Optimisme membuncah saat Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace (BoP) Charter pada awal 2026. Di atas panggung diplomasi, inisiatif garapan Donald Trump ini dipuja sebagai “momentum bersejarah” untuk mengakhiri tragedi di Gaza.

Namun, bagi mata yang jeli membedah kebijakan internasional, kita tidak sedang menyaksikan fajar perdamaian, melainkan senjakala kedaulatan yang dibalut dalam sutra diplomasi. Di balik jargon kemanusiaan yang berkilau, BoP menyimpan orkestrasi kepentingan yang berpotensi menjadi “akta pengkhianatan” terstruktur terhadap kedaulatan bangsa dan rakyat Palestina.

Proyek “New Gaza” Arsitektur Mewah di Atas Tanah Genosida

Salah satu fakta paling krusial sekaligus mengerikan dari BoP adalah rencana pembangunan “Gaza Baru” (New Gaza). Alih-alih melibatkan rakyat Palestina sebagai subjek penentu nasib mereka sendiri, proyek ini justru merancang masa depan di mana penduduk asli menjadi entitas yang terpinggirkan. Rencana ini merupakan manifestasi dari 20 poin rencana Trump yang bertujuan menguasai Gaza secara total.

Berdasarkan dokumen tersebut, kawasan yang telah luluh lantak oleh genosida akan diubah menjadi pusat kemewahan neokolonial yang menargetkan populasi tertentu sebanyak 2,1 juta orang, namun tanpa jaminan perlindungan bagi warga asli Gaza.

“AS menyatakan ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, serta membangun Gaza Baru (New Gaza). Di sana akan dibangun gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen… membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak.”

Ini bukan sekadar rekonstruksi pascaperang; ini adalah social engineering yang mengusir penduduk asli secara legal melalui jalur pembangunan infrastruktur. Warga Gaza kehilangan ruang hidup mereka di bawah bayang-bayang resor mewah dan pelabuhan internasional yang dikendalikan pihak asing.

Membeli Ketundukan Harga Fantastis Rp17 Triliun

Keterlibatan Indonesia dalam BoP membawa konsekuensi fiskal yang tidak masuk akal. Angka kontribusi sebesar Rp17 triliun bukan hanya sekadar angka dalam nota keuangan, melainkan representasi dari “pembelian ketundukan” terhadap hegemoni Washington. PM Kanada, Mark Carney, secara tajam telah memperingatkan bahwa praktik iuran semacam ini adalah bentuk nyata dari pemaksaan ekonomi (economic coercion) oleh kekuatan besar terhadap negara-negara berkembang.

Untuk memahami betapa absurdnya beban ini, mari kita bedah perbandingannya yakni 500 kali lebih besar dibandingkan iuran tahunan Indonesia ke Sekretariat ASEAN, setara dengan biaya keanggotaan Indonesia di PBB selama 50 tahun. Kemudian mencapai dua kali lipat dari total anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri RI, sama dengan total setoran pajak dari 2 juta orang kelas menengah bawah.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Jalal, menegaskan, angka ini tidak memiliki preseden dalam sejarah diplomasi kita. Menyerahkan dana segar kepada negara yang secara historis mendukung pendudukan adalah sebuah anomali strategis yang sulit diterima nalar kedaulatan.

Retaknya Legitimasi Global dan Penolakan Tajam Uni Eropa

Narasi BoP sebagai “konsensus global” hancur seketika saat melihat penolakan keras dari sekutu tradisional AS di Eropa. Prancis, Jerman, dan Inggris secara tegas menolak bergabung. Penolakan ini bukan tanpa alasan; selain menganggap BoP sebagai langkah neokolonial yang mengangkangi PBB, terdapat friksi kepentingan yang tajam terkait kebijakan tarif dan sengketa isu Greenland.

Dunia internasional juga menyaksikan kebingungan geopolitik saat Ukraina mempertanyakan standard ganda Washington. Di satu sisi AS menyokong Ukraina, namun di sisi lain, BoP justru melibatkan dana dari Rusia dan Belarus. BoP mengalokasikan sekitar US$1 miliar (Rp16,7 triliun) dari aset Rusia yang dibekukan untuk anggaran proyek ini. Fenomena ini membuktikan BoP bukanlah forum perdamaian multilateral, melainkan sebuah “kerajaan” eclectic yang berisi 26 negara dengan kepentingan yang saling silang mulai dari Argentina, Belarus, hingga Vietnam di bawah kendali satu dirigen.

Kepemimpinan Absolut Menempatkan Trump sebagai Raja

Struktur kepemimpinan BoP menghancurkan prinsip kesetaraan antarnegara berdaulat. Dalam piagamnya, Donald Trump ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi tanpa batas waktu. Bahkan, hak untuk menunjuk penggantinya berada sepenuhnya di tangan Trump sendiri.

