Tak habis pikir, KPK mengamankan tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Depok, Jawa Barat. Tiga di antaranya Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok dan seorang juru sita dan empat orang lainnya pihak dari PT Karabha Digdaya PT KRB, sebuah badan usaha dari Kementerian Keuangan yang berfokus pada pengelolaan aset, salah satunya adalah direkturnya. OTT ini terkait dugaan praktik suap dalam penanganan perkara sengketa lahan PT KRB dengan masyarakat di Depok. Tim KPK memergoki adanya transaksi atau penyerahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH) (liputan6.com, 6/2/26).

Kejadian ini mendapatkan respons dari istana, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, dengan kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang mulai berlaku pada 2026, para hakim seharusnya tidak lagi tergoda melakukan praktik menyimpang. Padahal, menurutnya, pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan hakim (merdeka.com, 6/2/26).

Padahal, tahun lalu Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji dan tunjangan hakim hingga 280 persen yang mulai berlaku awal 2026. Besarannya bervariasi sesuai golongan, dengan tunjangan hakim karier berkisar antara Rp46,7 juta hingga Rp110,5 juta per bulan (setkab.go.id, 12-6-2026). Kenaikan ini diharapkan dapat meminimalisir praktik suap di pengadilan dengan dalih kesejahteraan. Namun faktanya, meski tunjangan telah dinaikkan hingga 280 persen, praktik korupsi masih saja terjadi, kok bisa masih korupsi?

Alih-alih semakin jujur dan adil dalam profesinya, malah ditemukan oknum hakim yang diduga menerima suap. Tinta Perpres masih basah, baru saja bulan Juni 2025 resmi ditetapkan kenaikkan gaji tunjangan para hakim. Wajar saja istana pun sampai berkomentar. Bila dicermati lebih dalam, sebenarnya kenaikkan gaji bukanlah parameter utama untuk mencabut budaya korupsi sampai ke akarnya. Dinaikkan sampai 500 persen pun tidak menutup kemungkinan oknum hakim masih bermain ‘curang’ dalam pengadilan. Permasalahan utama ada dalam faktor internal diri seorang hakim dan bagaimana sistem kehidupan dalam negara tersebut.

Hari ini kita berada dalam sistem kapitalis sekuler, manusia memiliki kebebasan kepemilikan. Sehingga yang kaya semakin kaya, dan yang miskin harus siap bertahan dalam kerasnya kehidupan. Sistem sekuler ini tanpa sadar mencetak keperibadian serakah, karena tidak adanya batasan kepemilikan bagi setiap individu.

Orang yang sudah punya kendaraan dan rumah mewah, masih ingin memiliki vila, setelah punya vila, ingin punya jet pribadi, kemudian pulau pribadi dan seterusnya selama ia memiliki harta maka ia bisa memenuhi hawa nafsunya. Maka budaya korupsi yang sudah melekat dari zaman penjajahan Belanda dulu masih terus ada sampai sekarang bahkan seterusnya selama sistem kapitalis sekuler ini masih kita adopsi.

Sisi lainnya, seorang laki-laki yang bekerja mencari nafkah dalam sistem kapitalis ini juga akan berusaha keras mencari tambahan uang sebanyak-banyaknya untuk bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Karena angka kemiskinan yang juga tinggi, membuat para laki-laki gelap mata tidak peduli halal-haram yang penting bisa tetap pulang membawa cukup uang. Karena bila jatuh miskin, keluarga pasti terlantar, negara pasti abai.

Seorang hakim meski sudah disumpah, dinaikkan kesejahteraan gajinya masih mungkin membuka celah berbuat korupsi karena hidup di tengah sistem yang menyuburkan sifat keserakahan. Budaya hedonis, flexing, gempuran gaya hidup bermewah-mewahan menjadi standar kebahagiaan semu.

Kita lihat dari kacamata Islam, Islam bukan hanya agama ritual yang mengatur masalah ibadah mahdah saja seperti shalat dan puasa. Islam merupakan agama yang mengatur hubungan kita dengan Allah, diri sendiri dan manusia lainnya. Termasuk mengatur sistem pengadilan. Sistem pengadilan dalam Islam sangat unik, berbeda dengan pengadilan yang ada saat ini.

Sebagaimana yang diajarkan Montesque, kekuasaan menjadi tiga yakni legislatif, eksekutif dan judikatif. Kekuasaan pengadilan (judikatif) tidak bisa diawasi dan dikontrol oleh negara. Sebaliknya, di dalam Islam, tiga kekuasaan itu menyatu. Meski dalam ranah pengadilan, seorang hakim harus independen, ia wajib diawasi dan dikontrol oleh Khalifah.

Begitu pula dengan syarat pengangkatan hakim (Qadhi). Khalifah harus mengangkat Qadhi yang kredibel dari segi keilmuan dan kepribadiannya. Bahkan juga diiriwayatkan, selain dari kemampuan ilmu dan ketinggian akhlaknya haruslah ia memiliki akidah Islam yang kokoh. Ditambah, senantiasa memutuskan setiap perkara dengan Al-Qur’an dan sunnah dan takut serta selalu merasa diawasi Allah SWT, karena taruhannya surga atau neraka.

Nabi SAW bersabda, “Hakim itu ada tiga. Dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh, lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga” (HR at-Tirmidzi).

Dengan kesadaran itu, seorang Qadhi tidak akan berani bermain api, memperjualbelikan perkara, menerima suap, atau melakukan korupsi. Dalam sistem Islam, Qadhi digaji dari baitul mal, namun diwajibkan fokus penuh pada tugas peradilan dan meninggalkan seluruh urusan bisnis pribadi. Ia juga dilarang menerima hadiah karena dapat mencederai kredibilitas dan independensinya. Inilah gambaran peran Qadhi dalam Islam dan contoh sistem peradilan yang seharusnya diterapkan di dunia. []

Artikel Tunjangan Hakim Naik Sampai 280 Persen, Kok Masih Korupsi? pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pembangunan adalah kebutuhan. Mobilitas warga Depok setiap hari menghadapi tantangan yang semakin berat, dan kemacetan Margonda tidak bisa terus dibiarkan. Karena itu, gagasan pembangunan Flyover Margonda adalah ide yang patut dikaji serius.

Namun, sebagai Anggota Komisi C DPRD Kota Depok yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, saya perlu menegaskan bahwa pembangunan harus maju, tetapi kemampuan fiskal daerah juga harus waras. Apalagi jika pembiayaannya menggunakan pinjaman daerah Rp275 miliar.

Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya menyetujui pembangunan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam benar-benar berbuah manfaat, tidak menjadi beban, dan tidak mengancam layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, banjir, dan perumahan rakyat.

1. Depok Memang Butuh Infrastruktur Besar, Tapi Sesuai Prioritas

Saya setuju bahwa jalan-jalan utama Depok memerlukan intervensi besar. Tetapi pembangunan flyover harus menjawab pertanyaan kunci:

Apakah ini solusi terbaik dan paling efektif mengurai kemacetan?
Bagaimana analisis lalu lintas dan dampak ekonominya?

Apakah ini prioritas tertinggi dibanding persoalan krusial seperti banjir, sekolah, atau pelayanan dasar lainnya?

Pembangunan besar tidak boleh sekadar berorientasi proyek, tetapi harus berorientasi manfaat jangka panjang.

2. Pinjaman Daerah Harus Dibatasi Secara Cermat

PP 38/2025 memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pinjaman. Tetapi ruang ini bukan cek kosong. DPRD wajib memastikan, rasio utang daerah tetap aman; kemampuan bayar APBD tidak terganggu lima hingga sepuluh tahun ke depan; tidak ada pengurangan anggaran untuk pelayanan dasar demi menutup cicilan pinjaman.

Kita ingin Depok maju, bukan Depok terbelit kewajiban finansial jangka panjang.

3. Transparansi dan Kajian Teknis adalah Harga Mati

Sebelum skema pinjaman ini dibahas lebih jauh, Pemkot Depok perlu membuka:

Feasibility Study (FS) lengkap, rancangan teknis dan desain detail, RAB secara transparan, skema pembebasan lahan, potensi risiko selama pembangunan.

Saya sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok akan menelaah seluruh aspek itu dengan sangat ketat.

4. Kami Ingin Depok Maju, Dengan Cara yang Aman

Flyover Margonda bisa menjadi proyek strategis yang baik jika seluruh kajian dan kemampuan fiskal terpenuhi. Tetapi akan berbahaya jika dibangun dengan asumsi tergesa-gesa.

Saya ingin memastikan kepada masyarakat bahwa DPRD Depok, khususnya Komisi C, berdiri di garis yang sama, mendukung pembangunan strategis, tetapi tidak akan memberikan persetujuan tanpa kajian yang matang, transparan, dan bertanggung jawab.

Depok harus terus tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu harus ditopang fondasi keuangan yang sehat, prioritas yang benar, dan proses yang transparan.

Jika Flyover Margonda terbukti layak, bermanfaat besar, dan tidak mengancam fiskal kota, maka saya siap mendukung.

Tetapi jika kajian menunjukkan risiko besar atau manfaat yang tidak sebanding dengan beban APBD, maka saya akan berdiri di sisi publik untuk mengatakan, kita harus mencari alternatif solusi yang lebih baik.

Sebagai Anggota Komisi C DPRD Depok, saya berkomitmen menjaga Depok tetap berkembang dan tetap sehat secara fiskal. Itu amanah publik yang harus kami jaga.

Artikel Pinjaman Rp275 M untuk Flyover Margonda, Depok Perlu Maju, Tapi Tetap Harus Waras Secara Fiskal pertama kali tampil pada JAKPOS.

Setiap kampus punya cerita horornya sendiri. Bukan soal penampakan di gedung tua atau suara aneh di perpustakaan, tapi tentang satu sosok yang namanya selalu berhasil bikin mahasiswa merinding: dosen killer. Julukan ini lahir karena gaya mengajarnya yang keras, tegas, dan tidak segan menegur mahasiswa di depan kelas. Bahkan, kadang rasanya duduk di kelas mereka lebih menegangkan daripada nungguin nilai UAS keluar.

Bagi mahasiswa, kehadiran dosen killer adalah semacam ujian mental. Banyak yang masuk kelas dengan perasaan waswas. Ada yang sengaja pura-pura sibuk baca catatan biar tidak ditunjuk, ada juga yang memilih menunduk dalam-dalam seperti sedang merenungi hidup padahal cuma takut dipanggil. Kelas yang seharusnya jadi ruang diskusi malah berubah jadi arena survival.

Namun, sekeras apa pun tekanan yang dirasakan, dosen killer tidak selalu seburuk yang dibayangkan. Justru di balik “kekejaman” itu, ada manfaat yang kadang baru terasa setelah beberapa semester. Misalnya soal disiplin. Hampir semua dosen killer terkenal anti alasan klasik macam “lupa bawa tugas” atau “macet, Pak”. Akibatnya, mahasiswa jadi belajar menghargai waktu, terbiasa membuat persiapan lebih awal, dan sedikit demi sedikit mulai serius dengan tanggung jawabnya.

Belum lagi soal mental. Memang, setiap kali dipanggil maju untuk presentasi di depan dosen killer, rasanya seperti mau dieksekusi. Tapi setelah terbiasa, mahasiswa jadi lebih tahan banting. Kalau sudah bisa selamat dari tatapan tajam di kelas, menghadapi atasan galak atau klien rewel di dunia kerja nanti tidak akan terlalu mengejutkan.

Tentu saja, ada dampak buruknya juga. Banyak mahasiswa yang jadi minder, takut salah, bahkan stres berat. Namun, kalau dilihat dari sisi lain, pengalaman ini bisa jadi semacam pelatihan karakter. Bukankah sering orang bilang, “apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat”? Nah, mungkin itu motto tak resmi para mahasiswa yang pernah diajar dosen killer.

Pada akhirnya, dosen killer adalah bagian dari warna-warni dunia perkuliahan. Mereka bisa membuat kita deg-degan setiap kali masuk kelas, tapi di saat yang sama, mereka juga meninggalkan pelajaran berharga tentang disiplin, tanggung jawab, dan mental yang tangguh. Saat masih menjalani memang terasa horor, tapi setelah lulus, cerita bersama dosen killer sering jadi bahan obrolan yang penuh tawa meski dulu sempat bikin air mata juga.

Artikel Dosen Killer, Horor Kampus yang Ternyata Penuh Manfaat pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dalam islam, Wanita diberikan kedudukan yang mulia dan Istimewa. Mereka dipandang bukan hanya sebagai individu yang memiliki hak penuh atas dirinya, tetapi juga sebagai penjaga kehormatan keluarga, masyarakat, dan agama. Salah satu ajaran yang sangat ditekankan Adalah menjaga kehormatan Wanita Muslimah. Kehormatan ini mencakup, hingga memelihara hati dan pikiran, dari hal-hal yang merendahkan martabatnya.

