Ketua FBN RI DKI Jakarta Laporkan Dugaan Penggunaan Surat Palsu dalam Gugatan Perdata senilai 5,5 Miliar Rupiah

Ketua FBN RI DKI Jakarta Laporkan Dugaan Penggunaan Surat Palsu dalam Gugatan Perdata senilai 5,5 Miliar Rupiah

JAKARTA, jakpos – Persoalan Bukti P-5 dalam perkara gugatan perdata Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN kelas 1) Jakarta Pusat memasuki babak baru. Setelah dokumen tersebut dinyatakan hilang atau terselip dalam persidangan 29 Oktober 2026, kemudian dicabut oleh kuasa hukum Penggugat pada persidangan Kamis, 12 November 2026, James Tono menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan penggunaan surat palsu ke Polres Metro Jakarta Pusat pada, Minggu (15/11/2026).

Pelaporan tersebut langsung dilakukan oleh Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Bela Negara Republik Indonesia (DPW FBN RI) Provinsi DKI Jakarta, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus dari James Tono.

Dalam kapasitas tersebut, Chalik menyampaikan laporan, menyerahkan dokumen dan bukti pendukung, serta berkoordinasi dengan pihak penyidik kepolisian.

James Tono turut hadir bersama sejumlah pengurus DPW FBN RI DKI Jakarta yakni Totok Sediyantoro, MBA., Ph.D., Sekretaris FBN RI DPW DKI Jakarta; Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), Wakil Ketua I FBN RI DPW DKI Jakarta; Cepu Supriyatno, S.E., Ketua Kepemudaan dan Olahraga FBN RI DPW DKI Jakarta; serta Herman Kisto.

Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dengan nomor LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 November 2026.

Dengan diterimanya laporan terbaru tersebut, kini terdapat empat laporan polisi yang berkaitan dengan rangkaian persoalan dalam perkara tersebut, yakni;

1. LP/B/1319/V/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 8 Mei 2026.
2. LP/B/1431/V/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 18 Mei 2026.
3. LP/B/2914/X/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 3 Oktober 2026, dan
4. LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 November 2026.

Chalik menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan langkah untuk meminta kejelasan hukum atas penggunaan dokumen yang sebelumnya dicantumkan sebagai alat bukti dalam perkara perdata Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst.

Menurutnya, setiap dokumen yang digunakan dalam proses peradilan harus memiliki asal-usul, keaslian, serta kebenaran materiil yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami memandang persoalan ini perlu ditelusuri secara serius dan objektif oleh aparat penegak hukum (APH). Jangan sampai dokumen yang belum jelas asal-usul dan keasliannya digunakan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan bernilai miliaran rupiah,” tuturnya.

“Oleh karena itu, kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh fakta dan bukti secara profesional,” tegas Chalik.

Persoalan ini berkaitan dengan Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 yang dicantumkan Sally Chandra melalui kuasa hukumnya dalam gugatan perdata terhadap James Tono selaku Tergugat I.

Dokumen tersebut menjadi perhatian karena dijadikan dasar klaim penalti sebesar 100 (seratus) kali lipat, dengan nilai tuntutan mencapai 5,56 miliar Rupiah (Rp. 5.565.315.000).

Bahkan, dalam angka 19 halaman 6 surat gugatan disebutkan: “Bahwa akibat pembatalan kesepakatan secara sepihak oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT dikenakan penalti oleh investor sebesar 100 (seratus) kali lipat dari dana yang telah digunakan, yaitu sebesar Rp. 5.565.315.000.”

Pernyataan dalam gugatan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar: Siapa investor yang dimaksud? Apakah benar terdapat penyerahan dana? Di mana bukti transfer dan dokumen transaksi keuangannya? Apa dasar hukum dan perhitungan penalti hingga mencapai 100 kali lipat?

Pada persidangan 29 Oktober 2026, kuasa hukum Penggugat, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., bersama Muhammad Husnul Harizi, S.H., C.MSP., disebut menyampaikan bahwa Bukti P-5 hilang atau terselip dan masih dalam pencarian.

Namun, dalam persidangan berikutnya pada 12 November 2026, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H. menyatakan mencabut Bukti P-5 tersebut.

Perbedaan keterangan mengenai keberadaan dokumen, yang kemudian berujung pada pencabutannya, menjadi aspek penting yang perlu diklarifikasi, khususnya mengenai asal-usul, keaslian, serta kebenaran materiil dokumen yang sebelumnya dicantumkan sebagai dasar gugatan.

Maka menanggapi hal tersebut, Chalik menyatakan bahwa pihaknya meminta penyidik mendalami sedikitnya lima (5) persoalan utama, antara lain;

1. Identitas, keberadaan, dan kapasitas hukum investor yang disebut dalam Surat Perjanjian Investor.
2. Asal-usul, keaslian, serta pihak yang membuat dan menggunakan dokumen Bukti P-5.
3. Ada atau tidaknya penyerahan dana dari investor kepada Sally Chandra, termasuk bukti transaksi keuangannya.
4. Dasar hukum dan kebenaran klaim penalti 100 kali lipat senilai Rp5.565.315.000, serta
5. Alasan Bukti P-5 dinyatakan hilang atau terselip pada persidangan 29 Oktober 2026, kemudian dicabut pada persidangan 12 November 2026.

“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Biarkan penyidik menguji seluruh dokumen, menelusuri transaksi keuangan, meminta keterangan pihak-pihak terkait, dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana. Yang terpenting, semua harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi,” imbuhnya.

Dugaan tindak pidana yang dimohonkan untuk diperiksa berkaitan dengan Pasal 391 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Sebagai Ketua FBN RI DPW DKI Jakarta, Chalik juga menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kepastian hukum, integritas proses peradilan, dan perlindungan masyarakat dari dugaan penyalahgunaan dokumen dalam proses hukum.

Chaliq pun berharap Polres Metro Jakarta Pusat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pencabutan satu alat bukti dalam persidangan, melainkan juga menyangkut keberadaan investor, kebenaran transaksi pendanaan, serta dasar klaim penalti miliaran rupiah yang sebelumnya dicantumkan dalam surat gugatan.

“Publik berhak mendapatkan kejelasan. Apakah investor tersebut benar-benar ada? Apakah dana benar-benar pernah diserahkan? Dan apakah klaim penalti 100 kali lipat senilai Rp5,56 miliar memiliki dasar transaksi serta hubungan hukum yang dapat dibuktikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab melalui proses pemeriksaan yang objektif,” tegasnya.

Kini, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti. Ada atau tidaknya tindak pidana akan ditentukan melalui proses hukum dan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Hingga siaran pers ini disusun, belum terdapat keterangan resmi maupun klarifikasi dari Sally Chandra maupun kuasa hukumnya mengenai laporan polisi dan dugaan yang disampaikan oleh pelapor.(*/dok-ist.@cp_fbn.ri/DKI.jkt/red)

Pos terkait