Dua kasus yang baru-baru ini mencoreng wajah perguruan tinggi Islam—percetakan uang palsu di UIN Makassar dan gudang ganja di UIN Riau—membangkitkan kegelisahan publik. Kampus yang membawa nama Islam mestinya menjadi rumah ilmu dan akhlak, tetapi justru dikaitkan dengan praktik kriminal. Pertanyaan yang muncul kemudian: bagaimana dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kampus yang kerap disebut sebagai barometer perguruan tinggi Islam di Indonesia?

Sebagai salah satu universitas Islam tertua dan terbesar, UIN Jakarta memiliki posisi istimewa. Dari kampus inilah lahir banyak tokoh nasional, ulama, akademisi, dan pemikir yang mewarnai perjalanan bangsa. UIN Jakarta juga dikenal dengan tradisi intelektualnya yang khas—sering disebut Mazhab Ciputat—yang menekankan keterbukaan, kritisisme, dan pembaruan pemikiran Islam. Karena itulah, publik berharap UIN Jakarta bisa tampil sebagai teladan, bukan sekadar bagi PTKIN, tetapi juga bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Namun, reputasi besar tidak berarti bebas dari tantangan. Justru karena ukurannya yang besar dan pengaruhnya yang luas, kerentanan UIN Jakarta bisa lebih kompleks. Ribuan mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya datang ke Ciputat setiap tahun. Sebagian menghadapi tekanan ekonomi, sebagian lain berhadapan dengan godaan urbanisasi Jakarta. Situasi ini bisa menjadi lahan subur bagi penyimpangan jika tidak diimbangi dengan pembinaan yang memadai.

Di sisi dosen dan tenaga akademik, tuntutan administratif, persaingan akademik, dan problem kesejahteraan juga hadir. Beban ini berpotensi menggeser perhatian dari pembinaan nilai ke arah rutinitas teknis belaka. Jika itu terjadi, maka peran dosen sebagai teladan moral perlahan bisa terkikis.

Meski demikian, UIN Jakarta memiliki modal kuat yang membedakannya dari banyak kampus lain: kultur intelektual yang sudah terbentuk puluhan tahun. Tradisi diskusi, keterbukaan terhadap pemikiran modern, serta keterlibatan aktif dalam wacana kebangsaan adalah warisan yang seharusnya dijaga. Dengan modal ini, UIN Jakarta berpeluang besar menjaga dirinya dari krisis moral yang melanda kampus lain, dengan catatan tidak membiarkan tradisi itu mati tertelan birokratisasi.

Pertanyaannya: apakah UIN Jakarta cukup waspada? Kasus Makassar dan Riau seharusnya menjadi alarm dini. Jangan sampai UIN Jakarta terlena oleh reputasi dan sejarahnya. Label “universitas Islam” membawa tanggung jawab lebih berat dibanding kampus lain: ia dituntut bukan hanya menghasilkan sarjana pintar, tetapi juga pribadi berintegritas.

Langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain memperkuat pengawasan internal, membangun sistem pembinaan mahasiswa yang holistik, memperhatikan kesejahteraan dosen, serta menjaga agar kultur intelektual kritis tetap hidup. Yang tidak kalah penting, UIN Jakarta perlu memastikan bahwa nilai Islam tidak hanya berhenti pada simbol atau jargon, tetapi hadir nyata dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Dengan demikian, UIN Jakarta bisa membuktikan dirinya bukan sekadar besar secara kuantitas, tetapi juga kuat dalam kualitas moral dan spiritual. Karena jika tidak, ia bisa saja jatuh pada jebakan yang sama: menjadi universitas yang tampak modern dan berwibawa, tetapi kehilangan ruh Islam yang mestinya menjadi jiwanya.

Pada akhirnya, UIN Jakarta sedang berada di persimpangan: apakah ia akan tampil sebagai teladan bagi kampus Islam lainnya, atau sekadar menyusul dalam daftar panjang krisis yang mencoreng wajah perguruan tinggi Islam? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat ditentukan oleh pilihan dan langkah yang kita ambil hari ini.

* Dosen MAS FDIKOM UIN Jakarta.

Artikel UIN Jakarta di Tengah Krisis Perguruan Tinggi Islam: Antara Teladan dan Tantangan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila—sebuah momen krusial dalam sejarah Indonesia ketika Bung Karno menyampaikan pidatonya yang melahirkan dasar negara kita. Namun, bagi kalangan akademik Islam Indonesia, tanggal 1 Juni juga menyimpan arti lain yang tak kalah penting: hari lahirnya ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) pada 1 Juni 1957, institusi yang kemudian berkembang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu pusat pemikiran Islam modern dan progresif di dunia Muslim kontemporer.