Inilah dinamika “Raja” dan “Negara Pengekor” (vassal state) yang sesungguhnya. Negara anggota, termasuk Indonesia, hanya diposisikan sebagai pelengkap legitimasi semu bagi agenda pribadi sang pemimpin. Kekuasaan mutlak ini memungkinkan BoP mengabaikan dinamika kemanusiaan di lapangan demi mengikuti kehendak tunggal Washington, menciptakan sebuah institusi internasional yang beroperasi di luar kendali hukum internasional manapun.

Fenomena Bebek Lumpuh dan Paradoks Umat Terbaik

Keterlibatan negeri-negeri Muslim seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Indonesia dalam BoP melahirkan istilah peyoratif yang lebih menyakitkan dari sekadar “pembebek”: yaitu “Bebek Lumpuh”. Jika negara pembebek hanya mengekor, maka “Bebek Lumpuh” adalah simbol kelumpuhan total kedaulatan di mana sebuah negara tidak lagi memiliki daya tawar dan sepenuhnya berada dalam kendali AS.

Status ini sangat kontras dengan identitas yang seharusnya disandang sebagai Khairu Ummah (Umat Terbaik). Allah Taala berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah…” (QS Ali Imran: 110).

Secara teologis, bersekutu dengan AS yang dikategorikan sebagai negara Kafir Harbi Fi’lan karena keterlibatan fisiknya dalam memerangi dan mendukung genosida terhadap kaum Muslim adalah sebuah pelanggaran prinsipil. Bergabung dalam perjanjian resmi BoP yang mendikte kebijakan luar negeri adalah tindakan haram karena memberikan jalan bagi pihak luar untuk menguasai orang beriman. “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS an-Nisa: 141).

Seharusnya, negeri-negeri Muslim menyadari kekuatan sejati tidak ditemukan dalam piagam-piagam yang dirancang di Washington atau Davos, melainkan dalam persatuan hakiki yang digambarkan Rasulullah SAW. “Orang-orang Mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas.” (HR Muslim).

Perdamaian atau Legalisasi Penjajahan?

Proyek Board of Peace berdiri di atas pondasi yang rapuh dan penuh tipu daya. Di satu sisi, ia menjanjikan stabilitas melalui pembangunan mewah; di sisi lain, ia sedang melegalisasi pengusiran penduduk Gaza dan mengikis kedaulatan fiskal serta politik negara-negara anggotanya.

Pertanyaan retoris yang harus kita renungkan, apakah kemitraan internasional ini benar-benar jalan menuju perdamaian, ataukah ini hanyalah mekanisme canggih untuk melegalkan penjajahan gaya baru melalui jalur ekonomi? Untuk melindungi masa depan Palestina dan martabat bangsa, kemandirian mutlak dan persatuan hakiki antar negeri Muslim adalah solusi yang jauh lebih mendesak daripada sekadar menjadi pelengkap dalam agenda hegemonik yang merugikan.[]

Artikel Antara Kedamaian dan Pengkhianatan, Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Board of Peace pertama kali tampil pada JAKPOS.

Laporan menyebutkan dua tentara di antaranya menderita luka serius, sementara sejumlah pesawat pengisi bahan bakar milik AS turut mengalami kerusakan.

The Wall Street Journal melaporkan pada Jumat (27/3), serangan tersebut tidak hanya menggunakan rudal balistik, tetapi juga melibatkan kawanan pesawat tanpa awak (drone).

Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan bahwa lebih dari 300 tentara Amerika telah terluka selama empat minggu berkecamuknya perang dengan Iran.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memprediksi perang dengan Iran ini masih akan berlanjut selama dua hingga empat minggu ke depan.

Ia menegaskan bahwa tantangan utama pasca-perang adalah mencegah Iran memberlakukan biaya cukai sepihak terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. “Langkah tersebut ilegal dan berbahaya bagi dunia,” ucap Rubio berkilah, seperti dikutip Anadolu.

Situasi semakin memanas setelah Israel meluncurkan serangan besar-besaran terhadap situs nuklir dan fasilitas persenjataan Iran. Sebagai respons, Teheran melakukan langkah tak biasa dengan mengusir dua kapal kontainer milik China dari Selat Hormuz.

Dampak dari eskalasi ini mulai memukul sektor ekonomi, harga minyak melonjak hingga di atas US$100 per barel.

Bursa saham AS merosot setelah Presiden Donald Trump memutuskan untuk menghentikan sementara serangan terhadap sektor energi Iran.

Kelompok yang berafiliasi dengan Iran mengklaim telah meretas akun email pribadi Direktur FBI, Kash Patel.

Iran terus melakukan pembalasan atas serangan AS dan Israel di wilayahnya dengan meluncurkan gelombang drone dan rudal ke berbagai negara seperti Israel, Yordania, Irak, hingga negara-negara Teluk yang menampung aset militer Negeri Paman Sam.

Selain menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, konflik ini telah mengacaukan pasar global serta memutus jalur penerbangan internasional secara masif.