Kehormatan Sebagai Fitrah

Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah, yaitu kecenderungan untuk mencintai kebaikan, kesucian, dan kemuliaan. Bagi Wanita Muslimah, fitrah tersebut terwujud dalam rasa malu, rasa ingin menjaga diri, serta naluri untuk melindungi kehormatannya. Rasa malu ini bukanlah kelemahan, melainkan mahkota yang menjadi pembeda sekaligus penjaga kemuliaanya. Rasulullah SAW bersabda : “Malu Itu Bagian Dari Iman “. (HR. Bukhari dan muslim).

Dengan kata lain, manjaga kehormatan bukanlah beban, melainkan panggilan alam dari fitrah seorang Wanita. Apabila fitrah itu di jaga, ia akan merasa damai, tenteram, dan bernilai dihadapan Allah SWT maupun manusia.

Kehormatan Sebagai Identitas Muslimah

Seorang Muslimah yang menjaga kehormatannya akan tampak berbeda dalam masyarakat. Ia dikenal bukan karena penampilan fisik semata, melainkan karena akhlak, tutur kata, dan cara berinteraksi yan penuh adab. Identitas ini terlihat dalam :

1. Menutup Aurat dengan pakaian syar’i bukan hanya untuk menjaga diri dari pandangan yang tidak pantas, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.
2. Menjaga Pergaulan, dengan membatasi interaksi agar tetap dalam koridor syariat dan terhindar dari fitnah.
3. Menjaga Lisan, karena perkataan Adalah cerminan hati. Seorang Muslimah yang berakhlak akan selalu berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh makna.
4. Menjaga Hati dan Pikiran, agar tidak terpengaruh oleh budaya yang merusak nilai-nilai moral dan agama.

Menjaga kehormatan = Menjaga Martabat Umat

Wanita adalah tiang negara. Jika para Wanita Muslimah mampu menjaga kehormatannya, maka generasi yang lahir dari rahim mereka juga akan tumbuh dengan penuh kebaikan. Oleh karena itu, kehormatan Wanita Muslimah tidak hanya menyangkut sendiri, tetapi juga masa depan keluarga dan masyarakat.

Artikel Menjaga Kehormatan Wanita Muslimah Merupakan Fitrah pertama kali tampil pada JAKPOS.

Sebuah artikel Sultan Gendra Gatot yang merujuk pada Warburton dan Edward Aspinall (2019) menyebutkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi regresi demokrasi. Artikel tersebut mengupas bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama: struktur politik yang diwariskan dari masa Orde Baru, peran elite politik dalam merawat atau justru merusak demokrasi, serta sikap masyarakat yang ambivalen terhadap nilai-nilai demokrasi liberal (12/08/2025). Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori “demokrasi iliberal,” yakni pemilu masih berlangsung bebas dan adil, tetapi perlindungan kebebasan sipil, hak-hak minoritas, dan supremasi hukum terus melemah (Economica, 12/08/2025).

Situasi ini semakin nyata dengan meledaknya aksi demonstrasi besar-besaran sejak akhir Agustus hingga awal September 2025. Aksi yang melibatkan mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online ini menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dan memperlebar kesenjangan antara elite dan masyarakat (CNBC Indonesia, 29/08/2025).

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penghapusan tunjangan DPR. Jauh dari kondisi yang berjalan damai, aksi tersebut justru berubah menjadi bentrokan brutal antara massa dan aparat. Sejumlah gedung parlemen daerah dibakar, ratusan demonstran ditangkap, dan tragedi besar terjadi ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Peristiwa ini menorehkan luka mendalam sekaligus memperlihatkan wajah negara yang buruk dalam merespons suara rakyat (CNBC Indonesia, 30/08/2025).

Setelah rentetan aksi dan kericuhan yang terjadi, pemerintah akhirnya mengambil langkah dengan mencabut sejumlah fasilitas DPR sebagai bentuk respons atas tuntutan publik. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga menegaskan sikap tegas terhadap apa yang mereka labeli sebagai “aksi anarkis.” Penegasan ini diwujudkan melalui tindakan represif aparat terhadap demonstran, mulai dari penangkapan massal hingga penggunaan kekerasan di lapangan (Hukumonline, 31/08/2025).

Rangkaian peristiwa di atas memperlihatkan bahwa problem demokrasi di Indonesia bukan sekedar “mundur” atau “belum matang,” melainkan cacat sejak asasnya. Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan manusia, sehingga aturan dapat berubah mengikuti kepentingan elite politik maupun pemilik modal. Akibatnya, sistem ini melahirkan praktik oligarki, politik uang, serta hukum yang lentur untuk melindungi kekuasaan, bukan melindungi rakyat.

Bentrokan yang terjadi dalam demonstrasi justru menegaskan kegagalan demokrasi dalam menyediakan ruang aman bagi pendidikan politik masyarakat. Jangankan membuka ruang yang sehat untuk menyampaikan aspirasi, kebebasan rakyat justru ditekan dengan label “anarkis” dan direspons secara represif. Hal ini memperlihatkan wajah asli demokrasi kapitalistik: kebebasan hanya berlaku selama tidak mengganggu kepentingan penguasa.

Lebih dari itu, menyalahkan masyarakat dengan alasan “tidak liberal” hanyalah bentuk pengalihan isu. Fakta bahwa rakyat tetap berani turun ke jalan untuk menuntut keadilan justru menunjukkan kesadaran politik yang tumbuh. Aspirasi publik yang banyak bersentuhan dengan nilai agama juga memperlihatkan bahwa Islam lebih dekat dengan harapan rakyat ketimbang demokrasi liberal yang terus gagal menyejahterakan.

Berbeda dengan demokrasi yang cacat sejak asasnya, Islam menawarkan sistem politik yang berlandaskan pada kedaulatan mutlak milik Allah SWT. Kedaulatan ini dijalankan dalam institusi Khilafah, yang dibangun bukan atas dasar kehendak mayoritas atau kompromi elite, melainkan untuk menegakkan hukum Allah dan menjaga kemaslahatan umat.