Dua tanggal ini, meski terpisah 12 tahun, seakan berjalin dalam satu narasi besar tentang upaya membumikan Islam dalam kebangsaan Indonesia. Pancasila menjadi payung ideologis yang memungkinkan keberagaman agama hidup dalam kerangka nasional. ADIA—dan kemudian IAIN serta UIN—menjadi wadah pengembangan keilmuan Islam yang mampu berdialog dengan kebudayaan, sains, dan sistem kenegaraan modern.

Di tengah narasi itu, muncul sosok Azyumardi Azra, salah satu tokoh intelektual besar yang lahir dari rahim UIN Jakarta dan tumbuh dalam tradisi pemikiran yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Ciputat. Mazhab ini tidak sekadar nama geografis, tetapi sebuah tradisi berpikir Islam yang terbuka, rasional, dan kontekstual. Ia menjadi representasi dari cita-cita awal pendirian ADIA: mencetak birokrat, pendidik, dan intelektual muslim yang tak hanya taat secara spiritual, tapi juga tangguh dalam menghadapi problem-problem sosial kebangsaan.

Azyumardi Azra adalah cermin dari keberhasilan proyek itu. Sebagai sejarawan Islam, ia memperlihatkan bagaimana jaringan ulama Nusantara sejak abad ke-17 telah menjalin komunikasi intelektual dengan dunia Islam global, namun tetap membumi dalam konteks lokal. Sebagai pemikir kebangsaan, Azra menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya kompatibel dengan Islam, tetapi justru menjadi ekspresi politik dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin: ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah.

Bagi Azra, mempersoalkan Pancasila atas nama Islam adalah ahistoris. Dalam banyak tulisannya, ia menjelaskan bahwa para pendiri bangsa—termasuk ulama—telah menempatkan Pancasila sebagai hasil konsensus luhur yang memayungi semua golongan. Karenanya, membenturkan Islam dengan Pancasila justru mengkhianati warisan ulama terdahulu. Perspektif inilah yang membuat Azyumardi terus menjadi rujukan dalam wacana moderasi beragama di Indonesia.

Dalam konteks ini, peringatan 1 Juni seharusnya bukan hanya menjadi ajang seremonial kenegaraan, tapi juga refleksi akademik dan spiritual. Lahirnya Pancasila dan berdirinya ADIA di tanggal yang sama bukan sekadar kebetulan kalender, tapi sebuah penanda sejarah bahwa hubungan Islam dan negara di Indonesia tidak pernah bersifat antagonistik, melainkan saling menopang dan memperkaya. Pancasila menyediakan kerangka bagi ekspresi keagamaan yang damai; sementara lembaga seperti ADIA—yang kini menjadi UIN Jakarta—menyediakan ruang intelektual untuk merawat nalar keagamaan yang terbuka, ilmiah, dan kritis.

Kini, lebih dari enam dekade sejak ADIA berdiri, dan delapan dekade sejak Pancasila dipidatokan, tantangan kita justru semakin kompleks. Polarisasi identitas, radikalisme digital, hingga pragmatisme politik sering kali menggerus semangat kebangsaan dan nilai keislaman yang inklusif. Dalam situasi ini, warisan pemikiran Azyumardi Azra dan semangat Mazhab Ciputat menemukan relevansinya kembali: membumikan Pancasila bukan sekadar melalui slogan, tapi dengan membangun peradaban ilmu dan keadaban publik.

Maka, 1 Juni bukan hanya hari kelahiran Pancasila. Ia juga menjadi momen kontemplatif untuk meneguhkan kembali komitmen pada dialog antara iman dan kebangsaan, ilmu dan amal, tradisi dan modernitas. Sebuah dialog panjang yang telah dimulai sejak ADIA berdiri, diteruskan melalui generasi Mazhab Ciputat, dan kini menjadi tugas kita semua untuk merawat dan meneruskannya.

*Penulis adalah “Trio MAS” Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel Dari Pancasila ke Ciputat: 1 Juni, Titik Temu Islam, Kebangsaan, dan Ilmu pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pemerintah kembali melangkah maju dalam proses transformasi kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Melalui Kementerian Sekretariat Negara, delapan dari sebelas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN), secara resmi menerima Peraturan Presiden yang mengesahkan perubahan bentuk mereka menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Momentum ini ditandai dengan rilis Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama, yang menyiratkan harapan besar agar UIN tak sekadar berubah dalam struktur, tetapi juga dalam kualitas kontribusinya bagi bangsa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, memberikan pesan yang kuat: setelah menjadi UIN, PTKIN harus mencetak lulusan yang mampu menggerakkan Indonesia ke depan—dalam isu-isu strategis seperti pangan, energi, hilirisasi, hingga teknologi digital. Sementara itu, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar menggarisbawahi bahwa PTKIN tidak boleh kehilangan distingsi moralnya sebagai lembaga keilmuan yang mengakar pada nilai-nilai keislaman.

