Acara ini turut dibuka oleh Prof. Agus Suradika, Kepala Divisi Umum PPIJ, yang hadir mewakili Kepala Pusat PPIJ, Kiai Muhyiddin Ishaq serta Kepala Divisi Sosial Budaya dan Ekonomi Syariah Sukri Kardjono, Dalam sambutannya, Prof. Agus mengapresiasi penyelenggaraan Festival Halal JIC 2025. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap makanan yang halal dan thayyib, terutama setelah mencuatnya kasus daging tidak halal yang sempat meresahkan publik.

“Melalui kegiatan halal ini, kami berharap masyarakat semakin peduli dan selektif terhadap produk halal. Halal bukan hanya label, tetapi juga menyangkut kualitas, keamanan, dan keberkahan,” ujar Prof. Agus.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada UMKM binaan JIC yang hari ini menerima sertifikat halal sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung kebijakan halal nasional.

Festival menghadirkan pameran produk halal dari puluhan pelaku usaha, seminar dan talkshow halal lifestyle bersama narasumber kompeten, hingga JIC fun run kidz yang merupakan ajang lari untuk anak anak usia 5-9 tahun yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta, selain itu Pengunjung juga dimanjakan dengan lomba seni islami seperti hadroh dan marawis, area edukasi literasi halal bagi keluarga dan generasi muda, serta hiburan musik islami mulai dari gambus, hingga Tari Saman.

Salah satu acara yang menjadi sorotan adalah Talk Show “Menyambut Kewajiban Halal 2026: Kesiapan Pelaku Usaha dan Pandangan Masyarakat” yang digelar di Aula JIC pada Sabtu (13/9). Talk show ini menghadirkan Bang Anca, tokoh masyarakat dan public figure yang menyuarakan aspirasi konsumen terkait produk halal, serta Drg. Deden Edis Soetrisna, MM, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, yang membahas sisi regulasi dan teknis sertifikasi halal.

Seperti diketahui, mulai tahun 2026 mendatang Indonesia akan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini menjadi tonggak penting dalam melindungi konsumen muslim sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global.

Namun, masih banyak UMKM yang belum siap, baik dari sisi pemahaman regulasi, teknis pendaftaran, hingga kelengkapan dokumen. Karena itu, talk show ini digelar untuk memberikan panduan praktis bagi para pelaku usaha.

Melalui talk show ini, peserta diharapkan memahami kewajiban halal 2026 dan langkah persiapan yang harus dilakukan. Acara juga menjadi ruang sinergi antara lembaga halal, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan konsumen dalam membangun ekosistem halal yang kuat di Jakarta.

Festival Halal JIC 2025 tidak hanya menjadi ajang pameran dan hiburan, tetapi juga momentum literasi publik yang memperkuat peran Jakarta sebagai pusat peradaban Islam modern yang ramah, kreatif, dan inovatif.

Artikel Menyambut Kewajiban Halal 2026, JIC Gelar Talk Show Edukatif untuk UMKM dan Masyarakat pertama kali tampil pada JAKPOS.

Salah satu rangkaian utama adalah MINATALKS bertema “Skala Lokal, Visi Global: Peran UMKM dalam Rantai Pasok Nasional” yang menghadirkan Angga Prabas selaku Project UKM & National Brand Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO).

HIPPINDO saat ini menaungi 300 perusahaan, 800 merek, 80.000 gerai, dan melibatkan lebih dari 10 juta tenaga kerja retail beserta ekosistemnya. Melalui pengalaman tersebut, Angga memaparkan peluang besar sekaligus tantangan yang dihadapi UMKM untuk masuk dan bertahan di pasar nasional.

Menurut Angga, kunci penguatan UMKM berada pada tiga fokus utama, yakni spreading untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat rantai pasok, branding untuk membangun kesadaran merek agar produk dikenal luas, serta selling untuk meningkatkan penjualan sekaligus loyalitas pelanggan.

“UMKM harus berani berpikir global, meski bergerak dari skala lokal. Kuncinya ada pada inovasi, konsistensi, dan kemitraan yang tepat sasaran,” ujar Angga.