Dalam sistem Khilafah, seorang khalifah (pemimpin) dipilih bukan untuk memuaskan ambisi kelompok atau partai politik tertentu, tetapi untuk melaksanakan syariat Allah dengan pertanggungjawaban langsung di hadapan-Nya. Mekanisme musyawarah tetap ada, namun bebas dari cengkeraman oligarki dan politik transaksional. Hak-hak warga negara dilindungi secara nyata, tanpa bergantung pada retorika kebebasan yang bisa dicabut sewaktu-waktu.

Lebih dari itu, Islam menjadikan kesejahteraan sebagai kewajiban negara, bukan sekadar janji politik. Melalui pengelolaan kepemilikan umum, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, hingga penciptaan lapangan kerja yang luas, syariat Islam menghadirkan jaminan hidup yang layak bagi seluruh rakyat, Muslim maupun non-Muslim.

Karena itu, krisis demokrasi yang kini tampak jelas di Indonesia tidak mungkin diselesaikan dengan sekadar tambal sulam regulasi atau perbaikan prosedural. Solusi sejati hanya bisa diwujudkan dengan perjuangan menegakkan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah, yang akan melahirkan kepemimpinan adil, sejahtera, dan bermartabat.

Artikel Demokrasi dan Demonstrasi: Antara Janji Kebebasan dan Realita Kekerasan pertama kali tampil pada JAKPOS.

Gadget itu memang kayak sahabat dekat, ya. Ada terus di samping kita. Bangun tidur, cek notifikasi, lagi makan sambil scroll TikTok, lagi belajar eh, buka IG dulu deh, mau tidur, nonton reels sampai ketiduran. Hidup kayaknya kurang lengkap tanpa layar 6 inci itu.

Tapi sadar enggak, kadang-kadang “sahabat” ini justru ngegerogoti kita pelan-pelan ke jurang keterikatan yang nyaris tak terasa. Gejala ini dikenal dengan nomophobia. Ini bukan nama penyakit di film fiksi ilmiah, tapi singkatan dari no mobile phone phobia, alias ketakutan berlebihan kalau jauh dari HP.

Dari bangun tidur sampai tidur lagi, rasanya nempel terus sama HP. Bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scroll TikTok, belajar tapi nyambi dengerin lagu dan chatting. Nggak heran kalau nomophobia jadi salah satu isu kesehatan mental paling sering ditemukan di kalangan pelajar sekarang. Tak bisa hidup tanpa sinyal. Blank spot!

Oleh karenanya, hati-hati candu digital. Banyak dari kita enggak sadar sudah kecanduan gadget. Eggak bisa lepas. Dan yang lebih bahaya, kita merasa ini wajar-wajar aja. Padahal, makin lama, kebiasaan ini menggerogoti masa depan kita. Kita jadi gampang terdistaksi, susah fokus, susah tidur, gampang baper, insecure karena perbandingan hidup orang lain di sosmed, dan parahnya, jadi kehilangan arah hidup.

Kalau sudah kecanduan, jadi ketagihan. Lupa waktu, lupa diri, lupa dengan masa depan. Scrolling endless, stalking akun gosip, mabar sampai lupa waktu, nonton video reels berjam-jam. Katanya biar tetap tak ketinggalan berita viral, tetap update dengan gosip terbaru. Bisa ngikutin trending di linimasa dan konten fyp. Ujung-ujungnya jadi FOMO (Fear of Missing Out).

Namun, ingat akan bahayanya FOMO. Ngenes sih ketika banyak remaja dan pelajar terjebak dalam lingkaran gaya hidup FOMO. Rasa takut ketinggalan bikin enggak nyaman pas lihat teman-teman upload kegiatan keren, ngomongin konten viral, momen seru, atau barang baru — sementara kita ngerasa “enggak ikut”, “enggak punya”, atau “enggak sekeren mereka”. Enggak update.

Akibatnya, FOMO membuat remaja selalu merasa “kurang update”, merasa hidupnya kurang seru dibanding orang lain di media sosial. Ini bisa memicu kecemasan berlebihan, overthinking, bahkan depresi ringan hingga berat karena terus-menerus membandingkan hidupnya dengan orang lain yang di-highlight di media sosial.

Karena takut ketinggalan notifikasi atau konten baru, banyak remaja enggak bisa fokus belajar. Otaknya terus dipaksa bekerja untuk buka HP. Sampai rela scrolling TikTok, ngecek IG story, atau mantengin chat. Padahal, keharusan ini bisa menurunkan daya pikir, emosi jadi labil, dan tubuh gampang sakit. Sekolah jadi kacau, prestasi jeblok!

Selain FOMO, game online juga enggak kalah bikin candu. “Cuma 10 menit,” katanya. Tapi tiba-tiba sudah tengah malam. Ranking naik, tapi PR numpuk. Skin nambah, tapi hafalan Al-Qur’an mandek. Remaja yang kecanduan game seringkali kehilangan kehangatan interaksi dengan keluarga. Karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk main game, komunikasi jadi minim. Bahkan, sebagian jadi menunda saat diminta berhenti main. Ini bisa memicu konflik berkepanjangan dan bikin hubungan dengan orang tua renggang.

Adapun game online berefek memicu pelepasan dopamin berlebihan di otak — mirip efek narkoba. Akibatnya, otak jadi “malas” menerima rangsangan lain seperti belajar atau membaca. Konsentrasi menurun, daya ingat melemah, prestasi sekolah jeblok. Banyak game yang menjual in-app purchase atau item berbayar. Sebagian remaja rela menghabiskan uang jajan, bahkan uang keluarga, untuk beli skin, senjata, atau item game lainnya. Bahkan sampai meminjam uang atau berutang demi game. Terjebak pinjol!

Dan yang enggak kalah miris, banyak game online yang menyisipkan unsur kekerasan, darah, bahkan sensualitas. Lama-lama, hati jadi bebal terhadap maksiat. Sebagian gamer bahkan memicu toxic behavior, seperti ngomong kasar, nge-cheat, atau nyinyirin orang lain.

Maka, sekarang saatnya detoks digital. Gadget bukan musuh, tapi dia harus dijinakkan dengan detoks digital. Eggak perlu ekstrem buang HP ke tong sampah terdekat. Cukup pakai dengan bijak sesuai kebutuhan saja. Biar otak dan hati kita enggak terus-terusan dibombardir racun-racun sdunia maya yang minim manfaat dan penuh mudarat.

Untuk detoks digital, bagaimana tipsnya? Yang pasti harus meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (HR. Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976).