Pernyataan ini tentu menggugah refleksi mendalam, terutama bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta—institusi yang sudah lebih dari dua dekade menjalani transformasi dari IAIN menjadi UIN. Di sinilah pentingnya membaca ulang posisi UIN Jakarta dalam konteks keilmuan dan sejarah pemikiran. Sebab, lebih dari sekadar lembaga, UIN Jakarta adalah rumah intelektual bagi apa yang oleh banyak kalangan disebut sebagai Mazhab Ciputat.

Mazhab ini bukan institusi formal, melainkan jejaring pemikiran progresif yang tumbuh dari denyut intelektual kampus, ruang-ruang diskusi, dan karya-karya para pemikirnya. Ia berakar pada pembaruan keislaman Harun Nasution, menyerap semangat rasionalitas dan inklusivitas dari Nurcholish Madjid, lalu berkembang menjadi laboratorium gagasan yang berani menerobos batas-batas disiplin ilmu. Dalam lanskap ini, UIN Jakarta bukan sekadar kampus, melainkan medan dialektika antara teks dan konteks, antara Islam dan realitas sosial-politik Indonesia.

Namun pertanyaannya kini: setelah dua puluh tahun lebih menyandang nama UIN, sejauh mana distingsi ini masih hidup dan dihidupi?

Transformasi dari IAIN ke UIN sejatinya adalah langkah besar untuk menegaskan bahwa ilmu keislaman tidak berada dalam ruang hampa. Prof. Azyumardi Azra, sebagai rektor terakhir IAIN dan rektor pertama UIN, adalah sosok sentral dalam transisi ini. Beliau meyakini bahwa pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum adalah warisan kolonial yang tidak lagi relevan di era modern. Islam, dalam pandangan beliau, harus hadir sebagai kekuatan pencerahan yang mampu berdialog dengan sains, teknologi, ekonomi, dan humaniora.

Azyumardi tidak hanya memimpikan integrasi ilmu, tapi mewujudkannya secara konkret melalui pembukaan fakultas-fakultas baru, seperti Psikologi, Sains dan Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan—dikembangkan selanjutnya dengan berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UIN Jakarta menjadi pionir nasional bahkan global dalam menampilkan wajah Islam yang tidak anti-modernitas, tapi justru menjadikannya ruang ekspansi misi kenabian: menyampaikan risalah dengan pendekatan yang relevan dan membebaskan.

Di sinilah warisan Mazhab Ciputat menemukan relevansinya kembali. Spiritnya adalah keberanian berpikir kritis dalam bingkai keimanan. Ia menolak fundamentalisme, tapi juga tidak larut dalam relativisme. Ia menegaskan bahwa menjadi sarjana Muslim berarti menjadi manusia merdeka, yang berpikir dengan akal sehat dan bertindak dengan etika.

Maka, ketika pemerintah menekankan pentingnya distingsi lulusan UIN dalam menjawab tantangan bangsa, UIN Jakarta seharusnya menyambutnya bukan dengan beban, tetapi dengan kesadaran historis. Kita pernah memiliki landasan kuat untuk itu—visi integratif yang tidak hanya menghasilkan lulusan beriman, tetapi juga cakap secara intelektual dan sosial.

Kini tantangannya bukan sekadar kurikulum atau nomenklatur, tetapi bagaimana semangat pembaruan itu tetap hidup. Apakah ruang-ruang kelas masih membuka kebebasan berpikir? Apakah penelitian dosen dan mahasiswa masih menyuarakan keberpihakan pada keadilan sosial? Apakah UIN masih menjadi tempat lahirnya kritik-kritik bernas atas problem keumatan dan kebangsaan?

Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah nama besar dan nostalgia.

Transformasi institusional memang penting. Namun lebih penting lagi adalah transformasi cara berpikir. Sebab, distingsi sejati sebuah universitas tidak hanya terletak pada bentuk dan ijazah, tetapi pada keberanian moral dan intelektual untuk terus bertanya dan menjawab persoalan zaman. Dan di sinilah Mazhab Ciputat—yang tumbuh di jantung UIN Jakarta—harus terus disuarakan, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kompas arah keilmuan dan kemanusiaan.

* Penulis adalah “Trio MAS” Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel Menjaga Distingsi, Merawat Warisan: UIN Jakarta dan Spirit Mazhab Ciputat di Tengah Transformasi PTKIN pertama kali tampil pada JAKPOS.