Pelaku UMKM disebut kerap menghadapi kendala di dua sisi, produksi dan pemasaran. Pada sisi produksi, tantangan yang muncul antara lain kurangnya inovasi produk, skala produksi kecil, masa kedaluwarsa pendek, keterbatasan modal, belum lengkapnya legalitas usaha, hingga desain kemasan yang kurang menarik.

Sementara pada sisi pemasaran, UMKM sering mengalami keterbatasan akses pasar, minimnya keahlian strategi pemasaran, hambatan regulasi dan birokrasi, citra merek yang lemah, persaingan ketat dengan brand besar, serta kecenderungan mengelola semua lini usaha secara mandiri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai langkah konkret dapat dilakukan, di antaranya mengikuti pelatihan dan pendampingan, mengembangkan produk inovatif dengan kualitas terjaga, melengkapi legalitas usaha dan produk, mendesain kemasan yang menarik dan aman, serta menjalin kerja sama dengan pembiayaan bunga rendah.

Kemudian, membeli bahan baku dari sumber pertama agar harga kompetitif, menetapkan harga eceran yang tepat (HET), meningkatkan kapasitas dan konsistensi produksi, menguji daya tahan produk dengan masa kedaluwarsa minimal 12 bulan, memanfaatkan media digital, serta aktif berpartisipasi dalam pameran dan business matching.

Lebih jauh, Angga menyoroti potensi kerja sama B2B melalui skema putus returnable, konsinyasi, atau private label. Keuntungan bagi UMKM meliputi penyesuaian target pasar yang lebih tepat, proses komunikasi dan koordinasi yang lebih cepat, regulasi yang lebih sederhana dibanding ekspor, efisiensi biaya logistik, serta peluang peningkatan produktivitas.

UMKM juga disarankan membangun jaringan dengan distributor, membentuk komunitas reseller, dan menjalin kemitraan maklon untuk memperluas skala bisnis.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menegaskan bahwa Pertamina terus berkomitmen mendukung pengembangan UMKM agar mampu menembus pasar nasional bahkan global.

“Melalui SMEXPO Merah Putih, Pertamina ingin menjadi jembatan yang menghubungkan UMKM dengan ekosistem bisnis yang lebih luas. Kami percaya, dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia tidak hanya menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga pemain penting dalam rantai pasok nasional,” ujarnya.

Sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya poin 3 ‘meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”, Pertamina melalui SMEXPO Merah Putih berupaya menghadirkan program nyata yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus membuka peluang luas bagi UMKM untuk berkembang berkelanjutan.

Dengan dukungan ekosistem yang kuat dan strategi pemasaran yang tepat, Pertamina optimis bahwa UMKM Indonesia mampu menjadi pemain penting dalam rantai pasok nasional, sekaligus bersaing di pasar global.

Artikel SMEXPO Merah Putih Bedah Strategi UMKM untuk Perkuat Daya Saing pertama kali tampil pada JAKPOS.

BNIdirect bisnis hadir sebagai solusi atas tantangan digitalisasi perbankan yang kerap dianggap rumit oleh pelaku UMKM. Peluncuran platform ini juga bertepatan dengan perayaan HUT ke-79 BNI.

Direktur Information Technology BNI Toto Prasetio mengatakan, BNIdirect bisnis dikembangkan untuk membantu pebisnis UMKM mengelola keuangan dengan lebih sederhana, cepat, efisien, dan terintegrasi.

“Dengan tagline #BisnisGakRibet, kami ingin memberikan pengalaman perbankan digital yang relevan, mudah digunakan, dan membantu pebisnis fokus pada pertumbuhan usahanya di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan,” ujar Toto pada acara peluncuran BNIdirect bisnis di BNI wondrX 2025, Jumat (15/8/2025).

Berbeda dengan BNIdirect cash yang ditujukan untuk korporasi besar, BNIdirect bisnis memiliki tampilan dan fitur yang lebih intuitif, serta alur penggunaan yang mudah diadaptasi oleh UMKM yang membutuhkan fleksibilitas tinggi.