Maka, berikut tips sederhana yang bisa kamu coba: Pertama, buat jadwal online. Tentukan waktu khusus buat buka sosmed dan game, misalnya 1 jam sehari. Di luar itu, matikan notifikasi atau aktifkan mode fokus.

Kedua, pasang target harian. Tulis target harian: baca 5 halaman buku, hafal 1 ayat, bantu ibu di rumah, selesaikan PR tanpa menunda. Setelah semua target selesai, baru boleh reward diri dengan main HP.

Ketiga, cari pengganti yang sehat. Bosen? Jangan lari ke HP. Coba olahraga ringan, ngobrol bareng keluarga, atau ikut komunitas positif. Kamu bakal kaget melihat dunia nyata itu jauh lebih keren dari dunia digital.

Keempat, gunakan gadget buat hal baik. Pakai HP untuk nonton kajian, dengar podcast Islami, nulis ide dakwah, atau hal yang bermanfaat lainnya. Jadikan gadgetmu alat perjuangan, bukan jebakan.

Ayo mulai detoks gadget sekarang! Mulai dari sekarang, segera kurangi layar, perbanyak karya. Stop gaming, perbanyak membaca, berjalan, dan berinteraksi dengan keluarga. Kurangi scrolling, perbanyak helping. Kurangi FOMO, perbanyak waktu nabung pahala.

Kita ini pelajar Muslim. Punya Allah sebagai tujuan, Rasulullah sebagai teladan, dan mimpi besar sebagai cita-cita tertinggi. Jangan biarkan dunia maya merampas mimpi mulia itu. Yuk, mulai dari sekarang: Detoks gadgetmu, raih mimpimu! Biar hidup makin berarti, makin berprestasi, dan selalu berkontribusi. []

Artikel Detoks Gadgetmu, Raih Mimpi Muliamu! pertama kali tampil pada JAKPOS.

Dalam sistem kapitalis, sepertinya negara hanya berpikir tentang kebijakan apa yang harus diberikan untuk para pejabat yang telah berhasil menduduki kursi panas kerajaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, negara mengambil kebijakan dengan memberikan tunjangan rumah bagi DPR. Itu berlaku tidak hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah daerah, salah satunya di pemerintahan Kota Depok.

Sebagaimana yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra, Yeti Wulandari, tunjangan rumah untuk wakil rakyat di Depok sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan rumah juga diberikan dalam bentuk uang jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD. Jika DPRD sudah menempati rumah negara, tunjangan perumahan tidak lagi diberikan, dan sebaliknya. Aturan itu sebenarnya dibuat untuk menunjang kinerja pimpinan maupun anggota DPRD Kota Depok dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Radar Depok, 25/8/2025).

Itulah tunjangan perumahan yang akan didapat oleh anggota dewan. Pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan mereka karena katanya sudah bekerja keras untuk rakyat. Tapi apakah para pejabat itu juga memikirkan apakah rakyatnya sudah hidup sejahtera layak berkecukupan? Tentu tidak. Pemerintah seakan berat sebelah, jika untuk pejabat bela-belain untuk menyejahterakan mereka, tapi kalau untuk rakyat terlihat seakan abai dan tidak peduli dengan kesulitan rakyat.

Kita bisa lihat faktanya, seperti tunjangan rumah anggota DPRD Depok yang fantastis jika dihitung selama masa jabatan, bisa mencapai Rp2 miliar per orang di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, daya beli turun, kebutuhan publik masih sangat sulit diakses masyarakat, kemiskinan, pengangguran masih tinggi, ditambah berbagai jenis pungutan yang memberatkan rakyat, termasuk tempat tinggal yang hampir mustahil dimiliki rakyat. Kalaupun ada yang berjuang agar punya rumah karena bosan menjadi kontraktor (berpindah-pindah rumah), bahkan mencicil rumah pun bisanya tipe RS7 (rumah sangat sederhana sekali selonjoran saja sangat sulit).

Tentu saja itu semua merupakan ketidakadilan sistemik. Ketidakadilan yang memang dibuat oleh negara yang menerapkan sistem demokrasi buatan manusia. Dalam sistem demokrasi, aturan dibuat oleh legislatif yang sangat sarat dengan kepentingan. Seringkali jabatan dieksploitasi untuk memperkaya diri bahkan dilegalisasi. Sementara rakyat jauh api dari panggang. Sulit mencari uang untuk bayar pajak dan uang pajaknya untuk kesejahteraan pejabat. Ampun Ya Rabb, terasa lelah dan menyiksanya sistem ini.

Namun, kejadian seperti ini tidak akan terjadi dalam kepemimpinan sistem Islam. Pasalnya dalam sistem Islam, kedaulatan ada di tangan syara’, sehingga pengaturan pembelanjaan uang negara tidak akan bisa semaunya diutak-atik pejabat, apalagi wakil rakyat yang dalam Islam tidak diberi kewenangan untuk membuat kebijakan, karena wakil rakyat bukan penguasa (hukam), tapi mereka yang mewakili rakyat jika ada kebijakan negara yang bisa membuat rakyat sengsara.

Oleh karena itu, dalam sistem Islam, wakil rakyat (Majelis Umat) tampil sebagai teladan, termasuk dalam hal hidup penuh kesederhanaan, bukan justru menambah kesenjangan sosial dan tak bisa mewakili rakyat.[]

Artikel Ketidakadilan Sistemik: Antara Tunjangan Rumah DPRD Depok yang Fantastis dan Kondisi Rakyat yang Sulit pertama kali tampil pada JAKPOS.

DEPOKPOS – Fenomena budaya populer kerap melampaui batas hiburan. Salah satu contohnya adalah bagaimana bendera One Piece Jolly Roger bergambar tengkorak dengan topi jerami tidak hanya berkibar di layar manga dan anime, tetapi juga mulai hadir di ruang publik sebagai simbol protes sosial dan politik.

Banyak bajak laut One Piece menggunakan Jolly Roger sebagai simbol perjuangan melawan penindasan. Salah satunya Sun Pirates, Jolly Roger tidak lebih dari sebuah simbol kekuasaan, yang memamerkan kekuatan kru bajak laut untuk mengintimidasi musuh dan korban.

Bajak laut yang sudah mapan-terkenal sebagai Empat Kaisar-telah dikenal menandai seluruh kota dan bahkan pulau dengan Jolly Roger, menganggap lokasi tersebut sebagai “wilayah kekuasaan” mereka dan menjanjikan perlindungan dan pembalasan terhadap serangan dari luar. Bajak laut yang lebih idealis-dan para simpatisannya-telah menggunakan tanda tersebut untuk mendukung prinsip-prinsip kebebasan yang lebih luas, keyakinan pribadi, dan bahkan persahabatan.