Artikel Pangkalan Udara AS di Saudi Kembali Dihantam Rudal Iran pertama kali tampil pada JAKPOS.

DEPOKPOS – Instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk berada pada status Siaga 1 menandai meningkatnya kewaspadaan negara terhadap dinamika geopolitik global.

Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Langkah ini tidak dapat dilepaskan dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Walaupun Indonesia secara geografis jauh dari pusat konflik, dampak politik, keamanan, dan psikologis dari perang tersebut tetap berpotensi merembet ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.

Dalam konteks itulah, keputusan Panglima TNI harus dibaca sebagai langkah kewaspadaan strategis, bukan indikasi bahwa Indonesia sedang menuju situasi perang.

Stabilitas Dalam Negeri sebagai Prioritas

Jika dicermati secara seksama, tujuh instruksi Panglima TNI lebih menekankan pada upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Perintah kepada para Panglima Komando Utama Operasi untuk menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di berbagai objek vital strategis menunjukkan fokus pada pengamanan pusat-pusat aktivitas publik.

Bandara, pelabuhan, stasiun kereta, terminal bus, serta fasilitas energi seperti kantor PLN menjadi titik yang harus mendapatkan pengamanan ekstra. Infrastruktur-infrastruktur ini merupakan urat nadi kehidupan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Gangguan terhadap salah satu saja dari fasilitas tersebut dapat menimbulkan efek domino terhadap stabilitas nasional.

Dalam situasi geopolitik global yang memanas, objek vital strategis memang kerap menjadi sasaran kelompok-kelompok yang ingin menciptakan instabilitas. Oleh karena itu, peningkatan patroli dan kesiapsiagaan merupakan langkah preventif yang lazim dilakukan oleh militer di banyak negara.

Penguatan Sistem Pertahanan Udara

Instruksi kepada Komando Pertahanan Udara Nasional untuk melaksanakan deteksi dan pengamatan udara selama 24 jam juga memiliki arti penting dalam perspektif militer. Sistem pertahanan udara merupakan salah satu elemen utama dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Pemantauan secara intensif memungkinkan aparat militer mendeteksi lebih dini setiap potensi pelanggaran wilayah udara, baik yang disebabkan oleh pesawat asing, drone, maupun aktivitas penerbangan yang mencurigakan. Dalam doktrin militer modern, kemampuan early warning menjadi faktor krusial untuk mencegah ancaman berkembang menjadi krisis.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa TNI berupaya memastikan tidak ada celah dalam sistem pertahanan nasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

Perlindungan Warga Negara Indonesia

Instruksi kepada Badan Intelijen Strategis TNI untuk memetakan situasi serta menyiapkan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia dari kawasan konflik juga mencerminkan pendekatan negara yang mengedepankan perlindungan warga.

Melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan perwakilan diplomatik di berbagai negara, pemerintah berupaya memastikan keselamatan WNI jika eskalasi konflik di Timur Tengah semakin memburuk.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah beberapa kali melakukan operasi evakuasi besar terhadap warga negaranya di wilayah konflik, mulai dari Lebanon, Yaman, hingga Sudan. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi negara dalam merancang skenario evakuasi yang efektif.

Jakarta sebagai Titik Sensitif

Menariknya, salah satu poin instruksi secara khusus ditujukan kepada Kodam Jaya untuk meningkatkan patroli di objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ibu kota negara dipandang sebagai wilayah dengan sensitivitas politik yang tinggi.

Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga lokasi berbagai kantor kedutaan besar negara asing. Dalam berbagai situasi konflik internasional, kedutaan sering menjadi titik konsentrasi demonstrasi atau ekspresi solidaritas politik masyarakat.

Oleh karena itu, langkah antisipatif menjadi penting agar dinamika politik global tidak berkembang menjadi gangguan keamanan di dalam negeri.

Menjaga Indonesia Tetap Stabil

Pada akhirnya, kebijakan Siaga 1 TNI harus dipahami sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Indonesia tidak berada dalam posisi ikut terlibat dalam konflik militer di Timur Tengah.

Namun sebagai negara besar dengan populasi yang sangat besar dan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia tetap harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh konflik internasional.

Penutup

Langkah yang diambil Panglima TNI menunjukkan bahwa negara berupaya bertindak lebih awal sebelum situasi berkembang menjadi krisis. Dalam dunia keamanan modern, pendekatan pencegahan semacam ini justru menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas.

Dengan demikian, status Siaga 1 bukanlah alarm perang, melainkan sinyal bahwa negara sedang memperkuat kewaspadaan. Tujuannya jelas: memastikan Indonesia tetap aman, stabil, dan mampu menghadapi setiap dinamika global yang berkembang.

Artikel Siaga 1 TNI Sebagai Antisipasi Strategis di Tengah Gejolak Timur Tengah pertama kali tampil pada JAKPOS.