BNIdirect bisnis dilengkapi sejumlah fitur unggulan, seperti rekap finansial real-time untuk memantau pengeluaran, instant transfer untuk kirim dana seketika, serta single user yang memungkinkan seluruh pembayaran dilakukan hanya dengan satu akun pengguna. Semua transaksi dapat diakses kapan pun dan di mana pun.

Peluncuran BNIdirect bisnis juga dirangkaikan dengan talkshow bertema ‘Strategi Kelola Keuangan & Pajak UMKM di Era Digital’. Narasumber yang hadir membahas berbagai topik, mulai dari pengelolaan keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi, kebijakan perpajakan UMKM, serta dukungan perbankan dari pembiayaan hingga solusi digital.

Selain BNIdirect bisnis, BNI juga mendorong UMKM naik kelas melalui BNI Xpora yang menyediakan pelatihan, pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar global. BNI Xpora juga berperan menghubungkan pelaku UMKM dengan ekosistem bisnis yang lebih luas, termasuk eksportir, pembeli (buyer), dan mitra strategis.

Hadirnya BNIdirect bisnis diharapkan menjadi katalis percepatan transformasi digital sektor UMKM, sejalan dengan misi BNI untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha dan membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Artikel BNI Luncurkan BNIdirect bisnis, Solusi Digital Praktis untuk UMKM pertama kali tampil pada JAKPOS.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selalu menjadi primadona dalam roda perekonomian Indonesia. Peran mereka tak hanya sebagai penggerak ekonomi di tingkat akar rumput, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja utama bagi jutaan masyarakat. Data menunjukkan, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia terserap oleh sektor UMKM, menjadikannya kunci dalam menekan angka pengangguran. Namun, di balik potensi besar ini, UMKM kerap menghadapi tantangan berat, terutama terkait kurangnya dukungan yang komprehensif dari pemerintah.

Di tengah ketatnya persaingan di pasar kerja formal, UMKM menjadi “pelabuhan” bagi mereka yang tidak terserap di industri besar. Mereka menawarkan kesempatan bagi lulusan baru, pekerja yang terdampak PHK, hingga individu yang ingin memulai usaha sendiri. Fleksibilitas dalam jam kerja dan struktur organisasi yang cenderung lebih sederhana juga menjadi daya tarik bagi banyak pencari kerja. Tak heran jika UMKM disebut sebagai lokomotif perekonomian yang sesungguhnya.

UMKM tersebar di berbagai sektor, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, fesyen, hingga jasa. Skala usaha yang fleksibel memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi pasar lokal dan menyerap tenaga kerja dengan beragam latar belakang dan tingkat keterampilan. Dari ibu rumah tangga yang memiliki usaha katering kecil hingga bengkel rumahan yang mempekerjakan beberapa teknisi, UMKM secara konsisten menciptakan peluang kerja baru.***

Noval Juang Arrahman,
Mahasiswa Universitas Pamulang

Artikel UMKM : Tulang Punggung Penyerapan Tenaga Kerja yang Kurang Tersentuh Pemerintah pertama kali tampil pada JAKPOS.

Salah satu faktor utamanya yaitu karena kesenjangan sosial atau pendidikan dan lapangan kerja. Banyak lulusan perguruan tinggi sekarang yang mengalami berbagai kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka, Keterampilan yang diajarkan di kampus dan skill yang mereka miliki yang terkadang tidak selaras dengan kebutuhan industri itu sendiri, sehingga dapat menciptakan kesenjangan yang menghambat penyerapan tenaga kerja. Hal ini diperparah oleh otomatisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, yang menggantikan peran manusia dalam beberapa sektor pekerjaan.

Yang dimana tekanan ekonomi juga dapat menjadi pemicu utama. Tingginya biaya hidup saat ini, mulai dari perumahan, transportasi, hingga pendidikan,yang memaksa banyak orang untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minimnya pekerjaan berkualitas memaksa mereka untuk menerima pekerjaan dengan gaji rendah dan kondisi kerja yang kurang ideal, yang menciptakan lingkaran sendiri yang sulit diputuskan.