Dari Fiksi Ke Aksi Nyata

Fenomena bendera One Piece yang runtuh menunjukkan bagaimana karya kreatif dapat menjadi sarana komunikasi sosial dan melampaui batas hiburan. Sekarang, apa yang dulunya hanya sebatas cerita tentang bajak laut yang mengejar mimpi di lautan luas, bertransformasi menjadi representasi dari perjuangan nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam dunia fiksi, Luffy dan kru Topi Jerami terkenal karena keberanian mereka menentang kekuasaan dan memperjuangkan kebebasan. Para penggemar menghidupkan kembali semangat ini ketika mereka membawa bendera tersebut dalam acara sosial.

Oleh karena itu, pesan kebebasan dan perlawanan yang dibawa One Piece tidak lagi terbatas pada manga atau film, tetapi menjadi semangat yang tersebar di lingkungan umum.kebebasan dan perlawanan yang dibawa One Piece tidak lagi terbatas pada manga atau film, tetapi menjadi semangat yang tersebar di lingkungan umum.

Bendera Topi Jerami dan poster tuntutan massa dikibarkan di berbagai demonstrasi. Kehadirannya tidak hanya memperkuat simbol protes, tetapi juga memupuk rasa solidaritas di antara peserta aksi, terutama generasi muda. Menggunakan simbol budaya populer yang universal dan relevan dengan kehidupan sehari-hari tampaknya lebih relevan bagi mereka daripada simbol politik yang kaku.

Antara Hiburan Dan Politik

Fakta bahwa bendera One Piece muncul di ruang publik menunjukkan betapa tidak jelasnya perbedaan antara politik dan hiburan. Ketika simbolnya dipindahkan ke kehidupan nyata, apa yang semula dianggap sebagai karya fiksi manga dan anime yang menghibur ternyata mampu menghasilkan makna politik.

Budaya populer dapat menjadi bahasa politik baru. Generasi muda yang terbiasa dengan anime sering kali lebih mudah mengenali simbol-simbol hiburan daripada jargon politik formal. Oleh karena itu, bendera One Piece bukan sekadar hiasan, itu adalah alat komunikasi politik yang menggambarkan prinsip-prinsip kebebasan, solidaritas, dan menentang ketidakadilan.

Namun, fenomena ini juga menimbulkan perdebatan. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa penggunaan simbol hiburan dalam konteks politik dapat membuat tuntutan menjadi kurang serius. Di sisi lain, ada orang lain yang melihatnya sebagai cara inovatif untuk menghubungkan anak muda dengan masalah politik yang selama ini dianggap kaku.

Pada akhirnya, munculnya bendera One Piece di jalanan menunjukkan dinamika baru bahwa politik dapat dikomunikasikan melalui simbol budaya populer yang lebih sederhana dan biasa di masyarakat.

Resonansi dengan Realitas Sosial

Tidak mengherankan bahwa bendera One Piece muncul di ruang publik karena kemampuan kisahnya untuk menyampaikan nilai-nilai sosial yang dialami banyak orang di dunia nyata. Meskipun kisahnya berasal dari dunia fiksi, One Piece menyampaikan nilai-nilai seperti kebebasan, solidaritas, dan perjuangan melawan ketidakadilan yang universal.

Misalnya, Kru Topi Jerami digambarkan sebagai kelompok kecil yang berani menentang sistem kekuasaan yang kuat, seperti Pemerintah Dunia yang korup, para bangsawan yang menindas, dan penguasa yang kejam yang mengekang rakyatnya.
Storyline ini menunjukkan bagaimana masyarakat menghadapi ketidakadilan seperti penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial, atau pembatasan kebebasan berekspresi.

Kesimpulan

Fakta bahwa bendera One Piece berkibar di tempat umum menunjukkan bagaimana budaya populer dapat melampaui batas hiburan dan menjadi bahasa politik baru. Sekarang, apa yang dulunya hanya fantasi fiksi tentang bajak laut dan kebebasan, digunakan oleh masyarakat, terutama generasi muda, sebagai simbol persatuan, perjuangan, dan perjuangan untuk keadilan.

Bendera Topi Jerami yang muncul di acara sosial bukan sekadar ikon hiburan itu adalah alat komunikasi yang lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda daripada jargon politik yang kaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya populer memiliki daya resonansi yang kuat terhadap realitas sosial, meskipun ada pro dan kontra.

Oleh karena itu, menampilkan bendera One Piece di jalanan menunjukkan bahwa politik sekarang dapat dikomunikasikan melalui media kreatif dan tidak lagi terbatas pada simbol formal. Ia menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat khususnya generasi muda menunjukkan ketidakpuasan publik dan menegaskan bahwa gagasan dapat menghasilkan tindakan nyata untuk perubahan.

Artikel Dari Manga ke Jalanan: Bendera One Piece Jadi Wajah Ketidakpuasan Publik pertama kali tampil pada JAKPOS.

Usulan seorang anggota DPR agar PT KAI menyediakan gerbong khusus bagi penumpang yang ingin merokok menuai perdebatan publik. Di satu sisi, para perokok merasa diberi ruang untuk menyalurkan kebiasaan mereka. Di sisi lain, pihak KAI dengan tegas menolak ide tersebut karena kereta sudah ditetapkan sebagai kawasan bebas asap rokok demi menjaga kesehatan dan kenyamanan seluruh penumpang.

Jika kita lihat lebih dalam, wacana seperti ini mencerminkan wajah sistem kapitalisme yang seringkali terjebak pada kepentingan kelompok tertentu, bukan pada maslahat umum. Kapitalisme mengedepankan kebebasan individu, bahkan ketika kebebasan itu berpotensi merugikan banyak orang.

Dalam pasar, konsumen adalah raja, sehingga kebutuhan atau keinginan konsumen—meski berdampak buruk—tetap dipertimbangkan. Tidak heran jika muncul usulan menyediakan ruang khusus bagi perokok, seolah-olah masalah bangsa bisa selesai dengan menuruti selera sebagian kecil masyarakat.

