas dengan China. “Banyak ahli Rusia di AS tersingkir dalam dua dekade terakhir, menunjukkan dinamika internal yang kompleks,” ungkap Wibisono. Sementara itu, Henwira, yang pernah menjadi Political Staff di Kedubes AS di Jakarta, memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana pendekatan America First mempengaruhi strategi Washington di kawasan.

Isu Palestina menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Henwira menekankan bahwa masyarakat Barat kini memandang Israel melalui lensa apartheid dan holocaust, istilah yang sensitif namun relevan dengan kondisi di Gaza. “Ini adalah momentum untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan,” ujarnya. Wibisono sepakat, menegaskan bahwa PUI akan konsisten mengawal isu Palestina melalui kampanye penggalangan dana dan edukasi publik.

Pertemuan ini juga mengkritik ketidaksetaraan dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar. “Peradaban Barat memang lebih egaliter, tetapi sektoralisme di tubuh foreign policy AS sering menghambat koherensi kebijakan,” jelas Henwira. Sementara itu, China dinilai masih memiliki insecurity dalam politik luar negerinya, meski berambisi menjadi kekuatan adidaya pengganti AS.

“Dukungan tanpa syarat AS terhadap Israel tidak hanya mengakibatkan penderitaan rakyat Palestina sebagai collateral damage, tetapi juga mengikis nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang selama ini diagung-agungkan oleh peradaban Barat. Kebijakan ini pada akhirnya akan merugikan kredibilitas AS sendiri di mata dunia,” ungkap Henwira.

Kolaborasi antara PUI dan Partai Gelora diharapkan dapat memperkuat suara Indonesia di forum internasional, khususnya dalam mendorong solusi berkeadilan untuk Palestina. “Kami akan menggalang semua stakeholder untuk kampanye masif mengatasi bencana kelaparan di Gaza,” tegas Wibisono. Henwira menambahkan, kesadaran publik yang terus dijaga akan menjadi kunci tekanan global terhadap rezim Israel.

Pertemuan ditutup dengan penukaran cinderamata sebagai simbol komitmen kedua belah pihak untuk memperdalam kerjasama. Kedua organisasi sepakat bahwa isu Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi ujian bagi nilai-nilai kemanusiaan universal yang harus dijawab bersama.

Artikel Audiensi HLN PUI dengan Staf Khusus Wakil Menteri Luar Negeri, Bangun Kolaborasi Strategis terkait Isu Palestina pertama kali tampil pada JAKPOS.

Konferensi bertema “Titik Balik Gerakan Islam” ini diinisiasi oleh IAIS Malaysia bersama Justice and Development Front (JDF), Asian Forum for Peace and Development (AFPAD), dan Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia (Malaysia), serta dihadiri lebih dari 100 pemimpin, ulama, dan aktivis Muslim dari 20 negara. Agenda utama konferensi adalah membahas strategi kolaborasi gerakan Islam lintas negara, khususnya dalam memperkuat dukungan global untuk kemerdekaan Palestina.

Dalam forum tersebut, para peserta menyepakati pentingnya menyatukan suara umat Islam dunia untuk mendesak diakhirinya pendudukan ilegal Israel di Palestina. Beberapa langkah konkret yang dibahas meliputi penggalangan dana kemanusiaan bagi korban di Gaza, diplomasi kemanusiaan untuk memastikan bantuan mencapai masyarakat Palestina, dan pembentukan aliansi permanen lintas negara di kawasan Asia-Pasifik.

Ketua Umum DPP PUI, KH Raizal Arifin M.Sos, menegaskan bahwa isu Palestina harus menjadi agenda bersama seluruh umat Islam. “Narasi pembebasan Palestina perlu disuarakan secara luas yang melibatkan semua lapisan masyarakat, dari masyarakat akar rumput hingga pemangku kebijakan,” ujarnya.

Raizal Arifin juga menyatakan komitmen PUI untuk menggalang kampanye kemanusiaan bersama pemerintah, ormas Islam, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil di Indonesia. Menurutnya, selain dukungan politik, diperlukan tekanan diplomasi dan edukasi publik agar dunia internasional tidak mengabaikan pelanggaran HAM di Palestina.

Ia turut memuji inisiatif IAIS Malaysia sebagai penyelenggara yang sukses mempertemukan tokoh-tokoh kunci dari berbagai latar belakang, seperti politisi, akademisi, dan aktivis kemanusiaan, termasuk Menteri Kesehatan Malaysia Dato Seri Dr. Dzulkefly Ahmad, Mantan Direktur Aljazeera Dr. Wadah Khanfar, Mantan Menteri Pendidikan Malaysia Dr. Mazlee Malik dan Aktivis Perempuan Malaysia Nurul Izzah Anwar.

Sementara itu Dr. Adhe Nuansa Wibisono, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI mendorong agar forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi berkembang menjadi aliansi strategis permanen yang aktif mengoordinasikan aksi solidaritas untuk Palestina di kawasan Asia-Pasifik. “Kekuatan kolektif kita harus diarahkan untuk membuka blokade politik dan ekonomi yang menindas rakyat Palestina,” tegas Wibisono.

Konferensi ini juga dihadiri sejumlah tokoh internasional, seperti Amir Jamaat Islami Bangladesh Dr. Shafiqur Rahman, Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri, Cendekiawan Muslim asal London Dr. Anas Al Tikriti dan Kepala Biro Internasional Partai An-Nahdah Tunisia Dr. Ahmad Gaalol, yang bersama-sama menyerukan reformasi organisasi Muslim dan kontribusi aktif untuk perdamaian global.

Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, PUI terus memperkuat perannya dalam jejaring internasional untuk advokasi isu-isu umat Islam, termasuk kemerdekaan Palestina. Keikutsertaan PUI dalam konferensi ini menjadi bukti komitmen ormas tersebut dalam menjalin sinergi global demi keadilan dan kemanusiaan.

Artikel PUI Dorong Pembentukan Aliansi Strategis untuk Kemerdekaan Palestina di Asia Pacific Leadership Conference pertama kali tampil pada JAKPOS.