Mungkin Kondisi ini semakin diperburuk oleh karena kurangnya akses terhadap program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terjangkau dan relevan. Dampaknya pun terasa luas. Minimnya pekerjaan dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran semakin tinggi, kemiskinan, dan bahkan kriminalitas. Yang dapat terjadinya stres dan kecemasan yang ditimbulkan oleh tekanan ekonomi dan persaingan kerja dapat berdampak negatif yang dapat menganggu kesehatan mental baik individu maupun dalam keluarga. Karena hal ini juga dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Upaya yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan melalui kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta membuat berbagai program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Sektor swasta juga perlu berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan bermartabat. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan program pengembangan keterampilan sangat penting untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja.Penting juga untuk menumbuhkan budaya kewirausahaan di kalangan masyarakat.

Membangun bisnis sendiri dapat menjadi solusi alternatif bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan formal agar dapat mengurangi tingkat pengangguran saat ini, dan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk akses permodalan, pelatihan, dan mentoring sangat krusial yang mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Minimnya pekerjaan di tengah tekanan hidup yang modern pada saat ini merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi terpadu dan berkelanjutan. Hanya dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkesempatan bagi semua orang dalam meraih kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Titi Purnama Sari Giawa

Artikel Minimnya Pekerjaan Ditengah Tekanan Hidup Modern pertama kali tampil pada JAKPOS.

Namun semangat berwirausaha sudah tumbuh sejak lama. Sambil bekerja, ia terus mencoba berbagai bisnis.

“Saya sempat buka usaha ramen dan gelato—dua-duanya offline. Tapi karena saya masieh kerja, usahanya enggak jalan. Akhirnya gagal. Saya juga sempat dibohongi karyawan,” kenangnya saat ditemui Republika beberapa waktu lalu.

Di masa pandemi, ia menjual bungkus makanan secara daring. Penjualannya sempat meroket hingga ribuan pieces per hari. Namun ketika pabrik mulai menjual langsung ke konsumen, bisnisnya perlahan surut.

Pintu peluang terbuka saat ia mampir ke kebun-kebun sukulen di Bandung. Ia membeli satu kardus berisi 200 tanaman, membawanya ke Jakarta, lalu menjualnya lewat Shopee.

“Saya coba jual, langsung laku. Tanpa diapa-apain,” ujarnya.

Tak disangka, permintaan berdatangan. Tak hanya tanaman, para pembeli mulai menanyakan potnya. Ia pun berburu pot ke Purwakarta dan menjualnya kembali. Laku juga.

Namun di tengah geliat bisnisnya, Robi jatuh sakit. Ia didiagnosis mengalami fistula, penyakit langka yang membuatnya harus bed rest selama berbulan-bulan. Saat itu ia baru menikah dan kehilangan pekerjaan karena tak bisa lagi turun ke lapangan. Dari atas ranjang, bersama sang istri, ia mulai memikirkan cara bertahan.

“Istri usul, ‘Kalau ambil dari Bandung dan Purwakarta terus, enggak bisa. Mending kita produksi sendiri aja.’ Saya setuju,” katanya.

Dari sanalah lahir Rocl.id—usaha pot dan produk dekorasi berbahan dasar semen lokal. Ia mulai riset kompetitor, menetapkan target pasar, dan memulai produksi kecil-kecilan, hanya satu jenis pot pada awalnya.

“Kami pakai semen putih, dicairkan, dibentuk, lalu ditambah penguat semen. Sekali produksi butuh 3–4 jam. Sehari bisa habis 600 kg bahan, 12 kali produksi,” jelasnya.

Bahan bakunya dari merek Tiga Roda, cetakan ia ambil dari Jogja, dan desainnya banyak terinspirasi dari Pinterest. Kini Rocl.id memproduksi 5.000 unit per hari dengan sistem tiga shift. Produknya beragam: tatakan gelas, vas bunga, base botol, pump sabun, hingga lilin aromaterapi—semuanya diproduksi sendiri, termasuk wadah lilinnya. Harga jualnya berkisar Rp2.000–Rp14.000.