Padahal, jika kita kembali kepada prinsip Islam, aturan dibuat bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan berdasarkan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Islam memandang merokok sebagai sesuatu yang membahayakan kesehatan dan dapat mengganggu orang lain. Maka, bukan ruang yang perlu disiapkan, melainkan upaya serius untuk mencegah, mendidik, dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya prioritas dalam pengelolaan negara. Alih-alih membahas gerbong merokok, negara semestinya fokus menyelesaikan masalah mendasar seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan. Perhatian terhadap hal-hal remeh hanya menunjukkan bagaimana sistem politik saat ini seringkali jauh dari kebutuhan riil rakyat.

Maka, dakwah Islam menuntun kita untuk berpikir lebih jernih, apa manfaat nyata bagi umat dari setiap kebijakan? Apakah ia mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan atau justru menjauhkan? Dalam Islam, negara bukan hanya fasilitator kepentingan ekonomi, melainkan pengatur urusan rakyat agar terjaga akidah, akhlak, dan kesejahteraan mereka.

Alih-alih mengusulkan gerbong khusus merokok, seharusnya para pemangku kebijakan berupaya mencarikan solusi yang tepat dan dewasa untuk segala persoalan umat. Sebab, dalam Islam, kebijakan publik harus diarahkan pada maslahat, bukan sekadar pemenuhan selera sebagian pihak saja. []

Artikel Usulan Gerbong Merokok: Antara Kapitalisme, dan Sudut Pandang Islam dalam Menyelesaikan Masalah Umat pertama kali tampil pada JAKPOS.

Pada sebuah ruangan kost yang berdekatan, kami berkumpul pada akhir pekan. Satu-satu berdatangan, terkadang mengadu setelah bertemu pasangan, tak jarang datang bersama tangis bercucuran. Ketika itu kami masih mahasiswa semester-semester awal, Jogja masih belum sepenuhnya dikenal. Lucu ketika diingat sekarang, bagaimana sebuah kosan menjadi tempat peraduan mahasiswa-mahasiswa muda yang diperdaya cinta. Saat itu saya sempat berpikir, mengapa atas nama cinta seseorang bisa terluka? Kemudian, mengapa atas nama cinta seseorang pun bisa jadi memaafkan penyebab lukanya? Menjadi seorang yang rentan dan pemaaf sekaligus hanya karena satu alasan: cinta!

Mengartikan Cinta

Cinta itu apa? Pengertiannya seringkali bias, tetapi orang-orang selalu meletakkan cinta di atas semua alasan untuk melakukan hal-hal yang terkadang tak masuk akal. Saya pikir cinta adalah sesuatu yang membuat bahagia, tetapi bagaimana dengan orang yang terluka dengan alasan yang sama? Cinta membuat bahagia dan terluka, membuat dendam dan maaf pada waktu yang sama.

Sartre berpendapat bahwa cinta sebagai kegagalan mempertahankan diri sebagai subjek, karena seseorang menyerahkan diri pada orang lain, terjebak pada dunia orang lain. Cinta tak lebih dari permainan subjek objek dimana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengobjekkan satu sama lain.

Sebuah artikel menarik ditulis oleh Mahbub Hamdani tentang definisi centil mengenai cinta yang diberikan Marx bahwa cinta hanya dapat ditukar dengan cinta. Definisi cinta yang dikemukakan marx tersebut hanyalah bersifat material belaka. Karena ia menghadirkan cinta, subjek serta objek dari cinta. Bagaimanapun, Marx pernah jatuh cinta, seperti halnya orang biasa. Mahbub menganggap definisi cinta dari marx erat kaitannya dengan rasa memiliki yang pada akhirnya diisi dengan rasa ketakutan akan sepi. Banyaknya manusia-manusia yang takut akan sepi, tak terkecuali Marx, dengan alam bawah sadar komunal bahwa cinta harus memiliki.

Erich Fromm dalam The Art Loving justru memandang cinta sebagai sesuatu yang pengertiannya berkembang seiring dengan perkembangan kapitalisme. Berbicara cinta berarti berbicara tentang bagaimana dicintai ketimbang bagaimana mencintai. Orang menjadi berlomba-lomba agar bisa dicintai, agar pantas untuk dicinta, agar lovable. Pada akhirnya, “two person thus fall in love when they feel have found the best object available on the market, considering the limitation of their exchange values”, kata Erich. Intinya ialah individu merasakan dan memutuskan untuk menjalani suatu hubungan ketika individu telah menganalisa terlebih dahulu calon pasangan secara intuitif dari market. Setelah itu terciptalah tolak ukur atau tipe pasangan menurut selera individu, jika hal tersebut terpenuhi maka proses hubungan cinta siap untuk dimulai.

Cinta didefinisikan dengan begitu pesimisnya, mulai dari dijalani oleh orang-orang yang takut akan kesepian, harus ada kepemilikan, dan terakhir didasarkan pada tipe-tipe yang telah ditentukan. Definisi tersebut nampaknya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan pandangan Sartre. “Cinta dipandang sebagai bentuk penindasan halus bahkan tak kasat mata” katanya. Sartre pun menambahkan bahwa cinta sebagai kegagalan mempertahankan diri sebagai subjek, karena seseorang menyerahkan diri pada orang lain, terjebak pada dunia orang lain. Cinta tak lebih dari permainan subjek objek dimana masing-masing pihak berusaha untuk saling “mengobjekkan” satu sama lain.

Jatuh Cinta dan Beragam Pertanyaan-pertanyaan Setelahnya

Seorang teman pernah bercerita bahwa menurutnya untuk jatuh cinta kita bisa memulainya dengan logika. Artinya, kalau seseorang menurut pemikiran kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan dan dambakan, maka perasaan cinta itu akan menyusul kemudian. Seperti perjodohan yang dilakukan orang tua zaman dulu, orang tua pasti sudah mempunyai kritetia tertentu, apabila sesuai kriteria maka dinikahkannya dengan sang anak. Meskipun sang anak tidak suka, orang tua pasti berdalih cinta pasti akan tumbuh kemudian. Saya lalu sadar bahwa apa yang dikatakan oleh teman saya persis seperti ditulis Erich Fromm, meskipun saat itu saya berasumsi jika teman saya memiliki pemikiran yang pesimis terhadap dan karena cinta itu sendiri.

Saya berharap bisa mematahkan segala pemikiran pesimis itu dengan jatuh cinta dan menjalani hubungan yang tidak menyiksa. Saya memulainya dengan jatuh cinta, pada orang yang jauh dari tipe yang diinginkan, pada waktu yang tidak direncanakan, dan tidak ada yang menyangka bahwa cinta saya bersambut. Orang yang saya cinta ternyata jatuh cinta juga pada saya, Alain de Botton dalam Essays in Love menyebutnya sebagai takdir yang sudah ditentukan. Dari banyaknya probabilitas, bertemu dengan orang yang kita cinta dan juga mencintai kita adalah satu dari sekian probabilitas dalam mencinta. Saya kemudian teringat dari berbagai orang yang saya temui di Kampus Unitri, dari berbagai jalur yang ia lewati, saya jatuh cinta pada satu orang yang ternyata jatuh cinta pada saya. Kalau bukan takdir, lalu apa namanya?

Selanjutnya saya menjalin suatu hubungan. Awalnya ingin mematahkan pandangan pesimis tentang cinta, pada akhirnya malah muncul berbagai pertanyaan. Apakah benar cinta harus memiliki? Apakah benar orang lebih senang dicintai dan berusaha untuk dicintai? Apakah hubungan romantis benar-benar tidak bisa menjadikan seseorang jadi subjek yang utuh?

Subjek yang Utuh atau Subjek yang Rapuh?

Saya tidak pernah menyangka peristiwa jatuh cinta ternyata membawa pada perasaan ingin memiliki satu sama lain. Apa benar karena takut akan sepi atau takut orang lain yang memiliki? Karena pada akhirnya jatuh cinta memaksa dua orang untuk membuat semacam ikatan. Ikatan tersebut dapat berupa berpacaran atau pernikahan dimana dalam ikatan tersebut terdapat kewajiban atau kesepakatan antar individu . Selanjutnya dalam ikatan tersebut ada efek-efek aneh yang tak masuk akal dan malah terkesan bodoh. Contoh saja seperti mencari tau setengah mati keadaan pasangan ketika tidak dikabari, galau setengah mati ketika ditinggal pergi, atau cemburu buta ketika pasangan sedang bersama orang lain.

“Apa pun yang terjadi menikahlah. Jika kamu menikahi perempuan yang baik maka hidupmu akan bahagia, jika kamu menikahi perempuan yang tidak baik maka kamu akan jadi filsuf”

Saya pikir saya sudah terbebas oleh hal itu. Karena sebisa mungkin saya ingin menghindari segala hal yang tak masuk akal dan bodoh itu. Namun, ketika saya berpikir sudah terlepas dari hal-hal tersebut, kenyataannya justru saya telah terkekang. Ketika saya sebisa mungkin menghindari hal yang tidak disukai pasangan padahal saya sangat menyukai hal tersebut, saya tengah terjebak dalam dunia pasangan saya. Atau ketika saya memaksakan hal yang saya suka padahal pasangan tidak suka, itu mengakibatkan terjebaknya ia ke dalam dunia saya dan menganggapnya sebagai objek semata. Akhirnya tidak ada lagi subjek yang utuh.

Belum lagi, keterikatan hubungan kemudian nampak seperti keterikatan kerja. Terdapat kontrak kerja yang harus dipahami dan diajalankan bersama, apabila melanggar atau tidak bekerja dengan baik maka akan ada surat peringatan, jika masih berulang ada satu hal yang menakutkan: pemutusan hubungan kerja.

Setelahnya bermunculan hal-hal yang lebih bodoh dibandingkan itu semua. Saya masih ingat bagaimana saat itu hal yang paling saya takutkan adalah dilupakan dan tidak dicintai pasangan lagi. Betapa bodohnya karena semakin lama semakin menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi subjek yang utuh, meskipun ada, ia sudah menggantungkan dirinya pada orang lain. Bagaimana mungkin mengharapkan keselamatan dari diri orang lain? Untuk menuntaskan sepi, untuk menggantungkan diri, atau bahkan untuk merasa nyaman di dunia ini.

Hubungan yang Tak Impas, Perasaan yang (harus) Kandas

Saat itu, saya tidak pernah menyangka kalau pada akhirnya saya harus menuntaskan perasaan sendiri tepat di hari yang sama ketika dua tahun yang lalu perasaan itu muncul tiba-tiba. Sangat lucu karena pada akhirnya kita harus mengakhiri apa yang dimulai. Meskipun tidak ada siapapun yang berhak mengatur perasaan seseorang, tetapi ketika sudah menggantungkan diri bukankah hal yang tidak bagus juga untuk dilanjutkan? Setelahnya, selain sedih, ada juga sesal dan marah. Saya jadi teringat tentang anekdot trilema hubungan yang ditulis Andrian Jonathan tentang hubungan yang tak impas. Tiga hal dipertaruhkan: kepintaran, kejujuran, dan dukungan yang tulus untuk hubungan tersebut. Hanya dua yang bisa dipenuhi, tidak mungkin semuanya. Kalau kamu jujur dan pintar, kamu tidak mungkin mendukung hubungan yang tak impas itu. Kalau kamu jujur dan mendukung hubungan itu, kamu pasti bukan orang yang pintar. Kalau kamu pintar dan mendukung hubungan itu, kamu sedang membohongi diri sendiri.

Begitu lucunya jatuh cinta yang sangat membahagiakan itu kemudian membawa berbagai hal yang sangat meruwetkan. Harus siap dengan perselingkuhan, siap ditinggalkan, siap dilupakan, siap tidak dicintai lagi atau siap menjalani hubungan yang tak impas. Tak impas karena karena satu tersakiti lainnya tidak, satu sedih lainnya tidak, atau tak impas karena ketika yang satu susah payah mengubur cinta dalam-dalam, yang dicintai justru tengah memupuk cinta yang baru dengan orang lain.

Pada akhirnya saya berpikir, pantas banyak ilmuwan dan pemikir memilih melajang ketimbang menjalani ikatan percintaan. Atau kalaupun akhirnya menjalani ikatan percintaan pasti karena ada tujuan tertentu seperti Socrates misalnya, ia menikah untuk melatih kemampuan berdebat. Saya jadi teringat kutipan Socrates: “Apa pun yang terjadi menikahlah. Jika kamu menikahi perempuan yang baik maka hidupmu akan bahagia, jika kamu menikahi perempuan yang tidak baik maka kamu akan jadi filsuf”. Karena, seperti kata Efek Rumah Kaca, jatuh cinta itu (ternyata) biasa saja.

Artikel Mencintai itu Biasa-biasa Saja! pertama kali tampil pada JAKPOS.