Usahanya berkembang pesat dan kini menjadi market leader di Shopee. Mereka menempati ruko tiga lantai: lantai 1 untuk produksi, lantai 2 gudang, lantai 3 finishing, dan lantai 4 khusus pesanan besar serta souvenir. Dari awalnya hanya 1–2 orang, kini timnya berjumlah 60 orang.

“Saya tanya satu-satu, ‘Kamu bisa apa selain packing?’ Ada yang ternyata bisa konten, ya saya ajak bikin konten untuk Rocl, brand kami,” kenangnya.

Untuk Shopee saja, mereka mengirim 500 resi per hari, dan bisa tembus 1.000 saat Lebaran. Estimasi omzet per resi sekitar Rp30.000. Ekspor pun mereka jalani—rutin 10 ribu vas ke Jepang setiap tiga bulan, serta pengiriman ke Malaysia lewat Shopee.

“Kami bukan jual makanan. Jadi harus bisa pasarin. Kalau enggak, barang enggak akan laku,” ujarnya.

Ia menargetkan penjualan tahunan naik 30 persen. “Kalau target Rp1 miliar per tahun, ya dibagi per hari. Kalau kurang, minggu depan harus dikejar. Naikin iklan, evaluasi kompetitor, dan riset produk lagi,” jelasnya.

Soal kompetitor yang meniru desainnya, ia mengaku santai. “Saya anggap itu motivasi buat terus riset dan cari produk baru. Yang penting bisa produksi sendiri supaya harga bisa ditekan dan tetap jadi yang termurah di Shopee.”

Shopee Indonesia pun turut berperan dalam mendukung perjalanan UMKM seperti Rocl.id. “Lingkungan yang inklusif dan mendukung sejak awal berbisnis merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” ujar Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia Satrya Pinandita.

“Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari banyak kisah kesuksesan UMKM dan brand lokal. Menyaksikan mereka terus berkembang dan berinovasi… memotivasi kami untuk terus memberikan dukungan terbaik,” lanjutnya.

Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto menambahkan, potensi e-commerce di Indonesia sangat besar, terutama dengan datangnya bonus demografi. “Prospek e-commerce ke depan sangat menjanjikan karena kita menyongsong booming bonus demografi,” ujarnya.

Namun, ia menekankan pentingnya infrastruktur dan literasi digital. “E-commerce ini kita enggak kenal batas wilayah, bisa jual ke China, Vietnam, bahkan Eropa. Tapi mekanisme tata layanan harus disiapkan,” kata Ryan.

Ia juga menegaskan perlunya peran aktif pemerintah. “Ini tugas Kementerian UMKM dan Kementerian Kominfo untuk mengedukasi mayoritas UMKM yang belum onboarding. Mereka belum terlibat karena belum dirangkul dan didampingi,” tegasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan, pemerintah siap memberi subsidi bunga hingga 5 persen bagi UMKM padat karya. Sementara Menteri UMKM Mamam Abdurrahman menekankan pentingnya adaptasi digital di kalangan pedagang.

“Arus globalisasi dan digitalisasi tidak bisa kita elak lagi. Supaya pedagang tidak sekadar menggunakan cara tradisional, tapi juga secara digital,” ujarnya.

Kisah Robi dan Rocl.id adalah bukti bahwa transformasi digital bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan kreativitas, konsistensi, dan keberanian, seorang pemuda yang dulu menjual tanaman dari kardus kini memimpin bisnis dekorasi rumah berbasis platform digital.

“UMKM bisa naik asal kreatif, punya target, dan konsisten,” tutur Robi.

Artikel Strategi UMKM Kuasai Pasar, dari Jualan Online di Atas Ranjang Sampai Ekspor pertama kali tampil pada JAKPOS.

Produk-produk yang dijual seperti Jagung Cheese Tarik, Gohyong, dan Pisang Kembung menjadi favorit banyak orang dan langsung diserbu dari awal buka. Bahkan, sebelum acara berakhir ketersediaan Jagung Cheese Tarik telah habis namun pengunjung masih banyak yang menanyakan ketersediaan.

Ranjeeta Khatulistiwa Streetfood meluncurkan inovasi produk perdananya di acara Vokhumfest 2025 berupa RanjeeTray, paket makanan dan minuman dalam satu kemasan praktis. Inovasi ini berhasil menarik perhatian pengunjung karena kemasan praktis yang diisi makanan dan minuman sekaligus dengan harga Rp 25.000.

Selain kemasan yang praktis, porsi pas, dan harganya yang bersahabat membuat RanjeeTray laku keras melebihi ekspektasi. Beberapa pembeli mengaku bahwa RanjeeTray menjadi salah satu alasan  mereka tertarik untuk mengunjungi booth Ranjeeta.

Tak hanya menyajikan jajanan viral, Ranjeeta juga menghadirkan pengalaman interaktif di booth melalui games cabutan berhadiah. Permainan ini menjadi daya tarik tersendiri, karena mengingatkan pada suasana warung jadul yang penuh kejutan.

Para pembeli terlihat antusias mengikuti permainan setelah melakukan pembelian produk. Antusiasme pun semakin terasa saat pengunjung ikut tantangan membuat konten impersonate ibu-ibu.

Testimoni positif pun datang dari berbagai kalangan. Nayla, salah satu mahasiswa yang menjadi pengunjung booth Ranjeeta, mengatakan bahwa branding dari Ranjeeta Khatulistiwa Streetfood sangat menarik dengan nuansa pink-pink yang estetik dan langsung membuatnya ingin mampir.

“Harganya juga masuk kantong anak kos, jadi nggak mikir dua kali buat jajan,” ujarnya.

Para siswi dari As-Syifa Boarding School menyebut bahwa mereka datang ke booth Ranjeeta karena “FOMO”, teman-teman mereka sudah duluan membeli. Pengemasan RanjeeTray yang unik serta harga yang ramah jadi alasan mereka ikut mencoba.

Pengunjung dari SMA 77 juga mengapresiasi desain poster booth yang mencolok dan menyebut branding Ranjeeta sebagai “unik, warna-warni, dan eye-catching banget.”

Keberhasilan Ranjeeta di Vokhumfest 2025 membuktikan bahwa kekuatan inovasi produk dan pendekatan kreatif dapat membawa UMKM lokal naik kelas. Dengan memadukan pengalaman kuliner yang otentik, konsep visual yang menarik, dan keterlibatan langsung dengan pengunjung, Ranjeeta berhasil meninggalkan kesan mendalam.

Partisipasi dalam acara ini juga memperkuat posisi Ranjeeta sebagai brand yang dekat dengan komunitas muda. UMKM ini bukan hanya viral di media sosial, tapi juga benar-benar dicintai di lapangan.

Divia Ghina Anjani

Artikel UMKM Asal Depok ini Sukses Jadi Primadona Kuliner di Vokhumfest 2025 pertama kali tampil pada JAKPOS.

OJK juga telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mendorong akses pembiayaan UMKM

DEPOKPOS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia yang telah dilakukan melalui penerbitan serangkaian regulasi dan kebijakan serta program dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

“(Dukungan kepada UMKM) antara lain menerbitkan roadmap yang mengedepankan dukungan perbankan dalam perekonomian termasuk UMKM sebagai salah satu pilarnya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Selasa.

OJK juga senantiasa berperan aktif mendukung peran perbankan dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dalam penyaluran program kredit/pembiayaan pemerintah untuk UMKM, seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit usaha alsintan (KUA), dan sebagainya, sehingga dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat guna, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, terdapat beberapa ketentuan prudensial perbankan yang dapat mendorong penyaluran kredit kepada segmen UMKM, antara lain penetapan kualitas aset produktif dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (satu pilar) untuk kredit kepada debitur UMKM dengan plafon sampai dengan Rp25 miliar, bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu.

Selain itu, dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan minimum bank (KPMM), kredit UMK dan ritel dikenakan bobot risiko ATMR kredit yang relatif rendah (45 persen-85 persen) dibandingkan dengan kredit korporasi tanpa peringkat yang dikenakan bobot risiko sebesar 100 persen.

Dari sisi program, OJK juga telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mendorong akses pembiayaan UMKM seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI); Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR); Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP); dan business matching.

“Sinergi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga sangat dibutuhkan dalam rangka membina dan membimbing pelaku usaha UMKM agar dapat menjaga keberlangsungan usaha,” kata Dian.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan pada tahun-tahun mendatang, OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Akses Pembiayaan kepada UMKM (RPOJK UMKM) yang telah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI.

RPOJK ini nantinya akan berlaku bagi bank dan LKNB, serta diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM dalam seluruh tahapan pembiayaan yang dilakukan oleh bank dan LKNB, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya.

Beberapa aspek kemudahan akses pembiayaan UMKM antara lain dilakukan melalui penetapan kebijakan khusus, penyusunan skema pembiayaan menyesuaikan karakteristik bisnis UMKM, maupun percepatan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan UMKM.

Selain itu, dalam RPOJK UMKM ini juga telah diatur mengenai penyampaian rencana penyaluran pembiayaan UMKM yang wajib disampaikan oleh Bank dan LKNB dalam rencana bisnisnya.

“Atas rencana penyaluran tersebut, OJK akan melakukan pemantauan dan pengawasan agar bank dan LKNB dapat merealisasikan rencana tersebut,” ujar Dian.

OJK terus berkomitmen mendorong peran lembaga jasa keuangan (LJK) dalam pengembangan UMKM Indonesia. Hal ini salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan tugas OJK dalam aspek pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM oleh bank dan LKNB yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan asas pemberian kredit/pembiayaan yang sehat.

Dengan begitu, diharapkan industri jasa keuangan yang sehat dan senantiasa bertumbuh dapat terwujud, beriringan dengan pengembangan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia.

Artikel Perkuat Regulasi dan Pebijakan, OJK Komitmen Dukung Pemberdayaan UMKM pertama kali tampil pada JAKPOS.

Bina Mitra UMKM Award merupakan ajang penghargaan dalam negeri yang diberikan kepada mereka yang telah memfasilitasi UMKM secara berkelanjutan

DEPOKPOS – Malam penghargaan Bina Mitra UMKM Award 2025 yang diselenggarakan oleh CFCD Foundation memberikan apresiasi kepada Baitulmaal Muamalat (BMM)pada Rabu (14/05) malam.

Sebanyak 3 penghargaan dengan kategori Gold Medal diberikan kepada BMM dalam bidang Pembinaan UMKM, UMKM Kuliner yang diwakili oleh UMKM PT J Bowl Kitchen Delight dan UMKM Craft yang diwakili oleh UMKM Rumah Kreatif Coey.

Penghargaan tersebut diberikan karena BMM dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada para UMKM binaan.

Turut hadir sebagai penerima penghargaan, Betsy E. Jiesral selaku Direktur Penghimpunan, Jaringan dan Program, menegaskan bahwa memasuki usia yang ke-25 tahun, BMM akan terus menguatkan komitmennya dalam mendukung UMKM untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat kecil.

“Program pembinaan dan pendampingan kepada UMKM ini kami lakukan secara berkelanjutan. Sehingga mereka yang sebelumnya adalah penerima manfaat dapat beralih menjadi pemberi manfaat agar semakin banyak UMKM yang naik kelas,” Jelas Betsy.

Senada dengan hal tersebut, Iwan Setiawan selaku staff Pendayagunaan yang mewakili UMKM binaan menyatakan bahwa apresisasi ini menjadi pengingat bagi UMKM dan BMM untuk senantiasa menghadirkan produk yang berkualitas dan menghadirkan program yang berdampak luas.

“Kami menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan ini. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi antara tim internal, para mitra, serta pelaku UMKM binaan yang tumbuh bersama kami. Kami berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus menghadirkan program pemberdayaan yang berdampak dan berkelanjutan,” ujar Iwan

Bina Mitra UMKM Award merupakan ajang penghargaan dalam negeri yang diberikan kepada mereka yang telah memfasilitasi UMKM secara berkelanjutan. Penghargaan ini melengkapi pencapaian BMM yang telah berkiprah selama 25 tahun untuk memfasilitasi kebaikan bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai lembaga Amil Zakat Nasional dan Nadzir Wakaf, BMM memiliki visi untuk menjadi pelopor dalam membangun kemandirian umat melalui penguatan ekonomi akar rumput. Melalui program pemberdayaan UMKM yang dijalankan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, akses pembiayaan tanpa riba, serta penguatan branding, dan digitalisasi pemasaran harapannya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Artikel BMM Borong 3 Penghargaan di Ajang UMKM Award 2025 pertama kali tampil pada JAKPOS.

UMKM yang akan terlibat MBG perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh BGN

DEPOKPOS – Keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diperluas oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan inklusif.

“Dengan mengucapkan bismalah, perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis secara resmi saya luncurkan. Semoga upaya ini menjadi langkah awal yang kokoh mewujudkan kesejahteraan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ekonomi kerakyatan, sehingga benar-benar menjadi keberkahan bagi seluruh alam,” kata Menteri UMKM Maman Abdurahman di SPPG Cileunyi (Ponpes Al Kasyaf), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.

Dengan hadirnya UMKM, kata Maman, sebagai kolaborasi untuk mendukung dan memperkuat apa yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG agar lebih baik dalam mendukung pembentukan SDM berkualitas.

“Jadi kehadiran pemerintah bukan hanya sekedar memfasilitasi pendidikan saja, tapi bagaimana memfasilitasi untuk meraih mimpi mereka. Selain bekal pendidikan yang baik, juga harus ada bekal nutrisi asupan gizi yang baik juga, agar tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pelibatan UMKM ini, karena program MBG memang diarahkan untuk memiliki kemanfaatan ekonomi yang seluas-luasnya di daerah sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

“Program ini diamanahkan agar ada kemanfaatan ekonomi seluasnya di daerah sekitar dan juga di tingkatan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sehingga ekonomi di daerah, ekonomi rakyat menjadi berkeadilan dan menjadi lebih optimal dan lebih hidup,” ucapnya.

Dia menambahkan UMKM yang akan terlibat MBG perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh BGN, seperti sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), keamanan bahan makanan, sampai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang terlibat dari hulu ke hilir program MBG.

“Untuk akses permodalan juga akan kami permudah, kita sudah mendekati bank Himbara dan bank daerah untuk mendukung program ini untuk mempermudah akses permodalan UMKM. Dan UMKM sendiri akan didampingi tiga bulan,” ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana, perluasan keterlibatan UMKM untuk MBG ini, untuk memperkuat program yang telah dijalankan oleh 1.343 SPPG di seluruh Indonesia yang seluruhnya adalah UMKM, kemudian sekitar 2.700 UMKM yang terlibat di dalam rantai pasok MBG selain koperasi, BUMDES dan lainnya, dengan hampir 53 ribu tenaga kerja yang telah terlibat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dan penguatan berbagai pihak dalam program yang merupakan investasi SDM masa depan Indonesia yang juga memberikan dampak ekonomi luas seperti yang disebutkan. Kemudian akan memperkuat capaian target tahun ini bisa 30 ribu SPPG dengan masing-masing 15 suplier, yang tentu saja bisa melibatkan 1,5 juta yang bekerja,” ucapnya.

Terkait pesantren Al-Kasyaf, Dadan menjelaskan bahwa mereka merupakan percontohan lembaga pendidikan yang bisa mandiri lewat keterlibatannya menjadi SPPG dengan memanfaatkan ekosistem dan rantai pasok yang dimiliki sampai pengolahan limbahnya sebagian besar dilakukan secara mandiri.

“Jadi santrinya mendapat makan, lingkungan sekitarnya SD, TK, SMP dapat makan dari pesantren tersebut. Kemudian fasilitasnya kita berikan insentif, sehingga pesantren tidak perlu lagi ngajukan proposal kemana-mana karena sudah ada insentif, jika menjadi mitra BGN. Yang tadinya mungkin kesulitan memasarkan produk ke mana, sekarang gak usah ke mana-mana karena 3.100 yang diberi makan setiap hari itu adalah market baru yang harus dipenuhi rantai pasoknya,” tutur Dadan yang juga menyebut Kabupaten Bandung membutuhkan 361 SPPG.

Artikel Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM pada Program MBG pertama kali tampil pada JAKPOS.